1072 http://sosains.greenvest.co.id

JURNAL

JURNAL SOSIAL DAN SAINS

VOLUME 3 NOMOR 10 2023

P-ISSN 2774-7018, E-ISSN 2774-700X

PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NIRMILITER

INDONESIA

M. asa’ari Yusuf, Cosmas Manukallo Danga, Lukman Yudho Prakoso, Muliahadi

Tumanggor, Sakum

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Email: spaceworkacademy@gmail.com; manukalloda[email protected]

[email protected]c.id; Muliahadi.tumanggor@idu.ac.id; [email protected]d

Kata kunci:

Pertahanan

Nirmiliter,

Kementerian,

Lembaga,Keama

nan Nasional

Keywords:

Non-military

Defense,

Ministries,

Agencies,

National Security

ABSTRAK

Latar Belakang: Ancaman dari luar maupun dalam negara selalu menjadi tantangan yang

harus dihadapi oleh suatu negara. Kepolisian bertanggung jawab untuk memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri, sedangkan TNI bertanggung jawab

untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara dari ancaman dari luar negeri.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kementrian atau Lembaga mana yang

paling dominan sebagai penyelenggara pertahanan nirmiliter Indonesia dalam konteks

keamanan nasional.

Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan analisis konten

terhadap sumber utama yaitu Petunjuk Umum Pertahanan Negara tahun 2021.

Hasil: Hasil penelitian didapat adanya gap pelaksanaan Pertahanan Nirmiliter yang

dilakukan Kementerian atau Lembaga terhadap strategi Keamanan Nasional dan sistem

Pertahanan Negara. hasil konten analisis menunjukkan Institusi penyelenggara Pertahanan

Nirmiliter yang paling sering muncul justru Kepolisian RI dengan Modus 35 kali diikuti

dengan BIN terbanyak kedua dengan 33 kali kemunculan, sedangkan kemendagri berada di

posisi ke 3 dengan modus 31, ironisnya Kementerian Pertahanan justru dan hanya 14 kali di

sebutkan dalam tugas sebagai pendukung saja tanpa tugas sebagai penyelenggara utama

Pertahanan Nirmiliter dan berada di peringkat ke 12 diantara seluruh Kementerian dan

Lembaga Pemerintah. Secara rata-rata seluruh kementerian lembaga mempunyai nilai mean

11,58537.

Kesimpulan: Penelitian ini menyarankan adanya Dewan yang mengkoordinasikan

pelaksanaan Pertahanan Nir Militer yang dilakukan Oleh Kementerian /Lembaga agar

pelaksanaannya bukan sekedar berkoordinasi akan tetapi dapat terkoordinasi dan

menempatkan Kementrian Triumvirat (Kemendagri, Kemenlu dan Kemenhan) pada

kedudukannya dalam penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter, mengingat tujuan Pertahanan

Nirmiliter adalah mengantisipasi keadaan terburuk kehidupan bernegara dari Dimensi

ancaman Non Militer.

ABSTRACT

Background: Threats from outside and within the country are always challenges that must

be faced by a country. The police are responsible for maintaining public security and order

within the country, while the TNI is responsible for maintaining the security and defense of

the country from threats from abroad.

Volume 3, Nomor 10, Oktober 2023

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

1073 http://sosains.greenvest.co.id

Purpose: This study aims to find out which Ministry or Institution is the most dominant as

the organizer of Indonesia's non-military defense in the context of national security.

Methods: The research method used is a literature study with content analysis of the main

source, namely the 2021 National Defense General Directive.

Results: The results of the study found a gap in the implementation of Non-Military Defense

carried out by Ministries or Institutions on the National Security strategy and the State

Defense system. The results of the analysis content show that the Non-military Defense

organizing institution that most often appears is the Indonesian Police with 35 times mode

followed by the second most BIN with 33 appearances, while the Ministry of Home Affairs is

in 3rd position with 31 modes, ironically the Ministry of Defense is precisely and only 14

times mentioned in the task as a supporter only without the task as the main organizer of

Nonmilitary Defense and is ranked 12th among all Ministries and Government Agencies. On

average, all ministries have a mean value of 11.58537.

Conclusion: This study suggests the existence of a Council that coordinates the

implementation of Non-Military Defense carried out by Ministries / Agencies so that its

implementation is not just coordinated but can be coordinated and place the Triumvirate

Ministries (Ministry of Home Affairs, Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Defense)

in their position in the implementation of Non-Military Defense, considering that the purpose

of Non-Military Defense is to anticipate the worst state of state life from the Non-Military

threat dimension.

PENDAHULUAN

Indonesia, negara yang terletak di Asia Tenggara, adalah negara kepulauan terbesar

di dunia. Kondisi strategis Indonesia sangat penting karena letak geografisnya sebagai

negara maritim dan jembatan antara benua Asia dan Australia. Indonesia juga berada di

jalur perdagangan internasional dan rawan bencana alam. Strategi Pertahanan Negara

Indonesia dirumuskan berdasarkan kekhasan dan kondisi geografi sebagai negara

kepulauan berciri Nusantara, di mana Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di

dunia. Strategi Pertahanan Indonesia adalah Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta,

didalamnya terkandung unsur pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter.

Penyelenggaraan Pertahanan Negara berpedoman pada Sishankamrata dengan melibatkan

seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Pertahanan Nirmiliter

bertumpu pada kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan intelektual dan

profesionalisme yang baik serta memiliki kesadaran dan kemampuan bela negara

(Kementerian pertahanan Republik Indonesia, 2017).

Seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya dipersiapkan atau mempersiapkan

diri untuk menghadapi hakikat ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap

eksistensi NKRI yang ditimbulkan oleh adanya perubahan lingkungan dan konteks

strategis. Pertahanan Negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa

Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (UNDANG-

UNDANG REPUBLIK INDONESIA, 2002).

Pengerahan kekuatan nir militer adalah strategi yang digunakan oleh suatu negara

atau organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu tanpa harus menggunakan kekuatan

militer. Di buku Doktrin Pertahanan Negara (KEMENTERIAN PERTAHANAN

REPUBLIK INDONESIA, 2014), dijelaskan bahwa pertahanan negara diselenggarakan

dengan tujuan mencegah dan mengatasi segala bentuk ancaman yang berasal dari dalam

dan luar negara. Identifikasi terhadap ancaman yang berpotensi membahayakan kedaulatan

Penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter Indonesia

2023

M. asa’ari Yusuf, Cosmas Manukallo Danga, Lukman Yudho Prakoso, Muliahadi

Tumanggor, Sakum 1074

negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan rakyat menjadi faktor utama yang

menjadi dasar dalam merancang sistem pertahanan negara. Keamanan nasional menjadi isu

yang selalu aktual di setiap negara.

Ancaman dari luar maupun dalam negara selalu menjadi tantangan yang harus

dihadapi oleh suatu negara. Kepolisian bertanggung jawab untuk memelihara keamanan

dan ketertiban masyarakat di dalam negeri, sedangkan TNI bertanggung jawab untuk

menjaga keamanan dan pertahanan negara dari ancaman dari luar negeri. Diplomasi

dilakukan dengan cara menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain dan juga

lembaga internasional, seperti PBB dan ASEAN. Literatur review yang utama dalam studi

kali ini adalah Peraturan yang menjadi dasar hukum Pertahanan Nirmiliter Indonesia terdiri

dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan

Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (Danga et al., 2023).

Teori yang digunakan adalah Teori Pertahanan menurut Supriatna, Ilmu Pertahanan

adalah “Suatu ilmu dan seni yang mempelajari sumber daya nasional (potential national

resources) yang dimiliki suatu negara untuk dijadikan sebagai kekuatan nasional (national

power) pada saat damai, digunakan pada saat perang (konflik bersenjata), dan pada saat

sesudah perang, guna menghadapi ancaman dari luar dan dari dalam negeri, baik berupa

ancaman militer dan non-militer terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan

keselamatan segenap bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan keamanan nasional.”

(Supriyatno, 2014). Dalam manajemen Pertahanan menurut Yusgiantoro dengan

menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan dalam memahami prinsip-prinsip manajemen,

maka hasilnya dapat lebih terukur, di samping perlunya membuat justifikasi atau alasan

dari proses pengambilan keputusannya (Yusgiantoro, 2014). teori ancaman non militer

menurut Jakum Hanneg 2020-2024, Teori Ancaman nonmiliter: usaha atau kegiatan tanpa

bersenjata yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan atau berimplikasi

mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap

bangsa. Dilakukan oleh aktor negara dan non negara, dari luar atau dalam negeri atau

kolaborasi keduanya. Dimensi utama ancaman Non Militer yaitu Ideologi, Politik,

Ekonomi, Sosial Budaya, Teknologi, Keselamatan Umum dan Legislasi (Perpres No.8

Tahun 2021 Tentang Jakum Hanneg).

METODE

Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan content analisis terhadap

berbagai sumber yang relevan terutama Kebijakan Umum Pertahanan 2020-2024.

Analisis konten adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami makna dari

teks tertulis, gambar, atau audio dalam konteks tertentu. Metode ini dilakukan dengan cara

mengidentifikasi dan mengkategorikan informasi yang terdapat dalam teks atau gambar,

lalu menginterpretasikan makna yang terkandung di dalamnya, Analisis kritis dilakukan

untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari berbagai konsep dan strategi kekuatan

pertahanan nirmiliter yang telah diterapkan di berbagai negara. Metode penelitian yang

digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian kepustakaan atau library research. Metode

ini sering disebut sebagai studi pustaka yang meliputi serangkaian kegiatan dalam

pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian yang

sudah ada. Penelitian kepustakaan biasanya dilakukan untuk memperoleh data dan

informasi dari sumber yang berbeda untuk mendukung analisis dan pembahasan yang

dilakukan. Metode ini cocok digunakan dalam penelitian yang tidak membutuhkan

pengumpulan data primer, seperti pada penelitian yang bersifat deskriptif atau literatur.

Metode penelitian ini memungkinkan peneliti untuk meneliti dan menganalisis informasi

yang telah tersedia secara efisien dan efektif. (Zed, 2008).

