Volume 1, Nomor 10, Oktober 2021

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

1305 http://sosains.greenvest.co.id 1312 1306

MEMBANGUN EKONOMI KERAKYATAN ATAS PENGELOLAAN

PETERNAKAN MELALUI KERJASAMA KOMUNAL YANG

BERBASIS PANCASILA

Fauziyyah Divayanti dan Birkah Latif

Universitas Hasanuddin, Indonesia

E-mail: [email protected] dan birkahlatif@gmail.com

Diterima:

10 September

2021

Direvisi:

11 Oktober 2021

Disetujui:

15 Oktober 2021

Abstrak

Mewujudkan pembangunan ekonomi kerakyatan diterapkan atas

pengelolaan peternakan melalui kerjasama komunal yang

berbasis pancasila merupakan jawaban atas keresahan

masyarakat akibat tidak meratanya perekonomian di masa

pandemi seperti sekarang ini. Permasalahan yang menjadi

hambatan bagi masyarakat dapat diminimalisir dengan

pembangunan ekonomi kerakyatan. Pemerintah dengan tekad

kuat untuk melaksanakan sebuah sistem ekonomi kerakyatan

dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-

Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem

perekonomian Indonesia yaitu sistem ekonomi kerakyatan.

Dalam sistem ini, masyarakat berperan aktif dalam sebuah

kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah berperan dalam

menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan

perkembangan dunia usaha. Pengelolaan atau pengolahan hasil

peternakan seperti telur, susu dan lain-lain yang diciptakan

dalam suatu produk dipercaya mampu melahirkan terwujudnya

pembangunan ekomi kerayatan. Penelitian ini bersifat deskriptif

dengan model Analisis Interaktif dengan menggunakan metode

kepustakaan. Tujuan pembuatan artikel ilmiah ini ialah sebagai

media informasi bagi masyarakat dan pihak yang terlibat akan

pentingnya pembangunan perekonomian kerakyatan atas

pengelolaan peternakan melalui kerjasama komunal yang

berbasis pancasila. Setiap anggota masyarakat harus

berpartisipasi dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian

nasional. Satu upaya kerjasama komunal dapat dilakukan yaitu

dengan memberikan edukasi atau pendidikan. Meningkatnya

pengetahuan masyarakat akan pentingnya mengonsumsi produk

olahan hasil peternakan khususnya di masa pandemi seperti saat

ini tentu akan memberikan dampak besar bagi kehidupan

masyarakat.

Kata kunci: Ekonomi kerakyatan, Pengolahan Peternakan,

kerjasama komunal berbasis pancasila

Abstract

Realizing people's economic development applied to livestock

management through communal cooperation based on Pancasila

is the answer to public unrest due to the uneven distribution of

the economy during the current pandemic. Problems that become

obstacles for the community can be minimized by developing a

Membangun Ekonomi Kerakyatan Atas Pengelolaan

Peternakan Melalui Kerjasama Komunal Yang Berbasis

Pancasila

2021

Fauziyyah Divayanti dan Birkah Latif 1306

people's economy. The government with a strong determination

to implement a people's economic system by issuing a decree of

the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia

Number IV/MPR/1999, concerning the Outlines of State Policy

which states that the Indonesian economic system is a people's

economic system. In this system, the community plays an active

role in an economic activity, while the government plays a role

in creating a healthy climate for the growth and development of

the business world. Management or processing of livestock

products such as eggs, milk and others created in a product is

believed to be able to give birth to the realization of traditional

economic development. This research is descriptive with an

interactive analysis model using the library method. The purpose

of making this scientific article is as a medium of information for

the community and parties involved on the importance of

developing a people's economy on livestock management

through communal cooperation based on Pancasila. Every

member of society must participate in controlling the wheels of

the national economy. One effort for communal cooperation can

be done by providing education. Increased public knowledge of

the importance of consuming processed livestock products,

especially during a pandemic like the current one, will certainly

have a major impact on people's lives.

Keywords: People's economy, Animal Husbandry Processing,

Pancasila-based communal cooperation

Pendahuluan

Pandemi covid-19 tidak saja melanda Indonesia namun seluruh negara di dunia.

