Volume 1, Nomor 6 , Juni 2021

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

449

http://sosains.greenvest.co.id

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SEBAGAI PERWUJUDAN AKSES

KEADILAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA

DI KABUPATEN BELU

Johanes Marianum Raga

Universitas Nusa Cendana Kupang

Email : mari[email protected]m

Diterima:

16 Mei 2021

Direvisi:

10 Juni 2021

Disetujui:

15 Juni 2021

Abstrak

Aparatur Sipil Negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat

memegang peranan yang penting dalam pembangunan nasional

sebagai motor penggerak roda pemerintahan yang dibebani tugas

pokok dan fungsi. Semakin dinamisnya tugas pokok dan fungsi

sebagai Aparatur Sipil Negara, semakin besar pula kemungkinan

ASN menghadapi permasalahan hukum. Hal demikian juga terjadi

pada ASN di Kabupaten Belu tidak sedikit ASN di Kabupaten

Belu dalam melaksanakan tugasnya tersangkut kasus atau

permasalahan hukum oleh karena itu perlu adanya bantuan hukum

sebagai perwujudan akses keadilan kepada ASN di Kabupaten

Belu.tujuan dari penelitian ini ingin mempelajari tentang

pemberian bantuan hukum untuk ASN. Pentingnya bantuan

hukum tersebut bukan berarti mendapat bantuan sehingga bebas

dari hukuman akan tetapi memastikan bahwa hak-hak hukum

ASN yang terlibat masalah telah terpenuhi. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemberian bantuan

hukum sebagai perwujudan akses keadilan kepada Aparatur Sipil

Negara di Kabupaten Belu, mengetahui dan menganalisis

komitmen Pemerintah Kabupaten Belu dalam menyajikan

kebijakan terkait bantuan hukum sebagai akses keadilan kepada

Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu. Penelitian ini

menggunakan metode Yuridis Empiris.

Kata Kunci: ASN Kabupaten Belu, Bantuan Hukum, Akses

Keadilan.

Abstract

The State Civil Apparatus as state servants and public servants

plays an important role in national development as a driving force

for the wheels of government which are burdened with main tasks

and functions. The more dynamic the main tasks and functions as

a State Civil Apparatus, the greater the possibility for ASN to face

legal problems. This also happens to ASN in Belu Regency, not a

few ASN in Belu Regency in carrying out their duties are involved

in cases or legal problems, therefore there is a need for legal

assistance as a manifestation of access to justice for ASN in Belu

Regency. for civil servants. The importance of legal aid does not

mean getting help so that it is free from punishment but ensuring

that the legal rights of the ASN involved in the problem have been

fulfilled. This study aims to identify and analyze the provision of

legal aid as a manifestation of access to justice for the State Civil

Apparatus in Belu Regency, to identify and analyze the

commitment of the Belu Regency Government in presenting

Pemberian Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Akses

Keadilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu

2021

Johanes Marianum Raga

450

policies related to legal aid as access to justice for the State Civil

Apparatus in Belu Regency. This study uses the Juridical

Empirical method.

Keywords: Belu District ASN, Legal Aid, Access to Justice.

Pendahuluan

Bantuan hukum merupakan salah satu hal wajib yang harus dilakukan oleh setiap

negara di dunia ini kepada rakyatnya terutama pada negara Indonesia sebagai negara

hukum (Achmad, 2016). Bantuan hukum merupakan hak bagi setiap warga negara atas

jaminan perlindungan hukum sebagai sarana pengakuan Hak Asasi Manusia (Sukananda,

2018). Namun pada kesempatan kali ini penulis akan membahas bantuan hukum ASN.

Beberapa regulasi mengenai bantuan hukum telah dikeluarkan oleh negara melalui

Undang-Undang dan peraturan pelaksananya maupun dari Mahkamah Agung ataupun

Mahkamah Konstitusi melalui Peraturan Mahkamah (Fauzi & Ningtyas, 2018).