Volume 3, Nomor 10, Oktober 2023

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

1075 http://sosains.greenvest.co.id

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pertahanan nir militer dapat menjadi

kekuatan yang efektif dalam mempertahankan keamanan nasional apabila terkoordinasi

dengan baik bukan sekedar ber”koordinasi”. sehingga diperlukan Dewan yang

mengkoordinasi dalam Dewan Keamanan nasional, hasil Konten analisis menunjukkan

bahwa Kepolisian RI dengan 35 point dan BIN dengan dan 33 poin serta Kemendagri

dengan 31 poin adalah Institusi terbanyak kemunculan sebagai penyelenggara utama dan

pendukung Penyelenggara Pertahanan Nir Militer di Indonesia, temuan yang cukup ironi

justru penelitian ini menemukan bahwa Kemhan sebagai institusi yang bertanggung jawab

dibidang Pertahanan justru tidak banyak mendapat peran dalam matriks penyelenggaraan

Pertahanan Nirmiliter. hal ini dapat dilihat dari Tabel 1 di bawah ini yang merupakan hasil

rekapitulasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan analisis konten terhadap matriks

penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter berdasarkan Perpres No.8 Tahun 2021.

Tabel 1. Penyelenggara Pertahanan Nirmiliter Indonesia

KEMENTERIAN/LEMBAGA

Utama

Pendukung

Total

Kepolisian Republik Indonesia/Polri

Badan Intelijen Negara/BIN

Kementerian Dalam Negeri/Kemendagri

Kementerian Komunikasi dan Informatika/Kemenkominfo

Kementerian Luar Negeri/Kemenlu

Tentara Nasional Indonesia/TNI

Kementerian Hukum dan Ham/Kemenkumham

Kejaksaan Agung RI

Kementerian Sosial/Kemensos

Kementerian Kesehatan/Kemenkes

Kementerian Keuangan/Kemenkeu

Kementerian Pertahanan/Kemenhan

Kementerian Perhubungan/Kemenhub

Kementerian Desa dan Daerah /Kemendes PDTT

Kementerian Pertanian/Kementan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemendikbud

Kementerian Agama/Kemenag

Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/Kemen

ESDM

Kementerian Perdagangan/Kemendag

Kemen LHK

Kemenristek BRIN

Kemen PUPR

Penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter Indonesia

2023

M. asa’ari Yusuf, Cosmas Manukallo Danga, Lukman Yudho Prakoso, Muliahadi

Tumanggor, Sakum 1076

Kemen ATR

Kemenperin

BNPT

PPATK

Kemensetneg

BNPB

KemenPPPA

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kemen

PPN

Sekretaris Kabinet/SETKAB

Kementerian Tenaga Kerja/Kemenaker

Badan Narkotika Nasional/BNN

Bank Indonesia/BI

Otoritas Jasa Keuangan/OJK

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah/Kemenkop UKM

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara/Kemenpan

Badan Pembina Ideologi Pancasila/BPIP

Dewan Energi Nasional/DEN

Badan Keamanan Laut/BAKAMLA

Mean : dari jumlah setiap keterlibatan kementerian atau instansi secara

menyeluruh adalah di dapati rata-rata nilai 11,58537

Median : dari jumlah setiap keterlibatan kementerian atau instansi secara

menyeluruh didapati 9

Modus : Modus Data pada Institusi Kepolisian RI adalah tertinggi dengan

kemunculan sebanyak 35 kali

Sebelum membahas Pertahanan Nirmiliter, kita harus memahami ancaman non

militer, Hakekat ancaman non militer adalah usaha atau kegiatan tanpa bersenjata yang

dinilai mempunyai kemampuan membahayakan atau berimplikasi mengancam kedaulatan

negara, keutuhan wilayah neg, dan keselamatan segenap bangsa. Dilakukan oleh aktor

negara dan non negara, dari luar atau dalam negeri atau kolaborasi keduanya. Penilaian

Ancaman Militer adalah memahami, mengidentifikasi dan menganalisis tingkatan ancaman

berdasarkan ancamannya terhadap kedaulatan negara di bidang ipoleksosbud, tekno,

keselamatan umum, legislasi. Ancaman harus ditangani sejak dini sehingga tidak mengarah

pada eskalasi yang lebih tinggi: pembuatan kebijakan, dan implementasi kebijakan.

Sasaran Ancaman Non Militer di wilayah aktual: ancaman terjadi di sendi kehidupan

masyarakat, berbangsa dan bernegara dan di wilayah konseptual: ancaman terjadi di

wilayah perumusan kebijakan atau perumusan peraturan perundang-undangan.

Dalam Jakum Hanneg 2020-2024, terdapat Matrik Penyelenggaraan Pertahanan

Nirmiliter, terdapat 7 Dimensi utama ancaman Non Militer yaitu Ideologi, Politik,

Ekonomi, Sosial Budaya, Teknologi, Keselamatan Umum dan Legislasi.

Volume 3, Nomor 10, Oktober 2023

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

1077 http://sosains.greenvest.co.id

Dimensi Ideologi

Mengahadapi jenis ancaman menurunnya nilai nilai kebangsaan, Ideologi yang

bertentangan dengan Pancasila, Aliran Bermasalah dan menyimpang dan Paham anarkis

dari kelompok radikal, Maka sebagai Unsur utama penyelenggara pertahanan nirmiliter

adalah Kemendagri dan Kemenag serta Badan Pembina Ideologi Pancasila. Unsur

Pendukung adalah Seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Sedangkan

Jenis ancaman terorisme yang menjadi unsur utama adalah BNPT, Kemendagri dan Badan

Pembina Ideologi Pancasila didukung oleh Seluruh Kementerian /Lembaga dan pemerintah

daerah

Dimensi Politik

Jenis ancaman Disintegrasi bangsa, Euforia dan demokrasi yang anarkis, Mobilisasi

