Volume 1, Nomor 7, Juli 2021
p-ISSN2774-7018; e-ISSN2774-700X
ANALISIS FAKTOR KEBERHASILAN IMPLEMENTASI
E- GOVERNMENT
DI BANDUNG,
BATAM, DAN SURABAYA
Mellyana Eka Mardiana, Rizki Aulia Adinda, dan Nurul Liza Isnaini
Universitas Muhammadiyah Malang
E-mail: mellyanae6@gmail.com, dndaulrzk@gmail.com, dan nurullizaisnaini@gmail.com
Diterima:
22 Juni
2021
Direvisi:
08 Juli
2021
Disetujui
:
15 Juli
2021
Abstrak
Implementasi e-government di Indonesia dapat dikatakan masih mengalami hambatan di
beberapa daerah. Namun di beberapa daerah seperti Kota Bandung, Batam, dan Surabaya
telah berhasil dalam menerapkan e-government. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
meganalisis faktor keberhasilan implementasi penerapan e-government di daerah tersebut.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan jenis penelitian
deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Bandung, Batam, dan
Surabaya berhasil menerapkan e-government karena beberapa faktor yang diantaranya adalah
wilayah, partisipasi masyarakat, Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, peraturan atau
strategi, transparansi, akuntabilitas dan anggaran. Keberhasilan implementasi e-government
ini pada dasarnya akan dapat berjalan baik jika sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dari
masyarakat selaku pengguna. Integrasi pelayanan dengan teknologi mampu mempermudah
masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga diperlukan peningkatan terhadap
kualitas pelayanan yang ada agar masyarakat menjadi lebih sejahtera. Disamping itu juga
diperlukan dukungan dari masyarakt agar program-program yang ada dan dibuat oleh
pemerintah ini dapat berjalan dengan baik.
Kata Kunci:
e-government, Implementasi,
Pelayanan Publik, Faktor keberhasilan
Abstract
The implementation of e-government in Indonesia can be said to be still experiencing
obstacles in some areas. However, in some areas such as the City of Bandung, Batam, and
Surabaya have been successful in implementing e-government. The purpose of this study is to
analyze the success factors of implementing e-government implementation in the area. The
method used in this research is literature study with descriptive-analytical research type. The
results of this study indicate that the cities of Bandung, Batam, and Surabaya have
succeeded in implementing e-
government due to several factors including territory,
598 http://sosains.greenvest.co.id
2021
Analisis Faktor Keberhasilan Implementasi E-Government Di
Bandung, Batam, Dan Surabaya
Pendahul
uan
community participation, human resources (HR), infrastructure, regulations or strategies,
transparency, accountability and budget. The successful implementation of e-government will
basically be able to run well if it is in accordance with the needs and demands of the
community as users. Integration of services with technology is able to facilitate the community
in meeting their needs. So it is necessary to improve the quality of existing services so that the
community becomes more prosperous. Besides that, support from the community is also
needed so that the existing programs created by the government can run well.
Keywords: e-government, Implementation, Public Service,
Era globalisasi yang terjadi sekarang ini kehidupan masyarakat pasti identik dengan yang namanya teknologi,
hingga mempermudah dalam berkomunikasi. dengan adanya kemudahan – kemudahan yang diberikan
teknologi, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang berguna
membantu dalam menjalani aktifitas sehari – harinya. Tata kelola pemerintahan di Indonesia terutama pada
era teknologi yang diharuskan mengikuti perubahan dan juga menampung aspirasi masyarakat di Indonesia
secara cepat. Sejak Tahun 2003 melalui inpres No 3, Pemerintah Indonesia memiliki inisiatif untuk membuat
keterbukaan indofomrasi melalui pengembangan yang bernama E-Government adapun inovasi tersebut dapat
terealisasi dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat jika ada beberapa hal yang menunjang seperti
contohnya kesiapan ASN nya sendiri. ASN harus dapat mengoperasikan dengan baik sehingga dibutuhkannya
para pegawai yang memiliki kemampuan yang kompeten.
Pelayanan untuk masyarakat menjadi tujuan utama adanya penyelenggaraan
pelayanan publik. Di Indonesia sendiri, penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu isu
kebijakan strategis. Karena pengembangan e-government harus lebih menyeluruh dimana tidak hanya dibatasi
oleh pembangunan situs saja, namun lebih dari hal tersebut sehingga membutuhkan perumusan kebijakan
secara strategis dimana disertai adanya komitmen kuat dari seluruh stakeholders (Sitokdana, 2015). Secara
konseptual, Kotler menyatakan jika pelayanan publik merupakan kegiatan yang menguntungkan suatu
kesatuan yang didalamnya memberikan penawaran kepuasan meski hasilnya tidak terikat suatu produk jika
dilihat secara fisik. Maka pemanfaatan e-government untuk birokrasi diharapkan mampu menjadi alternatif
untuk reformasi birokrasi yang tujuan utamanya agar menjadikan pelayanan publik menjadi lebih baik.
Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terkait dengan pelayanan publik yang berkualitas,
pemerintah juga harus segera melakukan proses transformasi yaitu dengan menerapakan E government yang
sudah dituangkan dalam Inpres No 3 Tahun 2003. Kebijakan ini sekaligus mengharuskan instansi – intansi
yang bersangkutan harus membangun dan juga menggunakan teknologi informasi sebagai penunjang kinerja
pemerintah serta meningkatkan pelayanan publik yang sesuai dengan maksud terwujudnya tujuan E
government itu.
Terciptanya E government ini dapat membantu pada sektor pelayanan publik itu sendiri, karena yang kita
tahu, pelayanan publik di Indonesia identik dengan pelayanan yang bertele – tele, memakan banyak waktu
dan juga tidak efektif. Hal ini membuat
Mellyana Eka Mardiana, Rizki Aulia Adinda, dan Nurul Liza Isnaini 599
Volume 1, Nomor 7, Juli 2021
p-ISSN2774-7018; e-ISSN2774-700X
pelayanan publik di Indonesia sangat dinilai buruk, bahkan oleh masyarakat nya sendiri, sehingga
perkembangan teknologi infomrasi dan komunikasi telah menawarkan solusi untuk meningkatkan kinerja
pelayanan publik yang berbasis good governance, dan juga kesiaoan sumber daya, manusia, regulasi,
anggaran dana, sarana dan prasarana adalah hal yang mutlak dan harus disediakan untuk mewujudkan E
government yang baik sesuai dengan tujuan terciptanya sistem ini (Nugraha, 2018).
Salah satu tujuan implementasi E Government adalah agar lembaga pemerintah terutama pada pelayanan
publik mampu menyediakan pelayanan yang lebih baik. dan dalam hal ini pasti dibutuhkan yang namanya
komitmen yang kuat dari pemerintah untuk merintis dan juga memulai hal yang baru dalam birokrasi.
(Nugraha, 2018). Tantangan terbesar implementasi E government di Indonesia adalah kemampuan dan
kesiapan manajemen dalam menerima perubahan dan budaya bekerja menggunakan e government. Dan
hambatan – hambatan ini lah yang menjadi konsen bagi pemerintah, salah satu diantara dari hambatannya
adalah ada beberapa daerah di Indonesia yang bahkan masih belum tersentuh dengan yang namanya jaringan
komunikasi secara komersil dan juga sharing informasi antar lembaga masih sangat rendah dan juga sumber
daya manusia yang beleum mempunyai kultur mendokumentasikan setiap pekerjaan secara digital.
Pengukuran kematangan juga menjadi salah satu acuan untuk memperbaiki sistem yang tlah digunakan
pemerintah.
Pada intinya, e-government dalam pelayanan publik hadir sebagai pembuka ruang revitalisasi seluruh sistem
pada pemerintahan serta kaitannya dengan tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan yang dapat
memberikan kepuasan untuk masyarakat. Maka terdapat dua hal utama yang harus diperhatikan pemerintah
dalam menerapkan e- government yaitu: 1) Kebutuhan masyarakat adalah prioritas utama dalam pelayanan
publik dan 2) dan pemerintah sewajarnya tidak menempatkan sebagai pihak yang dominan, namun harus tetap
mempertimbangkan posisinya yang sebagai penyedia pelayanan untuk masyarakat serta yang menyediakan
sumber daya, baik dilihat dari sisi warga negara ataupun sebagai pihak pemerintah itu sendiri (Lia Muliawaty,
2020).
Asal mula penyelenggaraan implementasi e-government di Indonesia sendiri sudah dimulai sejak 17 tahun
lalu, yang hasilnya telah dikeluarkan Undang-Undang No. 43 tahun 1999 mengenai Pokok-Pokok
Kepegawaian yang menciptakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Tetapi ketika proses
berkembangnya implementasi e- government tersebut khususnya di pemerintah daerah memiliki berbagai
permasalahan dalam mendukung maupun mencapai keberhasilan dari penerapan e-government.
Ndou (2004) menyatakan bahwa terdapat banyak kendala serta tantangan dalam penyelenggaraan e-
government yang menuju pada keterlambatan serta kompletisitas dalam implementasi e-government
khususnya dinegara-negara berkembang. Hambatan pada penerapan e-government diantaranya karena
infrastruktur TIK, perubahan pada pengelolaan dan kendala pada kolaborasi maupun kemitraan serta isu-isu
kebijakan. Menurut Obeidat dan Abu-Shanab menyatakan bahwa adanya hambatan dari e- government karena
peraturan atau hukum serta berasal dari sumber daya manusia itu sendiri. Hambatan penerapan e-government
lainnya berhubungan dengan hal-hal sosial, nasional, teknis serta organisasi.
Terdapat beberapa hambatan dan tantangan dalam implementasi e-government di Indonesia, yaitu konflik
pada bidang regulasi serta pedoman pelaksanaan situs web pemerintah daerah, keterbatasan sarana,
kekurangan sumber daya manusia serta belum meratanya pemahaman dari masyarakat mengenai pelaksanaan
dan penggunaan e- government di Indonesia. Sedangkan menurut Satriya dalam hambatan implementasi
lain mengenai e-government di Indonesia juga tentang masalah aplikasi e-government itu
600 http://sosains.greenvest.co.id
2021
Analisis Faktor Keberhasilan Implementasi E-Government Di
Bandung, Batam, Dan Surabaya
sendiri termasuk infrastruktur, faktor kelembagaan, rendahnya pemahaman mengenai e- government serta
regulasi dan kebijakan.