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan

bentuk upaya untuk memenuhi sekaligus sebagai implementasi dari negara hukum yang

mengakui dan melindungi serta menjamin terhadap keadilan (Saefudin, 2014).

Undang-undang bantuan hukum adalah peran lembaga bantuan hukum kampus

sebagai bagian dari civitas akademik untuk dapat melakukan pengabdian masyarakat

dibidang hukum berdasarkan keilmuan dan ke ahlian yang dimiliki (Afandi, 2013).

Undang-undang kekuasaan kehakiman menggariskan sebuah ketentuan bahwa pengadilan

harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan

untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Dadan

Herdiana, Susanto, Muhamad Iqbal, Iin Indriani, 2021).

Persamaan dihadapan hukum harus diartikan secara statis, artinya apabila ada

persamaan dihadapan hukum bagi semua orang maka harus diimbangi pula dengan

persamaan perlakukan bagi semua orang (Mursitama, Departemen, Internasional,

Humaniora, & Bina, 2012). Tidak dapat dipungkiri, stigma negatif masyarakat terhadap

proses mencari keadilan di negeri tercinta, Indonesia sangat kuat dan besar sehingga

muncul sebuah ketidakpercayaan terhadap dunia peradilan kita (Kusumawati, 2016).

Negara mencoba mengatasi dengan mengeluarkan Undang-undang tentang

bantuan hukum, yang berupa penyediaan dana yang dapat diakses oleh advokat yang

telah memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin (Raharjo, Angkasa, & Bintoro,

2016). Negara mencoba mengatasi dengan mengelurkan undang undang tentang bantuan

hukum, yang berupa penyediaan dana yangdapat diakses oleh advokat yang telah

memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin (Wijayanta, 2012).

Kehadiran Undang-undang bantuan hukum ini paling tidak menjawab ekspetasi

yang tinggi dari masyarakat akan penyelesaian persoalan bantuan hukum di indonesia

(Sihombing, 2013). Pemberian hak-hak kepada tersangka dan terdakwa tersebut sekaligus

juga diikuti dengan pengaturan kewajiban tertentu kepada aparat penegak hukum, agar

hak-hak tersangka dan terdakwa itu dapat terwujud dalam praktik pengadilan di Indonesia

(Arif, 2016).

Pemberian bantuan hukum dapat juga dilakukan oleh calon Advokat (CA),

disebut juga sebagai kandidat. Kewenangan dari kandidat dalam beracara tidak dapat

mandiri, kandidat terbatas dalam melakukan pembelaan di muka pengadilan dengan

memerlukan pendampingan dari Advokat pendamping (Sukananda, 2018).

Bantuan hukum seringkali merupakan elemen penting untuk perlindungan hak

yang efektif (Gruodytė & Kirchner, 2016). Dinyatakan di sini bahwa keterlibatan semua

keahlian yang relevan, dengan fokus pada praktisi hukum dan pembuat kebijakan, dalam

Volume 1, Nomor 6 , Juni 2021

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

451

http://sosains.greenvest.co.id

proses yang terlibat dan kolaboratif, dapat secara efektif menempatkan implementasi

Pedoman SSF selangkah lebih maju (Nakamura, Chuenpagdee, & El Halimi, 2021).

Pentingnya bantuan hukum tersebut bukan berarti mendapat bantuan sehingga

bebas dari hukuman akan tetapi memastikan bahwa hak-hak hukum ASN yang terlibat

masalah telah terpenuhi dan memastikan mekanisme hukum sesuai dengan aturan-aturan

yang berlaku, adanya perlindungan hukum bagi ASN dalam menjalankan tugas

pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bahwa sebagai bagian dari

warga negara yang memiliki hak perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya

sebagai pelayanan publik dan memberikan kenyamanan bagi ASN dalam melaksanakan

pekerjaan, meningkatkan profesionalisme dan integritas ASN.

Ketika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) terjebak dalam masalah hukum saat

melaksanakan tugas negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

seharusnya hadir untuk membela dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah.