/penggalangan kekuatan massa dan Separatisme yang menjadi Unsur utama adalah

Kemendagri dan BIN dibantu unsur pendukung Kemenlu,Kemenhan,Kemenkumham,

Kemendikbud, Kemensos, Kemenkominfo, Kejaksaan RI, TNI, Kepolisian RI dan

Pemda,K/L terkait. Sedangkan untuk jenis ancaman terhadap keamanan warga negara dan

badan hukum Indonesia yang berada di Luar Negeri maka unsur penyelenggara utama

adalah Kemenlu dibantu unsur pendukung Kemendagri, Kemenhan, Kemenkumham,

Kemensos, Kemenkominfo, Kemenparekraf, Kejaksaan RI, TNI, Kepolisian RI, BIN,

BNPT, Pemda dan K/L terkait. Untuk jenis ancaman dari Spionase asing maka unsur utama

pertahanan nirmiliter adalah BIN dibantu unsur pendukung Kemenlu, Kemendagri,

Kemenhan, Kemenkumham, Kejaksaan RI, TNI, Kepolisian RI,Pemda dan K/L terkait.

Adapun menghadapi jenis ancaman Intervensi Asing dalam Hubungan Luar Negeri maka

unsur utama pertahanan nirmiliter adalah Kemenlu didukung oleh Seluruh Kementerian

/Lembaga dan pemerintah daerah

Dimensi Ekonomi

Dalam menghadapi jenis ancaman Pencucian uang maka PPATK menjadi unsur

utama Pertahanan nirmiliter dibantu Kemenlu, Kemenkumham, Kemenkeu, Kemenperin,

Kemendag, Kemenhub, Kemenkominfo, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, BIN, BNPT, BNN,

KPK, OJK, BI, Pemda dan K/L terkait. Jenis ancaman penguasaan Sumber Daya alam,

unsur utama pertahanan nirmiliter adalah Kementerian ESDM dibantu Kemen PUPR,

Kemenkominfo, Kementan, Kemen LHK, KKP, Kemen ATR/BPN, Pemda dan K/L

terkait. Ancaman Pemanfaatan Tumbuhan, Satwa liar, dan Sumber daya genetik tanpa ijin,

unsur utama adalah Kemen LHK dibantu Kemendagri, Kemenhan, Kemenkumham,

Kemenkes, Kemenperin, Kemendag, Kemen ATR/BPN, Kemenristek /BRIN, Kejaksaan

RI, TNI, Kepolisian RI, BIN, KPK, Pemda dan K/L terkait. Menghadapi Pertambangan

Ilegal,maka unsur utama adalah Kemen ESDM dibantu Kemendagri, Kemenkumham,

Kemendag, Kemenhub, Kemen LHK, Kejaksaan, Kepolisian, BIN, BPK, Pemda dan K/L

terkait. Menghadapi jenis ancaman Pencurian Ikan, Unsur utama adalah KKP dibantu

Kemendagri, Kemenperin, Kemendag, Kejaksaan, TNI, Kepolisian, BIN, BAKAMLA,

Pemda dan K/L terkait. Ancaman Perdagangan Manusia, Unsur utama adalah Kementerian

ketenagakerjaan dibantu Kemendagri, Kemenlu, Kemenkumham, Kemensos, Kemenhub,

Kemen PPPA, Kepolisian RI,BIN,Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,Pemda

dan K/L terkait

Menghadapi Penyelundupan dan peredaran Narkoba, Unsur utama pertahanan

Nirmiliter adalah BNN dibantu Kemenlu,Kemenkumham

,Kemenkeu,Kemenkes,Kepolisian RI,BIN,Pemda dan K/L terkait. sedangkan ancaman

Korupsi,Kolusi dan Nepotisme,unsur utama adalah Kemenpan RB dibantu Seluruh

Kementerian /Lembaga dan pemerintah daerah. Ancaman Inflasi

Tinggi,Kemenkeu,Kemendag dan BI menjadi unsur utama dibantu Kemendagri,Kemen

ESDM,Kemen PUPR,Kemenhub,Kementan,Kemen PPN/BPPN,Kemen

Penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter Indonesia

2023

M. asa’ari Yusuf, Cosmas Manukallo Danga, Lukman Yudho Prakoso, Muliahadi

Tumanggor, Sakum 1078

BUMN,Kepolisian RI,Setkab,Pemda dan K/L terkait Membanjirnya Produk Luar Negeri,

Kemendag dan dibantu Kemenlu, Kemenkeu, Kemenperin ,Kemenhub, Kemenkominfo,

Kementan, KKP ,Kepolisian, BIN, BSN,Pemda dan K/L terkait.