Berdasarkan kondisi yang telah dikemukakan mengenai hambatan implementasi e- government di Indonesia,
bisa dikatakan bahwa pelaksanaan e-government di Indonesia masih belum optimal serta mengindikasikan
bahwa hanya sekedar untuk memenuhi kebijakan yang ada saja tanpa adanya peningkatan dalam kualitas
(Napitupulu, 2015). Tidak dapat dipungkiri, terdapat beberapa daerah yang memiliki inisiatif dalam
mengembangkan e-government serta berhasil dalam mengimplementasikan e- government.
Bandung, Batam dan Surabaya merupakan beberapa contoh dari kota yang dapat dikatakan berhasil dalam
menerapkan e-government. Berdasarkan penelitian sebelumnya dengan judul ”Pelaksanaan Bandung
Integrated Manpower Management Application (Bimma) Dalam mempermudah Masyarakat Pencari Kerja
Kota Bandung Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandung” yang dilakukan oleh Hakim
(2017), menjelaskan bahwa DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandung meluncurkan suatu website
online, yang mana disebut dengan Bandung Integrated Manpower Management Application. Sejauh ini hasil
penelitian menunjukkan aplikasi ini berjalan dengan sesuai di lapangan sebagai bentuk telah dilaksanakannya
perencanaan yang dirumuskan. Tujuan adanya aplikasi ini adalah agar dapat menampung serta menempatkan
parapencari kerja di Kota Bandung serta agar dapat mengurangi adanya pengangguran di Kota Bandung.
Begitu juga dengan Kota Batam yang juga berhasil dalam menerapkan e- government melalui pelayanan
admnistrasi berbasis website. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M. Ari dkk (2020) dengan judul
“AnalisisYuridis Penerapan Standar Pelayanan Publik dalam Pelayanan Kependudukan Oleh Pemerintah
Kota Batam”, dijelaskan bahwa Disdukcapil menyediakan sebuah layanan online bernama Disdukcapil Bisa.
Layanan tersebut digunakan untuk mempermudah proses permohonan dokumen warga sebagai inovasi dari
pelayanan Disdukcapil Kota Batam yang akan mempermudah masyarakat untuk memperoleh dokumen
kependudukan, dan bertujuan membantu warga agar memproses data melalui aplikasi yang sudah tersedia di
website bernama Disdukcapilbisa.batam.go.id. Ide ini dibangun agar masyarakat tidak perlu datang ramai-
ramai lagi ke Dinas dan relative lebih cepat dan mudah dari segi waktu. Hal ini ditujukan dalam rangka
rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen yang berbasis elektronik. Artinya,
pelayanan berbasis web yang dilakukan di Kota Batam berjalan dengan baik karenadapat membantu dan
mempermudah masyarakat dalam proses pelayanan.
Keberhasilan penerapan e-government juga dapat dilihat di Kota Surabaya yaitu melalui e-procurement-nya.
Berdasarkan penelitian sebelumnya berjudul “Analisis Penerapan E-rocurement Sebagai Efisiensi
Pemerintahan Kota Surabaya” yang dilakukan, efisiensi penerapan e-procurement di Surabaya dapat dilihat
dari sumber daya manusianya, baiaya, material, machines, methods, marketing, dan minutes information.
Menurut penelitian tersebut, penerapan e-procurement di Surabaya dapat dikatakan berhasil karena telah
memenuhi faktor-faktor tersebut. Pencapain yang bagus dari kota- kota tersebut sudah sepatutnya dijadikan
contoh bagi daerah-daerah lain dalam menerapkan e-government. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari
penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor keberhasilan implementasi e-government di Kota
Bandung, Batam, dan Surabaya. Maka dari itu artikel ini diharapkan memberikan manfaat bagi daerah-daerah
lain dalam meningkatkan penerapan dan penggunaan e-governement.
Mellyana Eka Mardiana, Rizki Aulia Adinda, dan Nurul Liza Isnaini 601
Volume 1, Nomor 7, Juli 2021
p-ISSN2774-7018; e-ISSN2774-700X
Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode dengan jenis desktptif- analitis. Penelitian ini dilakukan
untuk menggambarkan sifat yang tepat dari gejala atau tanda-tanda selanjutnya perkembangan hubungan
antara objek penelitian dengan fenomena sosial lainnya. adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan
gejala- gejala fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi
tertentu dalm suatu wilayah penelitian.
Data dalam penelitan ini diperoleh dari studi literatur. Data dalam studi literatur diperoleh dengan cara
mengumpulkan beberapa informasi dari buku-buku, berita, jurnal, artkel, skripsi, dan fasilitas internet.
Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalahmodel Miles Huberman yaitu reduksi dat,
penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Fokus daerah penelitian dilakukan di Bandung,
Batam, dan Surabaya dikarenakan keberhasilan dalam menerapkan e-government.
