Volume 1, Nomor 9, September 2021

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

968 http://sosains.greenvest.co.id

STABILISASI KETERSEDIAAN PANGAN OLEH PEMERINTAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MELALUI PERUM BULOG

Asmiramans Yudistira Dijaya, Dhey W. Tadeus dan Rudepel Petrus Leo

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

E-mail: Yudistira.dijaya25@gmail.com, wegotadeus@gmail.com dan

Rudepel.leo@gmail.com

Diterima:

23 Agustus 2021

Direvisi:

08 September

2021

Disetujui:

15 September

2021

Abstrak

Undang-undang pangan yang baru ini berupaya memberikan

kewajiban kepada negara untuk menghormati, memenuhi, dan

melindungi hak atas pangan warga negaranya. Penelitian ini

merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan

wawancara dan observasi terhadap semua pihak yang terlibat

dalam Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Perum

Bulog dalam menjaga kestabilan ketahanan dan ketersediaan

pangan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian

menunjukan bahwa Dalam ketahanan pangan dapat dibedakan

menjadi empat, yaitu ketersediaan, stabilitas, akses dan

penggunaan pangan. Ketersediaan pangan dan stabilitas

merupakan aspek ketahanan pangan di tingkat makro sedangkan

akses pangan dan penggunaan pangan adalah aspek ketahanan

pangan di tingkat mikro. Dalam hal ini dinas yang melaksanakan

fungsi dan tugas sebagai pembantu kepala daerah dalam

melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan bidang pangan. Tugas urusan pemerintahan bidang

pangan yakni membantu Gubernur Nusa Tenggara Timur

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan

dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur.

Kata kunci: langkah-langkah, kebijakan, Pemerintah

Provinsi

Abstract

This new food law seeks to provide an obligation to the state

to respect, fulfill and protect the right to food of its citizens.

This research is an empirical legal research that uses

interviews and observations of all parties involved in the

East Nusa Tenggara Provincial Government through the

State Logistics Agency (Bulog) in maintaining the stability

of food security and availability in the East Nusa Tenggara

region. The results showed that in food security can be

divided into four, namely availability, stability, access and

use of food. Food availability and stability are aspects of

food security at the macro level, while food access and food

use are aspects of food security at the micro level. In this

case, the agency that carries out the functions and duties as

assistant to the regional head in carrying out the function of

regulating and managing government affairs in the food

sector. The task of government affairs in the food sector is to

Stabilisasi Ketersediaan Pangan Oleh Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Melalui Perum Bulog

2021

Asmiramans Yudistira Dijaya, Dhey W. Tadeus dan Rudepel Petrus Leo

kijijiijijinunininijijimimimkmkmkmkmkmkmkmkm 969

assist the Governor of East Nusa Tenggara in carrying out

government affairs in the field of food security and

assistance tasks assigned to the Province of East Nusa

Tenggara.

Keywords: Government policy measures province

Pendahuluan

Ketahanan pangan tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri yang

musiman dan berfluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim/cuaca (Fauzin,

2021). Perilaku produksi yang sangat dipengaruhi iklim tersebut sangat mempengaruhi

ketersediaan pangan nasional. Kalau perilaku produksi yang rentan terhadap perubahan

iklim tersebut tidak dilengkapi dengan kebijakan pangan yang tangguh maka akan sangat

merugikan, baik untuk produsen maupun konsumen, khususnya produsen berskala

produksi kecil dan konsumen berpendapatan rendah (Octaviana, 2017).