Kesenjangan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan, Kemensos, Kementerian,

ketenagakerjaan, maka penyelenggara pertahanan nirmiliter adalah Kemendes PDTT

dibantu Kemendagri, Kemenkeu, Kemenkes, Kemenperin, Kemendag, Kemen PUPR,

Kementan, KKP, KPPN/BPPN, BPS, Pemda, K/L terkait. Pemanfaatan infrastruktur yang

belum optimal, Utama Kemen PUPR , Pendukung, Kemendagri, Kemenhan, Kemenkeu,

Kemen ESDM, Kemenhub, Kementan, KKP, Kemendes PDTT, Kemen BUMN, TNI,

Kepolisian, BKPM, BIN, Pemda dan K/L terkait. Menghadapi Krisis Energi, Unsur

Pertahanan Nirmiliter utama adalah Kemen ESDM dan dibantu Kemendagri, Kemen

BUMN, Kemenristek/BRIN, TNI, Kepolisian, BIN, BKPM, DEN, BATAN, Pemda dan

K/L terkait. Menghadapi Krisis Pangan, maka unsur pertahanan nirmiliter utama adalah

Kementan dibantu Kemensos, Kemendes PDTT, Kemen ATR/BPN, KPPN/BPPN, Pemda

dan K/L terkait. Jenis ancaman investasi ekonomi digital, menghadapi ancaman ini unsur

utama pertahanan nirmiliter adalah Kemendag dibantu Kemendagri, Kemenlu, Kemenkeu,

Kemenperin, Kemen ESDM, Kemenkominfo, Kementan, KKP, Kepolisian, BKPM, BIN,

BSN, Pemda dan K/L terkait.

Dimensi Sosial Budaya

Konflik Sosial,unsur utama Kemendagri unsur pendukung Kemenhan, Kemenag,

Kemenkumham, Kemendikbud, Kemensos, Kemenkominfo, Kemendes PDTT,

Kemenpora, Kejaksaan RI, TNI, Kepolisian, BIN, Pemda dan K/L terkait. Mengantisipasi

bangkitnya semangat primordial sempit/ menguatnya ego kedaerahan, unsur utama

Kemendikbud, unsur pendukung Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan, Kemenag,

Kemenkumham, Kemenkeu, Kemensos, Kemenkominfo, Kemendes PDTT,

Kemenristek/BRIN, Kemenpora, TNI, Kepolisian, BIN, Pemda dan K/L terkait. Jenis

ancaman Pengangguran, Kementerian Ketenagakerjaan dibantu Kemendagri,

Kemenkumham, Kemenkeu, Kemensos, Kemenkominfo, Kemendes PDTT, Kemenpora,

Kepolisian RI, Pemda dan K/L terkait. Adapun Penyalahgunaan Narkotika ,oleh BNN

dibantu Kemendagri, Kemenkumham, Kemendikbud, Kemenkes, Kemensos,

Kemenkominfo, Kemenpora, Kejaksaan RI, TNI, Kepolisian RI, BIN, MA, Pemda dan K/L

terkait.

Aksi anarkis massa , Kepolisian Republik Indonesia dibantu Kemendagri,

Kemenkumham, Kemenkominfo, Kemenpora, Kejaksaan RI, TNI, Kepolisian RI, BIN,

Pemda danK/L terkait. Pergaulan Bebas dan Penyakit Sosial Lainnya, Kemensos dibantu

Kemendagri, Kemenag, Kemendikbud, Kemenkes, Kemensos, Kemenkominfo, Kemen

PPPA, Kemenpora, BIN, Pemda dan K/L terkait. Sedangkan ancaman Penetrasi Budaya

asing, Kemendikbud dibantu Kemendagri, Kemenlu, Kemenag, Kemensos,

Kemenkominfo, Kemendes PDTT, Kemenpora, BIN, Pemda dan K/L terkait.

Dimensi Teknologi

Kejahatan Siber, Khususnya terhadap Obyek Vital Nasional, Unsur Utama adalah

BSSN dibantu Kemenlu, Kemenhan, Kemenkominfo, TNI, Kepolisian RI, BIN, Pemda dan

K/L terkait. Sedangkan Kejahatan Perbankan, Unsur pertahanan nirmiliter utama adalah

OJK dibantu Kemenkeu,Kemenkominfo, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, BIN, PPATK,

KPK, Pemda dan K/L terkait. di bagian ini tidak menyebutkan BI cukup mengejutkan.

Menghadapi Penyadapan Ilegal, Unsur utama adalah Kemenkominfo dan BSSN, unsur

Pendukung adalah Kemenlu, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, BIN, Pemda dan K/L terkait.

Sementara itu Pembajakan Hak Cipta, Kemenkumham sebagai unsur utama dibantu

Kemenlu, Kemenkominfo, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, Pemda danK/L terkait.

Sedangkan untuk menghadapi penyalahgunaan teknologi informasi melalui berbagai media

Volume 3, Nomor 10, Oktober 2023

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

1079 http://sosains.greenvest.co.id

internet untuk tujuan propaganda, intimidasi, menyesatkan yang dapat mendorong gerakan

sosial yang mengancam kedaulatan negara, maka unsur pertahanan nirmiliter utama adalah

Kemenkominfo dibantu Kemendagri, Kemenlu, Kemenag , Kemendikbud, Kemensos,

Kemenkominfo, Kemenpora, Kepolisian RI, BIN, pemerintah daerah dan Kementerian

lembaga terkait

Ancaman non militer Pencurian Potensi Sumber daya genetik dan Penyalahgunaan

agensia Biologi , maka unsur pertahanan non militer utama adalah Kemenristek/BRIN dan

didukung, Kemenlu, Kemenkes, Kementan, Kemenkominfo, Kemen LHK, Kepolisian RI,

BIN, pemerintah daerah dan Kementerian lembaga terkait. Menghadapi penyelundupan

bahan-bahan radioaktif/ nuklir maka unsur pertahanan nirmiliter utama adalah

Kementerian keuangan dan BAPETEN, cukup aneh memang menunjuk Kemenkeu sebagai

unsur utama menghadapi ancaman radioaktif dan nuklir, didukung oleh Kemenlu,

Kemenkes, kominfo, KLHK, Kepolisian RI, BIN, LAPAN, pemerintah daerah dan

Kementerian/ lembaga terkait. TNI yang memiliki kemampuan NUBIKA justru tidak

dilibatkan dalam pertahanan nirmiliter bidang ini.