Hasil dan Pembahasan
Implementasi e-government di Kota Bandung melalui aplikasi Bimma (Bandung
Integrated Manpower Management Application)
Sejak tahun 2001, Pemerintah Kota Bandung mengagendakan implementasi E- Government yang
pemanfaatannya sendiri sudah dirasakan untuk membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance). Dikenal sebagai kota cerdas serta memiliki banyak inovasi, Pemerintah Kota Bandung
menciptakan terobosan-terobosan cerdas agar dapat semakin mudah melayani masyarakat. Maka dengan
menciptakan aplikasi yang berbasis website serta mobile pada berbagai sektor. Contohnya saja pada sektor
ketenagakerjaan yaitu Program BIMMA (Bandung Integrated Manpower Management Application) yang
diciptakan untuk masyarakat Kota Bandung agar lebih mudah dalam mencari lowongan pekerjaan.
Untuk mencari informasi lowongan kerja biasanya pelamar memakai cara konvensional, seperti mendatangi
perusahaan agar dapat melihat pengumuman ataupun mencari lowongan kerja melalui media cetak. Namun
cara dinilai kurang efektif serta efisien jika dilihat dari segi biaya dan waktu. Maka perlu diciptakan suatu
sistem informasi mengenai lowongan pekerjaan yang berbasis web sehingga dapat menjawab permasalahan
yang tengah dihadapi pencari kerja serta perusahaan yang akan membuka lowongan pekerjaan.
Kehadiran teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan merupakan salah satu pendukung agar
meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah untuk publik (Ramdani, 2018). Implementasi TIK (Tekonologi,
Informasi dan Komunikasi) saat ini digunakan agar dapat meningkatkan kinerja pemerintah seperti agar
mempercepat proses birokrasi tentunya dapat menghemat waktu dan biaya Pada perkembangan teknologi
yang pesat saat ini, Pemerintah Kota Bandung tentu sangat memperhatikan pemanfaatan teknologi informasi
khususnya dalam pelaksanaan pemerintahan di Kota Bandung.
Agar dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien untuk
menyelenggarakan E-Government. Hal ini selaras dengan Peraturan Bupati Bandung No 16 Tahun 2016
mengatur mengenai Kebijakan Umum Penyelenggaraan E- Government di Lingkungan Pemerintahan yang
meliputi; Data Informasi, Aplikasi, Infrastruktur, Kelembagaan serta SDM untuk mengelola Teknologi
Informasi dan Komunikasi (Suherman, 2020).
Salah satu permasalahan yang saat ini terjadi di Indonesia yaitu dibidang ketenagakerjaan, dimana terdapat
pengangguran yang ada karena disebabkan jumlah lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan para pencari
kerja. Kemudian sesuai dengan
602 http://sosains.greenvest.co.id
2021
Analisis Faktor Keberhasilan Implementasi E-Government Di
Bandung, Batam, Dan Surabaya
isu strategis Dinas Tenaga Kerja yang salah satunya yaitu penanggulangan kemiskinan, permasalahan sosial,
dan pengangguran (Dinas Tenaga Kerja, 2014). Berdasarkan pada hasil survey sosial ekonomi daerah
(SUSEDA) di Jawa Barat pada tahun 2004, jumlah penduduk terdapat 39.140.812 jiwa, yang dari jumlah
tersebut 19.801.830 adalah laki laki dan 19.338.980 merupakan perempuan (Eridiana, 2016). Dalam
pertumbuhan penduduk, angka tersebut merupakan angka pertumbuhan yang tinggi. Alasannya, jumlah
penduduk pasti akan semakin bertambah dalam jangka waktu yang singkat. Maka untuk mempersiapkan
semua kebutuhan untuk memenuhi tuntutan penduduk bukanlah pekerjaan yang mudah. Dimana ini
merupakan suatu tantangan besar untuk pihak pemerintah pada masa mendatang.
Adanya program BIMMA diciptakan agar penyampaian informasi mengenai ketenagakerjaan untuk
masyarakat maupun pengguna tenaga kerja atau perusahaan semakin mudah. Selain itu adanya program
BIMMA untuk mempromosikan sekaligus melaksanakan misi dagang produk yang ada pada UKM Kota
Bandung yang targetnya adalah pengusaha di Kota Bandung sehingga dengan adanya program ini diharapkan
mampu membantu pelaku usaha Kota Bandung yang tentunya sudah terdaftar di buku Little Bandung.
Aplikasi BIMMA ini berbasis web yang bisa diakses pada http://disnaker.bandung.go.id/disnaker-bursakerja
serta aplikasi yang dapat diakses versi Android tepatnya di Google Playstore dengan nama “BIMMA Bursa
Kerja” yang didalamnya terdapat informasi mengenai lowongan pekerjaan yang tentunya bisa diakses dengan
mudah oleh masyarakat Kota Bandung. Program aplikasi BIMMA dapat membantu untuk menciptakan tata
kelola pemerintahan transparan, bebas dari adanya korupsi serta akan lebih akuntabel.
Untuk masyarakat yang memiliki minat untuk mendapatkan pekerjaan, Disnaker Kota Bandung menyediakan
program pemagangan. Dimana semua kebutuhan akan dibiayai oleh pemerintah sehingga dapat menyiapkan
tenaga kerja yang siap secara operasional. Selain itu beragam upaya penyediaan lapangan kerja tengah
diupayakan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan berusaha membuka peluang serta wawasan masyarakat
melalui program pelatihan. Sehingga dapat mendorong masyarakat agar memiliki keahlian dan bisa
menciptakan lapangan kerja baru. Adapun pelatihan tersebut berbasis kompetensi serta wirausaha baru.
