Volume 1, Nomor 8, Agustus 2021

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

892 http://sosains.greenvest.co.id

KERAHASIAAN BANK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN DATA

NASABAH (KASUS PADA PT. BANK CIMB NIAGA TBK)

Stefanus Don Rade, Dhey W. Tadeus dan Frans Gana

Universitas Nusa Cendana, Indonesia

E-mail: donradestefanus@gmail.com, wdhey24@gmail.com dan

ganafrans@gmail.com

Diterima:

22 Juli 2021

Direvisi:

11 Agustus 2021

Disetujui:

15 Agustus 2021

Abstrak

Perbedaan tafsiran antara PT.Bank CIMB Niaga TBK dengan

instansi penegak hukum terkait ketentuan pembukaan rahasia

bank. Di satu sisi PT. Bank CIMB Niaga TBK sebagai sebuah

lembaga perbankan harus menjaga kepercayaan dari nasabah,

sementara di sisi yang lain instansi penegak hukum

mempertimbangkan bahwa hal ini adalah kendala di dalam

penegakan hukum, dikarenakan sangat sukar untuk memberikan

deskripsi mengenai informasi mana yang merupakan rahasia

bank dan informasi mana yang bukan merupakan rahasia bank.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis

penerapan rahasia bank di Indonesia dan untuk mengetahui dan

menganalisis masalah pengungkapan rahasia bank yang

dilakukan secara seimbang. Metode penelitian yang

dipergunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian

menunjukan (1) Penerapan rahasia bank sebagai bentuk

perlindungan hukum kepada nasabah terdiri dari perlindungan

hukum preventif dan represif; (2) Problematika pengungkapan

rahasia bank antara kepentingan negara dan perlindungan

kepada nasabah harus dilakukan secara seimbang agar tidak

timbul opini publik bahwa seolah-olah rahasia bank sudah tidak

relevan lagi keberadaannya. Kesimpulannya adalah penerapan

rahasia bank dilakukan dengan dua bentuk yaitu perlindungan

hukum secara preventif yang diberikan dalam bentuk penjelasan

atau informasi lisan dari pihak bank dan perlindungan represif

yang dilakukan dengan menjatuhkan sanksi ganti kerugian, dan

sebagai bentuk keseimbangan antara kepentingan individu dan

kepentingan umum diatur dalam pasal 41, pasal 41 ayat, Pasal

42, Pasal 43, pasal 44 dan Pasal 44 A sebagai bentuk dari

kepastian hukum atas perlindungan data nasabah.

Kata kunci: Kepercayaan, Perlindungan Data Nasabah,

Rahasia Bank

Abstract

Differences in interpretation between PT. Bank CIMB Niaga

TBK with law enforcement agencies related to the provisions of

the opening of bank secrets. On the one hand PT. Bank CIMB

Niaga TBK as a banking institution must maintain the trust of

customers, while on the other hand law enforcement agencies

consider that this is an obstacle in law enforcement, because it is

very difficult to provide a description of which information is

bank confidential and which information is not a bank secret.

The purpose of this research is to know and analyze the

Kerahasiaan Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Data

Nasabah (Kasus Pada Pt. Bank Cimb Niaga Tbk)

2021

Stefanus Don Rade, Dhey W. Tadeus dan Frans Gana 893

application of bank secrets in Indonesia and to know and

analyze the problem of bank secret disclosure conducted in a

balanced manner. The research method used is normative

juridical. The results showed (1) The application of bank secrets

as a form of legal protection to customers consists of preventive

and repressive legal protection; (2) The problem of disclosure of

bank secrets between state interests and protection to customers

must be done in a balanced manner so as not to arise public

opinion that as if the bank's secrets are no longer relevant. The

conclusion is that the application of bank secrets is carried out

in two forms, namely preventive legal protection provided in the

form of explanation or oral information from the bank and

repressive protection carried out by imposing sanctions

indemnity, and as a form of balance between the interests of

individuals and the public interest is stipulated in article 41,

article 41 paragraph, Article 42, Article 43, article 44 and

Article 44 A as a form of legal certainty over the protection of

customer data.

Keywords: Trust, Customer Data Protection, Bank Secrets

Pendahuluan

Kerahasiaan bank merupakan jiwa dari sistem perbankan yang didasarkan pada

kelaziman dalam praktik perbankan, perjanjian kontrak antara bank dengan nasabah, serta

peraturan tertulis yang ditetapkan oleh negara, sehingga sampai saat ini, rahasia bank

tetap diterapkan oleh perbankan dalam menjalankan usahanya. Suatu kelaziman atau

disamakan dengan kebiasaan adalah sebuah peristiwa sama ataupun terjadi secara

bersamaan yang terus menerus dalam kegiatan tertentu, sehingga perlu dipahami bahwa

kebiasaan bukanlah merupakan hukum, tetapi suatu kebiasaan dapat menjadi sebuah

hukum memerlukan dua unsur yaitu pola tindak yang berulang dan masyarakat menerima

pola tindakan tersebut sebagai sesuatu yang harus mereka patuhi dan diterima sebagai

aturan yang mengikat (opinion iurus necessitates), berdasarkan teori rahasia bank yang

bersifat mutlak maka bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau

keterangan keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan

usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar

biasa. Teori ini sangat menunjukkan kepentingan individu, sehingga kepentingan negara

dan masyarakat sering terabaikan. Penganut teori ini berpendirian, bahwa semua hal yang

bersangkutan dengan orang, mutlak harus di rahasiakan tanpa pengecualian. Teori ini

sangat bersifat individualistis di mana sangat bertentangan dan tidak menghargai akan

kepentingan umum.

Kemudian, berkembanglah teori rahasia bank yang bersifat relatif atau nisbi di

mana menurut teori ini bank diperbolehkan membuka rahasia atau memberi keterangan

mengenai nasabahnya, apabila untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk

kepentingan negara atau kepentingan hukum. Teori ini banyak dianut oleh bank-bank di

banyak negara di dunia sehingga dengan adanya pengecualian di dalam ketentuan rahasia

bank memungkinkan untuk kepentingan tertentu suatu badan atau Instansi diperbolehkan

meminta keterangan atau data tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Volume 1, Nomor 8, Agustus 2021

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

898 http://sosains.greenvest.co.id

Bagi Indonesia, ketentuan terkait rahasia bank menjadi suatu problematika dalam

penegakan hukum khususnya terkait dengan tindak pidana yang menggunakan bank

sebagai suatu lembaga untuk menyimpan dana dari hasil tindak pidana tersebut.

Ketentuan terkait rahasia bank tersebut seringkali menimbulkan suatu kesan bagi

masyarakat, bahwa bank mempunyai kepentingan dalam menjalankan usahanya sehingga

dengan sengaja menyembunyikan keadaan keuangan yang tidak sehat dari nasabah atau

debitur, baik orang perseorangan atau perusahaan yang sedang menjadi sorotan

masyarakat. Dengan perkataan lain bahwa perbankan bersembunyi di balik ketentuan

rahasia bank untuk melindungi kepentingan nasabahnya yang belum tentu benar dengan

tujuan untuk tetap menjalankan usaha perbankan tersebut guna memperoleh keuntungan

semata. Akan tetapi di satu sisi yang lain, maka bank akan dianggap sebagai lembaga

kepercayaan oleh nasabah karena bank yang mempunyai tugas sepatutnya dan seharusnya

melindungi serta merasakan terkait dengan nasabah nya apabila nasabah tersebut yang

jujur dan bersih.

Hal tersebut mengakibatkan bank di Indonesia berada di dalam dua sisi yang

sangat sulit, di mana ada kemungkinan apabila bank tetap menjaga kerahasiaan bank yang

ketat menganut teori rahasia bank mutlak tidak tertutup kemungkinan industri perbankan

muncul sebagai tempat penyimpanan hasil tindak pidana seperti hasil tindak pidana

korupsi, penggelapan uang, pencucian uang dan tindak pidana lainnya. Oleh karena itu,

hal yang harus dipahami adalah bahwa rahasia bank sangat erat hubungannya dengan

perlindungan data dari nasabah, baik perlindungan data tersebut dari pihak eksternal

maupun dari pihak internal bank itu sendiri akan tetapi perlindungan data tersebut juga

harus berimbang dengan kebutuhan dari masyarakat atau negara guna penegakan hukum

di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan mendefenisikan

bank sebagai badan hukum yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Qamar &

Djanggih, 2017). Awal terbentuknya hubungan nasabah dengan lembaga perbankan

didasarkan adanya kepercayaan bahwa bank akan memberikan keuntungan kepada

nasabah, baik berupa bunga atas simpanannya ataupun rasa aman bahwa uang yang

disimpan berada pada lembaga yang aman. Kondisi demikian inilah maka perbanakan

mendapat julukan sebagai lembaga kepercayaan (agent of trust). Untuk rahasia bank di

Indonesia diatur dalam Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan yang menyatakan: Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai

nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat bahwa bank di Indonesia wajib

menerapkan rahasia bank, dimana rahasia bank yang diterapkan sebatas dan terbatas pada

keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, sehingga keterangan selain

terkait dengan nasabah penyimpan dan simpanannya bukan merupakan rahasia bank,

misalnya keterangan mengenai debitur dan pinjamannya. Akan tetapi rahasia bank

tersebut tidak diterapkan secara mutlak karena ada beberapa pengecualian yakni untuk

kepentingan pajak, kepentingan peradilan pidana, kepentingan peradilan perdata antara

bank dengan nasabah penyimpannya, tukar menukar informasi antar bank, badan urusan

piutang dan lelang negara atau panitia urusan piutang negara dan pihak yang ditunjuk

oleh nasabah penyimpan panitia urusan piutang (Sarapi, 2013).