Siapapun harus diperlakukan sama didepan hukum, dalam ruang lingkup permasalahan

hukum yang dialami oleh seseorang. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN

semakin menguatkan adanya kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum,

dimana bantuan hukum diberikan kepada ASN yang melanggar hukum. Berdasarkan

Pasal 21 Huruf d dan Pasal 22 Huruf c, Undang-undang nomor 5 tahun 2014, ASN yang

bersalah berhak mendapatkan bantuan, serta Pasal 92 Ayat (1) Huruf d dan Pasal 106

Ayat (1) Huruf e “ASN berhak mendapatakan bantuan hukum.

Secara logika normatif pengaturan pada pasal 106 ayat 3 memberikan

pembatasan bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan kejahatan luar

biasa (extra ordinary crime) dalam menjalankan tugas yang secara tidak langsung

melegalkan diskriminasi pemberian bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara yang

mana hal ini bertentangan dengan prinsip utama dari keadilan yakni kepastian hukum

yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Hal ini dikuatkan dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c,

yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan

di pengadilan dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan dan telah memperoleh

kekuatan tetap. Artinya bahwa ASN yang disangkakan melakukan kejahatan luar biasa

seperti Korupsi, Narkotika dan Terorisme masih berhak memperoleh bantuan hukum dari

Negara (Undang-Undang, 2009).

Berdasarkan Data dari Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabuapten Belu, hingga

awal tahun 2016 Kabupaten Belu memiliki 12 kecamatan yang terdiri dari 81

desa/kelurahan. Dari 81 desa/ kelurahan di Kabupaten Belu, 69 merupakan desa dan 12

merupakan kelurahan yang berstatus definitif. Sementara itu jumlah ASN berdasarkan

data Kepegawaian Per 31 Desember 2019 berjumlah 4.109 orang terdiri dari Tenaga

Teknis berjumlah 2.461 orang dan Tenaga Guru berjumlah 2.080 orang.

Data yang diperoleh sepanjang Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 terdapat

10 orang ASN yang terlibat persoalan hukum dalam menjalankan tugas/jabatannya baik

itu sebagai Kepala Dinas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran,

Guru/pengajar dan juga sebagai staf teknis. Dari informasi yang diperoleh saat penetapan

sebagai tersangka orang-orang ini tidak memperoleh pendampingan dan perlindungan

hukum dari pemerintah daerah Kabupaten Belu saat dihadapkan dengan Aparat Penegak

Hukum baik itu dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka, saksi maupun dalam proses

persidangan di Pengadilan yang mana perlindungan hukum merupakan hak Aparatur Sipil

Negara tersebut.

Pemberian Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Akses

Keadilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu

2021

Johanes Marianum Raga

452

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris yaitu

pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang

berlaku akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam

masyarakat. Penelitian ini juga menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan dengan

aspek hukum atau perundangan-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek

penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian

dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

1. Persoalan Hukum Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam kurun waktu empat (4) Tahun

dari Tahun 2017 samapai dengan Tahun 2020 terdapat sejumlah kasus hukum yang

menimpah Aparatur Sipil Negara yang dapat digambarkan melalui table berikut;

Tabel 1 Data Jumlah Kasus Hukum Aparatur Sipil Negara Kabupaten Belu 4

(empat) Tahun Terakhir.

Jenis

Kasus

Jumlah Kasus/Tahun

2017

2018

2019

2020

Korupsi

Pembunuhan

Perceraian

Kekerasan

Tata Usaha

Negara

Data BKPSDM Kabupaten Belu dan Bagian Hukum Setda Belu

Data pada tabel di atas dapat digambarkan bahwa keterlibatan ASN dalam kasus

hukum dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020,

kasus korupsi berjumlah 8 kasus, pembunuhan 1 kasus, perceraian 6 kasus, kekerasan 4

kasus dan tata usaha negara 4 kasus.