Contohnya saja yang tengah dilakukan pada berbasis kompetensi bagi yang dibutuhkan dunia usaha kemudian
pelatihan berbasis masyarakat agar bisa menciptakan wirausaha baru.
Implementasi e-government di Kota Batam melalui “Disdukcapil.Bisa!”
Reformasi Pelayanan publik merupakan masalah yang sering sekali kita temui dan mungkin kita alami.
Pelayanan publik memiliki peran yang sangat penting dimana pelayanan publik ini turut andil
mengakomodinir dan juga melayani kepentingan masyarakat. Dan masyarakat sebagai penerima layanan juga
seharusnya mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang terbaik. Masih banyak permasalahan yang mungkin
kita temui di tubuh birokrasi, khususnya pada bidang pelayanan publik yang identik dengan pelayanan yang
berbelit – belit, memakan banyak waktu saat menggunakan pelayanan dan juga kurangnya inovasi yang ada
(Handayani & Saputra, 2012).
E-government menjadi bagian dari teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan agar dapat
mempermudah masyarakat untuk mendapatkan akses informasi Pemerintahan. Dengan adanya kemudahan
dari teknologi tersebut dapat mendorong semua masyarakat memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk dapat membantu menjalani kegiatan masyarakat sehari-hari. Adanya tuntutan aktivitas
masyarakat yang semakin meningkat serta padat menyebabkan informasi begitu diperlukan, jadi perlu
adanya media penyebaran untuk diakses oleh semua orang
Mellyana Eka Mardiana, Rizki Aulia Adinda, dan Nurul Liza Isnaini 603
Volume 1, Nomor 7, Juli 2021
p-ISSN2774-7018; e-ISSN2774-700X
. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik yang
merupakan salah satu payung hukum Indonesia yang mana dikeluarkan demi memberikan kewajiban untuk
setiap-setiap badan publik atau instansi pemerintahan untuk dapat membuka suatu akses kepada masyarakat
agar mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu (Armando, Solihin, & Pratiwi, 2019).
Termasuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki peraturan atau kebijakan tentang e-
government sebagai berikut; menurut peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 50 Tahun 2017 mengenai
penyelenggaraan dan pengembangabn e0government di Kepulauan Riau (Armando et al., 2019). Pemerintah
Kota Batam melalui peraturan Walikota Batam no.06A Tahun 2006 Tentang Pengembangunan e-government
pada Lingkungan Pemerintah Kota Batam juga mempertegas perlu adanya pengembangan teknologi
informasi pada lingkungan Pemerintah Kota Batam. Alasannya karena perkembangan dunia TIK secara cepat
akan memberikan dampak luar biasa kepada pola kehidupan masyarakat Kota Batam. Maka menurut
Kumorotomo dalam (Armando et al., 2019) misalnya komitmen pimpinan organisasi dan lemahnya sumber
daya manusia adalah dua faktor penting yang sering menjadi penghambat dalam pengembangan e-
government.
Pemerintah Kota Batam memulai untuk berinovasi dan mengatur berbagai sistem informasi yang ada, salah
satunya dengan adanya http://batamkota.go.id/ (Silalahi, 2013). Website ini adalah salah satu situs resmi yang
dimiliki Pemerintah Kota Batam sebagai bentuk perhatian yang diberikan Pemerintah demi mewujudkan Kota
Batam yang mana sebagai 'bandar dunia’ terintegritas yang modern juga menjadi andalan dari pusat
pertumbuhan perekonomian nasional (Silalahi, 2013).
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/
atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (UU RI No.25 Tahun
2009 Tentang Pelayanan Publik). Pelayanan Publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa
pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung
jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam
rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan).
Dalam hal ini, standar pelayanan publik sudah diatur dalam Undang-Undang RI No.25 Tahun 2009 Tentang
pelayanan Publik dan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik dan dalam Pasal 15 dan Bab
V Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ini Penyelenggara Pelayanan Publik
wajib memenuhi 10 unsur mengenai penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan organisasi Pemerintah Daerah di bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah kota yang diharapkan
mempermudah layanan administrasi dan lain – lain adalah mencipatakan web yang dapat di akses oleh
masyarakat kota Batam melalui web yang dinamakan “disdukcapil bisa!”.
Implementasi e-government di Kota Surabaya melalui e-procurement
604 http://sosains.greenvest.co.id
2021
Analisis Faktor Keberhasilan Implementasi E-Government Di
Bandung, Batam, Dan Surabaya
Surabaya merupakan salah satu kota yang berhasil dalam menerapkan e- government. Sejak tahun 2002 Kota
Surabaya telah menjadu pelopor penerapan e- government bagi kota-kota lain yang ada di Indonesia. Salah
satu e-government yang paling unggul di Surabaya adalah e-procurement yang ditujukan pada pelaku usaha
dan pemerintah. Kehadiran e-procurement merupakan salah satu bentuk dari perkembangan sistem pengadaan
barang dan jasa yang ada (Udoyono, 2012).