Disamping itu, dalam pengecualian terhadap rahasia bank juga diatur secara

terpisah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Kerahasiaan Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Data

Nasabah (Kasus Pada Pt. Bank Cimb Niaga Tbk)

2021

Stefanus Don Rade, Dhey W. Tadeus dan Frans Gana 895 889

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 72 ayat 1 yang

menyatakan bahwa Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana

Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak

Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari:

Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;

Tersangka; atau

Terdakwa.

Hal ini dipertegas pada Pasal 72 ayat 2 yang menyatakan bahwa dalam meminta

keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bagi penyidik, penuntut umum atau

hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia

bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lain. Oleh karena itu, mengacu kepada Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut maka bank di Indonesia tidak

boleh menerapkan rahasia bank terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang (Jailani,

2019).

Salah satu contoh kasus yang terjadi terkait dengan pembukaan rahasia bank

adalah dalam putusan Nomor 57/PID.SUS/2019/PT.DKI dengan terdakwa atas nama

Devy Yuliana yang merupakan pemilik dari PT. Prima Sakti Sentosa dan PT. Untung

Jaya Sejahtera beserta anak perusahaannya. Perusahan ini bergerak dalam bidang

supplier, trading dan investasi akan tetapi kegiatan yang dilakukan oleh semua

perusahaan hanya tukar valas sepeti halnya money changer dan dalam melakukan

transaksi keuangan terdakwa menggunkan dan menguasai banyak rekening bank atas

nama sendiri dan juga atas nama beberapa karyawan terdakwa serta atas nama

perusahaan, yang selanjutnya digunakan untuk menerima pentransferan uang dari pelaku-

pelaku jaringan narkotika agar tidak dapat diketahui oleh aparat penegak hukum, dengan

tujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat asal usulnya dari hasil tindak pidana

dalam kurun waktu antara 2010 sampai dengan 2017. Terdakwa akhirnya dijatuhi

hukuman pidana selama 18 tahun penjara dengan denda 1 Miliar Subsider 6 bulan penjara

serta beberapa barang bukti dirampas untuk negara dan adapula yang dikembalikan.

Faktanya, seluruh permintaan untuk pembukaan rahasia bank yang disampaikan

kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk tidak dapat terpenuhi seluruhnya, hal ini dikarenakan

ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan PT. Bank CIMB Niaga Tbk untuk

menjaga rahasia bank walaupun di dalam peraturan perundang-undangan ada

pengecualian. Akan tetapi hal ini yang kurang dipahami adanya pengecualian tersebut

dapat dipenuhi apabila permintaan pembukaan rahasia bank tersebut dilakukan sesuai

dengan tata cara yang telah ditetapkan peraturan perundang- undangan, selama hal

tersebut tidak dilakukan oleh pihak ketiga yang meminta dibukanya rahasia bank, maka

hal tersebut tidak dapat dilakukan. Hal ini karena adanya ketidakjelasan informasi di

dalam permohonan untuk pembukaan rahasia bank.

Hal di atas yang mengakibatkan PT. Bank CIMB Niaga Tbk sering dianggap oleh

instansi penegak hukum sebagai sebuah lembaga yang sangat sulit ditembus untuk

memperoleh data guna kepentingan penegakan hukum. Selain itu, perkembangan praktek

perbankan yang sudah berkembang khususnya di PT. Bank CIMB Niaga Tbk dimana

tidak tertutup kemungkinan bahwa nasabah juga merupakan debitur, sehingga sangat

susah untuk memberikan batasan-batasan mengenai keterangan mana yang merupakan

rahasia bank dan keterangan mana yang tidak merupakan rahasia bank. Hal ini perlu

dipahami karena bagaimanapun juga rahasia bank merupakan suatu hal yang lazim

diterapkan di dalam perbankan dikarenakan pada dasarnya rahasia bank merupakan

perlindungan bank atas data-data nasabah yang telah diberikan kepada bank berdasarkan

Volume 1, Nomor 8, Agustus 2021

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

896 http://sosains.greenvest.co.id 889

kepercayaan, sedangkan disatu sisi lain instansi penegak hukum memandang bahwa hal

ini adalah hambatan di dalam penegakan hukum.

Perbedaan pandangan antara PT. Bank CIMB Niaga Tbk dengan instansi penegak

hukum ini yang telah lama terjadi dan merupakan sumber permasalahan sehingga dapat

mengganggu perkembangan industri perbankan maupun penegakan hukum di Indonesia.

Perbedaan pandangan tersebut terjadi dikarenakan ketidakjelasan dan ketidakpahaman

baik instansi perbankan maupun penegak hukum terhadap ketentuan pembukaan rahasia

bank. Di satu sisi PT. Bank CIMB Niaga Tbk sebagai sebuah bank harus menjaga

kepercayaan dari nasabah penyimpan sehingga tidak bisa dengan mudah memberikan

data-data nasabah yang merupakan rahasia bank apabila tidak didukung dengan

permintaan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Walaupun demikian,

perlu juga menjadi perhatian bagi bank guna mempermudah khususnya pemahaman dan

pengetahuan dari seluruh pihak di PT. Bank CIMB Niaga Tbk maka sebaiknya hal terkait

dengan rahasia bank yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersebut

dituangkan di dalam kebijakan internal dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Oleh karena itu,

perbedaan pandangan yang bertolak belakang tersebutlah yang menjadi latar belakang

penelitian ini dilakukan, dimana penelitian ini dilakukan dengan judul “Kerahasiaan Bank

Sebagai Bentuk Perlindungan Data Nasabah (Kasus Pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk)”.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan rahasia bank pada

perbankan di Indonesia, untuk mengetahui dan menganalisis problematika pengungkapan

rahasia bank antara kepentingan negara dan kepentingan perlindungan kepada nasabah

yang dilakukan secara seimbang. Manfaat Penelitian sebagai bahan masukan atau

pertimbangan atau acuan bagi perbankan di Indonesia dalam pengaturan rahasia bank

tersebut dengan perlindungan data nasabah yang diberikan nasabah kepada bank

berdasarkan prinsip kepercayaan kepada bank, sebagai bahan masukan atau pertimbangan

atau acuan bagi nasabah dari perbanakan Indonesia untuk mengetahui batasan terkait

dengan rahasia bank dan perlindungan data nasabah sehingga dapat memastikan bahwa

tindakan yang dilakukan perbankan terkait dengan rahasia bank dan perlindungan data

nasabah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai bahan masukan atau acuan

bagi instansi pemerintah terkait dengan pengaturan rahasia bank dan perlindungan data

nasabah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, dimana peneliti memeriksa

materi hukum sekunder. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer dilapangan

untuk menjawab permaslahan. Penelitian normatif, mengharuskan dilakukannya

pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan pendekatan kasus (case

approach). Penelitian ini diharapkan dapat diterapkan. Hasil penelitian yang akan

menjawab permasalahan setidak-tidaknya dalam menganalisis masalah harus tampak

jelas jawaban berupa true, appropriate, inappropriate atau wrong. Penelitian ini akan

mengulas mengenai asas dan teori hukum untuk menganalisis permasalahan hukum yang

ada.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Rahsia Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Nasabah

Bank sebagai suatu lembaga keuangan mempunyai kewajiban untuk

merahasiakan data nasabah menjadi sangat penting bagi bank itu sendiri terlebih lagi

didalam bank menjalankan usahanya, dimana usahanya tersebut dilakukan berdasarkan

kepercayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan, masyarakat hanya akan menyimpan

uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank dapat memberikan

Kerahasiaan Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Data

Nasabah (Kasus Pada Pt. Bank Cimb Niaga Tbk)

2021

Stefanus Don Rade, Dhey W. Tadeus dan Frans Gana 897

kepercayaan dan jaminan bahwa atas hal-hal yang diketahui bank terkait dengan

penyimpan dan simpanannya serta informasi lainnya tentang nasabah tidak

disalahgunakan. Hal tersebut berakibat munculnya suatu hak yaitu nasabah dapat

meminta bank untuk merahasiakan keterangan tentang dirinya dan keadaan keuangannya.