Berdasarkan sampel penelitian ditemukan fakta bahwa perlindungan hukum bagi

Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu masih jauh dari harapan, hal ini dapat

dibuktikan dengan belum diperolehnya perlindungan hukum dari Pemerintah Kabupaten

Belu terhadap Aparatur Sipil Negara yang mengapdikan dirinya pada Instansi-instansi

Pemerintahan di Kabupaten Belu saat harus berhadapan dengan perso’alan-perso’alan

hukum, pada hal bantuan hukum sebagai implementasi dari asas equality before the law

yang merupakan Hak Asasi Manusia, menjadikannya sebagai hak universal yang telah

diakui, dijamin, dan diberikan oleh negara kepada setiap orang.

Hak ini juga telah diatur dalam berbagai instrumen internasional maupun

nasional yang juga menjadi pedoman dalam pemberian dan pelaksanaan bantuan hukum

di Indonesia termasuk di Kabupaten Belu. Bantuan hukum secara cuma-cuma tidak hanya

diberikan kepada Masyarakat miskin tetapi juga diberikan kepada Aparatur Sipil Negara

dalam hal ini adalah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu.

Hal ini dimaksudkan bahwa semua warga negara berkedudukan sama dihadapan

hukum dan negara wajib memberikan jaminan perlindungan hukum baik itu kepada

masyarakat miskin maupun Aparatur Sipil Negara yang mana sebagai penggerak roda

Pemerintahan sudah seharusnya Aparatur Sipil Negara memperoleh kenyamanan serta

Volume 1, Nomor 6 , Juni 2021

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

453

http://sosains.greenvest.co.id

kepastian hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai Abdi Negara dan Abdi masyarakat

baik itu berupa konsultasi, pendampingan maupun bantuan hukum sehingga tercapai

keadilan bagi setiap warga negara dengan demikian hak dari masyarakat termasuk hak

Aparatur Sipil Negara untuk memperoleh keadilan terpenuhi.

Selain itu harus disadari bahwa beberapa kasus pelanggaran hukum yang

dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu baik

itu pelanggaran maupun kejahatan merupakan kelalaian Aparatur itu sendiri. Namun,

negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Belu seharusnya hadir untuk memberikan

jaminan perlindungan hukum baik itu dalam bentuk konsultasi, pendampingan serta

bantuan hukum demi terpenuhinya rasa keadilan serta terpenuhinya hak hukum Aparatur

itu sendiri bukannya membiarkan Aparatur untuk berjuang sendiri dan akhirnya pasrah

terhadap sangsi hukum sebagai konsekuensi dari pelanggaran atau kejahatan yang

dilakukan.

Kendala Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Akses

Keadilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu

Hasil penelitian terdapat beberapa kendala yang dihadipi oleh Aparatur Sipil Negara

untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagai Akses Keadilan dalam pemenuhan haknya

sebagai Aparatur antara lain sebagai berikut;

a. Belum terbangun sistem perlindungan hukum bagi ASN di Kabupaten Belu;

Adanya sistem perlindungan hukum bagi ASN sebagai mana tertuang dalam UU

ASN, bahwa terdapat kepedulian pemerintah terhadap ASN, karena ada ketentuan

perlindungan hukum dalam bentuk bantuan hukum. Titik tolak pemikiran ini menunjukan

bahwa ASN dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh undang-undang.

Upaya preventif yang seharusnya dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Belu yakni dengan menyajikan regulasi baik itu berupa Keputusan Bupati, Peraturan

Bupati maupun Peraturan Daerah yang di dalamnya memuat pemenuhan hak-hak aparatur

termasuk hak hukum dari aparatur. Selain itu upaya represif yang dapat dilakukan berupa

sangsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah maupun peraturan-peraturan terkait Aparatur

Sipil Negara yang berlaku.