E-procurement merupakan salah satu bentuk dari penyelenggaraan e- goverrnment untuk mencapai good
governance yang ada di Indonesia (Diah Astari, Dalatululum, Kurniasih, Devi Indahsari, & Kurniasih, 2020).
Hal ini didukung dengan adanya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa pemerintah
Indonesia harus menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung terwujudnya
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kegiatan e-procurement juga dapat disebut dengan
pelelangan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik. E-procurement mengacu pada penggunaan
metode elektronik di setiap tahap proses pembelian, mulai dari identifikasi persyaratan hingga pembayaran
dan kemungkinan melakukan kontrak.
Berdasarkan hasi studi dari KPK pelaksanaan e-procurement di Kota Surabaya dimulai dengan turunnya
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instasi Pemerintah.
Pada awal tahun 2003 Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemeintah Kota Surabaya mlai
memfaslitasi proses pelelangan secara elektronik. Program lelang serentak dilakukan dengan cara regristrasi
ke situs www.Lelangserentak.com ini, banyak mendapatkan tanggapan dan antusiasme dari dunia usaha.
Melalui program ini Pemerintah Kota Surabaya dapat menghemat angaaran sebesar 10% dan proyek dapat
selesai tepat waktu yakni sebelum akhir bulan Desember tahun 2003.
Kemudian pada tahun 2004 Pemerintah Kota Surabaya menyempurnakan sistem pelelangan barang dan jasa
tersebut menjadi e-procurement dan dikenal dengan nama SePs (Surabaya e-Procurement System) dan dapat
diakses melalui www.surabaya- eproc.or.id. Situs tersebut terus mengalami inovasi hingga pada tahun 2006
SePS sudah berbentuk aplikasi dengan tampilan yang lebih bersahabat, keamanan lebih baik, hingga
perbaikan menu-menu lainnya.
Sistem e-procurement yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya ini juga diadopsi oleh Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk diterapkan secara nasional pada kabupaten/kota
lainnya di Indonesia (Novitaningrum dalam Diah Astari et al., 2020). Sistem e-procurement yang diadopsi ini
kini lebih dikenal dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang telah diwajibkan di bentuk di
provinsi hingga kabupaten/kota untuk memfasilitasi belanja negara. LPSE merupakan pihak ketiga yang
menyambungkan antara tender dang perusahaan penyedia barang dan jasa (vendor).
E-procurement di Kota Surabaya terus berkembang hingga saat ini. Bahkan Pemerintah Kota Surabaya
mendapatkan penghargaan dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(KEMENPANRB) dan dijadikan percontohan bagi pemerintah daerah lainnya.
Penerapan e-procurement memiliki beberapa keuntungan, seperti transparansi, mengurangi KKN, hingga
tidak perlu tatap muka. Pengunan e-procurement mampu memudahkan pengguna untuk mndapatkan
informasi karena aktivitas apapun dapat terlihat dan dilacak dengan lebih mudah. E-procurement juga mampu
mengurangi kesempatan untuk mengurangi KKN karena biasanya pada proses tradisional, hal-hal seperti
gratifikasi sangat mudah dijumpai. Apabila pada proses pelelangan ini dilakukan
Mellyana Eka Mardiana, Rizki Aulia Adinda, dan Nurul Liza Isnaini 605
Volume 1, Nomor 7, Juli 2021
p-ISSN2774-7018; e-ISSN2774-700X
secara elketronik, maka dari kedua belah pihak tidak perlu bertemu secara langsung sehingga mengecilkan
dan menurunkan kesempatan untuk melakukan KKN.
Selain itu, keuntungan dari e-procurement adalah membantu pengelolaan pengadaan dan mendorong efisiensi
belanja nasional (Wardiyanto dalam (Diah Astari et al., 2020). Dengan adanya e-procurement ini biaya seperti
biaya transportasi, biaya akuntansi, biaya administrative dan biaya-biaya lainnya dapat dikurangi karena
hampir semua transaksi dilakukan secara elektronik. Efektifitas juga menjadi salah satu keuntungan dari e-
procurement karena baik baiaya dan waktu dapat dipersingkat sehingga prosesnya lebih cepat (Choi, Park,
Rho, & Zo, 2016). Keuntungan lainnya adalah meningkatkan daya saing dari setiap perusahan serta lebih
terbuka dan bersaing secara adil. Selain itu, karena setiap perusahaan memperoleh informasi dan kesempatan
yang sama, maka daya saing juga menjadi lebih sehat.
Faktor Keberhasilan penerapan e-government
Keberhasilan penerapan e-government bukan hanya karena faktor teknologi, tetapi juga menyangkut faktor
lain yang sangat komplek seperti aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, hingga struktur kelembagaan.
Tingkat kesiapan, infrastruktur, demografi, hingga partisipasi dari masyarakat juga sangat berpengaruh pada
keberhasilan penerapan e-government. Seperti yang telah di ketahui bahwa Bandung, Jakarta, Surabaya
merupakan kota yang besar.