Oleh karena itu, sangat jelas bahwa keberadaan ketentuan rahasia bank adalah untuk

kepentingan industri perbankan, yang sekaligus untuk kepentingan umum (Tulenen,

2016). Karena sebagaimana diketahui, industri perbankan merupakan suatu unsur yang

sangat penting dari sistem keuangan dan perekonomian suatu negara. Di beberapa negara

ketentuan tentang rahasia bank ini menjadi dan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia sehingga manusia,

berdasarkan harkat kemanusiaannya, bukan karena masyarakat atau negara memberikan

kepada manusia sehingga ketentuan rahasia bank itu sendiri pada beberapa negara lahir

dari konsep hak asasi manusia antara lain Amerika Serikat, Belanda, Jerman dan Korea

Selatan. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang

terdiri dari 37 Pasal yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang asli sebelum

adanya perubahan tidak memberikan dasar yang eksplisit seperti di beberapa negara

tersebut untuk pengaturan masalah rahasia bank (SP, 2014). Hal ini jika ditinjau dari segi

sejarah mungkin disebabkan karena Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

1945 dibuat dalam situasi yang mendesak dan terlebih lagi pada saat itu jumlah bank

yang ada di Indonesia hanya beberapa saja dan masalah rahasia bank pada waktu itu

dianggap bukanlah sebagai masalah Hak Asasi Manusia dan tidak mendesak untuk diatur

sehingga tidak diatur didalam Undang-Undang Dasar. Walaupun setelah itu jumlah bank

di Indonesia terus berkembang, Hal mengenai ketentuan rahasia bank di Indonesia tidak

diatur sebagai Hak Asasi Manusia, hal ini terbukti dengan setelah keluarnya Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang

mana undang-undang ini dikeluarkan sebagai suatu tonggak sejarah penegakkan Hak

Asasi Manusia di Indonesia tetap juga tidak mengatur masalah rahasia bank secara

khusus ataupun financial privacy secara eksplisit. Walaupun demikian, apabila dilihat

secara umum maka ada salah satu pasal yang dapat dikatakan mendekati masalah ini,

yaitu Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya. Berdasarkan pasal tersebut

maka perlindungan diri pribadi dan hak miliknya dapat dikatakan sebagai perlindungan

atas kekayaan yang merupakan milik dari orang tersebut dimana jika dikaji lebih luas

maka kekayaan tersebut bisa juga termasuk berupa simpanan yang ada di bank.

Pada dasarnya hubungan antara bank dan nasabah adalah bersifat perdata. Dasar

dari hubungan bank dan nasabah muncul dan dilandaskan pada suatu perjanjian atau

kontrak yang dibuat antara keduanya. Pembuatan perjanjian atau kontrak ini didasarkan

pada asas kebebasan berkontrak dari masing-masing pihak (Vediani, 2016). Perjanjian

atau kontrak inilah yang melahirkan adanya hubungan antara bank dan nasabah didalam

melakukan transaksi perbankan. Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu prinsip dalam

hukum perjanjian adalah perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik, dimana itikad

baik dari para pihak tersebut mengakibatkan munculnya kewajiban bank untuk menjaga

rahasia bank dengan tujuan utama adalah memberikan perlindungan nasabah yang mana

dalam hal ini kewajiban tersebut timbul dari hubungan kontraktual tersebut walaupun hal

itu dimungkinkan ditetapkan oleh suatu peraturan perundang-undangan dengan tujuan

yang sama akan tetapi apabila diatur dengan peraturan perundang-undangan maka

dimungkinkan terjadi pergeseran dimana tadinya hanya merupakan hubungan perdata

mengakibatkan adanya unsur pidana yang memungkinkan dapat diterapkan pada

Volume 1, Nomor 8, Agustus 2021

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

898 http://sosains.greenvest.co.id

hubungan kontraktual tersebut, sehingga ketentuan mengenai rahasia bank menjadi

diperketat (Yasin, 2019). Walaupun demikian, perlu menjadi perhatian bahwa atas rahasia

bank harus juga diberikan pengecualian dengan tujuan untuk kepentingan dari para pihak

yang membuat perjanjian ataupun kepentingan umum khususnya didalam penegakan

hukum. Oleh karena itu, dalam hal bagaimana kerahasiaan itu dapat dibuka, juga dapat

diatur dalam suatu perjanjian atau kontrak yang dibuat tersebut. Akan tetapi apabila diatur

didalam perjanjian atau kontrak maka dapat menimbulkan penerapannya yang berbeda-

beda perjanjian atau kontrak yang satu dengan yang lain. Hal tersebut akan berbeda

apabila diatur didalam peraturan perundangan-undangan maka penerapannya wajib

mengikuti peraturan perundang-undangan tersebut.

Hubungan principal dan agen terjadi dalam hal nasabah memberi mandat kepada

bank untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu terhadap rekening miliknya yang ada

pada bank, misalnya didalam hal bank menagihkan cek atau bilyet giro milik nasabahnya

atau bank menjalankan kuasa dari nasabah dalam pembayaran tagihan nasabah kepada

pihak ketiga. Bentuk-bentuk hubungan ini membawa dampak terhadap kewajiban yang

menjadi tanggungjawab oleh bank terhadap nasabahnya (Monica, Murwadji, &

Suwandono, 2019). Dalam hal hubungan antara bank dan nasabahnya adalah hubungan

kepercayaan (fiduciaty relationship) maka bank memiliki kewajiban bertindak untuk

kepentingan terbaik dari nasabahnya. Perkembangan bentuk hubungan tersebut terjadi

karena luasnya jasa perbankan, sehingga banyak pelayanan yang dinikmati oleh nasabah

dan banyak juga keterangan mengenai nasabah yang disimpan dibank seperti keterangan

nasabah dengan menggunakan cek atau bilyet giro atau kartu kredit, pembayaran

berkaitan dengan transaksi-transaksi pribadi yang dilakukan nasabah, dimana hal tersebut

seringkali bersifat rahasia dan tidak ingin diketahui oleh pihak lain dikarenakan dari

keterangan yang ada dibank maka dapat diketahui kegiatan seseorang dalam hal ini

nasabah, dimana saja dia berada pada waktu tertentu, pola konsumsinya, besar

pemasukkan dan pengeluaran, organsisasi yang dimasukinya atau disumbangnya dan

lain-lain.

Perlindungan terhadap nasabah ini diperlukan terutama terhadap kemungkinan

adanya campur tangan pemerintah yang mempunyai kekuasaan yang besar untuk

mengakses informasi nasabah tersebut. Apabila perlindungan tersebut tidak ada, maka

akan sangat mudah bagi penguasa atau pemerintah untuk melakukan tindakan sewenang-

wenang terhadap nasabah bank yang merupakan rakyatnya sendiri sehingga berakibat

nasabah merasa tidak mempunyai keamanan dan kenyamanan dalam transaksi perbankan

(Fahrurrozi, Murwadji, & Rukmini, 2020). Hal ini tampaknya sudah disadari oleh semua

pihak bahwa perlu adanya kerahasiaan dan perlindungan atas hal tersebut, dimana

kesadaran itu juga dirasakan termasuk oleh bank yang menjalankan usaha berdasarkan

kepercayaan nasabahnya. Perlindungan demikian semakin dipandang perlu di dalam

kemajuan teknologi komputer dewasa ini dan dalam suasana kehidupan masyarakat yang

serba kompleks dan sibuk dimana menjadi sangat mudah untuk melakukan pengumpulan

dan penyebarluasan informasi khususnya terkait dengan nasabah. Disamping itu,

perlindungan ini semakin diperlukan dengan semakin gencarnya usaha-usaha pemasaran

yang seringkali menimbulkan pertukaran informasi mengenai nasabah antara satu

lembaga dengan lembaga lain atau antara satu bank dengan bank lain.

Apabila ada perjanjian antara bank dan nasabah, maka rahasia bank bersifat

kontraktual, sehingga apabila bank memberikan keterangan tentang keadaan keuangan

nasabahnya, bank dapat digugat oleh nasabahnya berdasarkan alasan wanprestasi atau

cidera janji. Apabila tidak ada perjanjian, kewajiban bank mempertahankan rahasia bank

didasarkan pada peraturan perundang- undangan atau konsep hukum lainnya, seperti

konsep perbuatan melawan hukum. Artinya dalam hal bank memberikan keterangan

Kerahasiaan Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Data

Nasabah (Kasus Pada Pt. Bank Cimb Niaga Tbk)

2021

899 http://sosains.greenvest.co.id 889

tentang nasabahnya yang merugikan nasabah bank dapat dituntut oleh nasabahnya dengan

alasan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini nasabah harus membuktikan kerugian

yang dialaminya karena pembocoran rahasia bank tersebut

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan menunjukkan ada perubahan yang dilakukan

atas pengaturan mengenai rahasia bank secara parsial dan prinsipil. Salah satu perubahan

dan penyempurnaan terhadap ketentuan rahasia bank yang dilakukan itu dinilai telah

mengakomodir kebutuhan dari tuntutan yang luas mengenai perlunya perubahan

ketentuan rahasia bank. Beberapa perubahan yang mendasar pada ketentuan rahasia bank

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagai berikut:

1. Ruang lingkup rahasia bank dipersempit hanya meliputi nasabah penyimpan

dana dan simpanannya saja. Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan

yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib merahasiakan

keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan.

Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan bukan

merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank menurut Undang-Undang.

