107 http://sosains.greenvest.co.id

JURNAL

SOSAINS

JURNAL SOSIAL DAN SAINS

VOLUME 4 NOMOR 2 2024

P-ISSN 2774-7018, E-ISSN 2774-700X

DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI KOTA

BOGOR

Kusuma Dewi, Zahra Dini Alfiani, Erli Yulia Cahyani

Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, Indonesia

Email: kusum[email protected], zd[email protected], erliyu[email protected]

Kata kunci:

Kepatuhan, Wajib

Pajak, Pajak

Restoran

Keywords:

Compliance,

Taxpayer,

Restaurant Tax

ABSTRAK

Latar Belakang: Pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang kepada negara oleh

orang pribadi maupun badan dan bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang yang

tidak mendapatkan imbalan secara langsung, namun digunakan untuk keperluan negara

yaitu kemakmuran rakyat. Adapun pajak dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak pusat dan

pajak daerah. Dimana salah satu pajak daerah adalah pajak restoran. Kepatuhan wajib

pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak harus mampu memenuhi kewajiban

dalam membayar pajak.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan

perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan

pajak, penerapan e-system pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib

pajak restoran di Kota Bogor. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib

pajak restoran yang telah terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana data

diperoleh dari data primer berupa kuesioner yang disebar kepada Wajib Pajak Restoran

sebanyak 94 wajib pajak yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Analisis data dalam

penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda dengan bantuan software

SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 22.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, pemahaman

wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, penerapan e-system

pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

restoran di Kota Bogor.

Kesimpulan: banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

terdapat faktor internal dan faktor eksternal dari kepatuhan wajib pajak tersebut.

ABSTRACT

Background: Tax is a mandatory contribution owed to the state by individuals and

entities and is coercive based on laws that do not get direct rewards, but are used for

state purposes, namely the prosperity of the people. The taxes are divided into two types,

namely central taxes and regional taxes. Where one of the local taxes is the restaurant

tax. Taxpayer compliance is a condition where taxpayers must be able to fulfill

obligations in paying taxes

Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota

Bogor

2024

Kusuma Dewi, Zahra Dini Alfiani, Erli Yulia Cahyani

108

Purpose: This study aims to determine the effect of tax knowledge, taxpayer

understanding, taxpayer awareness, quality of tax services, implementation of tax e-

system and tax sanctions on restaurant taxpayer compliance in Bogor City. The

population in this study is all restaurant taxpayers who have been registered with the

Bogor City Regional Revenue Agency

Method: This study used quantitative research methods, where data was obtained from

primary data in the form of questionnaires distributed to Restaurant Taxpayers as many

as 94 taxpayers who were used as research samples. Data analysis in this study used

Multiple Linear Regression Analysis with the help of SPSS (Statistical Product and

Service Solutions) software version 22

Results: The results showed that tax knowledge, taxpayer understanding, taxpayer

awareness, quality of tax services, implementation of tax e-system, and tax sanctions

have a positive effect on restaurant taxpayer compliance in Bogor City

Conclusion: There are many factors that can affect taxpayer compliance, there are

internal factors and external factors from the compliance of the taxpayer.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan pemerintah kepada rakyat yang dapat dipaksakan karena

berdasarkan undang-undang, yang kontribusinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan

negara (Husnurrosyidah, 2017). Dalam hal ini, pajak merupakan salah sumber penerimaan

negara yang memiliki peranan sebagai sumber dana bagi pembiayaan negara yang berasal

dari sektor nonmigas, sehingga seharusnya peranan pajak dapat ditingkatkan secara optimal

dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan di Indonesia. Pajak sangat penting bagi

negara kita, hal ini diperkuat dimana pemerintah Indonesia selalu menaikkan target

penerimaan dari sektor perpajakan dari tahun ke tahun dengan tujuan membiayai

pengeluaran dan pembangunan dalam negeri. Berdasarkan data sumber penerimaan APBN,

sumber penerimaan dari sektor Pajak masih menempati urutan pertama dengan komposisi

terbesar yaitu sebesar 79% pada tahun 2022 (bps.go.id)

Adapun jenis pajak yang terbagi dalam dua macam yaitu pajak pusat dan pajak

daerah (Wijayanti, 2012). Sebagai sumber dari penghasilan daerah yang diperoleh

pemerintah daerah kepada wajib pajak guna meningkatkan pendapatan daerah merupakan

definisi dari pajak daerah. Untuk membelanjai pengeluaran pemerintah daerah dan

pengembangan masyarakat, pemerintah menggunakan perolehan dari sektor pajak

sehingga jumlah pendapatan pajak penting dan perlu selalu ditingkatkan agar terus

meningkat. Kemampuan yang dimiliki tiap masing – masing daerah untuk pajak daerah

dapat menjadikan salah satu parameter yang menggambarkan potensi otonomi daerah,

sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan dengan melihat perolehan atas pajak

daerah. Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan oleh pemerintah daerah dengan cara

mengetahui sumber – sumber yang dapat memiliki kemampuan sebagai pajak daerah agar

pendapatan daerah semakin meningkat (Nasir, 2019).

Pajak Daerah terbagi atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi

yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas: Pajak Kendaraan

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan. Sedangkan

Volume 4, Nomor 2, Februari 2024

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

109 http://sosains.greenvest.co.id

Jenis Pajak Provinsi yang dibayar berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri

atas: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok. Kemudian Jenis Pajak

Kabupaten/Kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas: Pajak

Reklame, Pajak Air dan Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Sedangkan Jenis Pajak Kabupaten/Kota yang dibayar berdasarkan perhitungan sendiri oleh

wajib pajak terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak

Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang

Burung Walet dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan” (Leatemia, 2017).

Kota Bogor terkenal dengan wisata kulinernya. Tercatat sebanyak 447 restoran

maupun tempat makan yang ada di Kota Bogor, belum termasuk UMKM kuliner lainnya.

Namun dengan total sebanyak 447 restoran dan tempat makan tersebut tentunya akan

membantu memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak restoran.