Konsekuensi dari belum terbangunnya sistem perlindungan hukum bagi Aparatur

Sipil Negara di Kabupaten Belu yang baik yakni Aparatur tidak memperoleh hak-haknya

sebagai Abdi Negara dan Abdi masyarakat saat berhadapan dengan persoalan-persoalan

hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan demikian prinsip utama keadilan

yakni kepastian hukum yang adil dan perlakuan sama dihadapan hukum sulit untuk

terpenuhi.

b. ASN belum mengetahui LKBH Korpri Kabupaten Belu;

Kasus yang terjadi selama ini di Kabupaten Belu. Hal ini dikarenakan belum

jelasnya lembaga manakah yang harus bertanggung jawab dalam melaksanakan ketentuan

ini. Meskipun selama ini telah mengenal lembaga Korpri, Badan Pertimbangan

Kepegawaian (BAPEK), maupun Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Badan

Kepegawaian Negara belum secara maksimal dan mandiri dalam memberikan bantuan

hukum bagi pegawai ASN.

Apabila memperhatikan Pasal 126 Undang-undang ASN yang berbunyi “Pegawai

ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia”

(KORPRI) saat ini, maka lembaga inilah yang sebenarnya memiliki wewenang dan

tanggung jawab dalam memberikan bantuan hukum kepada ASN. Hal ini dikarenakan

Pemberian Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Akses

Keadilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu

2021

Johanes Marianum Raga

454

salah satu fungsi Korps Pegawai ASN salah satunya berfungsi memberikan perlindungan

hukum dan advokasi kepada anggota korps profesi ASN Republik Indonesia yang

mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas. Dalam upaya mendukung

pelaksanaan atas bantuan hukum maka lembaga ini perlu dibentuk secara definitif sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku didasarkan pada ketentuan

undang-undang. Apabila tindakan administrasi telah sah menurut undang-undang (legal)

maka dianggap dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum apabila terjadi pengaduan

maupun gugatan.

Lembaga bantuan hukum ASN yang telah dibentuk untuk merealisasikan amanat

Undang-undang ASN wajib memerankan fungsi sebagai pelindung pegawai ASN dalam

menjalankan tugas-tugasnya.

Persoalan minimnya informasi terhadap Lembaga Konsultasi dan Bantuan

Hukum Korpri serta tugas dan fungsi dari lembaga ini oleh Aparatur Sipil Negara di

Kabupaten Belu mengakibatkan akses terhadap keadilan bagi ASN tidak terpenuhi.

Kekhawatiran terhadap tingginya biaya perkara di pengadilan semakin menambah

problem bagi ASN yang tersandung kasus hukum. Hasilnya ASN pasrah terhadap sangsi

hukum yang dijatuhkan terhadapnya tanpa ada pembelaan dari siapapun, dengan

demikian jaminan perlindungan hukum dari Pemerintah Kabupaten Belu sebagai akses

memperoleh keadilan tidak terpenuhi maka dengan demikian hak Aparatur Sipil

Negarapun tidak terpenuhi.

Hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan cara sosialisasi LKBH Korpri kepada

seluruh ASN di Kabupaten Belu sehingga Aparatur dapat mengetahui tugas dan fungsi

dari LKBH Korpri Kabupaten Belu itu sendiri.

c. Belum Optimalnya Eksistensi Korps Profesi Pegawai ASN dalam Memberikan

Perlindungan Hukum bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu.

Sesuai dengan visi Korpri angka 3 “Mewujudkan kesejahteraan, penghargaan,

pengayoman dan perlindungan hukum untuk meningkatkan harkat dan martabat anggota”

dan fungsi Korpri angka 5 ”Sebagai pengayom, pelindung dan pemberi bantuan hukum

bagi anggota, maka Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korpri yang telah

dibentuk di Kabupaten Belu, dimana tugas dan fungsi LKBH adalah memberikan

perlindungan dan bantuan hukum terhadap anggota Korpri Kabupaten Belu yang

menghadapi persoalan hukum baik itu pidana, perdata maupun tata usaha negara sesuai

dengan hak-haknya sebagai warga negara tidak berjalan sesuai dengan harapan besar

Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu.

Selain memberikan konsultasi dan bantuan hukum, juga dapat memberikan

edukasi atau pendidikan hukum kepada anggotanya. Karena masih banyak, atau bahkan

mayoritas, anggota Korpri di Kabupaten Belu yang awam tentang pemahaman hukum,

sehingga ketika berhadapan dengan aparat hukum mereka sering tidak berdaya karena

ketidaktahuan dan ketidakpahaman harus berbuat apa dan berkonsultasi kemana.