Sebelum terjadinya perubahan, ruang lingkup kerahasiaan itu sendiri sangat

luas, yaitu meliputi nasabah penyimpan dana, nasabah peminjam dana dari bank

(debitur) dan nasabah pengguna jasa bank.

2. Dalam pengecualian ketentuan rahasia bank ditambahkan beberapa hal, yaitu:

a) Dimungkinkannya Ketua Badan Urusan Piutang dan Lelang negara untuk

meminta keterangan tentang keadaan keuangan penyimpan dana.

b) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa tertulis dari nasabah dapat

membuka rahasia bank.

c) Ahli waris berhak untuk mengetahui keadaan keuangan dari orang yang

diwariskan.

d) Dimungkinkan Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa bank, apabila

bank tersebut mengelola keuangan negara.

e) Perizinan untuk memberikan pengecualian rahasia bank diberikan oleh

Pimpinan Bank Indonesia. Izin akan diberikan sepanjang permintaan

tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemberian izin oleh Bank

Indonesia harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari

setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap.

f) Sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan rahasia bank diperberat.

Pihak- pihak yang memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan

keterangan yang bersifat rahasia bank, diancam dengan pidana penjara

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama empat tahun serta

denga sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah)

dna paling banyak Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah).

Sementara untuk anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank dan

pihak terafiliasi yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib

dirahasiakan, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua)

thun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya

Rp.4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) dan paling banyak

Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah).

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa

Volume 1, Nomor 8, Agustus 2021

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

900 http://sosains.greenvest.co.id

dalam rangka meningkatkan kontrol sosial terhadap lembaga perbankan, ketentuan

mengenai rahasia bank yang selama ini sangat tertutup harus ditinjau ulang. Rahasia bank

dimaksud merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai

lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, tetapi tidak seluruh

aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal yang dirahasiakan (Simanjuntak, 2020).

Selanjunya pada tanggal 31 Desember 1998 Bank Indonesia mengeluarkan Surat

Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/182/KEP/DIR tentang Persyaratan dan

Tatacara Pemberian Izin atau Perintah Membuka Rahasia Bank sebagai pelaksanaan

Undang-Undang Perbankan. Rincian lebih lanjut dari Surat Keputusan Direksi Bank

Indonesia tersebut diantarkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/20/UPPB

tanggal 31 Desember 1998. Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, Surat Keputusan Direksi

Bank Indonesia tersebut digantikan dan dicabut oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor

2/19/PBI/2000 tanggal 7 September 2000. Walaupun Surat Keputusan Direksi dan

Peraturan Bank Indonesia tersebut merupakan peraturan pelaksanaan saja, tetapi

tampaknya mengatur sesuatu yang baru yang tidak terkait langsung dengan izin rahasia

bank yang sebelumnya belum jelas pengaturannya, yaitu:

1. Pasal 10 ayat 1 Surat Keputusan tersebut menyatakan bahwa pemblokiran

dan/atau penyitaan Simpanan atas nama tersangka atau terdakwa dapat

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

tanpa memerlukan izin dari pimpinan Bank Indonesia. Hal ini diatur

kembali dalam Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000.

2. Pasal 11 ayat 2 SK Direksi tersebut menyatakan bahwa pemberian

keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan dana diserahkan

sepenuhnya kepada kebijaksanaan bank dengan memperhatikan adanya

kaitan yang erat antara keterangan yang diminta dengan peminta

keterangan serta kepentingan penegakan hukum yang dilakukan oleh

aparat penegak hukum. Masalah ini tidak diatur didalam Peraturan Bank

Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000, karena pengaturan semacam itu dianggap

telah mengatur masalah baru yang tidak diatur oleh Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998.

Untuk rahasia bank di Indonesia diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan

keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam Pasal 41,

Pasal 41 A, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A. Dimana pasal-pasal tersebut adalah

pengecualian dari diterapkannya rahasia bank seperti untuk kepentingan pajak,

kepentingan peradilan perdata antara bank dengan nasabah, tukar menukar informasi

antar bank, kepentingan peradilan pidana, badan urusan piutang dan lelang negara atau

panitia urusan piutang negara dan pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan panitia

urusan piutang, dan atas permintaan, persetujuan atau kuasa tertulis dari nasabah dapat

membuka rahasia bank (Christian, Nasution, Suhaidi, & Siregar, 2016). Bank sebagai

suatu lembaga keuangan mempunyai kewajiban untuk merahasiakan data nasabah

menjadi sangat penting bagi bank itu sendiri terlebih lagi didalam bank menjalankan

usahanya, dimana usahanya tersebut dilakukan berdasarkan kepercayaan masyarakat. Hal

ini dikarenakan, masyarakat hanya akan menyimpan uangnya pada bank atau

memanfaatkan jasa bank apabila bank dapat memberikan kepercayaan dan jaminan

bahwa atas hal-hal yang diketahui bank terkait dengan penyimpan dan simpanannya serta

informasi lainnya tentang nasabah tidak disalahgunakan.

Kerahasiaan Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Data

Nasabah (Kasus Pada Pt. Bank Cimb Niaga Tbk)

2021

Stefanus Don Rade, Dhey W. Tadeus dan Frans Gana 901

Berdasarkan hal tersebut, maka dasar ketentuan rahasia bank dalam prakteknya

dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu Ketentuan Rahasia Bank merupakan kelaziman

dalam industri perbankan Menjalankan usaha bank berbeda dengan usaha perdagangan.

Bank adalah badan usaha yang menjalankan usaha berdasarkan kepercayaan masyarakat,

Ketentuan Rahasia Bank didasarkan pada perjanjian antara bank dan nasabah Dasar dari

adanya kewajiban bank untuk memegang teguh rahasia bank seringkali didasarkan pada

perjanjian atau kontrak antara bank dan nasabah, dan Pengaturan masalah rahasia bank

dalam Undang-Undang dapat bersifat perdata, dengan ancaman hukuman denda perdata

(civil penalties) atas pelanggarannya dan dapat juga bersifat pidana dengan ancaman

hukuman pidana berupa hukuman badan dan/atau denda, ada juga yang

mengkombinasikan kedua hal tersebut, yaitu pelanggaran rahasia bank diancam dengan

sanksi pidana disamping sanksi perdata.

Penerapan dari rahasia bank itu sendiri hanya terbatas pada nasabah penyimpan

dan simpanannya, sehingga keterangan lain selain terkait nasabah dan simpanannya

adalah bukan rahasia bank seperti keterangan mengenai debitur dan pinjamannya, tetapi

dalam praktek sulit untuk memberikan batasan mengenai keterangan mana yang

merupakan rahasia bank dan keterngan mana yang bukan merupakan rahasia bank.

Subekti berpendapat, bahwa asas kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa segala

perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang

membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak lain dari

pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak (Subekti, 1995).

Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi

nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan dari bank itu sendiri,

sebab apabila nasabah penyimpan tidak mempercayai bank dimana ia menyimpan

simpanannya tentu ia tidak akan mau menjadi nasabahnya (Wahyudi, 2019).

Dengan begitu, walaupun dalam perjanjian tidak diatur secara eksplisit, tetapi

berlandaskan itikad baik, maka perjanjian antara bank dengan nasabah dianggap

mencantumkan secara diam-diam kewajiban merahasiakan tentang nasabah dan

simpanannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa salah satu kewajiban

pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha. Walaupun segala

sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah debitur dan

pinjamannya tidak wajib dirahasiakan menurut undang-undang, tetapi bukan berarti

keterangan mengenai debitur tersebut dapat saja diberikan ole hank kepada siapa saja.

Apabila bank tidak merahasiakan keterangan tentang debiturnya, maka tidak tertutup

kemungkinan bank digugat oleh nasabahnya secara perdata dengan alasan cidera janji

(wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum. bank dapat dianggap cidera janji apabila

kewajiban merahasiakan itu terdapat didalam perjanjian antara bank dan nasabah baik

secara eksplisit maupun implisit. Bank dapat digugat karena melakukan perbuatan

melawan hukum apabila tindakan bank membeberkan keterangan tentang debitur

menimbulkan kerugian bagi debiturnya. Sudah tentu kerugian ini harus dibuktikan oleh

debitur yang ditugikan di pengadilan.

Perlu juga disadari bahwa korelasi antara pengaturan dunia perbankan dengan

kegiatan perbankan itu sendiri sangatlah erat. Ingo Walter dalam High Performance

Financial System: Blueprint for Development mengatakan bahwa a small changes in

financial regulation can bring about truly massive changes in financial activity. Untuk itu

pembuatan (drafting) atau perbaikan (revision) peraturan perundangan- undangan di

sektor perbankan serta penegakannnya harus dilakukan secara hati-hati dengan

Volume 1, Nomor 8, Agustus 2021

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

902 http://sosains.greenvest.co.id 889

memperhatikan akibat ekonominya serta dalam rangka melindungi fungsi perbankan

dalam perekonomian negara dan upaya untuk memantapkan kepercayaan masyarakat

pada industri perbankan (Juwana, 2002).