Pajak restoran adalah pajak yang dibayarkan dengan serta merta oleh warga negara kepada

pemerintah dengan mengkonsumsi dan menikmati pelayanan di restoran yang

bersangkutan. Pajak restoran menjadi salah satu dari pajak daerah yang juga memiliki

kemampuan untuk terus meningkat (Putri & Ma’ruf, 2023). Dengan itu dapat terjadi sejalan

dengan meningkatnya kapasitas atau potensi dalam sektor pariwisata. Dalam Peraturan

Pemerintah (PP) No 65 Tahun 2001 menyatakan bahwa “Restoran merupakan tempat yang

digunakan untuk mengonsumsi makanan dan/atau minuman yang telah disediakan dengan

dipungut biaya”.

Berikut Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat

disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di

Kota Bogor

Tahun

Realisasi

Kontribusi (%)

Pajak Restoran

Pendapatan Asli Daerah

2018

Rp131.478.976.530,00

Rp912.197.971.288,00

14,41

2019

Rp153.467.175.721,00

Rp1.012.529.573.960,00

15,11

2020

Rp97.248.318.272,00

Rp872.017.242.152,12

11,15

2021

Rp112.302.634.290,00

Rp1.075.240.926.213,11

10,41

Sumber data: Bapenda Kota Bogor (2022)

Pada tabel diatas, pajak restoran memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap

PAD yaitu sebesar Rp1.012.529.573.960,00 dengan persentase 15,11% pada tahun 2019.

Kemudian untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya

diperlukan sikap patuh wajib pajak restoran itu sendiri dalam memberitahukan,

menyampaikan, dan memenuhi pajak restoran tersebut.

Kepatuhan pajak ini mendefinisikan sebagai suatu perihal mengenai ketika wajib

pajak mengartikan atau mengerti norma dan undang – undang tentang perpajakan,

melakukan pengisian Surat Pemberitahuan secara benar dan akurat, menjumlah

keseluruhan pajak terutang dengan cermat dan teliti serta menyetorkan pajak terutang

sebelum jatuh tempo. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan

dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor internal adalah faktor atau bagian

yang bersumber melalui pribadi individu yang dapat berkaitan dengan karakter dari tiap

individu dimana dalam menjalankan tanggung jawab perpajakannya. Sedangkan, faktor

Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota

Bogor

2024

Kusuma Dewi, Zahra Dini Alfiani, Erli Yulia Cahyani

110

eksternal ialah penyebab yang terjadi di luar individu atau pribadi seseorang, seperti situasi

dan kondisi di lingkungan daerah tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut, faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak tersebut berasal dari faktor internal dan eksternal. Adapun faktor

internal dari kepatuhan wajib pajak tersebut yaitu pengetahuan perpajakan, pemahaman

wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan penerapan e-system. Sedangkan faktor eksternal

dari kepatuhan wajib pajak tersebut dapat dipengaruhi kualitas pelayanan pajak dan sanksi

perpajakan.

Menurut (Anggraini & Rahmamita, 2022) menyatakan “Theory Planned Behavior

atau yang disebut dengan teori perilaku terencana mendefinisikan secara intelektual aspek

– aspek yang dapat mempengaruhi sifat dan karakter kepatuhan wajib pajak sebagai wajib

pajak” (Handayani, 2017). Teori ini mengartikan bahwa integritas akan muncul dari tiap

wajib pajak dikarenakan terdapat maksud dan tujuan tersendiri yang dapat memberikan

pengaruh mengenai sikap dan perilaku individu untuk menjadi taat dan tidaknya terhadap

semua peraturan pajak. Theory of Reasoned Action melakukan ekspansi atau perluasan

menjadi Theory Planned Behaviour dimana pajak restoran atas kualitas layanan yang telah

disediakan oleh pihak restoran merupakan definisi dari pajak restoran tersebut.

Terdapat 3 (tiga) faktor dalam teori perilaku terencana yakni behavioral beliefs,

normative beliefs serta control beliefs (Tondok & Ardiansyah, 2012). Setiap pribadi

mempunyai pandangan prinsip mengenai pengaruh negatif atau positif yang terdapat dari

suatu perbuatan dan penilaian dari hasil merupakan definisi dari behavioral beliefs. Setuju

atau tidaknya individu terkait keputusan atau hasil yang timbul disebabkan karena terdapat

dampak yang diperoleh dari pihak lain serta adanya dorongan untuk menerima keputusan

tersebut merupakan arti dari normative beliefs. Pendirian yang ada di dalam individu

mengenai berbagai macam yang dapat mendukung dan yang dapat membatasi tingkah laku

bisa diperoleh dari banyak hal merupakan pengertian dari control beliefs.

Dalam pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak

termasuk dalam behavioral beliefs , karena perilaku wajib pajak mempengaruhi wajib

pajak agar memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman perihal pajak ditambah dengan

kesadaran wajib pajak agar selalu patuh atas kewajiban perpajakannya. Sedangkan untuk

kualitas pelayanan pajak termasuk dalam normative beliefs karena wajib pajak dapat

memenuhi dan membayar perpajakannya jika pertugas pajak memberikan pelayanan

terbaik kepada wajib pajak. Sedangkan sanksi perpajakan termasuk dalam control beliefs,

karena sanksi perpajakan bertindak untuk menjatuhkan sanksi kepada wajib pajak yang

melanggar dan tidak patuh terhadap perpajakan dalam membayar pajaknya.

Kepatuhan merupakan perilaku atau sikap yang harus mematuhi hukum dan aturan

yang berlaku dan harus dimiliki oleh setiap individu. Ada 2 jenis kepatuhan diantaranya

formal dan material. Kepatuhan formal memiliki definisi yaitu wajib pajak memiliki derajat

atau kedudukan untuk bersedia dan menerima tanggung jawag perpajakannya secara resmi

dan searah dengan yang telah tercantum pada UU perpajakan. Sedangkan, kepatuhan

material merupakan kedudukan atau jabatan dimana wajib pajak tersebut berdasarkan

substantif sesuai dengan keseluruhan hukum material perpajakan, dan sejalan dengan

peraturan perundang – undang perpajakan.