Permasalahan yang muncul lainnya di dalam distribusi. Stok pangan yang tersedia

sebagian besar di daerah produksi harus didistribusikan antar daerah/antar pulau

(Sulandari, 2019). Namun tidak jarang sarana dan prasaran distribusi masih terbatas dan

kadang lebih mahal daripada distribusi dari luar negeri (kasus pengiriman sapi dari Nusa

Tenggara ke Jakarta yang lebih mahal yang lebih mahal dari pada pengiriman dari

Vietnam ke Jakarta). Sedangkan daripada dari Australia ke Jakarta, atau biaya pengiriman

beras dari Surabaya ke Medan dari sisi konsumsi, pangan merupakan pengeluaran

terbesar bagi rumah tangga (di atas 50% dari jumlah pengeluaran) (Widyaningsih &

Muflikhati, 2015).Yang disayangkan adalah fenomena substitusi pangan pokok dari

pangan lokal ke bahan pangan impor.

Nusa Tenggara Timur sendiri memiliki sejarah yang buruk tentang kerawanan

pangan. Beberepa faktor yang dianggap sebagai penyebab utama dari kondisi ini adalah

iklim yang kering, budaya pengolahan usaha tani yang pada umumnya masih di lakukan

secara tradisional, serta akses terhadap imput produksi yang masih rendah (Matheus,

2019). Kenyataan seperti diatas mengakibatkan harapan akan terciptanya kemandirian

pangan terutama sumber karbohidrat diwilayah NTT menjadi suatu perjuangan yang tidak

gampang.

Undang-undang pangan yang baru ini berupaya memberikan kewajiban kepada

negara untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak atas pangan warga negaranya

(Wahyuni, Sejati, & Azis, 2015). Guna menjawab amanat Undang-undang Nomor 18

Tahun 2012, menyangkut fungsi pengawasan dan keamanan pangan di Provinsi Nusa

Tenggara Timur, sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi NTT Nomor 9

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur, maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT merupakan institusi

pemerintah yang melaksanakan fungsi pengawasan keamanan pangan, khususnya produk

pangan hasil pertanian yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Nomor 64

Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural SKPD Provinsi NTT.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2019 mengalami kekurangan beras

sebanyak 175.565 ton, belum termasuk kebutuhan beras untuk industri dan pakan ternak.

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, kebutuhan konsumsi beras bagi

4.169.700 jiwa penduduk di NTT pada 2009 adalah sekitar 507.368 ton, sedangkan

perkiraan produksi padi hanya 595.872 ton atau setara dengan 331.803 ton beras.

Volume 1, Nomor 9, September 2021

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

970 http://sosains.greenvest.co.id

Kekurangan beras untuk konsumsi tersebut sebagian ditutup melalui pengadaan

beras miskin (raskin) oleh pemerintah. Walaupun jumlah raskin pada 2019 yang akan

disalurkan kepada 577.640 rumah tangga sasaran adalah 103.975 ton, namun masih ada

kekurangan beras lebih dari 71.660 ton. "Untuk menutupi kekurangan beras tersebut akan

dipasok dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi," pada waktu cuaca

buruk, yakni antara Desember sampai Februari pasokan beras kemungkinan tidak lancar

sehingga dapat menyebabkan kelangkaan beras yang memicu inflasi. Selain itu, untuk

mengatasi kekurangan beras dapat dilakukan dengan tiga cara yakni intensifikasi,

ekstensifikasi dan disversivikasi pangan. produktivitas padi di NTT hanya 3,6 ton per

hektare. Rendahnya produktivitas padi disebabkan petani masih menggunakan cara

tradisional dalam mengelola lahan pertanian mereka ditambah dengan pengelolaan yang

belum secara intensif dengan penerapan panca usaha tani (Mangowal, 2013). "Produksi

padi yang dapat memenuhi kebutuhan yakni delapan ton per hektare. Karena itu untuk

menaikkan produktivitas sebesar satu ton per hektare maka lahan tidur yang ada harus

dimanfaatkan. Upaya lain yang dapat dilakukan, adalah melakukan disversifikasi pangan

dari beras ke palawija, misalnya, jagung dan ubi. "Jika imbauan Gubernur NTT agar

setiap Kamis masyarakat makan makanan dari palawija, dilaksanakan maka dapat

mengurangi permintaan beras," dan apabila konsumsi perkapita beras sebesar 0,3 kg per

hari maka permintaan beras akan berkurang sebanyak 72.067,32 ton selama setahun

sehingga diharapkan ketergantungan pada beras dari luar daerah dapat teratasi.

