Volume 1, Nomor 8, Agustus 2021
p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
943 http://sosains.greenvest.co.id
PENGARUH REVISI UNDANG-UNDANG KPK DALAM KEGIATAN
PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
Henry Hilmawan Wibowo, Dimas Fahmi Rizalqi dan Sri Husda Yani
Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
E-mail: H[email protected]om, fahmidimas011@gmail.com dan
Diterima:
21 Juli 2021
Direvisi:
13 Agustus 2021
Disetujui:
15 Agustus 2021
Abstrak
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang
didirikan untuk memberantas dan mencegah tindak pidana di
Indonesia. KPK berdiri berlandaskan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 30 tahun 2002. Undang-Undang tersebut
mengatur tentang kewenangan dan tugas komisi Pemerantasan
Korupsi. Pada tahun 2019 pemerintahan Indonesia merevisi
Undang-Undang tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui dampak dari revisi Undang-Undang KPK
dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi. Pada penelitian ini
menggunakan metode penelitian deskriptif, metode penelitian
kualitatif, dan teknik pengumpulan data. Sehingga penelitian
dapat didukung dengan data dan dapat mendeskripsikan kondisi
KPK setelah revisi Undang-Undang. Revisi undang undang
KPK telah berpengaruh kepada kewenangan KPK. Kewenangan
tersebut antara lain kewenangan penyadapan,penuntutan,
menghentikan pengusutan, dan tentang pembentukan lembaga
pengawas KPK.Dengan disahkan undang undang KPK tahun
2019 telah berpengaruh besar terhadap kinerja KPK,hal ini
terbukti dengan menurunya angka tindakan pemberantasan
korupsi yang dilakukan oleh KPK. Semenjak disahkan undang
undang KPK,kinerja KPK sangat menurun hampir setengah dari
sebelum disahkan undang undang tersebut.Hal ini menandakan
bahwa dengan disahkannya undang undang KPK sangat
mempengaruhi kinerja KPK dalam kegiatan pemberantasan
korupsi di Indonesia.KPK sebagai ujung tombak pemberantasan
korupsi harus diperkuat,dengan cara memberi kebebasan dalam
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Kata kunci: KPK, korupsi, revisi, undang-undang
Abstract
Corruption is a crime that is very detrimental to the state, in
each country there are various ways to deal with and prevent
corruption. One way is to establish a state institution authorized
to deal with corruption. In Indonesia there is a Corruption
Eradication Commission responsible for the eradication of
corruption. However, in 2019 the government has passed a
revision of the KPK law, which has changed the various
authorities owned by the KPK. These authorities include the
authority to wiretap, prosecute, stop the investigation, and
about the establishment of kpk supervisory agencies. With the
ratification of the KPK law in 2019 has had a major effect on
Pengaruh Revisi Undang-Undang Kpk Dalam Kegiatan
Pemberantasan Korupsi Di Indonesia
2021
Henry Hilmawan Wibowo, Dimas Fahmi Rizalqi dan Sri Husda Yani 944
the performance of kpk, this is proven by the decrease in the
number of corruption eradication measures carried out by the
KPK. The KPK law has been rejected by the public because it is
considered aimed at weakening Indonesia's anti-corruption
state institutions. If the KPK as the spearhead in the eradication
of corruption is weakened, then public trust in the government
will decrease and can cause public uproar.
Keywords : KPK, corruption, revision
Pendahuluan
Korupsi merupakan tindak kejahatan yang sangat merugikan negara dan
manambah beban rakyat, mencegah dan mengatasi korupsi merupakan tugas dan
kewajiban setiap warga negara bersama pemerintah (Pohan, 2018). Pemerintah Indonesia
berupaya untuk menanggulangi tindak pidana korupsi dengan membentuk lembaga anti
rasuah yaitu komisi pemberantasan korupsi atau yang lebih dikenal dengan KPK
(Indrayana, 2017).
Komisi pemberantasan korupsi dibentuk pada tahun 2002 atas dasar hukum
undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2002 mengenai komisi
pemberantasan tindak pidana korupsi yang didalamnya memuat bentuk lembaga KPK,
Hak dan wewenang, tugas dan wewenang KPK,Tata cara pelaksanaan dan penentuan
kasus korupsi. Oktober 2019 tercatat menjadi bulan bersejarah dalam tindak
pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia.