Berdasarkan data dari laman aptika.kominfo.go.id, survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) pada
tahun 2018 menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki presentasi tertinggi dalam penggunaan internet
adalah Pulau Jawa dan Sumatera. Jumlah presentasi di Pulau Jawa yaitu 55,7% atau sekitar 97,3 juta jiwa
secara aktif menggunakan internet. Kemudian Pulau Sumatera yang duduk di perigkat kedua mendapatkan
jumlah presentase 22,6%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang ada pada wilayah tersebut memiliki
peluang yang lebih besar atas kesiapan dan menerima keberadaan e-government.
Data tersebut juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang juga turut andil dalam mencapai
keberhasilan e-government. Jumlah masyarakat yang aktif menggunakan internet mampu meningkatkan
tingkat keberhasilan e-government karena secara tidak langsung, masyarakat paling tidak sudah mengetahui
bagaimana menggunakan alat elektronik. Jadi, implementasi e-government pasti tidak lepas dari SDM yang
melek teknologi atau minimal ingin belajar mengenai teknologi. Hal ini akan mempermudah atau menjadi
faktor keberhasilan e-goverment. Lalu peran birokrat juga akan mempengaruhi faktor keberhasilan e-
government adalah birokrat yang memahami teknologi juga dan juga sosialisasi para birokrat kepada
masyarakat ini.
Data tersebut juga menunjukkan bahwa infrastruktur seperti listrik dan fasilitas- fasilitas internet lainnya
mampu mendukung dan menopang keberadaan e-government. Infrastruktur terpenuhi. Implementasi e-
government ini dapat berhasil karena pada wilayah tersebut kebutuhan teknologi tersebar merata, mulai dari
listrik hingga internet. Seperti contohnya tadi pelaksanaan e-government di kota Batam, Kota Batam yang
berbentuk Kota kepulauan dan tidak terlalu besar sehingga akses listrik maupun internet bisa dibilang cukup
mudah. Infrastruktur yang memenuhi ntah itu dari segi bangunan yang memadai, listrik dan juga internet. Ini
adalah salah satu hal yang penting dipenuhi dan sangat berpengaruh pada keberhasilan implementasi e-
government.
Peraturan yang jelas juga menjadi salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan atau implementasi e-
government. Kota Bandung, Batam, dan Surabaya berhasil menerpakan e-government yang ada karena
mampu bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini
606 http://sosains.greenvest.co.id
2021
Analisis Faktor Keberhasilan Implementasi E-Government Di
Bandung, Batam, Dan Surabaya
juga termasuk bagian dari strategi dan penetapan tujuan (sasaran atau pengguna) dari e- government tersebut.
Transparansi dan akuntabilitas juga sangat berpengaruh dalam keberhasilan e- government. Menurut Latif et
al., (2019) salah satu syarat akuntbilitas yaitu harus dipenuhinya peluang bagi publik untuk berparisipasi
dalam penyusunan anggaran. Anggaran juga berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan e-government.
Anggaran merupakan unsur yang penting karena dalam penerapan e-government juga diperlukan
penganggaran yang cukup (Nugroho & Purbokusumo, 2020). Namun, meskipun anggaran sebesar apapun
jika tidak diimbangi dengan strategi yang baik maka tidak akan berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan
e-government. Di Surabaya, pelaksanaan penganggaran pengadaan barang dan jasa atau e-procurement
dilakukan seminimal mungkin sehingga mampu menghemat biaya yang dikeluarkan (Diah Astari et al.,
2020). Berdasarakan data dari Kompas.com menyatakan bahwa Pemerintah Kota Surabaya dalam penerapan
e-procurement mampu menghemat biaya pengeluaran hingga sebesar 400 miliar.
Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan e-goverment di Kota Bandung, Batam, dan
Surabaya berjalan dengan baik. Hal ini dapat dlhat dari banyaknya pencapian yang didapatkan melalui
pelayanan-pelayanan yang berbasis online tersebut. Maka dari itu tidak menherankan bahwa kota-kota tersebu
dapat dijadikan percontohan bagi kota-kota lain dalam penerapan e-goverment
Terdapat beberapa faktor yang menjadikan kota-kota tersebut berhasil menerapkan e-government. Mulai dari
eilaya, partisipasi masyarakat, kualitas SDM, hingga tingkat transparansi. Wilayah dapat mempengaruhi
keberhasilan e-government. Wilayah yang tidak terlalu bsar mapu meningkatkan kemungkina pemerataan
infrastruktur sehingga kebutuhan seperti listrik, internet, dan lain-lain. Namun, tidak menutup kemungkinan
jga bahwa wilyah yang besar juga berhasil dalam penerapan e- government. Karena wilayah yang terlalu
besar dan apabila mebutuhkan pelayanan- pelayanan tidak perlu jauh-jauh.
Sumber Daya Manusia yang melek teknologi dan siap menerima perubahan juga mampu meningkatkan
keberhasilan penerapan e-goverment baik itu dari segi penguna (masyarakat) maupun dari para birokratnya.
Selain itu, partispasi dari masyarakat juga diperlukan agar sasaran atau tuuan dari program-program tersebut
jelas dan tepat. Oleh karena itu diperlukan strategi dan standart penusunan yang jelas. Transparansi dan
anggaran juga mampu mempengaruhi keberhasilan dari implementasi e-government. Apabila dalam
penerapan e-government ini pemerintah menjadi lebih terbuka dan lebih ering melibatkan masyarakat, maka
tinkat kepercayaan masyarakat kepada masyarakt juga akan meningka. Dan akhir nya masyarakat mau
menggunakan program-program yang telah disediakan terebut.
