Volume 1, Nomor 7, Juli 2021

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

629 http://sosains.greenvest.co.id

PEMBERHENTIAN PNS DI PEMDA KABUPATEN TIMOR TENGAH

SELATAN YANG TERLIBAT KORUPSI DITINJAU DARI SEGI

KEADILAN

Yoserizel Nisnoni

Universitas Nusa Cendana

E-mail: nisnoniyos[email protected]

Diterima:

16 Juni 2021

Direvisi:

05 Juli 2021

Disetujui:

15 Juli 2021

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi perundang-

undangan dalam penegakan sanksi administrasi, sejauhmana

bentuk keadilan yang diberikan pemerintah terhadap PNS yang

terlibat korupsi, Mewujudkan kepastian hukum dan keadilan

hukum, mengetahui pemberhentian PNS berdasarkan Undang-

Undang Nomor 5 tahun 2014,bagi PNS yang melakukan korupsi

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, mengetahui

keadilan dalam penerapan sanksi bagi PNS yang terlibat korupsi

dan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Penelitian

ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Berdasarkan hasil penilitian, maka dapat dismpulkan bahwa

pemberhentian secara tidak dengan hormat kepada PNS yang

terlibat korupsi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1974 namun diberhentikan berdasarkan Undang-Undang

Nomor 5 tahun 2014 tidak tepat karena bertentangan dengan

prosedur, substansi sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Kata Kunci: Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,

Korupsi, Keadilan

Abstract

This study aims to find out the laws and regulations in enforcing

sanctions, the extent to which the form of justice provided by the

government for civil servants involved in corruption, realizing

law and legal justice, knowing the dismissal of civil servants

based on Law Number 5 of 2014, for civil servants who commit

corruption under the law. -Law Number 8 of 1974, Knowing

justice in the application of sanctions for civil servants who are

involved in corruption and have no respect as civil servants. This

research is a normative research using the approach of applying

the law and a conceptual approach. Based on the results of the

research, it can be concluded that the dishonorable discharge of

the civil servants involved since the enactment of Law Number 8

of 1974 but was dismissed based on Law Number 5 of 2014 is

not appropriate because it is contrary to the procedure,

substance according to the applicable laws and regulations.

Keywords: Dismissal of civil servants, Corruption , Justice

Pemberhentian PNS Di Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan

Yang Terlibat Korupsi Ditinjau Dari Segi Keadilan

2021

Yoserizel Nisroni 630

Pendahuluan

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara

indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap

oleh pejabat pembina kepegawaian untuk memnduduki jabatan pemerintahan (SAWITRI,

2019). Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh

pejabat pembina kepegawaian dan diberikan tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau

diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah

warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan

perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas

pemerintahan (Ramadhani & Joesoef, 2020).

Menurut Djoko Prakoso kejahatan jabatan adalah kejahatan yang dilakukan oleh

pegawai negeri atau pejabat dalam masa pekerjaannya, serta kejahatan yang termasuk

dalam salah satu perbuatan pidana yang tercantum dalam Bab XXVIII Buku Kedua

KUHP (Fahmi, Syahbandir, & Efendi, 2017). Wirjono Prodjodikiro berpendapat bahwa

kejahatan jabatan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh para pejabat yang

memegang kekuasaan dan harus dihukum pidana. Pemberhentian dari jabatan merupakan

pemberhentian yang mengakibatkan PNS tidak lagi menduduki jabatan administrasi,

jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi (Sudrajat, 2017). Berbicara mengenai

tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan oleh Pegawai

Negeri Sipil sangat identik dengan tindak pidana korupsi. Kata korupsi berasal dari

bahasa latin “coruptio atau corruptus” yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan,

memutarbalik dan menyogok. Istilah corruption, corrups (Inggris), corruption (Perancis),

corruptie, korruptie (Belanda) dan korupsi (Indonesia) (Sholikhati & Mardikantoro,

2017). Dalam arti luas korupsi diartikan sebagai sebuah penyalahgunaan jabatan resmi

oleh pejabat publik untuk mendapat keuntungan pribadi.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001, yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatakan

bahwa yang termasuk dalam tindak pidaana korupsi yakni “setiap tindakan yang melawan

hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi” (Saragih, 2018).