Pemerintah Indonesia mengesahkan undang undang nomor 19 tahun 2019 tentang
perubahan kedua atas undang undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi
pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini menandakan terdapat perubahan bentuk
lembaga, hak dan wewenang, dan juga tata cara pelaksanaan komisi pemberantasan
tindak pidana korupsi. Terdapat beberapa ayat yang diubah dan dihapus dalam revisi
undang undang KPK. Pengesahan revisi undang undang tentang komisi pemberantasan
korupsi menuai pro dan kontra di kalangan pengamat politik dan masyarakat Indonesia
(Khikmiyah, Lailiyah, & Ramadhani, 2020).
Komisi pemberantasan korupsi sebagai pemegang mandat dalam pemberantasan
dan pencegahan korupsi harus mempunyai hak yang seluas luasnya dalam menangani
tindak pidana korupsi. Dengan disahkan undang undang nomor 19 tahun 2019,komisi
pemberantasan korupsi diintervensi dan dibatasi pergerakannya (Heryansyah & Nugraha,
2019).
Kewenangan KPK, seperti penyadapan, penyidikan, tanpa harus menempuh
prosedur perizinan, serta menggunakan teknik investigasi modern seperti surveillance dan
audit forensic diawasi dan tidak bebas dilakukan (Sosiawan & Indonesia, 2019). Hal
tersebut berdampak besar dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Kemudian
Perubahan status dari lembaga negara yang bersifat independent menjadi lembaga negara
dibawah kekuasaan eksekutif membuat KPK terbebani dan harus tunduk pada pemerintah
(Gultom & SH, 2017).
Lembaga anti korupsi di Indonesia tersebut sejatinya merupakan tumpuan bangsa
Indonesia, seakan akan runtuh dan kepercayaan publik semakin menurun. Rakyat
bersinergi bersama menagih janji presiden Joko Widodo pada saat kampanye pemilihan
presiden tahun 2019, yaitu akan memperkuat komisi pemberantasan korupsi. Terjadi
penolakan dan penuntutan oleh rakyat agar tidak mengesahkan revisi undang undang kpk
dan menuntut Jokowi agar lebih memperkuat KPK dan menolak undang undang KPK.
Dengan dikebutnya penyusunan dan pengesahan undang undang KPK oleh dewan
perwakilan rakyat menimbulkan pertanyaan besar mengenai tujuan dan maksud lain
Volume 1, Nomor 8, Agustus 2021
p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
945 http://sosains.greenvest.co.id
merevisi undang undang KPK (M Shandika, 2020). Revisi undang undang KPK sangat
berdampak besar,karena telah mengubah beberapa pasal penting dan kewenangan dari
KPK. Kedepanya integritas dan kerja KPK akan terus dipertanyakan, apakah lebih
menjadi lembaga yang memiliki integritas tinggi dalam pemberantasan korupsi atau
hanya sebagai lembaga negara yang dikendalikan oleh Negara (Edi, 2018).
Tujuan dari penelitian ini adalah menganilisis beberapa pasal yang diubah di dalam
revisi undang undang KPK, agar dapat mengetahui hak dan kewenangan KPK semenjak
disahkan undang undang revisi tersebut.kemudian untuk mengetahui dampak dari revisi
undang undang KPK, agar dapat menjadi acuan penilaian lembaga terhadap KPK saat ini.
Lalu meninjau kinerja komisi pemeberantasan korupsi dalam mengatasi kasus kasus
selama satu tahun lebih setelah undang undang KPK disahkan.
Metode Penelitian
Pada Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif metode penelitian
kualitatif dan teknik pengumpulan data. Dengan metode penelitian deskriptif, dapat
mendeskriptifkan beberapa kejadian yang berkaitan dengan lembaga komisi
pemberantasan korupsi sebagai objek penelitian akibat dari revisi undang undang KPK.
Kemudian untuk metode penelitian kualitatif,bertujuan mendapatkan analisis dan data
yang berkaitan tentang objek yang diteliti yaitu KPK, agar dapat menjadi uraian yang
tidak sekedar opini,akan tetapi di dukung oleh data yang factual. Teknik pengumpulan
data, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari jurnal terdahulu
ataupun berita dari media online, sehingga dari data tersebut dapat menjadi acuan dalam
penelitian dan data .