Volume 4, Nomor 2, Februari 2024

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

111 http://sosains.greenvest.co.id

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi diperlukan kondisi

perpajakan karena itulah yang membuat wajib pajak dapat berkontribusi agar terus

melakukan dan membayar perpajakannya. Kepatuhan dalam wajib pajak menjadi kondisi

ketika wajib pajak sebagai wajib pajak mematuhi semua peraturan perundang – undangan

serta memenuhi hak dan kewajibannya. Jadi kepatuhan wajib pajak itu keadaan yang

memperlihatkan seseorang dengan nyata untuk melengkapi semua ketentuan materiil

dalam perpajakan sesuai dengan norma dan aturan pajak yang tercantum dalam undang –

undang.

Untuk mengukur variabel pada kepatuhan wajib pajak restoran dapat diukur dengan

menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Melakukan pendaftaran secara pribadi dan/atau individu untuk mendaftarkan diri

sebagai wajib pajak restoran di Bapenda setempat

2. Menjumlahkan pajak dengan baik dan benar dilakukan wajib pajak agar tidak ada

kesalahan dalam melakukan pembayaran pajak.

3. Wajib pajak membayar pajaknya secara individu.

4. Wajib pajak melaporkan secara tepat waktu.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh

faktor eksternal dan internal. Faktor internal adalah faktor atau bagian yang bersumber

melalui pribadi individu yang dapat berkaitan dengan karakter dari tiap individu dimana

dalam menjalankan tanggung jawab perpajakannya. Sedangkan, faktor eksternal ialah

penyebab yang terjadi di luar individu atau pribadi seseorang, seperti situasi dan kondisi di

lingkungan daerah tersebut. Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak tersebut berasal dari faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal dari

kepatuhan wajib pajak tersebut yaitu pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak,

kesadaran wajib pajak, dan penerapan e-system. Sedangkan faktor eksternal dari kepatuhan

wajib pajak tersebut dapat dipengaruhi kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan.

Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, diperlukan pengetahuan perpajakan

guna membantu kepatuhan membayar pajak bagi wajib pajak (Nurhayati, 2023). Jika wajib

pajak mendalami pengetahuan perpajakan dengan teratur hal tersebut akan memberikan

kesadaran akan membayar pajak perlu didorong oleh kesadaran wajib pajak. Wajib pajak

harus memiliki sikap sadar serta kesungguhan agar mengerti pentingnya manfaat pajak

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Setiyani, Andini, & Oemar, (2018)

berpendapat mengenai pengetahuan pajak adalah segala rancangan ketetapan umum pada

bidang perpajakan mengenai jenis pajak yang ada di Indonesia meliputi objek pajak,

subjek, tarif, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang hingga pada tahap

pelaporan pajak. Pentingnya pengetahuan perpajakan agar warga negara yang membayar

pajak dapat memahami manfaat perpajakan bagi kesejahteraan masyarakat maupun bagi

kemajuan bangsa.

Tidak hanya memiliki pengetahuan perpajakan saja, tentunya wajib pajak juga harus

paham terhadap pajak tersebut. Pemahaman bagi wajib pajak mengenai sistem aturan

perpajakan juga merupakan pemahaman terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Karena

dengan melakukan pemahaman mengenai peraturan perundang – undangan pajak kepada

wajib pajak memiliki tujuan agar wajib pajak tersebut menyadari pentingnya tentang pajak

Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota

Bogor

2024

Kusuma Dewi, Zahra Dini Alfiani, Erli Yulia Cahyani

112

dan berusaha memahami atau mengerti akan aturan perpajakan yang telah ditetapkan, maka

wajib pajak pun tentu lebih taat dan tidak melanggar kewajiban perpajakannya.

Sikap mengerti wajib pajak pada pemenuhan tanggung jawab perpajakannya

mengenai pelaksanaan fungsi sebagai wujud kewajiban perpajakannya. Kemauan wajib

pajak saat hendak memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa paksaan. Wajib pajak harus

menjunjung peraturan perpajakan, mewujudkan ketetapan pajak dengan imbang. Ketika

menentukan tinggi rendahnya kepatuhan perpajakannya hal tersebut dapat dilihat sebab

faktor atau tingkat kesadaran wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak menurut Setiyani et al., (2018) ialah kesanggupan saat memberi

kontribusi dana dengan memenuhi tanggung jawab pajaknya untuk melaksanakan fungsi

pemerintah. Sehingga kesadaran wajib pajak tentunya akan meningkatkan kepatuhan wajib

pajak,

Adapun pelayanan dari Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor

yang selalu siap sedia dalam melayani keperluan wajib pajak daerah sehingga semakin baik

kualitas dalam pelayanan pajaknya maka wajib pajak akan terbantu dalam melunasi dan

menyetor kewajiban dalam membayar perpajakannya. Salah satu cara agar tingkat

kepatuhan wajib pajak dapat meningkat adalah dengan memberikan layanan yang

berkualitas kepada wajib pajak. Menurut Herwinarni & Anggraeni, (2016) mengemukakan

bahwa “Ketika wajib pajak puas dengan layanan yang diberikan maka ia akan memenuhi

kewajiban perpajakannya di bawah hukum dan ketentuan yang benar”. Kualitas pelayanan

digunakan sebagai kemampuan badan atau organisasi yang berguna untuk memenuhi atau

mewujudkan harapan pelanggan. Bilamana sumber daya manusia mampu menjalankan

tugasnya secara profesional, teratur serta jelas maka akan memenuhi kriteria kualitas

pelayanan kepada masyarakat.