Covid -19 menyebabkan tidak saja korban langsung berupa penderita terpapar virus dan

dinyatakan positif covid-19 namun bahkan sampai meninggal dunia. Kondisi Pandemi

covid-19 juga berdampak terhadap akses penghidupan dan akses ekonomi. Dengan

demikian, pergerakan masyarakat sangat terbatas, berbagai permasalahan pun

bermunculan mulai dari masalah kesehatan hingga merosotnya perekonomian (Purba et

al., 2021). Tidak dapat dipungkiri bahwa pada musim pandemi seperti saat ini, akan sulit

melaksanakan dan mewujudkan bentuk pengabdian di tengah-tengah masyarakat secara

ideal seperti pada masa normal (Maddatuang, Sabara, Wekke, & Karim, 2020).

Pentingnya kesadaran serta inovasi dalam pengelolaan perekonomian menjadi suatu hal

yang perlu untuk dilakukan guna terciptanya kesejahteraan bagi setiap masyarakat

(Purwanto, 2019).

Kesejahteraan ekonomi merupakan tujuan dari penerapan ekonomi kerakyatan

dengan sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat (Hosein, 2016).

Dalam kegiatan yang berdasarkan pada kekuatan ekonomi rakyat ini secara umum

dikenal dengan istilah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Hendrawan,

Kuswantoro, & Sucahyawati, 2019). Pemerintah dengan tekad yang kuat untuk

melaksanakan sebuah sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang

Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian

Indonesia yaitu sistem ekonomi kerakyatan (Bhudianto, 2012). Dalam sistem ini,

masyarakat berperan aktif dalam sebuah kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah

Volume 1, Nomor 10, Oktober 2021

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

1307 http://sosains.greenvest.co.id

berperan dalam menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan

dunia usaha.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan peternak dalam kondisi pandemi untuk

mempertahankan ekonomi keluarga yaitu dengan pengolahan produk peternakan, baik itu

dalam bentuk pangan, pakan, maupun olahan lain (Tiesnamurti, 2020). Olahan menjadi

pakan seperti dari bulu ayam menjadi pakan ternak, tulang diolah menjadi tepung untuk

pakan. Olahan lain seperti kulit menjadi bahan jaket, sepatu serta gendang, namun olahan

seperti ini biasanya dilakukan oleh pelaku usaha industri karena biaya yang diperlukan

sangat besar (Muhlis, 2016). Pengolahan lainnya yaitu feses sapi yang dapat diolah

menjadi biogas. Diantara berbagai pengolahan diatas, pengolahan produk peternakan

yang terjangkau dan dipercaya mampu meningkatkan UMKM yakni Olahan hasil ternak

dalam bentuk pangan yang biasa didapatkan yaitu bakso, nugget, susu pasteurisasi, susu

fermentasi, sosis, abon telur, dll. Pengolahan produk peternakan sangat mendukung

ekonomi rakyat, pengembangan olahan hasil ternak melalui diversifikasi produk mampu

meningkatkan unit usaha yang berskala rumah tangga (meningkatkan UMKM)

(Yuniastuti, Setiati, & Susanti, 2018).

Maksud dan tujuan pembuatan artikel ilmiah ini ialah sebagai media informasi bagi

masyarakat dan pihak yang terlibat akan pentingnya pembangunan perekonomian

kerakyatan atas pengelolaan peternakan melalui kerjasama komunal yang berbasis

pancasila.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan model Analisis Interaktif “Teknik Analisis

Data Pada saat penelitian, teknik analisis yang digunakan adalah model Analisis

Interaktif. Di dalam model ini terdapat tiga komponen yang terdiri dari reduksi data,

sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi” dengan menggunakan metode

kepustakaan. Artinya mengaitkan permasalahan yang ditemukan dilapangan berupa kasus

atau permasalahan ekonomi kerakyatan akibat pandemi COVID-19 dengan kajian

kepustakaan berupa tulisan ilmiah terkait kasus tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Landasan Pembangunan Berbasis Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara kita telah menjiwai pelaksanaan kehidupan kita

sehari-hari dalam kehidupan bernegara dan dalam aktualisasi dimasayarakat. Pancasila

sebagai pegangan dan sumber dari kebijakan nasional serta internasional (Nurahmani,

2018). Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 pada alinea ke-4 disebutkan bahwa: Pemerintah Indonesia melindungi segenap

bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan (Simamora, 2014).

Berdasarkan pada hal tersebut disimpulkan bahwa memajukan kesejahteraan umum

merupakan amanah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah secara berkesinambungan.