Tujuan menjaga keamanan bank dibutuhkan agar kegiatan industri perbankan

tidak mudah colaps berhubung kegiatan industri perbankan sangat rentan terhadap

ketidakpercayaan masyarakat. Rahasia bank merupakan jaminan bagi nasabah didalam

memperoleh perlindungan atas data nasabah, dimana hal ini muncul sebagai sebab akibat

dari hubungan bank dengan nasabah yang berdasarkan prinsip kepercayaan. Didalam

penerapan rahasia bank di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 1992 tentang Perbankan selain diatur mengenai definisi, kewajiban bank untuk

melaksanakan rahasia bank dan pengecualian atas rahasia bank maka diatur juga terkait

dengan hukuman apabila ada pelanggaran atas rahasia bank tersebut (Hamzah & Rahayu,

1983).

Di Indonesia perkembangan rezim anti pencucian uang tidak dapat dilepaskan

dari fakta, bahwa pada bulan Juni 2001 Indonesia dimasukkan dalam daftar NCCTs (Non

Cooperative Countries And Territories) oleh FATF. Faktor lain yang mendukung hal

tersebut adalah kesadaran bahwa berkembangnya aktifitas pencucian uang sangat

mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya berbagai tindak pidana asal (predicate crime)

seperti korupsi, perdagangan gelap, narkotika, penyelundupan, pembalakan liar (illegal

logging), kejahatan di bidang perbankan dan berbagai kejahatan lainnya. Kejahatan-

kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan uang atau asset (proceeds of

crime) yang jumlahnya sangat besar. pergerakan ekonomi sangat dipengaruhi oleh

keadaan dan kualitas perbankan yang sehat, dengan tetap memperhatikan unsur sebagai

agen pembangunan serta sebagai lembaga perantara (intermediary) keuangan yang dapat

dipercaya oleh masyarakat dan harus menjauhkan diri dari sikap-sikap yang bersifat

spekulatif dikarenakan perbankan harus berorientasi kepada sifat yang berjangka panjang,

berkesinambungan dan mendasarkan seluruh kebijakan- kebijakan dan arah usaha dari

bank pada kepercayaan masyarakat. adanya kepercayaan bahwa bank akan memberikan

keuntungan kepada nasabah baik berupa materi yaitu melalui bunga atau margin ataupun

hal-hal lain yang bersifat materi dan non-materi yaitu rasa aman dan nyaman bahwa

seluruh informasi terkait dengan nasabah termasuk dana yang disimpan tidak akan

disalahgunakan oleh bank.

Walaupun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan ketentuan rahasia bank sudah diperlonggar dan ada ruang lingkupnya

tidak meliputi kredit, tetapi keterbukaan untuk nasabah bukan penyimpan dana belum

terjamin dengan baik. Hal ini terjadi karena bank cenderung memiliki karakter tidak mau

membuka diri apabila tidak diwajibkan. Bank masih memiliki alasan untuk

merahasiakannya berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah, peraturan perusahaan

atau rahasia jabatan masing-masing pejabat bank sehingga kurang mendukung untuk

keterbukaan dibidang perkreditan. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah bank

diwajibkan untuk mengumumkan keadaan keuangannya dan pengelolaannya yang

mengandung resiko.

Bank Indonesia dalam melaksanakan hubungan perbankan dengan bank

pelaksana dan nasabah bank harus dilandasi oleh prinsip pengayom dan hubungan

perbankan antara bank pelaksana dengan nasabah bank harus dilandasi prinsip kemitraan

(kesejajaran) yaitu dijabarkan lebih lanjut melalui prinsip kepercayaan (fiduciary

principle), prinsip kehati-hatian (prudential principle), dan prinsip mengenal nasabah

(know your customer dan customer due diligent principle). Pelaksanaan prinsip kemitraan

Kerahasiaan Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Data

Nasabah (Kasus Pada Pt. Bank Cimb Niaga Tbk)

2021

Stefanus Don Rade, Dhey W. Tadeus dan Frans Gana 903

antara bank pelaksana dengan nasabah bank dilakukan dalam rangka terciptanya sistem

perbankan yang sehat dan pruden dan serta berkemampuan melindungi secara baik dana

yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta memiliki kemampuan dalam menyalurkan

dana masyarakat ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan

dibidang ekonomi.

Di Indonesia pengaturan rahasia bank lebih dititikberatkan pada alasan untuk

kepentingan bank, seperti terlihat dalam penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa kerahasiaan ini

diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat

yang menyimpan uangnya dibank. Perbedaan titik tolak didalam mengatur rahasia bank

ini disebabkan karena adanya perbedaan budaya dan filosofi diantara berbagai negara

tersebut. Pada negara yang mempunyai budaya yang sangat menghargai individualisme,

maka ketentuan rahasia bank pada negara itu cenderung dibuat untuk melindungi

kepentingan nasabah sehingga sangat sulit untuk diakses atau diketahui oleh pihak ketiga

lainnya. Sedangkan di negara yang mempunyai budaya yang mengutamakan kepentingan

umum atau kolektifitas seperti Indonesia maka didalam pengaturan rahasia bank

kepentingan nasabah tetap diutamakan walaupun dimungkinkan adanya pengecualian-

pengecualian dengan alasan untuk kepentingan umum.

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank

dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja

dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga

setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan

mempertahankan kepercayaan masyarakat pada bank, semata-mata dilandasi oleh

kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang

diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan. Apabila

kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup

kemungkinan akan terjadi rush terhadap dana yang disimpannya. Berbagai faktor dapat

menyebabkan ketidakpercayaan nasabah terhadap suatu bank.

Oleh karena itu, prinsip kepercayaan yang merupakan salah satu dari prinsip yang

diterapkan perbankan di Indonesia dan merupakan prinsip perbankan di dunia

internasional, adalah dasar didalam hubungan yang terjadi antara nasabah dan bank

khususnya ketika nasabah menggunakan jasa dari bank sebagai tempat untuk menyimpan

dana dari nasabah sehingga salah satu akibat dari penerapan prinsip kepercayaan tersebut

adalah munculnya kewajiban dari bank untuk memberikan perlindungan kepada nasabah

guna menciptakan rasa aman dan nyaman dimana hal tersebut dapat terwujud apabila ada

perlindungan data nasabah yang tersimpan pada bank yang mana bentuk konkrit dari

perlindungan tersebut adalah adanya aturan mengenai rahasia bank. Oleh karena itu,

sangat jelas bahwa adanya rahasia bank sebagai bentuk dari perlindungan kepada nasabah

termasuk tetapi tidak terbatas pada data nasabah, dimana data nasabah yang diberikan

nasabah kepada bank merupakan suatu cerminan prinsip kepercayaan yang merupakan

jiwa dari perbankan itu sendiri didalam menjalankan usahanya.

Prinsip kepercayaan berada pada 2 (dua) sisi yang saling berhubungan, yaitu

sebagai pihak yang diberikan kepercayaan oleh nasabah didalam menyimpan dananya

dan sebagai pihak yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat secara luas bahwa bank

bukan merupakan suatu lembaga yang dapat dimanfaatkan untuk suatu kejahatan. Hal ini

menjadi menarik untuk diperhatikan dikarenakan apabila tidak dilakukan dengan

bijaksana maka dapat berakibat buruk bagi perekonomian suatu negara yang mana dapat

mengakibat pada tutupnya perbankan di Indonesia. Berdasarkan hal yang telah

Volume 1, Nomor 8, Agustus 2021

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

902 http://sosains.greenvest.co.id 889

disampaikan didalam pembahasan sebelumnya jelas bahwa rahasia bank muncul untuk

memberikan perlindungan kepada nasabah salah satunya adalah data dari nasabah,

dimana hal ini dikarenakan bank memperoleh data tersebut dari nasabah berdasarkan

prinsip kepercayaan. Akan tetapi harus menjadi perhatian bahwa di Indonesia dimana

kepentingan umum sangat dijunjung tinggi daripada kepentingan pribadi maka sudah

selayaknya rahasia bank tersebut tidak dilakukan secara mutlak dalam artian tanpa

pengecualian apapun. Oleh karena itu, pengaturan rahasia bank di Indonesia lebih

dititikberatkan pada alasan kepentingan bank dimana hal tersebut terlihat didalam

penjelasan Pasal 40 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

yang secara garis besar menyebutkan bahwa kerahasiaan ini diperlukan untuk

kepentingan bank sendiri sebagai sebuah lembaga yang memerlukan kepercayaan

masyarakat yang menyimpan uangnnya di bank. Hal ini sangat berbeda dengan negara

barat seperti Amerika Serikat dan Belanda yang mempunyai budaya yang sangat

menghargai hak- hak pribadi (individualistisme), sehingga ketentuan rahasia bank dibuat

dengan tujuan utama adalah untuk melindungi kepentingan dari nasabah.