Hasil dan Pembahasan
Pemerintah memiliki tujuan dan revisi undang undang KPK. Akan tetapi terdapat
beberapa kejanggalan dari proses penyusunan dan pengesahan undang undang KPK yang
terbaru ini.Dikutip dari kompas bahwa Hanya 102 dari 560 anggota DPR yang hadir
dalam rapat paripurna pengesahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), Selasa (17/9/2019) siang. Hal
ini merupakan permasalahan di karenakan permasalahan ini dibahas secara cepat dan
langsung disahkan sedangkan banyak anggota DPR yang tidak hadir pada rapat tersebut
sehingga keputusan masih terbilang kurang lengkap karena tidak adanya pro dan kontra
karena anggota DPR yang hadir pada waktu itu hanya sedikit dan masih terbilang terburu-
buru dalam mengambil keputusan.
Revisi undang-undang dilatar belakangi oleh alasan yang kuat dari pemerintah
dikutip dari beberapa sumber dan wawancara tokoh politik terkait revisi undang-undang
KPK (Amrullah, 2019). Hal ini banyak sekali menimbulkan pro dan kontra baik dari
kalangan tokoh politik hingga ke masyarakat. Tentu ada latar belakang dari revisi
undang-undang ini, yang pertama hasil survei menunjukkan bahwa yang menyetujui
untuk revisi UU KPK itu lebih banyak. Survei Kompas 44,9 persen," kata Moeldoko di
Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9/2019).
Tujuan dari revisi undang-undang KPK ini adalah dikutip dari suara.com yang
menyatakan bahwa tidak ada Lembaga independent dan semua harus dinaungin oleh
pemerintah agar berjalan dengan lancar dan bisa diawasi dengan baik. Hal ini diperkuat
lagi oleh pernyataan moeldoko yang menyatakan bahwa. "Jadi jangan melihat KPK itu
dewa. Enggak ada manusia dewa di sini. Kita perlu pemahaman semuanya, ada yang
perlu kita perbaiki. Enggak ada upaya pemerintah untuk melemahkan".
Pengaruh Revisi Undang-Undang Kpk Dalam Kegiatan
Pemberantasan Korupsi Di Indonesia
2021
Henry Hilmawan Wibowo, Dimas Fahmi Rizalqi dan Sri Husda Yani 946
Bedah Revisi UU KPK
Terdapat 24 pasal yang paling disoroti dari perubahan undang undang KPK
tersebut, adapun terjadi indikasi Pelemahan independensi KPK, dimana bagian yang
mengatur pimpinan adalah penanggung jawab tertinggi dihapus,Sebagai lembaga
independent seharusnya komisi pemberantasan korupsi dapat bergerak bebas tanpa
pengawasan yang sangat mengikat.Kemudian pasal tentang Dewan pengawas lebih
berkuasa daripada pimpinan KPK, hal ini menimbulkan polemik, dimana pimpinan KPK
yang seharusnya mengatur jalanya proses penegakan pemberantasan korupsi diharuskan
untuk taat terhadap dewan pengawas, dan pasal berikutnya mengenai Kewenangan dewan
pengawas masuk pada teknis penanganan perkara,Pasal berikutnya tentang Standar
larangan etik dan antikonflik kepentingan untuk dewan pengawas lebih rendah dibanding
pimpinan dan pegawai KPK, dan kelima Dewan pengawas untuk pertama kali dapat
dipilih dari aparat penegak hukum yang sedang menjabat yang sudah berpengalaman
minimal 15 tahun, Pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum sehingga akan
berisiko pada tindakan-tindakan pro justicia dalam pelaksanaan tugas penindakan
(Damanik, 2020), Salah satu pimpinan KPK setelah UU ini disahkan terancam tidak bisa
diangkat karena tidak cukup umur atau kurang dari 50 tahun.