Kualitas pelayanan pajak biasanya berupa tindakan pelayanan pajak yang dilakukan

oleh apparat pajak yang berguna untuk mencukupi keperluan akan kewajiban

perpajakannya. Dalam melakukan kewajiban perpajakannya apparat pajak memberikan

pelayanan terbaik untuk wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat

dengan signifikan. Tetapi, jika layanan yang diberikan kepada wajib pajak tidak memenuhi

keinginannya maka wajib pajak pun memiliki loyalitas pajak yang kecil akan dalam

membayar perpajakannya. Pelayanan yang memiliki kualitas baik bukan hanya pelayanan

dalam bentuk fisik melainkan pelayanan di dalam ruangan seperti fasilitas yang telah

disediakan oleh kantor pajak agar wajib pajak merasakan kenyamanan ketika

melaksanakan kewajibannya.

Selain itu, sanksi pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Definisi

sanksi pajak menurut Mardiasmo, (2013)“Jaminan bahwa penetapan dasar pajak akan

dihormati/patuh/dipahami”. Dengan istilah lain sanksi pajak dapat menjadi alat sebagai

pencegahan atau preventif untuk mencegah wajib pajak agar dalam peraturan perundangan

– undangan perpajakan itu tidak dilanggar. Sesuai Undang–Undang nomor 16 Tahun 2009

menyebutkan bahwa “Sanksi perpajakan ditetapkan karena untuk menaikkan kepatuhan

wajib pajak mengenai sistem ketentuan umum dan tatacara sistem perpajakan”. Sanksi

menurut Manek & Subardjo, (2019) mengungkapkan bahwa “Sanksi dibutuhkan supaya

aturan dan hukum yang sudah ditetapkan tidak bisa dilanggar”. Kaidah dan hukum dapat

menjadi rambu – rambu bagi individu untuk mengetahui entitas yang harus dilakukan dan

Volume 4, Nomor 2, Februari 2024

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

113 http://sosains.greenvest.co.id

tidak dilakukan. Dapat diperoleh kesimpulan bahwa sanksi pajak yang berat dan keras

dapat digunakan sebagai paksaan untuk memaksa wajib pajak dalam memenuhi anggaran

perpajakan.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran

kuesioner dan wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan

menggunakan data primer. Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Restoran di Kota

Bogor, variabel yang diteliti adalah kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat

(dependen), selanjutnya pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran

wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak sebagai variabel bebas

(independen). Pada peneltiian ini, metode yang digunakan untuk teknik pengambilan

sampel yaitu metode Nonprobability Sampling. Sedangkan teknik pengambilan sampel

dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling insidental. Sampling insidental adalah

teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yakni siapa saja yang secara kebetulan atau

insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang

yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data yaitu Restoran yang menjadi Wajib

Pajak sehingga wajib memungut pajak restoran sebesar 10% setiap transaksi penjualannya

yang ada di Kota Bogor serta bersedia mengisi angket kuesioner dengan kondisi yang

sebenar-benarnya.

Besaran atau ukuran sampel ini sangat tergantung dari besaran tingkat ketelitian atau

kesalahan yang diinginkan peneliti. Namun, dalam hal tingkat kesalahan, pada penelitian

sosial maksimal tingkat kesalahannya adalah 5% (0,05). Makin besar tingkat kesalahan

maka makin kecil jumlah sampel. Namun yang perlu diperhatikan adalah semakin besar

jumlah sampel (semakin mendekati populasi) maka semakin kecil peluang kesalahan

generalisasi dan sebaiknya, semakin kecil jumlah sampel (menjauhi jumlah populasi) maka

semakin besar peluang kesalahan generalisasi metode(Ali, 2021).

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif.

Analisis kuantitatif digunakan untuk melihat pola hubungan antara variabel bebas dengan

variabel terikat. Penjelasan mengenai pola hubungan tersebut menggunakan pendekatan

analisis regresi linear berganda, yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui

pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang terdiri dari Pengetahuan Perpajakan (X

Pemahaman Wajib Pajak (X

), Kesadaran Wajib Pajak (X

), Kualitas Pelayanan Pajak (X

Penggunaan e-system Pajak (X

), dan Sanksi Perpajakan (X

) pada Wajib Pajak Restoran

yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Untuk memudahkan pelaksanaan

perhitungan maka penelitian ini menggunakan alat bantu SPSS (Statistical Package for the

Social Science).

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan uji kualitas data yang meliputi uji

validitas dan uji reliabilitas. Kemudian menggunakan uji asumsi klasik untuk menghasilkan

estimator liniear yang tidak bias dengan variabel minimum, adapun uji asumsi klasik yang

dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji

autorelasi. Setelah itu, dilakukan uji f, uji regresi, dan uji koefisien determinasi.

Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota

Bogor

2024

Kusuma Dewi, Zahra Dini Alfiani, Erli Yulia Cahyani

114

HASIL DAN PEMBAHASAN

Valid berarti instrumen tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur (Sugiyono,

2020). Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data

(mengukur) adalah valid. Berikut ini merupakan kriteria pengambilan keputusan validitas.

1. Jika r hitung> r tabel (degree of freedom) maka instrument dianggap valid.

2. Jika r hitung< r tabel (degree of freedom) maka instrument dianggap tidak valid (drop),

sehingga instrument tidak dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X

)

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance

if Item Deleted

Corrected Item-

Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

X1_1

298.09

575.864

.392

.917

X1_2

298.28

572.675

.416

.917

X1_3

298.35

573.263

.435

.917

X1_4

298.34

575.066

.389

.917

X1_5

298.34

571.689

.475

.916

X1_6

298.54

578.810

.362

.917

X1_7

298.24

569.972

.512

.916

Sumber: data diolah SPSS (2023)

Pada kolom Corrected Item Total Correlation menunjukkan korelasi antara skor

item dengan skor total item yang dapat digunakan untuk menguji validitas instrumen. R

tabel pada uji adalah sebesar 0,1707. Dapat dilihat bahwa r hitung di atas lebih besar dari r

tabel 0,1707, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan variabel diatas dikatakan

valid.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Pemahaman Wajib Pajak (X

)

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-Total

Correlation

Cronbach's Alpha if

Item Deleted

X2_1

298.14

579.067

.291

.917

X2_2

298.18

582.644

.209

.918

X2_3

298.37

580.559

.223

.918

X2_4

298.14

582.787

.209

.918

Sumber: data diolah SPSS (2023)

Pada kolom Corrected Item Total Correlation menunjukkan korelasi antara skor

item dengan skor total item yang dapat digunakan untuk menguji validitas instrumen. R

tabel pada uji adalah sebesar 0,1707. Dapat dilihat bahwa r hitung di atas lebih besar dari r

tabel 0,1707, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan variabel diatas dikatakan

valid.