Pegawai Aparatur Sipil Negara atau ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang diangkat oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas

negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan (Kadarisman,

2018). Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK

merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat

berdasarkan perjanjian kerjauntuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan

tugas pemerintahan. Pegawai Negeri menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian menyatakan bahwa Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik

Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang

berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara

lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pramita &

Markeling, 2013). Pada bulan September Tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri telah

menerbitkan Surat Edaran dengan nomor SE 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum

terhadap Aparat Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi (LISTIANI, 2020).

Keluarnya kebijakan ini terkait dengan banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang

terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap

Volume 1, Nomor 7, Juli 2021

p-ISSN 2774-7018; e-ISSN 2774-700X

631 http://sosains.greenvest.co.id

(inkracht), dimana Menteri Dalam Negeri meminta agar mereka segera diberhentikan

dengan tidak hormat. Disamping surat edaran, maka terdapat pula Surat Keputusan

Bersama antara Mendagri, Menpan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang

proses pemberhentian PNS korupsi. SKB yang bernomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun

2018, dan Nomor 153/KEP/2018 itu mengatur tentang penegakan hukum terhadap PNS

yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

tetap (inkracht) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana

kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (Jiwantara, 2019).

Hakikat keadilan pada dasarnya tercantum dalam Pancasila, UUD 1945, dan dalam

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang ditetapkan

dengan UU nomor 17 tahun 2007. Kata adil terdapat pada Pancasila yaitu Sila ke dua dan

ke lima, Pembukaan UUD 1945 yaitu alinea II dan IV, RPJPN 2005-2025 dalam visi,

misi dan arah Pembangunan Nasional. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata

keadilan yang berasal dari kata dasar “adil”, dan mendapat awalan ke dan akhiranan

(Pahlevi, 2016). Makna kata adil mempunyai arti kejujuran, kelurusan dan keikhlasan

yang tidak berat sebelah, netral atau seimbang, tidak memihak, berpegang pada

kebenaran sehingga keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat

sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang (Yunus, 2017).

Kewenangan penegakan hukum administrasi merupakan bagian dari kewenangan

pemerintah. Sebagai bagian dari wewenang pemerintah, maka pihak pemerintahlah yang

berwenang dan bertanggung jawab dalam proses penegakan hukum publik sebagaimana

dikemukakan J.B.M. ten Berge bahwa “de overheid is primair verant wooedelijk voor de

handhaving van publiekrechtelijk” (Murni & Nurjanah, 2020).

Penegakan hukum administrasi dilakukan dengan menggunakan sarana hukum

administrasiyang mencakup wewenang pengawasan dan wewenang penerapan sanksi

pemerintahan. Relevan dengan penggunaan sarana pengawasan dan penerapan sanksi

administrasi dalam penegakan hukum administrasi, P. Nicola et al, mengemukakan

sebagai berikut:

De bestuursrechtelijke handhavings middelen omvatten (1) het toezich das

bestuursorganen kunnen uitoefenen op de naleving vande bij besluit of krachtens de wet

gestelde voorschriften en van de bij besluit individueel opgeledge verplichtingen, en (2)

de toepasing van bestuursrechtelijk sanctie bevoegdheden. Terjemahan bebasnya: sarana

penegakan hukum administrasi berisi (1) pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat

melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang diterapkan secara

tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakan kewajiban kepada individu,

dan (2) penerapan kewenagan sanksi pemerintahan.

Penegakan hukum administrasi merupakan bagian dari besturan. Menurut P. de

Haan, penegakan hukum administrasi seringkali diartikan sebagai penerapan sanksi.

Sanksi dalam hukum administrasi menurut van Wijk Konijnenbelt adalah “de publiek

rechtelijke matcsmiddelen die de overheadkan aanwenden alsreactive op niet-naleving

van verplichtingen die voortvloein uit administratief rechtelijkenormen” yang artinya

sebagai alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh

pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam

norma hukum administrasi (Susanto, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui substansi perundang-undangan dalam

penegakan sanksi administrasi, Sejauhmana bentuk keadilan yang diberikan pemerintah

terhadap PNS yang terlibat korupsi, Mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum,

Mengetahui pemberhentian PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014,bagi

PNS yang melakukan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974,

Pemberhentian PNS Di Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan

Yang Terlibat Korupsi Ditinjau Dari Segi Keadilan

2021

Yoserizel Nisroni 632

Mengetahui keadilan dalam penerapan sanksi bagi PNS yang terlibat korupsi dan

diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS (Didi, 2018).