Oleh karena itu, perlunya pengaturan rahasia bank yang seksama, sehingga tujuan

untuk perlindungan data nasabah dapat terwujud dan prinsip kepercayaan dapat

diterapkan. Apabila dilihat dari sudut sifatnya maka didalam pengaturan rahasia bank ini

harus melihat pada struktur kaidah hukum dimana struktur kaidah hukum dapat

dibedakan atas hukum imperatif (hukum memaksa atau dwingend recht) dan hukum

fakultatif (hukum mengatur atau hukum pelengkap (regelend recht atau aanvullend

recht)). Pembedaan ini didasarkan pada kekuatan sanksinya. Hukum memaksa itu hukum

yang dalam keadaan konkret tidak dapat dikesampingkan (disisihkan) oleh perjanjian

(kontrak) yang dibuat oleh kedua belah pihak sendiri. Dengan kata lain, hukum yang

dalam keadaan bagaimanapun juga harus ditaati, hukum yang mempunyai paksaan

mutlak (absolut). Apabila dihubungan dengan sifat pengaturan rahasia bank pada hukum

perbankan maka rahasia bank merupakan hukum memaksa, artinya bank dalam

menjalankan kegiatan usaha harus tunduk dan patuh terhadap rahasia bank yang telah

ditetapkan dalam undang-undang.

Pengaturan kegiatan industri perbankan nasional tidak hanya dimaksudkan untuk

melindungi kepentingan umum, dalam hal ini kepentingan negara, melainkan harus lebih

banyak memberikan perlindungan kepada kepentingan sosial masyarakat banyak pada

umumnya, dan kepentingan masyarakat pribadi, dalam hal ini nasabah bank dari

perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan masyarakat banyak dan kegiatan industri

perbankan nasional itu sendiri. Tujuan utama pengaturan secara normatif kegiatan

industri perbankan nasional tersebut dalam rangka menjaga keamanan dan kesehatan

bank dengan baik serta sekaligus kesehatan dan sistem keuangan nasional secara

keseluruhan, sehingga kegiatan industri perbankan nasional diharapkan akan dapat

melaksanakan praktik- praktik perbankan yang sehat dan mampu bersaing secara sehat di

antara sesama dalam kegiatan industri perbankan nasional. Industri perbankan

mempunyai karakteristik usaha yang berbeda apabila dibandingkan dengan industri non

perbankan pada umumnya. Perbedaan yang mendasar terutama terlihat dari dua aspek,

yaitu: pertama eksistensi lembaga keuangan sangat bergantung pada unsur kepercayaan

dan kedua hubungan bentuk, masyarakat dan pemerintah merupakan wujud ikatan sosial

dalam artian bahwa masyarakat mengharapkan agar pemerintah dapat melindungi hak

milik individu. Tujuan menjaga keamanan bank dibutuhkan agar kegiatan industri

perbankan tidak mudah colaps berhubung kegiatan industri perbankan sangat rentan

terhadap ketidakpercayaan masyarakat.

Kerahasiaan Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Data

Nasabah (Kasus Pada Pt. Bank Cimb Niaga Tbk)

2021

Stefanus Don Rade, Dhey W. Tadeus dan Frans Gana 903

Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara dan

Perlindungan Kepada Nasabah

Terkait dengan kasus yang terjadi dengan pembukaan rahasia bank dalam putusan

Nomor 57/PID.SUS/2019/PT.DKI dengan terdakwa atas nama Devy Yuliana yang

merupakan pemilik dari PT. Prima Sakti Sentosa dan PT. Untung Jaya Sejahtera beserta

anak perusahaannya. Perusahan ini bergerak dalam bidang supplier, trading dan investasi

akan tetapi kegiatan yang dilakukan oleh semua perusahaan hanya tukar valas sepeti

halnya money changer dan dalam melakukan transaksi keuangan terdakwa menggunkan

dan menguasai banyak rekening bank atas nama sendiri dan juga atas nama beberapa

karyawan terdakwa serta atas nama perusahaan, yang selanjutnya digunakan untuk

menerima pentransferan uang dari pelaku-pelaku jaringan narkotika agar tidak dapat

diketahui oleh aparat penegak hukum, dengan tujuan agar transaksi yang dilakukan tidak

terlihat asal usulnya dari hasil tindak pidana dalam kurun waktu antara 2010 sampai

dengan 2017. Terdakwa akhirnya dijatuhi hukuman pidana selama 18 tahun penjara

dengan denda 1 Miliar Subsider 6 bulan penjara serta beberapa barang bukti dirampas

untuk negara dan adapula yang dikembalikan, maka mengacu pada ketentuan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut maka bank di Indonesia tidak

boleh menerapkan rahasia bank terkait dengan tindak pidana pencucian uang dikarenakan

adanya pengecualian dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perbankan dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44

A. Kejahatan rahasia bank adalah perbuatan memberikan keterangan mengenai nasabah

penyimpan dan simpanannya secara melawan hukum atau tanpa persetujuan nasabah

penyimpan yang bersngkutan (Sjamsuddin, 2015). Hukuman atas pelanggaran terhadap

ketentuan rahasia bank didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diatur

sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan yaitu barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin

dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,

Pasal 41 A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak

terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua)

tahun dan paling lama (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.

10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) dan paling banyak Rp.

200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah).

2. Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan yaitu anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau

pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang

wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta

denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah) dan

paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah).

3. Berdasarkan Pasal 47A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu anggota dewan komisaris,

direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan

keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A

Volume 1, Nomor 8, Agustus 2021

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

904 http://sosains.greenvest.co.id 889

dan Pasal 44 A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2

(dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-

kurangnya Rp.4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah) dan paling banyak

Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar Rupiah).

4. 4. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor

2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah

Atas Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank yaitu dengan tidak mengurangi

ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 47 A

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan, Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif

terhadap Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud

Pasal 7 dan Pasal 8.

Ancaman pidana tindak pidana pencucian uang ini cukup berat sehingga bank

harus melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menjaga rahasia bank. Sedangkan pada

sisi lain dalam berbagai proses hukum pihak aparat hukum kepolisian maupun kejaksaan

sering kali tidak memahami sepenuhnya mengenai rahasia bank ini (Lestari, 2019). Bank

di dalam menjalankan fungsinya wajib menjalankan beberapa prinsip, yakni prinsip

kepercayaan, prinsip kehati-hatian dan prinsip menjaga rahasia bank (Yohana, Syahrin,

Hamdan, & Siregar, 2014). Penggunaan agen sejatinya sudah sesuai dengan prinsip-

prinsip diatas, namun berkaitan dengan prinsip rahasia bank, agen bukanlah termasuk

orang ataupun pihak yang mempunyai kewajiban untuk menjaga rahasia bank (Mubarok,

Santoso, & Njatrijani, 2017). Berlandaskan hal yang telah dipaparkan diatas , maka lebih

terlihat dan tegas bahwa rahasia bank merupakan hal yang perlu menjadi perhatian

khusus bagi seluruh bank, hal ini menjadi faktor bahwa apabila rahasia bank tidak

dilakukan dengan tepat dan hati-hati, maka sepatutnya untuk diancam dengan hukuman

pidana bahkan hukuman tersebut diperberat dengan adanya denda terlebih lagi didalam

peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000, mana

tahu bank dikenakan sanksi administratif. Adapun tujuan dasarnya adalah memberikan

kepastian kepada nasabah. bahwa rahasia bank merupakan hal yang harus dijunjung

tinggi. Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka makin jelas dan tegas

bahwa rahasia bank merupakan hal yang perlu menjadi perhatian khusus bagi seluruh

bank, hal ini dikarenakan bahwa apabila rahasia bank tidak dilakukan dengan tepat dan

hati-hati, maka dimungkinkan untuk diancam dengan hukuman pidana bahkan hukuman

tersebut diperberat dengan adanya denda terlebih lagi didalam peraturan pelaksananya

yaitu Peraturan Bank Indonesia, dimungkinkan bank dikenakan sanksi administratif.