Volume 4, Nomor 2, Februari 2024

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

115 http://sosains.greenvest.co.id

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X

)

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance

if Item Deleted

Corrected Item-

Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

X3_1

297.86

570.615

.670

.916

X3_2

297.64

576.620

.576

.917

X3_3

297.93

570.478

.605

.916

X3_4

298.45

577.390

.302

.917

X3_5

298.47

571.886

.497

.916

X3_6

298.13

565.403

.665

.915

X3_7

297.98

572.451

.581

.916

Sumber: data diolah SPSS (2023)

Pada kolom Corrected Item Total Correlation menunjukkan korelasi antara skor

item dengan skor total item yang dapat digunakan untuk menguji validitas instrumen. R

tabel pada uji adalah sebesar 0,1707. Dapat dilihat bahwa r hitung di atas lebih besar dari r

tabel 0,1707, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan variabel diatas dikatakan

valid.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan Pajak (X

)

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance

if Item Deleted

Corrected Item-

Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

X4_1

298.19

570.070

.566

.916

X4_2

298.28

572.030

.509

.916

X4_3

298.19

573.081

.475

.916

X4_4

298.17

575.906

.403

.917

X4_5

298.19

570.544

.488

.916

Sumber: data diolah SPSS (2023)

Pada kolom Corrected Item Total Correlation menunjukkan korelasi antara skor

item dengan skor total item yang dapat digunakan untuk menguji validitas instrumen. R

tabel pada uji adalah sebesar 0,1707. Dapat dilihat bahwa r hitung di atas lebih besar dari r

tabel 0,1707, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan variabel diatas dikatakan

valid.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Penggunaan e-system Pajak (X

)

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance

if Item Deleted

Corrected Item-

Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

X5_1

297.98

570.322

.637

.916

X5_2

298.13

574.715

.448

.917

X5_3

298.07

573.489

.496

.916

X5_4

298.02

574.430

.465

.917

Sumber: data diolah SPSS (2023)

Pada kolom Corrected Item Total Correlation menunjukkan korelasi antara skor

item dengan skor total item yang dapat digunakan untuk menguji validitas instrumen. R

tabel pada uji adalah sebesar 0,1707. Dapat dilihat bahwa r hitung di atas lebih besar dari r

Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota

Bogor

2024

Kusuma Dewi, Zahra Dini Alfiani, Erli Yulia Cahyani

116

tabel 0,1707, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan variabel diatas dikatakan

valid.

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan (X

)

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance

if Item Deleted

Corrected Item-

Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

X6_1

298.44

571.646

.506

.916

X6_2

298.07

564.457

.718

.915

X6_3

297.95

571.943

.611

.916

X6_4

298.07

564.457

.718

.915

Sumber: data diolah SPSS (2023)

Pada kolom Corrected Item Total Correlation menunjukkan korelasi antara skor

item dengan skor total item yang dapat digunakan untuk menguji validitas instrumen. R

tabel pada uji adalah sebesar 0,1707. Dapat dilihat bahwa r hitung di atas lebih besar dari r

tabel 0,1707, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan variabel diatas dikatakan

valid.

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item

Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-Total

Correlation

Cronbach's Alpha if

Item Deleted

298.15

579.741

.404

.917

297.70

574.297

.572

.916

297.94

573.179

.628

.916

298.03

576.934

.486

.917

298.05

572.567

.581

.916

Sumber: data diolah SPSS (2023)

Pada kolom Corrected Item Total Correlation menunjukkan korelasi antara skor

item dengan skor total item yang dapat digunakan untuk menguji validitas instrumen. R

tabel pada uji adalah sebesar 0,1707. Dapat dilihat bahwa r hitung di atas lebih besar dari r

tabel 0,1707, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan variabel diatas dikatakan

valid.

Uji Reliabilitas

Pemberian interpretasi terhadap reliabilitas variabel dapat dikatan reliabel jika

koefisien variabelnya lebih dari 0.60 dan umumnya digunakan patokan sebagai berikut:

1. Reliabilitas uji coba ≥ 0.60 berarti hasil uji coba memiliki reliabilitas baik.

2. Reliabilitas uji coba < 0.60 berarti hasil uji coba memiliki reliabilitas kurang baik.

Berikut ini adalah tabel uji reliabilitas yang telah diolah:

Tabel 9. Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

,918

Sumber: data diolah SPSS (2023)

Tabel reliability statistics menunjukkan hasil analisis dari uji reliabilitas

dengan Cronbach's Alpha = 0,918 dari 7 item variabel. Sehingga kuesioner ini dikatakan

konsisten (reliable)

Volume 4, Nomor 2, Februari 2024

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

117 http://sosains.greenvest.co.id

Uji Asumsi Klasik

Grafik. 1 Uji Normalitas

Sumber: data diolah SPSS (2023)

Berdasarkan grafik normal p-plot terlihat titik-titik data terletak menyebar disekitar

dan mengikuti garis diagonal yang menunjukkan data berdistribusi normal. Grafik tersebut

menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 10. Uji Multikolinearitas

Coefficients

Model

Collinearity Statistics

Tolerance

VIF

(Constant)

Pengetahuan Perpajakan

.716

1.397

Pemahaman Wajib Pajak

.897

1.115

Kesadaran Wajib Pajak

.188

5.318

Kualitas Pelayanan Pajak

.760

1.316

Penggunaan e-system Pajak

.645

1.551

Sanksi Perpajakan

.202

4.956

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data diolah SPSS (2023)

Hasil pengujian menunjukkan nilai VIF Pengetahuan Perpajakan (X

), Pemahaman

Wajib Pajak (X

), Kesadaran Wajib Pajak (X

), Kualitas Pelayanan Pajak (X

), Penggunaan

e-system Pajak (X

), dan Sanksi Perpajakan (X

) kurang dari 10. Hal ini berarti bahwa tidak

terjadi multikolinearitas, atau dengan kata lain tidak ada korelasi antar variabel independen.

Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota

Bogor

2024

Kusuma Dewi, Zahra Dini Alfiani, Erli Yulia Cahyani

118

Tabel 11. Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Coefficients

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

Sig.

Std. Error

Beta

(Constant)

1.370

1.000

1.370

.174

Pengetahuan Perpajakan

.037

.027

.168

1.369

.175

Pemahaman Wajib Pajak

-.027

.045

-.067

-.606

.546

Kesadaran Wajib Pajak

-.044

.056

-.189

-.786

.434

Kualitas Pelayanan Pajak

.001

.028

.006

.047

.962

Penggunaan e-system

Pajak

-.065

.046

-.182

1.406

.163

Sanksi Perpajakan

.083

.073

.262

1.130

.262

a. Dependent Variable: Abresid

Sumber : data diolah SPSS (2023)

Hasil tampilan output SPSS menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi seluruh

variable independen lebih besar dari 0,05, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak ada

masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

Tabel 12. Uji Autokorelasi

Runs Test

Unstandardized

Predicted Value

Test Value

21.73123

Cases < Test Value

Cases >= Test Value

Total Cases

Number of Runs

-1.659

Asymp. Sig. (2-tailed)

.097

Sumber: data diolah SPSS (2023)

Berdasarkan diatas, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu 0,097 dan lebih dari 0,05

sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala autorkorelasi.

Table 13. Uji Model

ANOVAa

Model

Sum of Squares

Mean Square

Sig.

Regression

218.355

36.392

23.820

.000

Residual

132.922

1.528

Total

351.277

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran

Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Penggunaan e-system Pajak, Sanksi Perpajakan

Sumber : data diolah SPSS (2023)

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05.

Dengan demikian artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen

(Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas

Pelayanan Pajak, Penggunaan e-system Pajak, Sanksi Perpajakan) terhadap variabel

Volume 4, Nomor 2, Februari 2024

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

119 http://sosains.greenvest.co.id

dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) secara simultan, dan model tersebut dapat digunakan

sebagai penelitian ini.

Kemudian, uji regresi dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel

independen yaitu Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib

Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Penggunaan e-system Pajak, Sanksi Perpajakan terhadap

variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji regresi linier berganda adalah

sebagai berikut:

Tabel 13. Uji Regresi

Coefficients

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

Sig.

Std. Error

Beta

(Constant)

5.304

1.747

3.035

.003

Pengetahuan Perpajakan

.095

.047

.159

2.039

.044

Pemahaman Wajib Pajak

.148

.079

.130

1.871

.065

Kesadaran Wajib Pajak

.225

.097

.352

2.313

.023

Kualitas Pelayanan Pajak

.109

.049

.170

2.246

.027

Penggunaan e-system Pajak

.163

.080

.166

2.027

.046

Sanksi Perpajakan

.245

.128

.280

1.909

.060

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data diolah SPSS (2023)

Berdasarkan tabel diatas, yang diperoleh dari analisis regresi dapat disusun

persamaan sebagai berikut:

Kepatuhan Wajib Pajak =5,304 + 0,095 Pengetahuan Perpajakan + 0,148 Pemahaman

Wajib Pajak + 0,225 Kesadaran Wajib Pajak + 0,109 Kualitas Pelayanan Pajak + 0,163

Penggunaan e-system Pajak + 0,245 Sanksi Perpajakan

Dari persamaan regresi tersebut dapat dilihat:

1. Konstanta positif sebesar 5,304 mengindikasikan bahwa jika semua variabel diabaikan

maka kepatuhan wajib pajak restoran Kota Bogor akan naik. Konstanta memiliki

probabilitas (sig.) 0,003 yang berarti signifikan terhadap pendapatan yang naik.

2. Koefisien positif Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,095 mengindikasikan bahwa setiap

kenaikan pengetahuan perpajakan maka akan berpengaruh terhadap naiknya kepatuhan

wajib pajak restoran Kota Bogor. Kemudian nilai probabilitas (sig.) pengetahuan

perpajakan sebesar 0,044 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi

pengetahuan perpajakan signifikan. Dengan kata lain, pengetahuan perpajakan

berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran Kota Bogor.

3. Koefisien positif pemahaman wajib pajak sebesar 0,148 mengindikasikan bahwa setiap

kenaikan pemahaman wajib pajak maka akan berpengaruh terhadap naiknya kepatuhan

wajib pajak restoran Kota Bogor. Kemudian nilai probabilitas (sig.) Pemahaman wajib

pajak sebesar 0,065 dan pada penelitian ini tingkat signifikansi tidak hanya ditentukan

sebesar 0,05 atau 5% namun juga sebesar 0,1 atau 10%. Sehingga nilai 0,065 masih

memiliki pengaruh yang signifikan pada tingkat signifikansi 0,1 dimana 0,065 < 0,1

maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi pemahaman wajib pajak signifikan.

Dengan kata lain, pemahaman wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak restoran Kota Bogor.

4. Koefisien positif kesadaran wajib pajak sebesar 0,225 mengindikasikan bahwa setiap

kenaikan kesadaran wajib pajak maka akan berpengaruh terhadap naiknya kepatuhan

wajib pajak restoran Kota Bogor. Kemudian nilai probabilitas (sig.) kesadaran wajib

pajak sebesar 0,023 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi kesadaran

Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota

Bogor

2024

Kusuma Dewi, Zahra Dini Alfiani, Erli Yulia Cahyani

120

wajib pajak signifikan. Dengan kata lain, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran Kota Bogor.