Jika ditelisik dalam konsep negara kemakmuran (The Welfare State), dimana kita kaitkan

dengan Pancasila sebagai tonggaknya maka konsep negara kesejahteraan akan ideal

berjalannya dengan megutamakan sektor pendapatan ekonomi yang signifikan dengan

tetap menyeimbangkan dengan kondisi sosial (penguatan dan pemerataan bagi seluruh

masyarakat) Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dalam rumusan Pancasila:

1. Sila ke 1: Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Sila ke 2: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

3. Sila ke 3: Persatuan Indonesia

Membangun Ekonomi Kerakyatan Atas Pengelolaan

Peternakan Melalui Kerjasama Komunal Yang Berbasis

Pancasila

2021

Fauziyyah Divayanti dan Birkah Latif 1308 1312 1306

4. Sila ke 4: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam

Permusyawaratan Perwakilan

5. Sila ke-5: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dalam rumusan sila yang termaktub di dalam Pancasila telah diuraikan sebagai

penguatan anatar sila dalam tujuannya untuk memuat dan memastikan arah dari

pemerintah dalam melaksanakan pemeuhan dan perlindungan kepada masyarakat (Aryani

& Hermanto, 2018). Dalam sila pertama menyandarkan aspek kepercayaan kepada Tuhan

Yang Maha Esa serta untuk menumbuhkan pembangunan berkelanjutan dari segi amanah

sumber daya alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan pemanfaatannya

(Uchrowi, 2012). Sila kedua dengan muatan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

merupakan aktualisasi bahwa dalam pembangunan berkeperikemanusiaan yang haruslah

berisikan pengakuan terhadap manusia yang berlandaskan, adil dengan menggunakan

kapasitas dirinya yang ada. Di Sila ke tiga menyebutkan Persatuan Indonesia bahwa

esensi pembangunan tetap mengumandangkan kemaslahatan dan juga kepentingan

perlindungan individu dengan Hak asasi Manusia (HAM). Dalam pemutusan atas arah

dari pembangunan serta hal-hal yang bersifat umum dari negara haruslah berdasarkan

pada sila ke empat yaitu Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam

Permusyawaratan Perwakilan, dengan tumpuan bahwa dengan adanya keputusan secara

bersama akan memenuhi pemenuhan dan perlindungan dari masyarakat secara

menyeluruh, Terakhir, dalam sila ke lima yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat

Indonesia memuat unsur Keseimbangan antara hak dan kewajiban, adanya tujuan untuk

kemajuan pembangunan yang adil dan makmur serta merata material spiritual bagi

seluruh rakyat Indonesia. dengan kata lain, dalam sila ke lima ini bahwa kepentingan dan

penjaminan dari kehidupan atas masayarakat dan individu baik secara mahluk sosial dan

sebagai warga negara wajib menikmati pembangunan secara menyeluruh dan merata.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia maka arah dari pembangunan merupakan

momentum dalam menyeimbangkan elemen lain kewajiban negara dan juga partisipasi

dari masyarakat dan stakeholder lainnya (Agus Riswanto, 2020). Di sisi lain, arah dari

pembangunan juga di bingkai dalam inisiasi kebijakan dan regulasi dengan Kemakmuran

tidak akan dapat dicapai atau dipertahankan jika tidak disertai keadilan yang

dimanifestasikan melalui hukum. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa peranan

hukum dalam Negara yang melakukan pembangunan adalah untuk menjamin terjadinya

perubahan dengan cara-cara yang teratur. Peranan hukum merupakan motor penggerak

pembangunan mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara nasional. Hukum as a tool of

social enginerering (Zulfadli, Abdullah, & Nur, 2017).

Dengan adanya titik taut antara tujuan dari negara dan Pancasila sebagai

landasannya maka hukum menjembatani dalam penajaman atas pengaturan dan arah dari

pembangunan. Jika tidak diatur dengan seksama maka faktor pemicu atas kesenjangan

akan menjadi kesenjangan pendapatan masyarakat yang merupakan sumber dan penyebab

dari kemiskinan yang pada gilirannya akan memicu berbagai gangguan keamanan

masyarakat (Kamtibmas) serta pada tingkat kesenjangan yang lebih parah akan

mendorong disharmoni dan disintegrasi berbangsa dan bernegara.