Adapun tujuan dasarnya adalah memberikan kepastian kepada nasabah bahwa rahasia

bank merupakan hal yang harus dijunjung tinggi. Maka dapat disimpulkan, bahwa rahasia

bank memang ditujukan untuk perlindungan nasabah salah satunya data nasabah, dimana

hal ini merupakan sebab akibat dari penerapan prinsip kepercayaan didalam hubungan

nasabah dengan bank, disamping itu rahasia bank tersebut muncul awal mulanya dengan

tujuan yang baik, yaitu melindungi nasabah bank dari tindakan sewenang-wenang

pemerintah ataupun penguasa. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan

kemajuan teknologi, maka jenis kejahatan makin beragam dan bank sering digunakan

sebagai tempat untuk menyimpan hasil kejahatan, apabila hal ini tidak disikapi maka

perbankan sendiri tidak akan tumbuh dengan baik karena kemungkinan sebagian besar

dananya merupakan hasil kejahatan sedangkan disatu sisi tingkat kejahatan dengan

menggunakan jasa bank untuk menyimpan hasil kejahatan akan semakin besar. Maka

untuk menjembatani antara penerapan rahasia bank, perlindungan data nasabah,

Kerahasiaan Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Data

Nasabah (Kasus Pada Pt. Bank Cimb Niaga Tbk)

2021

Stefanus Don Rade, Dhey W. Tadeus dan Frans Gana 905

penerapan prinsip kepercayaan dan penegakan hukum, maka didalam rahasia bank diatur

mengenai pencgecualian dimana pengecualian ini diatur berdasarkan tingkat kebutuhan

dan kesesuaian untuk mendukung penegakan hukum tetapi tidak mengurangi esensi dari

rahasia bank.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, bahwa yang menjadi problematika dalam

pelaksanaan AEOI dengan terbitnya Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2015 tentang

Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau

Yurisdiksi Mitra adalah terkait pengaturan rahasia bank. Isi dari POJK ini sebagai wujud

sinkronisasi hukum dalam mewadahi dilaksanakannya Automatic Exchange of

Information (AEOI). AEOI merupakan tindak lanjut dari Penandatanganan Multilateral

Competent Authority Agreement (MCAA) oleh Meneteri Keuangan Republik Indonesia

yang mana merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam upaya

meningkatkan akses data pihak ketiga, khususnya data perbankan untuk kepentingan

perpajakan. Dalam hal ini apakah ketentuan rahasia bank hukum etnis, hukum adat

istiadat, maupun hukum kemasyarakatan yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri

dan diakui secara sah, sehingga legitimasi dianggap sangat penting di dalam kehidupan

masyarakat luas. Perubahan nilai dan norma sosial dalam masyarakat sebagai

konsekuensi perkembangan peradaban manusia merupakan salah satu contoh yang

melatarbelakangi pergeseran dari legitimasi. Dalam rangka mengatasi problematika

legitimasi hukum rahasia perbankan pasca berlakunya Peraturan OJK Nomor

25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan

kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Isi dari POJK ini adalah mengatur penerapan

perjanjian Pertukaran Informasi secara Otomatis, LJK wajib menyampaikan laporan

kepada otoritas pajak Indonesia berupa informasi Nasabah Asing terkait perpajakan untuk

diteruskan kepada otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Laporan ini

merupakan laporan mengenai informasi Nasabah Asing yang memiliki saldo rekening

atau nilai rekening paling sedikit sesuai dengan perjanjian Pertukaran Informasi secara

Otomatis.

Pertukaran Informasi secara Otomatis yaitu pertukaran informasi keuangan

nasabah LJK yang merupakan wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang

berada di Indonesia untuk disampaikan kepada otoritas pajak Negara Mitra atau

Yurisdiksi Mitra dimaksud, dan dapat berlaku sebaliknya bagi wajib pajak Indonesia

yang merupakan nasabah LJK di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang akan

disampaikan informasi keuangannya kepada Otoritas Pajak di Indonesia. Dengan

demikian inti dari Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2015 tersebut di atas untuk

melaksanakan pertukaran informasi secara otomatis di bidang perpajakan (AEOI), OJK

melakukan langkah progresif untuk mengatasi kendala hukum tersebut. OJK menyiapkan

sejumlah peraturan di sektor jasa keuangan untuk mendukung pelaksanaan AEOI yang

akan mulai diimplementasikan pada September 2018. Salah satu wujud dari dukungan

tersebut adalah dengan menyiapkan peraturan bagi lembaga jasa keuangan agar dapat

menyampaikan data nasabah untuk dipertukarkan informasinya dalam rangka pajak

dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra. Terkait dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka

28 dan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan yang mengatur kerahasiaan bank, OJK berniat

untuk menyelesaikan kendala tersebut. Dalam hal ini akan dilakukan revisi atas ketentuan

dalam UU Perbankan yang saat ini sudah masuk dalam salah satu program legislasi di

DPR. Di dalam Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian

Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra

disebutkan bahwa informasi nasabah yang dipertukarkan secara otomatis untuk

kepentingan perpajakan paling sedikit meliputi informasi nasabah dan informasi

Volume 1, Nomor 8, Agustus 2021

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

906 http://sosains.greenvest.co.id

keuangan nasabah. Dari rumusan Pasal tersebut telah mengacu dan memenuhi rumusan

pengertian rahasia bank yang termuat dalam Undang-Undang Perbankan beserta

penafsiran resminya sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Adanya

kekhawatiran menabrak Pasal kerahasiaan bank yang menimbulkan problematika

pengungkapan rahasia bank antara kepentingan negara dan perlindungan kepada nasabah

sebenarnya tidak beralasan karena ketika nasabah bersedia untuk memberikan kuasa

membuka rekeningnya maka pasal kerahasian bank menjadi tidak berlaku. Demikian pula

ketakutan adanya pelarian dana ke luar negeri tidak relevan lagi karena negara tujuan

pelarian dana tersebut sebagian besar juga telah berkomitmen untuk saling memberikan

informasi perbankan secara otomatis. Berkaitan dengan penerobosan rahasia bank sebagai

dampak AEOI, bahwa penerapan AEOI memang tersebut harus dihapuskan sehingga

tidak legitimate atau tidak ada lagi ketentuan mengenai rahasia bank, ataukah ketentuan

mengenai rahasia bank ini tetap legitimate namun perlu ada pengaturan khusus yang

mengaturnya sehingga pelaksanaan pertukaran informasi secara otomatis (AEOI) akan

benar-benar siap dilaksanakan pada tahun 2018 dan memiliki legitimasi hukum yang

jelas.

Legitimasi hukum merupakan pengakuan hukum di mata masyarakat serta

merupakan bagian dari suatu tindakan perbuatan hukum yang berlaku dan juga

perundang-undangan yang sah, di mana hal ini mencakup peraturan hukum formal, akan

memunculkan konsekuensi tidak adanya lagi kerahasiaan bank untuk kepentingan

perpajakan. Hal yang menimbulkan problematika dalam pelaksanaan AEOI dengan

terbitnya Peraturan OJK Nomor adalah terkait pengaturan rahasia bank. Dalam hal ini

apakah ketentuan rahasia bank tersebut harus dihapuskan sehingga tidak legitimate atau

tidak ada lagi ketentuan mengenai rahasia bank, ataukah ketentuan mengenai rahasia

bank ini tetap legitimate namun perlu ada pengaturan khusus yang mengaturnya sehingga

pelaksanaan pertukaran informasi secara otomatis (AEOI) akan benar-benar siap

dilaksanakan pada tahun 2018 dan memiliki legitimasi hukum yang jelas.

OJK dan Dirjen Pajak menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama

dalam Bidang Pengaturan, Pengawasan dan Penegakan Hukum serta Perlindungan

Konsumen di Sektor Jasa Keuangan yang ruang lingkupnya meliputi Penerapan

Pembukaan Rahasia Nasabah Bank. Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Nota

Kesepahaman tersebut, diresmikan peluncuran bersama sistem izin pembukaan rahasia

nasabah penyimpan untuk tujuan perpajakan. Sistem ini terdiri dari dua aplikasi yaitu

Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank (AKASIA) bagi internal Kementerian Keuangan dan

Aplikasi Buka Rahasia Bank (AKRAB) bagi internal OJK. Pasca berlakunya Peraturan

OJK No. 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait

Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra, seperti yang telah dijelaskan

dalam pembahasan sebelumnya bahwa ketentuan rahasia bank masih legitimate namun

ada pengaturan lebih lanjut yang telah disediakan baik oleh OJK maupun Kementerian

Keuangan dalam membuka rahasia bank untuk kepentingan pertukaran informasi secara

otomatis di bidang perpajakan (AEOI). Dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa salah satu tujuan

dibentuknya OJK adalah agar dapat melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat

dalam di sektor jasa keuangan. Perlindungan ini dimaksudkan agar dapat memberikan

rasa aman terhadap konsumen sebagai pengguna jasa keuangan.

Nasabah bank sebagai konsumen pengguna jasa perbankan, memiliki hak untuk

mendapatkan perlindungan atas data pribadi yang ada pada bank tempat mereka

menyimpan dana. Hubungan kontraktual antara bank dan nasabah sebagai konsumen

pengguna jasa perbankan dalam penyimpanan dana, berakibat hukum bahwa bank harus

melindungi kepentingan nasabah. OJK sebagai lembaga pengawas di sektor jasa

Kerahasiaan Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Data

Nasabah (Kasus Pada Pt. Bank Cimb Niaga Tbk)

2021

Stefanus Don Rade, Dhey W. Tadeus dan Frans Gana 907 889

keuangan sangat melindungi hak- hak setiap nasabah setiap lembaga jasa keuangan.

Sebenarnya perlindungan OJK terhadap kerahasiaan bank sudah dilaksanakan sebelum

Indonesia meratifikasi MCAA untuk melaksanakan AEOI. Jika AEOI pada tahun 2018

nanti mulai diterapkan, maka OJK menjadi garda terdepan dalam mengawasi pelaksanaan

pembukaan rahasia bank melalui Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank (AKASIA) bagi

internal Kementerian Keuangan dan Aplikasi Buka Rahasia Bank (AKRAB) bagi internal

OJK supaya tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan.