5. Koefisien positif kualitas pelayanan pajak sebesar 0,109 mengindikasikan bahwa setiap

kenaikan kualitas pelayanan pajak maka akan berpengaruh terhadap naiknya kepatuhan

wajib pajak restoran Kota Bogor. Kemudian nilai probabilitas (sig.) kualitas pelayanan

pajak sebesar 0,027 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi kualitas

pelayanan pajak signifikan. Dengan kata lain, kualitas pelayanan pajak berpengaruh

positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran Kota Bogor.

6. Koefisien positif penggunaan e-system pajak sebesar 0,163 mengindikasikan bahwa

setiap kenaikan penggunaan e-system pajak maka akan berpengaruh terhadap naiknya

kepatuhan wajib pajak restoran Kota Bogor. Kemudian nilai probabilitas (sig.)

penggunaan e-system pajak sebesar 0,046 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa

koefisien regresi penggunaan e-system pajak signifikan. Dengan kata lain, penggunaan

e-system pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran

Kota Bogor.

7. Koefisien positif sanksi perpajakan sebesar 0,245 mengindikasikan bahwa setiap

kenaikan sanksi perpajakan maka akan berpengaruh terhadap naiknya kepatuhan wajib

pajak restoran Kota Bogor. Kemudian nilai probabilitas (sig.) sanksi perpajakan sebesar

0,060 < 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi sanksi perpajakan

signifikan. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak restoran Kota Bogor.

Uji Koefisien Determinasi

Hasil Uji koefisien determinasi menunjukkan kemampuan independen variabel

menjelaskan dependen variabel. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi, maka

kemampuan independen variabel semakin mampu menjelaskan dependen variabel. Berikut

dibawah ini adalah tabel koefisien determinasi:

Tabel 14. Koefisien Determinasi

Model Summary

Model

Square

Adjusted R

Square

,788

,622

,596

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan,

Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas

Pelayanan Pajak, Penggunaan e-system Pajak, Sanksi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : data diolah SPSS (2023)

Berdasarkan hasil pengujian dengan analisis regresi yang terlihat dalam tabel diatas

diperoleh nilai Adjusted R-Square (Adj. R

) sebesar 0,596. Ini berarti bahwa sebesar 59,6%

keadaan Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan dari keadaan Pengetahuan Perpajakan,

Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Penggunaan

e-system Pajak, dan Sanksi Perpajakan. Kemudian sisanya 40,4% dari keadaan Kepatuhan

Wajib Pajak dipengaruhi atau bisa dijelaskan oleh faktor-faktor yang lain.

Dari hasil pengolahan data diatas, mengungkapkan bahwa banyak sekali faktor yang

dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak restoran yang terdaftar

di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Adapun faktor internal dari kepatuhan wajib

pajak tersebut yaitu pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib

pajak, dan penerapan e-system. Sedangkan faktor eksternal dari kepatuhan wajib pajak

tersebut dapat dipengaruhi kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan.

Volume 4, Nomor 2, Februari 2024

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

121 http://sosains.greenvest.co.id

Adapun pada profil responden pada penelitian ini yaitu sebanyak 83% responden

dalam penelitian ini telah berdiri selama lebih dari 1 tahun. Hal tersebut bisa menjadi salah

satu faktor bahwa pihak responden dari restoran tersebut memiliki pengetahuan terkait

perpajakan dalam bidang restoran bukan hal yang baru sehingga rata-rata memiliki

kepatuhan yang baik dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Namun untuk restoran yang

berdiri kurang dari 1 tahun pun tetap harus melakukan kewajiban perpajakan restorannya.

Pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak

memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Bogor. Hal ini dapat

dilihat dari hasil penelitian yang sejalan dengan landasan teori yang dicantumkan yaitu

Theory Planned Behavior artinya pada teori ini dijelaskan bahwa yang ditampilkan oleh

perilaku seseorang atas niat untuk berperilaku, perilaku yang timbul dipengaruhi atas 3

(tiga) komponen yaitu sikap seseorang (attitude), norma subjektif (subjective norm) dan

persepsi kontrol perilaku (perceived behavior control)”. Pengetahuan wajib pajak mengacu

pada kesanggupan wajib pajak agar memahami peraturan perpajakan, termasuk yang

mengatur tarif pajak UU dan manfaat pajak yang berguna untuk kebutuhan sehari-hari.

Kemampuan wajib pajak untuk mempelajari peraturan perpajakan menunjukkan

pentingnya pengetahuan aspek pajak. Aspek pengetahuan perpajakan yang baik mampu

mempengaruhi sikap wajib pajak mengenai sistem perpajakan yang adil. Maka pengaruh

positif pada pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak itu sendiri pada

pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Pemahaman pajak dari pemilik restoran juga

memiliki peran sebagai wajib pajak diharapkan memahami, memaknai dan memiliki

interpretasi sepenuhnya terhadap peraturan perpajakan yang ada. Sehingga, pemahaman

pajak yang mumpuni mengenai pentingnya pajak itu sendiri maka dapat mampu

memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kesadaran wajib pajak

merupakan keadaan wajib pajak dalam mengetahui, memahami serta melaksanakan

ketentuan pajak yang berlaku secara seksama dan sukarela. Wajib pajak yang memahami

tujuan membayar pajak akan mengembangkan perspektif tentang ketetapan, pengetahuan

dan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Untuk

mewujudkan kesadaran dan peduli pajak, masyarakat perlu dukungan penuh agar

mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pemahaman wajib pajak pada pemenuhan kewajiban perpajakannya merupakan

pelaksanaan atas kontribusi serta peran aktif masyarakat terhadap kewajiban

perpajakannya. Semakin besar kesadaran seseorang dalam memenuhi kewajiban pajaknya,

maka semakin besar kepatuhan pajaknya dalam memahami dan menjalankan kewajiban

perpajakannya.

Kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh positif signifikan juga terhadap

kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak juga merupakan salah satu unsur penting

yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong individu terutama pada wajib pajak

untuk mematuhi dan menaati peraturan perpajakannya. Sejalan dengan Teori Perilaku

Terencana yang mengemukakan keterkaitannya dengan normative beliefs. Pelayanan yang

memiliki kualitas yang tinggi dari petugas pajak menjadi dasar utama dalam menentukan

sikap dan tindakan patuh tidaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. Demi terdorongnya

apparat pajak memperlakukan wajib pajak maka memiliki tekad dan pendirian untuk

memenuhi wajib pajaknya. Jenis normative beliefs ini berkenaan meningkatkan ketentuan

khusus kepada pada wajib pajak maka adanya kemauan dalam melaksanakan perilaku taat

pada perpajakan.

Penerapan e-system pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak. Dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan sistem perpajakan manual, pemerintah

berupaya melakukan reformasi administrasi perpajakan dengan menggunakan sistem

online. Sistem online tersebut akan sangat membantu administrasi pelayanan perpajakan

Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota

Bogor

2024

Kusuma Dewi, Zahra Dini Alfiani, Erli Yulia Cahyani

122

serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Sistem administrasi perpajakan

diandalkan untuk memberi kemudahan serta dapat dipahami oleh wajib pajak. Self

Assessment System ialah peraturan yang memberikan kebebasan dan kekuasaan kepada

wajib pajak sekaligus mewajibkan wajib pajak untuk berperan aktif dan patuh saat

memenuhi kewajiban perpajakannya melalui sistem online.

Yang terakhir, sanksi perpajakan juga memiliki perngaruh positif signifikan terhdap

kepatuhan wajib pajak pajak. Sanksi perpajakan adalah tindakan sebagai preventif

(pencegahan) yang digunakan untuk mencegah wajib pajak agar tidak melakukan

pelanggaran serta mematuhi aturan pajak yang ada. Adanya pelanggaran atas peraturan

perundangan – undangan mengenai pajak maka akan terjadi sanksi dalam perpajakan. Jika

pelanggaran yang dilakukan wajib pajak itu besar atau berat maka akan semakin besar pula

sanksi yang diberikan kepada pelanggarnya. Oleh karena itu, wajib pajak yang melanggar

perpajakan harus diberi sanksi agar menimbulkan sikap patuh dan taat terhadap

pembayaran pajak.

Adapun saran untuk peneliti selanjutnya untuk menambah jumlah variabel penelitian

yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran. Kemudian pelayanan pajak yang

diberikan oleh petugas pajak pun mulai digantikan dengan pelayanan online, sehingga

kualitas pelayanan pajak tidak hanya diukur dengan pelayanan secara tatap muka namun

juga pelayanan secara online. Selain itu menambahkan jumlah sampel yang dapat dijadikan

sebagai responden untuk memperluas pengetahuan terkait kepatuhan wajib pajak restoran

terutama di Kota Bogor

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak sekali faktor yang dapat

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terdapat faktor internal dan faktor eksternal dari

kepatuhan wajib pajak tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan

perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak,

penerapan e-system pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak restoran di Kota Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.

Anggraini, Ninik, & Rahmamita, Dias. (2022). Analisis Perencanaan Pajak melalui Metode

Penyusutan Aset Tetap dan Revaluasi Aset Tetap untuk Meminimalkan Beban Pajak

Terutang (Studi Kasus pada CV. ELITA Kerudung Kediri). Jurnal Ilmiah Cendekia

Akuntansi, 7(3), 29–41.

Handayani, Wahyu. (2017). Pengaruh Penerapan Billing System Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Dengan Moderasi Pemahaman Perpajakan (Studi Pada KPP Pratama

Surabaya Karangpilang). Jurnal Ekonomi Akuntansi, 3(4).

Herwinarni, Yunarti, & Anggraeni, Antika Reza. (2016). Pengaruh Sikap Wajib Pajak,

Kesadaraan Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Sanksi Perpajakan, Dan Akuntabilitas

Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat

Tanjung Kabupaten Brebes. Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan

Akuntansi, 8(1).

Husnurrosyidah, Husnurrosyidah. (2017). Pengaruh E-Filing, e-Billing dan e-Faktur

Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. Jurnal Analisa

Akuntansi Dan Perpajakan, 1(1).

Leatemia, Senda Yunita. (2017). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap

pendapatan asli daerah kabupaten/kota di provinsi Maluku. Jurnal Cita Ekonomika,

11(1), 99–107.

Volume 4, Nomor 2, Februari 2024

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

123 http://sosains.greenvest.co.id

Manek, Kristo Josep, & Subardjo, Anang. (2019). PENGARUH PENGETAHUAN

PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP

KEPATUHAN WAJIB. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), 8(2).

Mardiasmo, Mardiasmo. (2013). Assessing Accountability Of Performance Measurement

System And Local Government Budgetary Management. Gadjah Mada

International Journal of Business, 4(3), 373–395.

Nasir, Muhammad Safar. (2019). Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah setelah

satu dekadeotonomi daerah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 2(1), 30–45.

Nurhayati, Nurhayati. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi

perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor. Universitas Islam" 45" Bekasi.

Putri, Verlinda Anisa, & Ma’ruf, Muhammad Farid. (2023). Efektivitas Penerimaan Pajak

Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-

2020. Publika, 1517–1528.

Setiyani, Nunung Manis, Andini, Rita, & Oemar, Abrar. (2018). Pengaruh motivasi Wajib

Pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi

dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening (Pada kantor pelayanan

pajak pratama di Kota Semarang). Journal of Accounting, 4(4).

Sugiyono, P. D. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mix

Methods)(DI Sutopo (ed.). ALFABETA, CV.

Tondok, Marselius Sampe, & Ardiansyah, Ficky. (2012). Intensi kepatuhan menggunakan

helm pada pengendara sepeda motor: aplikasi teori perilaku terencana. Jurnal Sains

Psikologi, 2(2), 96–112.

Wijayanti, Tina Lukas. (2012). Analisis Kontribusi dan Proyeksi Jenis-Jenis Pajak daerah

di Kabupaten Ngawi. UNS (Sebelas Maret University).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike

4.0 International License.