Kesenjangan akan menjadi pemicu dari timpangnya atas pembangunan dan dapat

mnimbulkan rekasi negatif dari pembanguna negara itu sendiri. Juga dengan

memperhatikan faktor kemajemukan dalam strategi pembangunan nasional. Selanjutnya

dikatakan bahwa Negara Indonesia yang bersatu, mengatasi (memperhatikan) kebutuhan

seluruh golongan dalam lapangan apapun, terlihat dalam hukum dasar, Pasal 33 UUD

Volume 1, Nomor 10, Oktober 2021

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

1309 http://sosains.greenvest.co.id

45). Pandangan itu memang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi pada

masyarakat Indonesia yang heterogen (terdiri atas berbagai unsur yang berbeda sifat atau

keanekaragaman), tidak sebagaimana dalam kehidupan masyarakat homogen di Negara-

Negara maju.

Pendekatan ekonomi dan perlindungan sosial sangatlah utama, khususnya dengan

memperhatikan kondisi-kondisi dari suatu negara yang beragam dengan memasukkan

seluruh kelompok dan atau unsur yang ada, dalam mencapai masayarakat yang makmur.

Pola pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang didisyaratkan oleh Pancasila merupakan

tumpuan utama bangsa dalam mencapai kemakmuran yang berkeadilan.

Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan dikatakan sebagai suatu sistem yang berbasis pada kekuatan

ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan diartikan sebagai kegiatan ekonomi atau usaha

yang dijalankan oleh rakyat kebanyakan yang dengan bersama-sama mengelola sumber

daya ekonomi yang dikuasai. Karena ekonomi kerakyatan sendiri merupakan

perekonomian atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang secara swadaya

mengelola sumberdaya ekonomi yang mampu diusahakan dan dikuasainya, mereka

mengharapkan bisa terpenuhi kebutuhan dasar keluarga dan tidak mengganggu

kepentingan masyarakat sekelilingnya.

Ekonomi kerakyatan itu sendiri merupakan suatu program pembangunan untuk

menyelaraskan distribusi pendapatan dengan mendorong masyarakat menuju

kesejahteraan. Hal ini dilakukan sesuai kondisi ekonomi masyarakat yang terus

mengalami kesenjangan pendapatan. Pola pembangunan ekonomi yang telah gagal

mendorong para pakar ekonomi untuk mengalihkan upaya pembangunan dengan

bertumpu pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Ekonomi pemberdayaan tersebut

dapat direalisasikan dalam bentuk pemanfaatan atau pengolahan hasil peternakan.

Konsepsi negara hukum kesejahteraan merupakan landasan pemikiran dalam

mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan. Sebab, di dalam konsepsi negara hukum

kesejahteraan termuat nilai-nilai keadilan yang merupakan rohnya pembangunan

ekonomi. Paham negara hukum kesejahteraan sering juga disebut sebagai negara hukum

modern dalam arti material. Bagir Manan mengatakan bahwa konsep Negara hukum

kesejahteraan, adalah: “Negra atau pemerintah tidak sematamata sebagai penjaga

keamanan atau ketertiban masyurakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan

keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar¬besarnya kemakmuran rakyat”. Apabila

diamati, konsepsi negara hukum kesejahteraan sesungguhnya merupakan pengembangan

dari konsepsi negara hukum material. Dalam upaya menciptakan kesejahteraan rakyat

muncul konsepsi negara hukum kesejahteraan yang diintrodusir oleh Otto Bar

sebagaimana dikutip oleh Amran Muslimin bahwa: Negara hukum modern menjadi

Negara yang bersifat Negara Kebudayaan (Cultuurstaaf) atau Negara Kesejahteraan

(Welvaarstaat). Negara dianggap sebagai perusahaan yang medatangkan manfaat bagi

rakyat, karena menyelenggarakan kepentingan umum dan melalui saluransaluran hukum

(Wetmatigheid van udministratie). Saluran-saluran hukum ini dibuat oleh Raja bersama-

sama dengan rakyat. Jadi rakyat ikut menentukan kepentingan umum, bukan raja sendiri

seperti dalam Polizeistaat. Tentang keikutsertaan rakyat turut menentukan kepentingan

umum tidak terlepas dari pemikiran Jean Jacques Rousseau yang terkenal dengan teorinya

yaitu: Teori kontrak sosial (contract social) atau perjanjian masyarakat. J J. Rousseau

berpendapat bahwa kekuasan tertinggi dalam negara ada pada rakyat, jadi yang berdaulat

adalah rakyat, sedangkan penguasa-penguasa negara hanya merupakan wakil-wakil

rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan memiliki tiga komponen utama. Secara rinci,

komponen yang mendukungnya sebagai berikut:

Membangun Ekonomi Kerakyatan Atas Pengelolaan

Peternakan Melalui Kerjasama Komunal Yang Berbasis

Pancasila

2021

Fauziyyah Divayanti dan Birkah Latif 1310

 Setiap anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam proses produksi nasional.