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam meneliti isu hukum dalam penelitian ini

adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah untuk menemukan jawaban

terhadap isu hukum yang dikembangkan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan

antara lain: pendekatan perundang-undangan (statuteapproach) dan pendekatan

konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian

adalah bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan

bahan hukum yang diperlukan untuk membantu dalam proses penelitian, maka prosedur

pengumpulan bahan hukum yang dipakai yaitu menggunakan Studi Kepustakaan. Studi

kepustakaan adalah suatu prosedur penelitian dengan cara membaca, memahami dan

mengutip sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder

serta bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Menjawab isu hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui 2 (dua) tahapan,

yaitu: tahapan pertama melakukan penelusuran, pengumpulan bahan-bahan hukum, baik

bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Tahapan kedua dengan melakukan

analisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.

Hasil dan Pembahasan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan dengan hormat ataupun

tidak dengan hormat, hal itu tergantung pada kewenangan maupun pertimbangan

pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar

kecilnya akibat yang timbul dari perbuatan itu. Namun pembehentian tidak dengan

hormat sebagai PNS akan menghilangkan salah satu hak kepegawaiannya yaitu jaminan

pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 21 huruf c

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Berbicara mengenai pemberhentian PNS seperti yang telah disebutkan diatas,

maka tidak terlepas dari kewenangan seorang kepala daerah sebagai Pejabat Pembina

Kepegawaian. Salah satu asas penting dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah asas

keabsahan pemerintahan (rechtmatigheid van bestuur), yang mencakup aspek

wewenang, prosedur dan substansi. Wewenang (bevoegheid) merupakan substansi dari

asas legalitas yang bersumber dari undang-undang. Secara teoritik wewenang yang

bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara yakni :

1) Atribusi

Wewenang atributif menurut H.D. van Wijk : atributie, toekening van een

bestuurbevoegdheid door een wetgeven aan een bestuursorganen (atribusi, adalah

pemberian wewenang oleh pembuat undang-undang kepada pemerintah).

2) Delegasi

Wewenang delegasi sebagai konsekwensi dari desentralisasi penyelenggaraan

pemerintahan, maka sebagian kewenangan pemerintah diserahkan kepada organ atau

badan lain menjadi tanggung jawabnya. Menurut Philipus M. Hadjon delegasi diartikan

sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat besluit) oleh pejabat pemerintah

(Pejabat TUN kepada pihak lain tersebut).

3) Mandat

Mandat menurut Huisman , merupakan perintah untuk melaksanakan

(opdracht tot uitvoering); kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh

mandans (bevoeghdheid kan door mandaatgever nog incidenteel uitgeofend worden);

tidak terjadi peralihan tanggung jawab (behooud van verantwoordelijkheid); tidak

Volume 1, Nomor 7, Juli 2021

p-ISSN 2774-7018; e-ISSN 2774-700X

633 http://sosains.greenvest.co.id

harus berdasarkan UU (geen wetelijke basis vereist); dapat tertulis, dapat pula secara

lisan.

Kewenangan menurut H.D. Sout bahwa, “bevoegheid...wat kaan worden

omschreven als het geheel van bestuurrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke

rechtssubject-ten in het bestuurrechtelijke rechtsverkeer” (wewenang...dapat dijelaskan

sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan

wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum

publik).

Hal ini merupakan suatu ketidakadilan hukum dalam penerapan saksi serta

bertentangan dengan asas kepastian hukum, karena seolah olah kepala daerah

berdasarkan kewenagannya dalam menerapkan sanksi administrasi kepada PNS yang

terlibat korupsi merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) bukan pada undang-

undang. Padahal kita tahu bahwa kedudukan undang-undang lebih tinggi dan jika

melihat dari hirarki perundang-undangan maka, kedudukan SKB tidak dapat

mengesampingkan undang-undang.

Penegakan sanksi merupakan hal yang mendasar dalam mengefektifkan

penyelenggaraan pemerintah. Namun terkadang penerapan sanksi administrasi yang

diberikan oleh PPK kepada PNS yang melakukan suatu pelanggaran cenderung

bertentangan dengan peraturan perundang-undangn yang berlaku.

Berdasarkan SE 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil

Negara yang melakukan tindak pidana korupsi serta Surat Keputusan Bersama dengan

nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 itu mengatur

tentang penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena melakukan tindak

pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

jabatan yang ditujukan keseluruh kepala daerah provinsi, kabupaten/kota, maka Pejabat

Pembina Kepegawaian (PPK) di Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan tanpa

melihat hirarki peraturan perundang-undangan serta prosedur pemberhentian PNS

berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PPK

langsung membehentikan PNS secara tidak dengan hormat. Mengenai permasalahan

yang terjadi, maka regulasi yang dipakai kepala daerah dalam memberhentikan PNS

yang telibat korupsi tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan seolah-olah hanya

melaksanakan perintah sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB).