Ketersediaan palawija saat ini, dapat mencukupi kebutuhan pangan alternatif bagi

penduduk NTT yang biasanya mengkonsumsi bahan pangan dari komoditas palawija.

Menurut pengamatan Peneliti dari permasalahan pangan tersebut, inilah yang

mendasari Peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul ”Stabilisasi Ketersediaan

Pangan yang Dilakukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Melalui Perum Bulog

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan”.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2021 sampai 01 April 2021

pada Kantor Perum Bulog Kota Kupang. Fokus penelitan yang penulis ambil yaitu

berkaitan dengan Implementasi peran Perum Bulog sebagai pilar ketahanan pangan dan

langkah-langkah kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

melalui Perum Bulog dalam menstabilkan ketersediaan pangan di wilayah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.Tempat Penelitian di lakukan di Kantor Bulog Nusa Tenggara

Timur dengan responden dalam penelitian ini ditetapkan Kantor Bulog Nusa

Tenggara Timur. Dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 4 (tiga) orang, yakni,

Kepala Bulog, Bagian Pengawasan, Bagian Distribusi dan Kepala Dinas

Ketahanan Pangan.

Semua data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah melalui beberapa tahap

yaitu Pengolahan data, Data yang diperoleh diolah dengan teknik Editing (pemeriksaan)

yaitu, memeriksa dan meneliti kembali data-data yang diperoleh agar dapat

dipertanggungjawabkan, Coding (pengkodean) yaitu, membuat klasifikasi terhadap

semua informasi sesuai dengan fariasi jawaban responden/informan, Tabulating

(pentabelan) yaitu, proses menetapkan atau memindahkan data ke dalam bentuk tabel

sederhana guna memudahkan kegunaan analisis. Analisis Data, Data yang telah diolah,

dianalisis secara deskriptif kualitatif, yang menjelaskan dan menguraikan data-data

dengan interpretasi logis dan benar sesuai fakta yang ada di lapangan atau lokasi

penelitian. Pada penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan cara

mensistematikan terhadap bahan-bahan hukum tertulis, yakni membuat klasifikasi

terhadap bahan-bahan hukum agar mudah dianalisis dan dikonstruksikan. Data

Stabilisasi Ketersediaan Pangan Oleh Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Melalui Perum Bulog

2021

Asmiramans Yudistira Dijaya, Dhey W. Tadeus dan Rudepel Petrus Leo

kijijiijijinunininijijimimimkmkmkmkmkmkmkmkm 971

yang diperoleh dianalisis secara yuridis empiris, selanjutnya dilakukan

pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan dalam bagian-bagian tertentu

untuk diolah menjadi data informasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Perum Bulog sebagai pilar ketahanan pangan

Ketahanan Pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah kondisi

terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari

tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi,

merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya

masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Berdasarkan pada konsep dasar ketahanan pangan di atas, aspek strategis dalam

ketahanan pangan dapat dibedakan menjadi empat, yaitu :

1. ketersediaan

2. stabilitas

3. akses

4. penggunaan pangan.

Ketersediaan pangan dan stabilitas merupakan aspek ketahanan pangan di tingkat

makro sedangkan akses pangan dan penggunaan pangan adalah aspek ketahanan pangan

di tingkat mikro. Terpenuhinya kondisi masing-masing aspek ini secara simultan adalah

syarat mutlak untuk terwujudnya ketahanan pangan yang baik (Gustiadi, 2019), ada pun

beberapa aspek yakni :

a. Aspek Ketersediaan Pangan

Peningkatan ketersediaan pangan diarahkan pada peningkatan produksi dalam

negeri pada komoditas padi jagung, kedelai, daging dan gula (Rahmah, 2017).

Peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai dilakukan melalui upaya khusus produksi

padi, jagung dan kedelai dalam rangka mencapai swasembada pangan. Kegiatan utama

yang dilakukan dalam upaya khusus peningkatan produksi tersebut adalah

pengembangan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT), optimasi lahan (opla),

Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT)-padi, jagung, kedelai,

Perluasan Areal Tanam (PAT) jagung dan kedelai, penyediaan bantuan benih, penyediaan

bantuan pupuk, penyediaan bantuan alat dan mesin pertanian, serta pengawalan/

pendampingan.

b. Aspek Keamanan Pangan

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah

pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat

mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia (Ardilla et al., 2018).

Pangan yang aman dan sehat setara bermutu dan bergizi tinggi, sangat penting

peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan, dan peningkatan derajat kesehatan serta

peningkatan kecerdasan masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan bebas dari risiko kesehatan yang disebabkan

oleh kerusakan, pemalsuan dan kontaminasi, baik oleh mikroba atau senyawa kimia,

maka keamanan pangan merupakan faktor terpenting yang perlu diperhatikan, baik untuk

dikonsumsi pangan dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor (Kaihatu, 2014).

Keamanan pangan merupakan masalah kompleks sebagai hasil interaksi antara toksisitas

mikrobiologi, toksisitas kimia dan status gizi. Hal ini saling berkaitan, dimana pangan

yang tidak aman akan mempengaruhi kesehatan manusia yang pada akhirnya

menimbulkan masalah terhadap status gizi.

Volume 1, Nomor 9, September 2021

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

972 http://sosains.greenvest.co.id

Keamanan pangan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-

hari (Febryanto, 2017). Kurangnya perhatian akan mengakibatkan terjadinya dampak

berupa penurunan kesehatan konsumennya, mulai dari keracunan makanan akibat tidak

higienisnya proses penyimpanan dan penyajian sampai risiko munculnya penyakit kanker

akibat penggunaan bahan tambahan (food additive) yang berbahaya (Musafidah, 2019).

Tanggung jawab kesehatan dalam pelaksanaan pengamanan keamanan pangan

dilaksanakan dengan menyusun acuan standar dan persayaratan teknis kesehatan seluruh

proses pengelolaan rantai pangan, harus memenuhi prinsip prinsip Higiene Sanitasi

Pangan (HSP) baik terhadap orang, alat, bahan dan tempat pengelolaannya (Nazriati et

al., 2020). Hal ini tercantum dalam amanat Undang-Undang Pangan dan Peraturan

Pemerintah tentang Keamanan dan Mutu Gizi Pangan. Artinya setiap orang wajib

terlindungi dari pangan yang tidak aman dan sehat dengan sasaran seluruh Tempat

Pengelolaan Makanan (TPM) harus memenuhi syarat baik yang bersifat komersial dan

non komersial (Pinontoan & Sumampouw, 2019).

c. Aspek Higiene Sanitasi Pangan

Dalam rangka mendukung pencapaian target indikator program tempat pengelolaan

Pangan yang memenuhi syarat kesehatan dilaksanakan penguatan kegiatan di bidang

higiene sanitasi pangan yang meliputi penguatan, pembinaan, pengawasan dan

pengendalian sasaran kinerja TPM bagi provinsi Nusa Tenggara Timur melalui:

1. Peningkatan dan pemantapan komitmen antar stakeholder di pusat dan

daerah dalam rangka menyamakan persepsi, tujuan dan strategi mengenai

keamanan pangan siap saji melalui dana dekonsentrasi yang dilaksanakan di

Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Peningkatan kapasitas petugas kesehatan lingkungan di bidang higiene

sanitasi pangan agar mampu melakukan pembinaan dan pengawasan TPM

sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Penyediaan peralatan pengawasan kualitas higiene sanitasi pangan siap saji

(Food Contamination Test kit/ FCT Kit) yang sampai dengan tahun 2019

telah didistribusikan ke seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penyediaan sistem informasi higiene sanitasi pangan dalam rangka fasilitasi

pencatatan dan pelaporan data cakupan tempat pengelolaan makanan yang memenuhi

syarat kesehatan yang cepat dan tepat dengan konsep integritas data melalui sistem

aplikasi e-Monev HSP.