Hal ini sejalan dengan amanat pasal 27 ayat (2) UUD 1945, “Setiap warga negara

berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

 Setiap anggota masyarakat, termasuk fakir miskin dan anak-anak terlantar, harus

berpartisipasi dalam menikmati hasil produksi nasional. Hal ini sejalan dengan

amanat pasal 34 UUD 1945 yaitu “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar

dipelihara oleh negara.

Setiap anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam mengendalikan jalannya roda

perekonomian nasional.

Peluang dalam Pengelolaan Peternakan dan Subsektor Peternakan

Pertumbuhan subsektor peternakan yang masih dijumpai beberapa permasalahan

diantaranya pada industri unggas penyediaan pakan masih tergantung impor. Pada

industri ruminansia besar, menghandalkan usaha peternakan rakyat tidak mampu

memenuhi permintaan yang terus meningkat, dan industri pakannya belum diusahakan

dengan baik. Terbatasnya infrastruktur dan perdagangan ternak hidup tanpa kendali

berpeluang penyebaran penyakit dan tidak terjaminnya kualitas dan keamanan produk.

Sedangkan dari sisi konsumsi, terjadi senjang penawaran dan permintaan, khususnya

pada daging sapi sehingga harus dipenuhi dari impor.

Kapasitas produksi ayam ras masih mampu ditingkatkan lagi, hanya permintaannya

sangat tergantung pada daya beli konsumen, kualitas gizi dan keamanan produk.

Semuanya itu merupakan peluang yang harus dimanfaatkan7. Untuk mengatasi

permasalahan diperlukan strategi pengembangan dalam bidang pembangunan yang fokus

pada sasaran yang tepat.

Pengolahan merupakan pengubahan suatu bahan menjadi produk yang dikehendaki

oleh akal budi manusia. Perubahan dapat terjadi karena pengaruh fisik, kimiawi ataupun

biokimiawi menjadi berbagai produk guna memenuhi kebutuhannya8. Dalam dunia

peternakan pengolahan hasil ternak merupakan suatu teknik atau seni untuk mengolah

hasil ternak (Limbah atau sisa hasil) menjadi bahan lain yang sifatnya berbeda dengan

bahan sebelumnya. Tujuan dari pengolahan adalah untuk memperpanjang daya simpan

dan juga meningkatkan nilai ekonomis produk peternakan.

Secara umum sektor peternakan mengalami perkembangan yang fluktuatif setiap

tahunnya baik jumlah populasi ternak, produksi daging, susu dan telur. Namun sarana

fisik peternakan tidak mengalami perkembangan bahkan cenderung tidak berubah.

Populasi sapi potong pada tahun 2013 adalah sebanyak 33.831 ekor, sapi perah 115 ekor,

kerbau 19.193 ekor, kuda 204 ekor, kambing 12.631, ayam petelur 185.770 ekor, ayam

pedaging 147.901 ekor, ayam kampung 314.292 ekor, itik sebanyak 100.452 ekor dan

puyuh 51.705 ekor.

Dalam kondisi pandemic salah satu upaya yang dapat dilakukan peternak untuk

mempertahankan ekonomi keluarga yaitu dengan pengolahan produk peternakan, baik itu

dalam bentuk pangan, pakan, maupun olahan lain. Olahan hasil ternak dalam bentuk

pangan yang biasa didapatkan yaitu bakso, nugget, susu pasteurisasi, susu fermentasi,

sosis, abon telur, dll. Olahan menjadi pakan seperti dari bulu ayam menjadi pakan ternak,

tulang diolah menjadi tepung untuk pakan. Olahan lain seperti kulit menjadi bahan jaket,

sepatu serta gendang. Serta feses sapi yang dapat diolah menjadi biogas. Pengolahan

produk peternakan sangat mendukung ekonomi rakyat.

Susu merupakan produk yang dihasilkan asal ternak memiliki fungsi sebagai

sumber energi untuk metabolisme tubuh karena memiliki gizi lengkap seperti karbohidrat,

protein, lemak, vitamin, dan mineral. Selain itu susu juga mempunyai zat antibodi yaitu

Volume 1, Nomor 10, Oktober 2021

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

1311 http://sosains.greenvest.co.id 1312 1306

Imunoglobulin yang baik untuk daya tahan tubuh anak yang sedang tumbuh Salah satu

produk olahan susu ialah susu pasteurisasi. Pasteurisasi susu merupakan salah satu cara

mengawetkan susu melalui pemanasan pada suhu tertentu dibawah titik didih susu,

dimana hasil produk olahannya masih mempunyai bentuk dan rasa seperti susu segar.