Hal ini merupakan bentuk ketidapastian hukum yang diterapkan kepada beberapa

PNS yang pernah terlibat korupsi dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Namum hal

yang sangat tidak adil disini bahwa terdapat PNS di kabupaten Manggarai Timur

dengan kasus yang sama namun sampai saat ini kepala daerahnya tidak

memberhentikan PNS yang bersangkutan. Jika mengacu pada teori keadilan oleh Hans

Kelsen bahwa suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan,

sementara itu suatu perautan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus

dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Maka dapat dikatakan bahwa

pemberhentian PNS secara tidak dengan hormat berdasarkan Surat Keputusan Bersama

(SKB) tersebut jelas tidak adil dan merupakan penyelewengan hukum serta

Pemberhentian PNS Di Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan

Yang Terlibat Korupsi Ditinjau Dari Segi Keadilan

2021

Yoserizel Nisnoni 634

penyelewengan kewenangan sebagai PPK. Seperti yang terjadi di pemerintah

kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana terdapat Pegawai Negeri Sipil yang

diberhentikan tidak dengan hormat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada tahun

2019 yang lalu. Yang menjadi perdebatan dalam keputussan Bupati Timor Tengah

Selatan tersebut adalah bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan oleh Bupati

Timor Tengah Selatan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Surat

Keputusan Bersama (SKB) harus diberhentikan secara tidak dengan hormat.

Berbicara mengenai keadilan, maka berdasarkan kamus bahasa indonesia

menyebutkan bahwa kata adil berdasarkan kamus bahasa Indonesia berarti berimbang,

tidak berpihak dan tidak sewenang-wenang .Jika melihat pengertian keadilan menurut

Hans Kelsen sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya yang menjelaskan bahwa

keadilan bermakna legalitas. Artinya Suatu peraturan umum adalah “adil”jika ia benar-

benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil”jika

diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Hans

Kelsen dalam bukunya general Theory of law and state, berpandangan bahwa hukum

sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan

manusia dengan cara yang memuaskansehingga dapat menemukan kebahagiaan

didalamnya.

Ketidakadilan hukum yang dimaksud dalam pembahasan ini, dapat dijelaskan

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang terlibat korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang

telah berkekuatan hukum tetap di pemerintah kabupaten Timor Tengah Selatan,

berdasarkan Surat Keputusan Bersama oleh 3 (tiga) menteri (SKB) tanggal 13

September 2018, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 02 Oktober 2018,

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia tanggal 28 Februar 2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 10

Mei 2019, maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai perintah tersebut

memberehentikan secara Tidak Dengan Hormat kepada Pegawai Negeri Sipil yang

terlibat korupsi.

Disisi lain terdapat kasus yang sama yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Rote

Ndao dan Kabupaten Manggarai Timur namun tidak diberhentikan. Menurut Dr.Yanto

Ekon,SH,M.Hum, mengatakan bahwa hal ini memang sesuatu yang sangat bertentangan

dengan prinsip keadilan. Mengapa, karena ASN yang melakukan tindak pidana korupsi

diwajibkan untuk diberhentikan secara tidak dengan hormat, tetapi mantan terpidana

lain justru dibolehkan untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur,

Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dan Anggota DPR atau

DPRD. Padahal ketika mereka mencalonkan diri menjadi Gubernur atau Wakil

Gubernur, Walikota atau Wakil Walikota, Bupati atau Wakil Bupati kedudukannya

adalah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. Hal ini menurut saya sangat tidak adil

bagi ASN, seharusnya adalah jika menerapkan hal yang sama, maka mantan terpidana

terutama terpidana korupsi tidak boleh memberikan kesempatan untuk mencalonkan diri

menjadi pejabat publik seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati

dan Walikota, Wakil Walikota.