Kemudian Pemangkasan kewenangan penyelidikan, dan ketujuh Pemangkasan
kewenangan penyadapan, dan kedelapan Operasi tangkap tangan (OTT) menjadi lebih
sulit dilakukan karena lebih rumit pengajuan penyadapan dan aturan lain yang ada di UU
KPK, dan kesembilan Terdapat pasal yang berisiko disalahartikan seolah-olah KPK tidak
boleh melakukan OTT seperti saat ini lagi, ada risiko kriminalisasi terhadap pegawai
KPK terkait penyadapan karena aturan yang tidak jelas dalam UU KPK, Ada risiko
penyidik PNS di KPK berada dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Polri karena
Pasal 38 ayat (2) UU KPK dihapus, Berkurangnya kewenangan penuntutan, dalam
pelaksanaan penuntutan KPK harus berkoordinasi dengan pihak terkait tetapi tidak jelas
siapa pihak terkait yang dimaksud (Prakoso, 2017), Pegawai KPK rentan dikontrol dan
tidak independen dalam menjalankan tugasnya karena status ASN, Terdapat
ketidakpastian status pegawai KPK apakah menjadi Pegawai Negeri Sipil atau PPPK
(pegawai kontrak).
Terdapat risiko dalam waktu dua tahun bagi penyelidik dan penyidik KPK yang
selama ini menjadi pegawai tetap (Simbolon, 2020), harus menjadi ASN tanpa kepastian
mekanisme peralihan ke ASN, dan ketujuhbelas Jangka waktu SP3 selama dua tahun
akan menyulitkan dalam penanganan perkara korupsi yang kompleks dan bersifat lintas
negara, Diubahnya Pasal 46 ayat (2) UU KPK yang selama ini menjadi dasar pengaturan
secara khusus tentang tidak berlakunya ketentuan tentang prosedur khusus yang selama
ini menyulitkan penegak hukum dalam memproses pejabat negara, terdapat pertentangan
sejumlah norma, Hilangnya posisi penasihat KPK tanpa kejelasan dan aturan peralihan,
Hilangnya kewenangan penanganan kasus yang meresahkan publik, KPK hanya
berkedudukan di ibu kota negara, Tidak ada penguatan dari aspek pencegahan, dan
Kewenangan KPK melakukan supervisi dikurangi.
Dampak Undang undang KPK terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi
1. Dihapuskannya ketentuan penyelidikan;
2. KUHAP berlaku terhadap tindak pidana yang diatur di luar KUHP. Ketentuanini
bisa meniadakan hukum acara khusus dalam penanganan kasus korupsi yang saat
ini digunakan KPK
3. HakimKomisarisdapatmenangguhkanpenahanan yang dilakukan penyidik dengan
jaminan uang atau orang
Volume 1, Nomor 8, Agustus 2021
p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
947 http://sosains.greenvest.co.id
4. Penyitaan harus seizin dari hakim
5. Penyadapan harus mendapat izin hakim
6. Penyadapan (dalam keadaan mendesak) dapat dibatalkan oleh hakim Putusan
bebas tidak dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung
7. Putusan Mahkamah Agung tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi
8. Ketentuan pembuktian terbalik tidak diatur. Koalisi juga menilai, RUU KUHAP
ini terkesan meniadakan KPK dan Pengadilan Khusus Tipikor. Ini dapat dilihat
dari tidak adanya penyebutan Lembaga lain di luar kejaksaan, kepolisian, dan
pengadilan (negeri, tinggi, dan Mahkamah Agung). Yakni,masalah kewenangan
penyadapan, penuntutan, penghentian pengusutan (penerbitan SP3), sampai
rencana pembentukan lembaga untukmengawasi KPK.
Berkaitan dengan kewenangan penyadapan, dalam undang undang tersebut itu
dijelaskan bahwa jika KPK hendak melakukan penyadapan,harus meminta izin kepada
pengadilan negeri terlebih dahulu (Tayib & Sumarni, 2020). KPK tidak diperkenankan
menyadap tanpa seizin pengadilan. Tentu ini adalah hal yang sangat aneh. Sebab, selain
hanya akan mempersulit kinerja KPK, kebijakan ini juga rentan terhadap praktik
kongkalikong. Belum lagi jika KPK bertugas menyelidiki tindak pidana korupsi di
institusi pengadilan negeri (Desiana, Safnil, & Wardana, 2013). Lantas haruskah KPK
meminta izin pada pengadilan sedangkan pengadilan dalam hal itu menjadi objek
penyadapan.