Tujuan pasteurisasi susu adalah untuk membunuh bakteri patogen dan non patogen

(pembusuk dan perusak), sekaligus untuk meningkatkan mutu susu. Proses pasteurisasi

terhadap susu dengan perlakuan pemanasan sedang, dapat membunuh sebagian bakteri

yang ada di dalamnya. Jenis kemasan memengaruhi kualitas susu pasteurisasi, karena

kemasan secara langsung menentukan jumlah oksigen dan cahaya yang dapat berinteraksi

dengan produk, selain melindungi produk dari kontaminasi mikroorganisme setelah

pasteurisasi. Bahan yang sering digunakan sebagai kemasan susu pasteurisasi adalah

gelas, karton berlapis (coated paperboard), plastik jenis high density polyethylene

(HDPE), polycarbonate (PC), maupun polyethylene terephthalate (PET), serta kemasan

fleksibel dalam bentuk pouch atau lainnya.

Selain susu, salah satu produk hasil ternak yang mudah di jangkau oleh masyarakat

ialah telur. Telur merupakan sumber protein bermutu tinggi yang menyediakan semua

asam amino esensial bagi manusia, terutama pada bagian putihnya, sedangkan bagian

kuning telur (yolk) merupakan sumber lemak. Lemak pada kuning telur mengandung

65,5% trigliserida, 28,3% fosfolipid dan 5,2% kolesterol. Fungsi trigliserida dan

fosfolipid umumnya menyediakan energi yang diperlukan untuk aktivitas sehari-hari,

sementara kolesterol mempunyai peranan penting untuk mengatur fungsi tubuh.

Isu Peternakan di Indonesia

Isu Komoditas

Impor sapi telah lama menjadi isu yang mengundang perdebatan berbagai

kalangan, karena ditengarai telah menjadi playing field bagi mereka yang ingin meraup

keuntungan dan manfaat dari proses impor tersebut. Apabila pengembangan peternakan

dilakukan dengan program yang bersifat konvensional seperti selama ini, maka dapat

dipastikan impor tidak bisa dibendung. Dalam dua dasawarsa terakhir, pemerintah selalu

mencanangkan swasembada daging, namun sampai saat ini belum pernah bisa

diwujudkan karena dihadapkan pada berbagai kendala dan tantangan, termasuk politik

dagang secara global.15

Adapun dari komoditas peternak ayam yang menghadapi beberapa permsalahan

khususnya pada kondisi pandemi seperti sekarang ini. Diantaranya yaitu terdapat

kelebihan produksi hasil ternak ayam. Di sisi lain, permintaan pasar menurun drastis

karena banyak sektor ekonomi seperti restoran, hotel, usaha katering dan usaha lain yang

berkaitan dengan pengolahan daging ayam tidak beroperasi. Selain itu, pemerintah belum

melakukan pembelian ternak ayam sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Permendag

7/2020. Masalah lainnya adalah kenaikan harga dan terhambatnya distribusi pakan ternak.

Hal ini disebabkan oleh peningkatan ongkos produksi untuk bahan baku pembuatan

pakan ternak yang kemudian menyebabkan peternak ayam tidak mampu melakukan

pembelian pakan ternak ayam. Permasalahan lain, adalah penutupan beberapa akses jalan

menuju peternakan ayam dan pembatasan waktu untuk melakukan pengambilan pakan

ternak di perusahaan pakan ternak. Kondisi ini membuat ternak ayam terlambat

mendapatkan pakan.

Isu Reproduksi

Permasalahan dalam perbaikan performa fisik dan genetic sapi yang umum di

Indonesia di antaranya sistem reproduksi, yang sangat terkait dengan pola pemeliharaan.