Dimensi Keselamatan Umum

Menghadapi Bencana Alam, Unsur utama adalah BNPB di bantu Kemendagri,

Kemenkes, Kemensos , Kemen ESDM, Kemenhub, Kemenkominfo, Kemen LHK, TNI,

Kepolisian RI, BMKG, BNPP, PMI, pemerintah daerah dan Kementerian lembaga terkait.

Ancaman Bioterorisme dan Wabah Penyakit Menular, maka unsur utama adalah Kemenkes

dibantu Kemendagri, Kementan, Kemensos, Kemenhub, Kemenkominfo, Kemenristek

/BRIN, TNI, Kepolisian RI, BNPB, BNPT, PMI, pemerintah daerah dan Kementerian

lembaga terkait. Menghadapi ancaman pencemaran Lingkungan, Unsur utama adalah

KLHK dibantu Kemendagri, Kemenkes, Kemenperin, Kemenristek, BIN, TNI, Kepolisian

RI, BNPB, Pemerintah daerah dan kementerian/ lembaga terkait.

Dimensi Legislasi

Ancaman adanya intervensi asing yang mempengaruhi proses pembentukan

perundang-undangan, maka unsur utama adalah Kemenlu dan Kemenkumham dibantu

Kementerian Sekretariat Negara, Kemendagri, Kemenhan, Kepolisian RI, BPIP, BIN,

SETKAB, PPATK, Badan Legislasi DPR, Pemerintah daerah dan kementerian/ lembaga

terkait. Menghadapi ego Kedaerahan dalam pembuatan kebijakan daerah yang merugikan

kepentingan Nasional, maka unsur pertahanan nirmiliter utama adalah Kemendagri dan

kemenkumham dengan unsur pendukung Kemensetneg, Kemenlu, Kemenhan, TNI,

Kepolisian RI, BPIP, BIN, PPATK, Badan Legislatif DPR, Pemerintah daerah dan

Kementerian lembaga terkait

Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter terhadap Dimensi ancaman dalam

Jakum Hanneg diatas bila kita lihat dari semua unsur utama penyelenggaraan kekuatan nir

militer tersebut justru Kementerian Pertahanan tidak tampak perannya, Kementerian yang

bertanggung jawab terhadap Pertahanan negara justru hanya hanya di sebutkan sebanyak

13 kali dan ke 13 tersebut hanya sebagai Kementrian Pendukung. Kemhan, dalam

mendukung kebijakan ini, telah mengembangkan Universitas Pertahanan yang melahirkan

kader-kader Bela Negara dari Sipil dan Militer dengan bekal akademik dari banyak jurusan

disiplin ilmu, tapi apakah lulusan Unhan sudah diakomodir oleh Kementerian dan Lembaga

yang menjadi penyelenggara Pertahanan nir militer tersebut? sejauh ini baru Kementerian

tertentu saja seperti Kemenhub yang sudah melakukannya.

hal ini bisa kita lihat dari konten analisis kuantitatif terhadap kebijakan umum

Pertahanan Negara, Instansi mana yang paling banyak disebutkan sebagai penyelenggara

pertahanan nirmiliter dalam jakum hanneg tersebut? Bagaimana peran Kementrian

Pertahanan?

Penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter Indonesia

2023

M. asa’ari Yusuf, Cosmas Manukallo Danga, Lukman Yudho Prakoso, Muliahadi

Tumanggor, Sakum 1080

Grafik 1. Unsur utama dan pendukung Penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter

Sumber: PERPRES No.8 Tahun 2021 Tentang Jakum Hanneg 2020-2024

Dari Grafik ternyata Institusi utama penyelenggara Pertahanan Nirmiliter bukanlah

Kementerian Pertahanan seperti perkiraan kita selama ini, hasil konten analisis terhadap

matrik Penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter dalam Perpres No.8 Tahun 2021 tentang

Kebijakan Umumum Pertahanan Negara untuk tahun 2020-2024, justru menunjukkan hasil

yang sama sekali berbeda dari pemahaman umum tentang penyelenggara pertahanan

nirmiliter, 3 Institusi teratas penyelenggara Pertahanan Nir Militer di Indonesia justru

Kepolisian RI, BIN dan Kemendagri. Kemhan justru berada di posisi ke 14 dengan 13 tugas

sebagai unsur Pendukung penyelenggara saja dan tanpa ada satupun sebagai penyelenggara

pertahanan nirmiliter dalam Dimensi ancaman Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosbud,

Keselamatan umum, teknologi dan legislasi. Yakinkah pemerintah bahwa setiap

kementrian dan Lembaga akan memprioritaskan kepentingan Pertahanan dalam membuat

kebijakan penyelenggaraan pertahanan nirmiliter dalam konteks Keamanan Nasional?