Dalam UU KPK, KPK tidak berhak melakukan penuntutan. Kewenangan
penuntutan sepenuhnya berada di wilayah kejaksaan. Ini berarti telah menganulir pasal 6
ayat C UU KPK, bahwa KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan
penuntutan tindak pidana korupsi. Kemudian jika suatu saat terjadi tindakan korupsi di
institusi kejaksaan, lantas haruskah KPK menyerahkan wewenang penuntutan ke
kejaksaan. Dan, bagaimana bisa kejaksaan menuntut kasus yang ada pada institusinya
sendiri.
Undang undang tersebut juga pemberian kewenangan bagi KPK untuk
menghentikan pengusutan kasus korupsi melalui surat perintah penghentian penyidikan
(SP3) (Tawaris, 2016). Padahal, dalam UU KPK sebelumnya, KPK tidak berhak
mengeluarkan SP3. Sebab, jika KPK berhak mengeluarkan SP3 justru semakin rentan
terhadap kemungkinan persekongkolan dan negosiasi.Sebab,seorang tersangkaakan
berusaha mengemukakan berbagai alasan agar bisa bebas.
Pembentukan lembaga pengawas KPK juga terkesan mengebiri KPK. Lembaga itu
justru hanya akan menjadikan KPK sebagai macan ompong karena tidak bisa bertindak
dengan leluasa. Segala langkah KPK untuk memberantas korupsi harus selalu dipantau
oleh Lembaga pengawas. Belum lagi jika lembaga pengawas ini dikendalikan orang
penguasa-penguasa yang korup.
Kinerja KPK
Dengan disahkannya undang undang KPK hasil revisi tahun 2019,hal yang paling
disoroti adalah kinerja KPK,Dalam 1 tahun setengah terjadi penurunan angka
penyelidikan,penyidikan,penuntutan,inkracht dan eksekusi terhadap laporan tindak pidana
korupsi.
Tabel 1.Tabel Statistik Penindakan KPK
Tahun
2018
2019
2020
2021
Penyelidikan
164
142
111
41
Pengaruh Revisi Undang-Undang Kpk Dalam Kegiatan
Pemberantasan Korupsi Di Indonesia
2021
Henry Hilmawan Wibowo, Dimas Fahmi Rizalqi dan Sri Husda Yani 948
Penyidikan
199
145
91
22
Penuntutan
151
153
75
34
Inkracht
104
142
92
16
Eksekusi
113
136
108
18
Jumlah
736
718
477
131
Sumber: https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/109-statistik
(Statistik Penindakan yang dilakukan oleh KPK mulai dari tahun 2018 sampai juni 2021)
Di Tahun 2020 dan pertengahan tahun 2021 terjadi penurunan sangat drastis dalam
penindakan tindak pidana korupsi.Terdapat faktor yang mempengaruhi penurunan angka
penindakan yang dilakukan KPK antara lain yaitu keterbatasan dalam melakukan
penindakan,KPK lebih diawasi dan tidak bisa seleluasa untuk menindak dan melakukan
Operasi Tangkap Tangan.
Tanggapan Publik
Sejumlah pihak menilai kinerja KPK sedikit menurun dikutip dari kumparan.com.
Pro dan kontra mewarnai pengesahan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang KPK di DPR. Sejumlah pihak menilai perubahan regulasi akan berimplikasi
negatif terhadap kerja KPK. Namun ada pula yang menilai revisi UU itu untuk
menguatkan kerja pemberantasan korupsi.
Hal ini membuktikan bahwa adanya pasal-pasal tertentu yang mengganggu
kinerja dari KPK sehingga para anggota KPK kurang maksimal dalam menangani kasus
korupsi setelah di sahkan nya revisi undang-undang KPK ini.tapi disisi lain juga banyak
yang mengatakan bahwa KPK semakin kuat dikarenakan dilindungi oleh pemerintahan.
Dikutip dari wawancara kumparan.com "Dengan revisi penguatan KPK ini kami yakini
bahwa KPK tetap akan eksis atas pemberantasan korupsi dan berjalan seperti biasanya,
bahkan KPK diperkuat sebagai sentral kelembagaan pemberantasan korupsi terhadap
lembaga sejenis lainnya," kata Indriyanto.