Kerahasiaan bank merupakan hal mendasar yang dibutuhkan dalam setiap sistem

perbankan yang sehat. Hal ini berawal dari hubungan antara bank dan nasabahnya yang

mewajibkan bank tersebut untuk merahasiakan semua informasi yang dimiliki oleh

nasabahnya. Oleh karena seorang nasabah tidak mungkin mempercayakan dana serta

urusan keuangan mereka pada bank apabila lembaga tersebut tidak menjamin kerahasiaan

data-data yang dimiliki oleh nasabah tersebut. Untuk itu, sistem ini memainkan peranan

penting dalam melindungi kerahasiaan perbankan yang dimiliki oleh suatu individu atau

entitas tertentu. Rahasia bank atau bank secrecy dilaksanakan dimanapun di dunia ini, hal

ini berarti setiap lembaga keuangan bank mempunyai rahasia bank. Rahasia bank

merupakan prinsip etis yang umum dan hampir semua negara mempunyai peraturan

hukum yang mengatur rahasia bank. Relasi antara nasabah dan bank merupakan relasi

kepercayaan. Bank tentu tidak berlaku etis bila memberitahu kepada pihak lain tentang

kekayaan seseorang atau badan hukum yang dititipkan kepadanya. Kewajiban menjaga

rahasia bank tersebut tentunya mengenal batas, karena kepentingan banyak nasabah yang

harus diperhatikan.

Kerahasiaan bank dapat berpotensi menimbulkan kegiatan menyembunyikan

penghasilan secara ilegal untuk menghindari kewajiban membayar pajak.Untuk

menanggulanginya, pihak otoritas pajak memerlukan akses untuk mnganalisis catatan

transaksi keuangan wajib pajak agar dapat mendeteksi celah-celah kebocoran pajak dan

melakukan upaya penegakan hukum. Sebelum Indonesia meratifikasi MCAA untuk

melaksanakan AEOI, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap rahasia bank,

OJK telah menerbitkan Peraturan OJK untuk melindungi konsumen di sektor jasa

keuangan. Menerbitkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK Nomor

14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/ atau Informasi Pribadi

Konsumen.

Terkait dengan sampai batas mana OJK melindungi rahasia bank, bahwa OJK

melindungi ketentuan rahasia bank sampai pada batas yang ditentukan oleh Undang-

Undang, karena dalam hal ini OJK tidak boleh bertindak di luar kewenangan yang

diberikan Undang-Undang. OJK tetap menjaga komitmennya sebagai lembaga pengawas

sektor jasa keuangan yaitu mengatur, mengawasi, dan melindungi namun tetap pada batas

kewenangannya sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Berkaitan dengan

teori hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu tujuan hukum yang meliputi

kemanfaatan, kepastian dan keadilan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini ialah

menjawab tentang penerapan rahasia bank sebagai bentuk perlindungan data nasabah

dimana kemanfaatan yang diperoleh dari penerapan rahasia bank ini adalah adanya rasa

aman dan terlindungi dari penerapan rahasia bank, untuk kepastian hukum dan keadilan

sendiri terjamin karena dalam Pasal 40 Undang-Undang Tentang Perbankan sendiri

menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan mengenai nasabah dan simpanannya

sehingga adanya kepastian dimana tidak sembarang orang dapat mengakses informasi-

informasi terkait nasabah dan simpanannya sedangkan untuk keadilan sendiri ialah

adanya pengecualian dalan penerapan rahasia bank sehingga instansi penegak hukum

tidak kesulitan untuk mengakses informasi-informasi yang dibutuhkan apabila nasabah

 
Volume 1, Nomor 8, Agustus 2021 
p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X 
 
908                                                                               http://sosains.greenvest.co.id 
 
yang  bersangkutan  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana  maupun  seperti  dalam  hal 
pengecualian seperti pada Pasal 40 Undang-Undang Perbankan. 
 
Kesimpulan 
Penerapan rahasia bank sebagai bentuk perlindungan hukum kepada nasabah terdiri 
dari  perlindungan  hukum  preventif  dan  represif.  Perlindungan  hukum  preventif  yang 
secara tidak langsung diberikan yaitu dalam bentuk penjelasan atau informasi lisan dari 
pihak bank mengenai penggunaan data pribadi nasabah melalui klausula yang tercantum 
dalam formulir data nasabah. Sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan dengan 
menjatuhkan sanksi ganti kerugian yang merupakan bentuk perlindungan reprensif secara 
perdata, sementara itu adanya sanksi pidana penjara paling sedikit 2 tahun dan paling 
lama  4  tahun serta  denda paling  sedikit  Rp.  4  miliar  dan  paling  banyak Rp.  8  miliar 
merupakan bentuk perlindungan reprensif secara pidana. 
Terkait  kasus  pembukaan  rahasia  bank  dalam  putusan  Nomor 
57/PID.SUS/2019/PT.DKI maka diatur pengecualian atas rahasia bank, maka mengacu 
pada  ketentuan  Undang-Undang    Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2012  tentang 
Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 41, Pasal 41 
A,  Pasal  42,  Pasal  43,  Pasal  44  dan  Pasal  44  A.  Dimana  hal  ini  sebagai  bentuk 
keseimbangan  antara  kepentingan  individu  dengan  kepentingan  umum.  Akan  tetapi, 
dengan adanya pengecualian tersebut tidak mengakibatkan hilangnya perlindungan data 
dan  dana  nasabah.  Oleh  karena  itu,  sebagai  bentuk  dari  kepastian  hukum  atas 
perlindungan  data  nasabah,  maka  diatur  hukuman  atas  pelanggaran  dari  rahasia  bank, 
dimana  hukuman  yang  diberikan  berupa  pidana  kurungan,  denda  dan/atau  sanksi 
administratif. 
 
Bibliografi. 
Christian, John  Bert,  Nasution, Bismar,  Suhaidi,  Suhaidi,  &  Siregar, Mahmul.  (2016). 
Analisis  Hukum  Atas  Penerapan  Rahasia  Bank  Di  Indonesia  Terkait  Dengan 
Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank (Studi 
Pada Pt. Bank Cimb Niaga Tbk Cabang Medan). USU Law Journal, 4(4), 164935. 
Fahrurrozi,  Rizky,  Murwadji,  Tarsisius,  &  Rukmini,  Mien.  (2020).  Problematika 
Pengungkapan  Rahasia  Bank  Antara  Kepentingan  Negara  Dan  Perlindungan 
Kepada Nasabah. Esensi Hukum, 2(1), 77–96. 
Jailani,  Ahmad.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  Terkait  Dengan  Rahasia 
Bank. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 25(2). 
Lestari, Tiara Ayu. (2019). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam 
Pengecualian Kerahasiaan Bank. Supremasi Hukum, 15(1), 63–71. 
Monica,  Amanda  Savira,  Murwadji,  Tarsisius,  &  Suwandono,  Agus.  (2019). 
Implementasi  Prinsip  Keterbukaan  Informasi  Publik  Terkait  Pembukaan  Rahasia 
Bank Dalam Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu 
Hukum Kenotariatan, 3(1), 43–57. 
Mubarok,  Rizki,  Santoso,  Budi,  &  Njatrijani,  Rinitami.  (2017).  Pertanggungjawaban 
Agen  Branchless  Banking  terhadap  Nasabah  Branchless  Banking  (Hubungan 
Hukum Antara Agen-Prinsipal dan Konsumen). Diponegoro Law Journal, 6(2), 1–
12. 
Qamar, Nurul, & Djanggih, Hardianto. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan 
Norma Perundang-undangan. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 11(3), 337–347. 
Sarapi, Nancy. (2013). Usaha Bank Menjaga Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan 
Terhadap  Nasabah.  Lex  Et  Societatis,  1(4).

Kerahasiaan Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Data

Nasabah (Kasus Pada Pt. Bank Cimb Niaga Tbk)

2021

Stefanus Don Rade, Dhey W. Tadeus dan Frans Gana 909 889

Simanjuntak, Ika Khairunnisa. (2020). Pengecualian Rahasia Perbankan untuk

Kepentingan Perpajakan di Indonesia. Pena Justisia: Media Komunikasi Dan

Kajian Hukum, 19(1).

Sjamsuddin, Rezza Muhammad. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam

Bentuk Rahasia Bank. Lex Privatum, 3(4).

SP, Bambang Catur. (2014). Mekanisme dan prosedur pembukaan rahasia bank. SALAM:

Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 1(1).

Vediani, Ilmi. (2016). Analisis Hukum Penerapan Anti Pencucian Uang Terhadap

Kebijakan Rahasia Bank. Veritas et Justitia, 2(1), 177–203.

Wahyudi, Moh Hairul. (2019). Tinjauan Hukum Tentang Kerahasiaan Bank Terkait Data

Nasabah Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. An-Nawazil: Jurnal Hukum

Dan Syariah Kontemporer, 1(1), 68–86.

Yasin, Akhmad. (2019). Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan

Negara dan Pribadi. Jurnal Konstitusi, 16(2), 212–234.

Yohana, Yohana, Syahrin, Alvi, Hamdan, Muhammad, & Siregar, Mahmul. (2014).

Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Perbankan. USU Law Journal, 2(3),

221–237.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike

4.0 International License.