Selama ini sapi yang dipelihara dalam usaha mikro dilakukan dengan cara digembalakan

Membangun Ekonomi Kerakyatan Atas Pengelolaan

Peternakan Melalui Kerjasama Komunal Yang Berbasis

Pancasila

2021

Fauziyyah Divayanti dan Birkah Latif 1312

di padang rumput sepanjang hari tanpa kontrol dari peternak, baik dari segi kualitas dan

kuantitas pakan maupun perkawinan ternak di padang pengembalaan. Perkawinan terjadi

secara alami di padang penggembalaan tanpa pengaturan pejantan. Minimnya campur

tangan peternak dalam pengaturan perkawinan ternak menyebabkan frekuensi kawin

dalam (inbreeding) antara anak dan induk atau antarsaudara cukup tinggi. Penggunaan

pejantan yang tidak layak antara lain ditandai oleh usia ternak yang terlalu muda dan

memiliki performa di bawah standar.

Teknologi Pakan

Keberhasilan usaha ternak sapi potong ditentukan oleh salah satu faktor terbesar,

yaitu pakan. Pakan adalah semua yang bisa dimakan oleh ternak, baik berupa bahan

organik maupun anorganik, yang sebagian atau seluruhnya dapat dicerna dan tidak

mengganggu kesehatan ternak. Permasalahan umum yang dihadapi peternak berkaitan

dengan pakan adalah kurangnya pakan berkualitas pada musim kemarau, padahal banyak

limbah pertanian ataupun hijauan makanan ternak yang melimpah pada musim penghujan

yang belum dikelola dengan baik sebagai cadangan pakan di musim kemarau. Walaupun

pakan merupakan aspek penting sebagai sumber energi dan pembangkit tenaga bagi

ternak, peternak belum memahami metode penyusunan ransum berkulitas yang tepat bagi

ternak sapi potong. Peternak belum memiliki pengetahuan untuk menentukan jumlah

pakan yang diberikan sesuai kebutuhan ternak sapi sehingga ternak diberikan pakan

seadanya tanpa memperhatikan keseimbangan nutrisinya.

Kerjasama Komunal yang Memberdayakan Masyarakat Dalam Peningkatan

Ekonomi.

Nilai khas yang menjadi pembeda antara Indonesia dengan negara lain ialah

menjunjung tinggi nilai gotong royong. tidak ada yang mustahil jika bergotong royong

demi kemaslahatan bersama. Gotong royong sering kali diwujudkan dalam berbagai hal

mulai dari bantuan tenaga, jasa, finansial (harta), kekuasaan dll. Di Indonesia, tolong

menolong tentunya telah menjadi hal lumrah bagi setiap masyarakat mulai dari gotong

royong dalam acara adat hingga tolong menolong dalam menghadapi musibah seperti

pandemi covid-19 ini. Banyak dermawan yang memberi pertolongan dalam bentuk uang,

makanan, pakaian, bahkan tenaga. Dalam menghadapi pandemi ini berbagai kampung di

Indonesia secara komunal membentuk kampung tangguh yang bertujuan untuk menjadi

benteng pertahanan dan perlawanan dalam memberantas covid-19 secara bersama. Salah

satu bentuk pengaplikasiannya yaitu dengan menjaga lingkungan dari penyebaran virus.

Jika terdapat salah satu warga yang terjangkit langkah utama yang dilakukan ialah dengan

memberikan pertolongan pertama serta perawatan untuk kesembuhan dengan

menghubungi tim medis serta yang bersangkutan, kemudian memberi bantuan kepada

keluarga yang ditinggalkan berupa dukungan karena perlu adanya isolasi atau perawatan

rumah sakit. Segala cara dan strategi harus dilakukan dalam upaya memerangi virus

korona, agar proses pemutusan mata rantai virus bisa lebih cepat. Model pengendalian

covid-19 ini dapat berjalan mulus. Karena pada dasarnya masyarakat terutama yang

berbasis di pedesaan sudah terbiasa melakukan berbagai kegiatan berbasis kebersamaan

(gotong royong) yang melibatkan anggota masyarakat. Masyarakat bersama sama

mengelola sumber daya alam yang telah tersedia dengan bersama sama meningkatkan

sumber daya manusia berupa tenaga kerja, berusaha dan senantiasa dalam menciptakan

lapangan kerja. Strategi ini dipandang cukup representatif karena melibatkan langsung

seluruh elemin masyarakat yang ada di tingkat bawah, seperti dusun atau kampung.