Keberhasilan implementasi e-government ini pada dasarnya akan dapat berjalan baik jika sesuai dengan
kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat selaku pengguna. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah
dalam membuat kebijakan dan program- program disesuaikan denan kebutuhan masyarakat. Integrasi
pelayanan dengan teknologi mampu mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga
diperlukan peningkatan terhadap kualitas pelayanan yang ada agar masyarakat menjadi lebih sejahtera.
Disamping itu juga diperlukan dukungan dari masyarakt agar program-program yang ada dan dibuat
oleh pemerintah ini dapatberjalan dengan baik
Mellyana Eka Mardiana, Rizki Aulia Adinda, dan Nurul Liza Isnaini 607
Volume 1, Nomor 7, Juli 2021
p-ISSN2774-7018; e-ISSN2774-700X
Bibliografi
Armando, Gerry, Solihin, Muhammad, & Pratiwi, Ayu. (2019). IMPLEMENTASI PROGRAM E-
GOVERNMENT KECAMATAN BATAM KOTA TAHUN 2018. 3(1), 77–88.
Astari, Leny Diah. Dalatululum, Mualifatul. Kurniasih, Nia. Indahsari, Novita Devi. Kuarniasih, Yuni. 2020.
Analisis Penerapan e-procurement Sebagai Efisiensi Pemerintahan Kota Surabaya. Jurnal Mahasiswa
Administrasi Negara. Volume 4 Nomor 1.
Choi, Hyeri, Park, Min Jae, Rho, Jae Jeung, & Zo, Hangjung. (2016). Rethinking the assessment of e-
government implementation in developing countries from the perspective of the design–reality gap:
Applications in the Indonesian e-procurement system. Telecommunications Policy, 40(7), 644–
660. https://doi.org/10.1016/j.telpol.2016.03.002
Diah Astari, Leny, Dalatululum, Mualifatul, Kurniasih, Nia, Devi Indahsari, Novita, & Kurniasih, Yuni.
(2020). Analisis Penerapan E-Procurement Sebagai Efisiensi Pemerintahan Kota Surabaya. Jurnal Mahasiswa
Administrasi Negara (JMAN), Mei 2020, Vol. 4 No.(1), 66–76.
Dinas Tenaga Kerja. (2014). BAB I. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota
Bandung Tahun 2014.
Eridiana, Wahyu. (2016). Pengangguran Dan Setengah Menganggur Di Jawa Barat.
Jurnal Geografi Gea, 6(1). https://doi.org/10.17509/gea.v6i1.1732
Hakim, Rizky Fadillah Lukmanul. 2017. Pelaksanaan Bandung Integrated Manpower Management
Application (Bimma) Dalam mempermudah Masyarakat Pencari Kerja Kota Bandung Pada Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kota Bandung. Retrieved from http://repistory.unpas.ac.id/27387/
Handayani, Fitria Andalus, & Saputra, Andri Pratama. (2012). CAPACITY BUILDING SEBAGAI
STRATEGI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN (KASUS
PADA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPTSP) DKI JAKARTA) Fitria. 32.
Latif, Dini Verdania, Saadahd, Saadah, & Arsalan, Syakieb. (2019). Evaluasi Penerapan E Government Kota
Bandung ditinjau dari Transparansi dan Akuntabilitas. Journal of Economics Development
Issues, 2(02), 24–31. https://doi.org/10.33005/jedi.v2i02.33
Lia Muliawaty, Shofwan Hendryawan. (2020). PERANAN E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN
PUBLIK. Jurnal Ilmu Administrasi, 11(2), 45–57.
Napitupulu, Darmawan. (2015). Kajian Faktor Sukses Implementasi E-Government, Studi Kasus:
Pemerintah Kota Bogor. Sisfo, 05(03). https://doi.org/10.24089/j.sisfo.2015.03.009
Nugraha, Joko Tri. (2018). E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses
Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman). Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media,
2(1), 32–42.
Nugroho, Rossi Adi, & Purbokusumo, Yuyun. (2020). E-Government Readiness : Penilaian Kesiapan Aktor
Utama Penerapan E-Government di Indonesia E- Government Readiness : Main Actor Readiness Assessment
for E- Government Application in Indonesia. Iptek-Kom, 22(1), 1–17.
Silalahi, Mesri. (n.d.). Pengaruh Pemanfaatan Website Kepuasan Masyarakat Kota Batam ( Suatu Survei Pada
Kec . Sagulung Batu Aji ). 1, 109–128.
Suherman, Diki. (2020). Penyelenggaraan E-Goverment di Kabupaten Bandung Sebagai Upaya
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Publica: Jurnal Pemikiran
608 http://sosains.greenvest.co.id
2021
Analisis Faktor Keberhasilan Implementasi E-Government Di
Bandung, Batam, Dan Surabaya
Administrasi Negara, 12(2), 101–111. https://doi.org/10.15575/jpan.v12i2.10300
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-
ShareAlike 4.0 International License.
Mellyana Eka Mardiana, Rizki Aulia Adinda, dan Nurul Liza Isnaini 609