Penolakan juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia hal ini menandakan bahwa
masyarakat tidak menyetujui tentang pengesahan undang undang KPK.Penolakan
tersebut juga dibarengi oleh tuntutan rakyat terhadap Presiden,dimana rakyat menuntut
janji presiden untuk memperkuat komisi pemberantasan korupsi.Akan tetapi dengan
disahkan undang undang KPK, masyarakat menilai bahwa pemerintah berupaya
melemahkan KPK
Kesimpulan
Penyusunan dan pengesahan undang undang KPK menimbulkan kontroversi di
masyarakat karena perumusan revisi undang-undang yang terbilang sangat cepat dalam
memutuskan undang-undang ini. Padahal banyak anggota dpr sendiri tidak hadir dalam
rapat tersebut. Tapi disisi lain pemerintah sudah mengklarifikasi ini melalui beberapa
tokoh publik politik bahwa tidak ada Lembaga yang independent semua Lembaga harus
di bawah pengawasan dari pemerintah.Akan tetapi dengan disahkan undang undang KPK
ini membuat Lembaga kpk ini menjadi lemah dikarenakan tidak bisa sembarangan dalam
menangkap oknum yang korupsi karena harus dan wajib memiliki izin saat mengatasi
sebuah kasus korupsi.Semenjak disahkan undang undang KPK,kinerja KPK sangat
menurun hampir setengah dari sebelum disahkan undang undang tersebut.Hal ini
menandakan bahwa dengan disahkannya undang undang KPK sangat mempengaruhi
kinerja KPK dalam kegiatan pemberantasan korupsi di Indonesia.KPK sebagai ujung
Volume 1, Nomor 8, Agustus 2021
p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
949 http://sosains.greenvest.co.id
tombak pemberantasan korupsi harus diperkuat,dengan cara memberi kebebasan dalam
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Bibliografi
Amrullah, Renalky. (2019). Tinjauan Yuridis Status Calon Kepala Daerah Yang Terjerat
Kasus Pidana. Jember: Universitas Muhammadiyah Jember.
Damanik, Sariman. (2020). Kedudukan Dan Kewenangan Kpk Dalam Struktur
Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Komperatif antara Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Desiana, Nopita, Safnil, Safnil, & Wardana, Dian Eka Chandra. (2013). Analisis Wacana
Kritis Pemberitaan Kasus Hukum Dalam Majalah Tempo Edisi Juli 2012.
Bengkulu: Universitas Bengkulu.
Edi, Gustia Bahri. (2018). Gagasan Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk)
Perwakilan Di Daerah. Padang: Universitas Andalas.
Gultom, Binsar M., & SH, S. E. (2017). Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam
Penegakan Hukum di Indonesia 3 (Vol. 3). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Heryansyah, Despan, & Nugraha, Harry Setya. (2019). Relevansi Putusan Uji Materi oleh
Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Checks and Balances dalam Pembentukan
Undang-Undang. Undang: Jurnal Hukum, 2(2), 353–379.
Indrayana, Denny. (2017). Jangan Bunuh KPK. Bandung: Adamssein Media.
Khikmiyah, Imaniyatul, Lailiyah, Fatihatul, & Ramadhani, Rakhmad Saiful. (2020).
Konstruksi Media Televisi Tentang Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan
Korupsi (Analisis Framing Tayangan Indonesia Lawyers Club di TV One).
Mojokerto: Universitas Islam Majapahit.
M Shandika, Al Kafi. (2020). Politik Kekuasaan Dalam Pemberitaan Media Online
Analisis Framing Pemberitaan Revisi UU KPK Di Detik. com. Purwokerto: IAIN
Purwokerto.
Pohan, Sarmadan. (2018). Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia Dan
Beberapa Negara Dunia. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 1(1),
271–303.
Prakoso, Noverio A. D. Y. (2017). Pelaksanaaan Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam
Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Komisi Pemberantasan
Korupsi). Semarang: Unika Soegijapranata Semarang.
Simbolon, Nanci Yosepin. (2020). Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019.
Jurnal Mercatoria, 13(2), 157–177.
Sosiawan, Ulang Mangun, & Indonesia, HAMR. (2019). Peran Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jurnal Penelitian
Hukum De Jure, 19(4), 517–538.
Tawaris, Glandy Brayen. (2016). Komisi Pemberantasan Korupsi Tidak Mengenal Surat
Perintah Penghentian Penyidikan. Lex Privatum, 4(4).
Tayib, Abdul, & Sumarni, Sumarni. (2020). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi
Menggunakan Alat Penyadapan dalam Penanganan Kasus Korupsi menurut
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Jurnal Unizar Law Review, 3(1).