Kesimpulan

Sesuai dengan masalah yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Timor Tengah

Selatan mengenai Apakah Pegawai Negeri Sipil yang melakukan korupsi berdasarkan

Undang-Undang No.8 Tahun 1974 jo.Undang-Undang No.43 Tahun 1999, dan telah

dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat

diberhentikan berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kewenangan Pejabat Pembina

Volume 1, Nomor 7, Juli 2021

p-ISSN 2774-7018; e-ISSN 2774-700X

635 http://sosains.greenvest.co.id

kepegawaian (PPK) dalam menjatuhkan sanksi kepegawaian berupa pemberhentian

secara tidak dengan hormat kepada Pegawai Negeri Sipil yang terlibat korupsi dan telah

berkekuatan hukum tetap sangat jelas bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Beberapa Pegawai Negeri Sipil yang terlibat korupsi dan telah berkekuatan

hukum tetap tersebut tidak dapat diberhentikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, karena sesuai kenyataan yang terjadi bahwa

Pegawai Negeri Sipil yang terlibat korupsi dilakukan sejak tahun 2010, 2011, 2012, 2013

dan 2014 yang pada saat itu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian masih berlaku dan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum ada atau belum

diterbitkan.

Bibliografi

Didi, Didi. (2018). Pengaruh Keadilan Distributif Dan Keadilan Prosedural Terhadap

Kecenderungan Pegawai Untuk Berbuat Curang (Fraud) Dengan Ketaatan Aturan

Akuntansi Sebagai Variabel Mediasi. JURNAL AKUNIDA, 2(2), 41–54.

Fahmi, Wirza, Syahbandir, Mahdi, & Efendi, Efendi. (2017). Kedudukan Pegawai Negeri

Sipil Yang Diberhentikan Secara Tidak Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan. Syiah Kuala Law Journal, 1(1), 246–265.

Jiwantara, Firzhal Arzhi. (2019). Kedudukan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam

Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan

Badan Kepegawaian Negara dalam hierarki peraturan perUndang-Undangan di

Indonesia. Jatiswara, 34(3), 260–267.

Kadarisman, Muh. (2018). Manajemen aparatur Sipil negara.

LISTIANI, SEPTI. (2020). ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN SURAT EDARAN

WALIKOTA BENGKULU NO. 800/31/B. III/2019 TENTANG HIMBAUAN

LARANGAN PERCERAIAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Bengkulu:

IAIN BENGKULU.

Murni, Fanindhita Anggia, & Nurjanah, Imas. (2020). Ibu Hamil dengan Kepatuhan

Kunjungan Antenatal Care (ANC) K4 Di Puskesmas. Jurnal Ilmiah Kebidanan

Indonesia, 10(01), 9–12. https://doi.org/10.33221/jiki.v10i01.423

Pahlevi, Farida Sekti. (2016). Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang

Berkeadilan Di Indonesia. Justicia Islamica, 13(2), 173–198.

Pramita, Kadri D., & Markeling, K. (2013). Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi

Pegawai Negeri Sipil Daerah. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar.

Ramadhani, Dwi Aryanti, & Joesoef, Iwan Erar. (2020). Perlindungan Hukum Pegawai

Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dalam Konsep Perjanjian Kerja

Waktu Tertentu Di Institusi Perguruan Tinggi. Jurnal Yuridis, 7(1), 1–26.

Saragih, Yasmirah Mandasari. (2018). Problematika Gratifikasi Dalam Sistem

Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Responsif, 5(5), 76–86.

SAWITRI, HUNIK S. R. I. RUNING. (2019). PERAN MEDIASI KOMITMEN

ORGANISASIONAL PADA PENGARUH KEPEMIMPINAN, KEPUASAN

KERJA, DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI

NEGERI SIPIL. The 5th National Conference on Applied Business.

Sholikhati, Nur Indah, & Mardikantoro, Hari Bakti. (2017). Analisis tekstual dalam

konstruksi wacana berita korupsi di Metro TV dan NET dalam perspektif analisis

wacana kritis Norman Fairclough. Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra

Pemberhentian PNS Di Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan

Yang Terlibat Korupsi Ditinjau Dari Segi Keadilan

2021

Yoserizel Nisroni 636

Indonesia, 6(2), 123–129.

Sudrajat, Tedi. (2017). Menelaah Persoalan Penyalahgunaan Wewenang Dalam

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Civil Service Journal, 11(2 November), 10.

Susanto, Sri Nur Hari. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu

Pendekatan Komparasi. Administrative Law and Governance Journal, 2(1), 126–

142.

Yunus, Ahyuni. (2017). Aspek Keadilan Perjanjian Baku (Standard Contract) Dalam

Perjanjian Kredit Perbankan. Maleo Law Journal, 1(1), 106–118.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-

ShareAlike 4.0 International License.