Disamping itu juga harapan dengan adanya edukasi atau pendidikan hukum tersebut,

anggota KORPRI Kabupaten Belu dapat lebih memahami bagaimana agar dalam

menjalankan tugas jabatannya tidak menimbulkan permasalahan hukum.

Adapun dengan diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat

Daerah yang di undangkan pada tanggal 15 Oktober 2019 yang kemudian ditindak lanjuti

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah maka status Sekretariat Korpri Kabupaten Belu yang

Volume 1, Nomor 6 , Juni 2021

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

455

http://sosains.greenvest.co.id

dahulunya dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 sebagai Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) yang dimana memiliki Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) tersendiri dihilangkan.

Sementara itu terkait tugas dan fungsi pokok dari Korpri dimasukan kedalam

salah satu seksi di Bidang Pengembangan pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya

Manusia. Hal ini tentunya memiliki dampak pada optimalisasi eksistensi dari Korpri.

d. Eksistensi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri Kabupaten Belu.

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan karena

merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu,

termasuk hak atas bantuan hukum.

Menjamin lembaga termasuk lembaga konsultasi dan bantuan hukum Korpri

tetap eksis dalam Organisasi Pemerintahan Kabupaten Belu bukan sebuah perkara mudah

hal ini dapat dibuktikan dengan banyak faktor yang mempengaruhi eksistensi Lembaga

Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri Kabupaten Belu, antara lain sebagai berikut:

Perubahan Regulasi pada Organisasi Perangkat Daerah;

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 yang kemudian

ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu yang mana dalam peraturan

tersebut menghilangkan atau menggabungkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah

yang salah satunya adalah Sekretariat Korpri Kabupaten Belu berdampak pada eksistensi

dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri. Hal ini terjadi dikarenakan

Sekretariat Korpri Kabupaten Belu juga merupakan Sekretariat dari Lembaga Konsultasi

dan Bantuan Hukum Korpri.

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Kabupaten Belu kini tinggal nama,

alih-alih hadir sebagai pelindung Aparatur Sipil Negara dengan dalam menjalankan tugas

dan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dengan deretan pejabat dan

orang-orang yang dianggap berkompeten di bidang hukum yang telah di ambil sumpah

dan dilantik secara resmi oleh Wakil Bupati Belu untuk mengemban tugas yang mana

tugas tersebut secara jelas tertuang dalam surat keputusan Sekretaris Daerah sebagai

Ketua Korpri Kabupaten Belu. Keadaan ini juga luput dari perhatian Pimpinan Daerah

Kabupaten Belu.

Budaya Hukum Aparatur di Kabupaten Belu;

Budaya hukum dapat meliputi nilai-nilai mengenai hukum, nilai-nilai berupa

konsep mengenai apa yang dianggap baik dan buruk, sikap-sikap yang terkait dengan

tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan aparat penegak hukum, dan juga

perilaku dari masyarakat itu sendiri yang terjadi secara berulang-ulang, yang mengacu

pada bagian-bagian yang ada pada adat atau kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan

berpikir.

Seorang ASN di Kabupaten Belu sudah mulai tumbuh kesadaran hukum dan

ketaatan hukum. Namun, masih banyak yang belum mengetahui dan memahami

mengenai hak atas bantuan hukum. Tentu hal ini dapat menimbulkan budaya hukum yang

tidak mendukung pelaksanaan pemberian bantuan hukum itu sendiri.

Nilai-nilai ini mengacu pada ketidak-percayaan terhadap pelaksanaan pemberian

bantuan hukum, ini kemudian dalam prakteknya dapat menimbulkan sikap penolakan

menggunakan hak bantuan hukum. Ada juga pandangan serta sikap ASN di Kabupaten

Belu yang memandang bantuan hukum atau jasa pengacara sebagai barang mahal

sehingga dengan ketidaktahuan seperti ini, mereka memilih