Salah satu contoh nyata adalah Pertahanan Nir Militer di bidang Energi yang

dipimpin oleh Kementerian ESDM dan Dewan Energi Nasional (DEN), dalam

kebijakannya KEN dan RUEN sama sekali tidak menyentuh masalah Cadangan Energi

Strategis untuk Pertahanan, seperti yang dimiliki negara lain. sehingga TNI kerap kali harus

berhutang kepada Pertamina untuk melaksanakan tugasnya. Contoh lain adalah ketahanan

Pangan seperti yang disampaikan Hajkowicz sehingga masalah ketahanan pangan ini

dikategorikan sebagai komoditas strategis yang akan menimbulkan efek ekonomi, sosial

politik dan juga masalah Pertahanan dan keamanan (Hajkowicz et al.,2012). akan tetapi

dalam matrik penyelenggaraan pertahanan Nirmiliter Dimensi Krisis Pangan, Kemhan dan

Volume 3, Nomor 10, Oktober 2023

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

1081 http://sosains.greenvest.co.id

TNI justru tidak disebutkan dalam Perpres tersebut, meskipun pelaksanaannya justru

Presiden dan Kementan sering mengerahkan TNI untuk tugas ini.

Melihat sistem Pertahanan Nir Militer yang dikembangkan negara yang lain

berdasarkan pengalaman mereka menghadapi berbagai ancaman, meskipun tidak

seluruhnya dapat kita terapkan di Indonesia, akan tetapi kita dapat pelajaran dari

pengalaman mereka. Negara seperti Amerika, Singapura dan Malaysia memiliki semacam

Dewan Keamanan Nasional, National Security Council ,bahkan karena masalah Keamanan

Nasional menjadi Prioritas, selain memiliki Kementerian Pertahanan , untuk masalah

Sinergitas Pertahanan Militer dan Nir Militer, Presiden AS dibantu pejabat US Secretary

Of Defense, Departemen Pertahanan Amerika Serikat (DoD, USDOD atau DOD) adalah

departemen cabang eksekutif pemerintah federal yang bertugas mengkoordinasikan dan

mengawasi semua lembaga dan fungsi pemerintah yang terkait langsung dengan keamanan

nasional dan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. kementerian Pertahanan Singapura,

Kementerian Pertahanan (MINDEF), mengawasi Angkatan Darat Singapura, Angkatan

Laut Republik Singapura, dan Angkatan Udara Republik Singapura yang seluruhnya

disebut sebagai Angkatan Bersenjata Singapura, bersama “perusahaan relawan swasta”

sebagai pembantu. Peningkatan jumlah peperangan non-konvensional dan terorisme telah

mendorong peningkatan fokus terhadap aspek pertahanan non-militer.Kementerian

Pertahanan Malaysia dipimpin oleh Menteri Pertahanan dan dibantu oleh seorang Timbalan

Menteri. Organisasi Kementerian Pertahanan Malaysia terdiri dari dua perkhidmatan utama

yaitu Perkhidmatan Awam yang diketuai oleh Ketua Setiausaha dan Angkatan Tentera

Malaysia (ATM) diketuai oleh Panglima Angkatan Tentera. Sedangkan Kemhan di

Indonesia seperti hasil konten analisis dari Perpres No 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan

Umum Pertahanan Negara khususnya Matrik Penyelenggaraan Pertahanan nirmiliter

seperti yang sudah kita bahas, ternyata satu satunya kementerian Pertahanan yang tidak

mengkoordinasikan pertahanan nirMiliter negaranya tetapi harus berkoordinasi dengan

instansi lain karena hanya sebagai unsur pendukung dalam 14 ancaman dan tidak

disebutkan dalam menghadapa ancaman non militer lainnya.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian

Negara, kementerian kelompok I adalah kementerian yang menangani urusan

pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD

1945. Kementerian-kementerian ini nomenklaturnya tidak dapat diubah sampai kapan pun

karena telah jelas disebutkan dalam UUD 1945. Ada tiga kementerian yang

nomenklaturnya selalu tetap. Ketiga Kementerian Utama ini dalam Tata Negara kita adalah

Kemendagri, Kemenlu dan Kemenhan sebagai Pasal 8, UUD 1945 yang telah

disempurnakan (amandemen ke 4 pada 2002) pada ayat (3) menyebutkan : Jika Presiden

dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan

kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan

adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara

bersama-sama. Kementrian ini disebut sebagai Triumvirat. sehingga sudah sepatutnya

penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter Negara dikoordinir oleh ketiga kementerian

tersebut dalam suatu Dewan sesuai bidang tugasnya masing-masing mengkoordinir

kementrian /Lembaga lain untuk Pertahanan Militer dan Nirmiliter, bukan oleh

Kementerian maupun lembaga yang lain dan kementrian triumvirat ini justru diposisikan

dibawah koordinasi kementrian/Lembaga lain sebagai pendukung. Dengan kebijakan

umum pertahanan 2020-2024 yang menempatkan kementrian Triumvirat dibawah

koordinasi Kementrian dan Lembaga lain bukan saja tidak sesuai dengan UUD 1945 pasal

8, akan tetapi juga dapat membahayakan keberlangsungan hidup bernegara.