Salah satu upaya kerjasama komunal dapat dilakukan yaitu dengan memberikan

edukasi atau pendidikan. Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu usaha

Volume 1, Nomor 10, Oktober 2021

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

1313 http://sosains.greenvest.co.id

pengembangan sumber daya manusia (SDM), yang dibutuhkan dalam berbagai aspek

pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berbudaya, berakhlak mulia,

berkepribadian, cerdas dan memiliki ketrampilan hidup sejahtera. Menurut Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1, menjelaskan bahwa: “Pendidikan adalah usaha

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya mengonsumsi produk

olahan hasil peternakan seperti susu dan telur khususnya di masa pandemi seperti saat ini

tentu akan memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat yang

mulanya mengonsumsi telur tanpa mengetahui batasan-batasannya, kini mereka telah

memahami batasan mengonsumsi telur berdasarkan standar usia. Bahkan, mampu

mengolah produk tersebut hingga bernilai jual skala rumah tangga.

Kesimpulan

Setiap anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam mengendalikan jalannya roda

perekonomian nasional. Satu upaya kerjasama komunal dapat dilakukan yaitu dengan

memberikan edukasi atau pendidikan. Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan

pentingnya mengonsumsi produk olahan hasil peternakan khususnya di masa pandemi

seperti saat ini tentu akan memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat.

Bibliografi.

Agus Riswanto, S. H. (2020). Melawan Oligarki 2020. makassar: Nas Media Pustaka.

Aryani, Nyoman Mas, & Hermanto, Bagus. (2018). Gagasan Pengaturan yang Ideal

Penyelesaian Yudisial maupun Ekstra Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia di

Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 15(4), 369–383.

Bhudianto, Wahyu. (2012). Sistem ekonomi kerakyatan dalam globalisasi perekonomian.

Jurnal Transformasi, 14(22), 1–9.

Hendrawan, Andi, Kuswantoro, Ferri, & Sucahyawati, Hari. (2019). Dimensi Kreativitas

dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jurnal

HUMMANSI (Humaniora, Manajemen, Akuntansi), 2(1).

Hosein, Zainal Arifin. (2016). Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi

Kerakyatan Menurut UUD 1945. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 23(3), 503–

528.

Maddatuang, Bahtiar, Sabara, Zakir, Wekke, Ismail Suardi, & Karim, Abd. (2020).

Langkah Mewujudkan Insan Cita Pandangan Lintas Disiplin. Penerbit Qiara Media.

Muhlis, Muhammad. (2016). Potensi Agribisnis Sapi Potong di Kecamatan Majauleng

Kabupaten Wajo. makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Nurahmani, Aditya. (2018). Problematika dalam Mewujudkan Pancasila Sebagai Ideologi

yang Bernilai Substantif. Padjadjaran Law Review, 6.

Purba, Bonaraja, Rahmadana, Muhammad Fitri, Basmar, Edwin, Sari, Diana Purnama,

Klara, Antonia, Damanik, Darwin, Faried, Annisa Ilmi, Lie, Darwin, Fazira, Nadia,

& Rozaini, Noni. (2021). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: Yayasan Kita

Menulis.

Membangun Ekonomi Kerakyatan Atas Pengelolaan

Peternakan Melalui Kerjasama Komunal Yang Berbasis

Pancasila

2021

Fauziyyah Divayanti dan Birkah Latif 1314 1312 1306

Purwanto, Purwanto. (2019). Pengelolaan “Bank Sampah” Berbasis Masyarakat sebagai

Alternatif Meningkatkan Ekonomi Warga RT 004/RW 09, Cikarang Utara–Bekasi.

ACADEMICS IN ACTION Journal of Community Empowerment, 1(1), 27–37.

Simamora, Janpatar. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Dinamika Hukum,

14(3), 547–561.

Tiesnamurti, Bess. (2020). Prospek peternakan di era normal baru pasca pandemi covid-

19: pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya genetik ternak sebagai penyedia pangan

hewani. Prosiding Seminar Teknologi Agribisnis Peternakan (STAP) Fakultas

Peternakan Universitas Jenderal Soedirman, 7, 1–14.

Uchrowi, Zaim. (2012). Karakter Pancasila. PT Balai Pustaka (Persero).

Yuniastuti, Ari, Setiati, Ning, & Susanti, R. (2018). Pengembangan olahan hasil ternak

melalui Diversifikasi produk berbahan dasar susu di kelurahan cepoko gunungpati

semarang. Rekayasa: Jurnal Penerapan Teknologi Dan Pembelajaran, 15(1), 11–

16.

Zulfadli, Muhammad, Abdullah, Kasman, & Nur, Fuad. (2017). Penegakan Hukum Yang

Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk

Karakter Bangsa. Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial,

2, 265–284.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike

4.0 International License.