Berbicara masalah Pertahanan Negara adalah membicarakan Tindakan antisipasi

terhadap keadaaan kritis terburuk dari kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan

berbicara “Business as usual”. Sebagai contoh dalam Dimensi Sosial Budaya menghadapi

jenis ancaman Aksi anarkis massa dalam Perpres tersebut, maka penyelenggara utama

Penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter Indonesia

2023

M. asa’ari Yusuf, Cosmas Manukallo Danga, Lukman Yudho Prakoso, Muliahadi

Tumanggor, Sakum 1082

adalah Kepolisian Republik Indonesia dibantu Kemendagri, Kemenkumham,

Kemenkominfo, Kemenpora, Kejaksaan RI, TNI, BIN, Pemda danK/L terkait. Bagaimana

bila kondisi aksi anarkis massa tersebut sampai menyebabkan Presiden dan Wakil Presiden

tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan? Apakah

Kepolisian selaku penyelenggara utama pertahanan nir militer menghadapi aksi anarkis

massa tersebut akan mengambil alih keadaan? Tentu tidak sesuai amanat konstitusi kita,

akan tetapi Perpres no 8 tahun 2021 tersebut justru menempatkan Kemendagri hanya

sebagai unsur pendukung dan bahkan tidak menyebutkan keterlibatan Kemenhan dan

Kemenlu dalam menghadapi ancaman aksi anarkis massa.

Beberapa strategi non-kinetik yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan

kekuatan pertahanan nir militer diantaranya seperti diplomasi, kampanye informasi, dan

keamanan siber. Diplomasi dapat digunakan untuk membangun hubungan yang baik

dengan negara lain dan mengurangi potensi konflik. Kampanye informasi dapat digunakan

untuk memperkuat citra negara di mata dunia internasional. Sedangkan, keamanan siber

dapat digunakan untuk melindungi infrastruktur penting dari serangan siber yang dapat

membahayakan keamanan nasional. Namun, kekuatan pertahanan nirmiliter juga memiliki

kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah bahwa konsep kekuatan pertahanan nirmiliter

masih relatif baru dan belum sepenuhnya diakui oleh masyarakat internasional. Selain itu,

kekuatan pertahanan nirmiliter hanya dapat digunakan dalam skala terbatas dan tidak dapat

sepenuhnya menggantikan kekuatan militer. biar bagaimanapun Kementerian Pertahanan

dan Militer suatu negara adalah representasi dari negara tersebut di saat kritis.

KESIMPULAN

Dari hasil konten analisis terhadap matriks Institusi Penyelenggara Pertahanan

Nirmiliter maka Kepolisian RI justru memiliki modus tertinggi secara total sebagai

penyelenggara Pertahanan Nirmiliter dengan Nilai Total 35, diikuti BIN dengan nilai total

modus 33, adapun Kemendagri secara total berada di posisi ke 3 dengan total nilai 31, akan

tetapi Kemendagri muncul sebagai institusi terbanyak sebagai unsur utama Pertahanan

Nirmiliter dengan kemunculan 5 kali. Sedangkan Kemenlu berada pada posisi ke 5 di

bawah Kemenkominfo sebagai unsur total penyelenggara pertahanan nirmiliter, akan tetapi

sebagai unsur utama menempati posisi ke 2 bersama Kemenkumham, Kemen ESDM dan

Kemendag di bawah Kemendagri. Semantara kita tahu bahwa Berkoordinasi adalah hal

yang tidak mudah dilakukan, sehingga beberapa negara yang mengagap masalah

Pertahanan adalah hal yang Vital bagi negara lebih memilih membentuk Lembaga atau

Dewan yang mengkoordinasikan, seperti jabatan Sekretaris Pertahanan di Amerika Serikat,

Dewan Keamanan Nasional atau National Security Council maupun National Security

Agency. Namun demikian, penting juga untuk diingat bahwa kekuatan nir militer tidak

dapat menggantikan kekuatan militer tradisional secara total. Oleh karena itu, strategi

pertahanan yang efektif harus mencakup keseimbangan antara kedua jenis kekuatan

tersebut untuk memastikan keamanan dan stabilitas negara. Berbicara masalah pertahanan

negara, berarti kita berbicara mengantisipasi keadaan kritis atau terburuk yang bisa terjadi

yang harus diantisipasi, bukan business as usual.

DAFTAR PUSTAKA

Danga, C., Hutajulu, B., Rinaldi, A., Fahlevie, Hutajulu, R., Agusta, F., & Prakoso, L.

(2023). Perkembangan Doktrin Sistem dan Keamanan Negara Indonesia. 104–115.

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA. (2014). DOKTRIN

PERTAHANAN NEGARA. https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-

content/uploads/migrasi/peraturan/252014.pdf

Volume 3, Nomor 10, Oktober 2023

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

1083 http://sosains.greenvest.co.id

Kementerian pertahanan Republik Indonesia. (2017). Pedoman Strategis Pertahanan

Nirmiliter.

https://ppid.kemhan.go.id/assets/attachments/20180814_0bukukomdukpspn2017we

b.pdf#:~:text=Pedoman%20Strategis%20Pertahanan%20Nirmiliter%20merupakan

%20penjabaran%20Doktrin%20Pertahanan,pokok%20dan%20fungsi%20masing-

masing%20dalam%20menghadapi%20ancaman%20nonmiliter.

Supriyatno, M. (2014). Tentang Ilmu Pertahanan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

https://books.google.co.id/books?id=CaxxDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl#v

=onepage&q&f=false

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. (2002). NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG PERTAHANAN NEGARA.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&

uact=8&ved=2ahUKEwj8rpLml8z-

AhV5g2MGHYiyCzQQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fperaturan.bpk.go.i

d%2FHome%2FDownload%2F32692%2FUU%2520Nomor%25203%2520Tahun%

25202002.pdf&usg=AOvVaw1uq_l2qN9jqKW-5VXRuwnG

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

International License.