2. Bulog Sebagai Pilar Ketahanan Pangan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2012

Perum Bulog adalah Badan usaha milik negara yang diberi wewenang untuk

menyelenggarakan urusan logistik pangan pokok dan usaha-usaha lain. Sifat usaha dari

perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus

memupuk keuntuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Tujuan

perusahaan adalah turut serta membangun ekonomi nasional khususnya dalam

pelaksanaan program pembangunan nasional dibidang pangan.

a. Kebijakan Perum Bulog dalam Penyimpanan Beras

Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk menjaga ketersediaan pangan dan

stabilitasi harga pada tingkat konsumen dan produsen untuk jenis makanan pokok beras,

jagung, dan kedelai. Dasar hukum mengenai tugas Perum Bulog adalah Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016

Stabilisasi Ketersediaan Pangan Oleh Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Melalui Perum Bulog

2021

Asmiramans Yudistira Dijaya, Dhey W. Tadeus dan Rudepel Petrus Leo

kijijiijijinunininijijimimimkmkmkmkmkmkmkmkm 973

tentang Penugasan kepada Perum Bulog untuk Ketahanan Pangan, dan Instruksi Presiden

Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras

oleh Pemerintah.

Peran Perum Bulog dalam ketahanan pangan nasional yaitu menjaga pembelian

pemerintah (HPP), penyaluran beras untuk keluarga miskin rawan pangan dan

pengelolaan cadangan beras pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya Perum Bulog

membeli beras dengan harga yang telah ditentukan pemerintah ketika harga beras turun

agar petani tidak rugi, lalu beras yang telah dibeli oleh Perum Bulog disimpan dalam

jangka waktu enam bulan sampai satu tahun sebagai cadangan stok beras nasional. Ketika

harga beras tinggi maka petani akan menjualnya kepada pihak swasta. Jika terjadi praktik

monopoli di pasar sehingga menyebabkan beras langka dan harga naik maka Perum

Bulog akan menyuplai beras sesuai kebutuhan pasar dan melakukan intervensi pasar

dengan tujuan menjaga stabilitas harga tingkat produsen, menjaga stabilitas harga tingkat

konsumen, dan menjaga stok pada jumlah tertentu untuk melakukan intervensi pasar saat

dibutuhkan oleh pasar.

b. Relevansi Penyimpanan Beras oleh Perum Bulog terhadap Kestabilan Harga Pasar

Peran Perum Bulog adalah menjaga pembelian pemerintah (HPP), penyaluran

beras untuk keluarga miskin rawan pangan dan pengelolaan cadangan beras pemerintah

(PCB). Perum Bulog melaksanakan penugasan stabilisasi harga beberapa komoditas

melalui menjaga stabilisasi harga tingkat produsen, menjaga stabilisasi harga tingkat

konsumen, dan menjaga stok pada jumlah tertentu untuk melakukan intervensi pasar pada

saat dibutuhkan pasar.

Dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan beras tingkat produsen dan konsumen

Perum Bulog melaksanakan pembelian gabah dengan ketentuan HPP melalui pengadaan

gabah beras, menjaga harga ditingkat petani, dan menjaga kecukupan stok hal ini

dilakukan untuk mendukung pilar ketersediaan. Melalui program raskin Perum Bulog

menyalurkan beras kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah untuk menduku

ng pilar keterjangkauan. Untuk mendukung pilar stabilitas Perum Bulog menyediakan

beras untuk stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan

pangan.

c. Sistem Pemeliharaan Stok Beras oleh Perum Bulog

Gudang Bulog Kupang merupakan sarana yang digunakan untuk menyimpan

barang komoditi Perum Bulog yang dalam pengelolaannya baik secara administratif

maupun operasional dilakukan oleh divre, subdivre dan kasilog. Gudang dipimpin oleh

seorang kepala gudang (kagud), yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung

kepada kadivre dan/atau kakansilog sesuai dengan kedudukannya.Gudang mempunyai

tugas tugas melakukan urusan pemasukan, penyimpanan, perawatan dan pengeluaran

barang komoditi Perum Bulog serta administrasi keuangan, SDM dan ketatausahaan.

Gudang penyimpanan Bulog memiliki tugas melakukan urusan pemasukan,

penyimpanan, perawatan, dan pengeluaran barang komoditi Perum Bulog serta

administrasi keuangan, SDM, dan ketatausahaan. Pada divre Kupang memiliki 6

subdivre, 1 kasilog, serta 15 gudang dengan kapasitas penyimpanan 67.500. Penyimpanan

barang digudang harus diatur sedemikian rupa guna mencegah timbulnya kerusakan baik

pada barang itu sendiri maupun barang lain yang terdapat dalam gudang. Kegiatan

operasional di gudang meliputi penerimaan, penyimpanan, perawatan dan

Volume 1, Nomor 9, September 2021

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

974 http://sosains.greenvest.co.id

penyerahan.Penyebaran stok nasional dilakukan melalui movement antar provinsi, antar

kabupaten/kota dan dalam kabupaten/kota dilakukan untuk memenuhi ketahanan stok

antar wilayah untuk penyaluran selama 3 Bulan.

Penyimpanan barang di gudang harus dilakukan dan diatur sedemikian rupa guna

mencegah atau menekan sekecil mungkin timbulnya kerusakan dan kerugian baik pada

barang itu sendiri maupun pada barang lain yang terdapat di dalam gudang.

d. Kendala yang dihadapi Perum Bulog dalam Menjaga Ketahanan Pangan

Tantangan yang di hadapi Perum Bulog dalam menjalankan tugasnya untuk

menjaga ketersediaan pangan, keterjangkauan dan stabilisasi harga yaitu mitra kerja

Perum Bulog sering tidak mau menjual beras kepada perum Bulog karena harga yang

tidak sesuai. Seperti yang terjadi pada tahun 2015 pernah didatangkan beras impor karena

pasokan tidak mencukupi.

Beras dari Luar sering tidak cukup untuk memenuhi stok beras karena harga yang

di tetapkan Impres Nomor 5 Tahun 2015 tidak sesuai dengan kondisi NTT. Sehingga

sering kali pasokan beras didatangkan dari luar NTT misalnya dari pulau Jawa. NTT

sendiri merupakan daerah dengan harga jual tertinggi dan paling sering mengalami

inflasi. Harga yang ditetapkan oleh Impres Nomor 5 Tahun 2015 hanya melihat secara

keselurahan kurang memperhatikan kondisi di setiap provinsi .

Sering terdapat ketidaksesuaian data dari badan pusat statistik (BPS) dan

pemerintah daerah (Pemda) mengenai jumlah rumah tangga penerima manfaat yang

menerima raskin.Misalnya, sering orang yang dikatagorikan mampu tetapi memperoleh

beras raskin.

Penyimpanan yang dilakukan oleh Perum Bulog ini juga memiliki dampak negatif

seperti perubahan kualitas atau penrunan kualitas beras.Perubahan kualitas beras terjadi

setelah enam bulan keatas.Namun, penimbunan yang dilakukan sudah di perhitungkan

sedemikian rupa untuk menjaga ketahanan pangan serta dilakukan perawatan rutin dalam

janka waktu dua minggu, satu bulan, tiga bulan, dan enam bulan untuk menjaga beras

yang ditimbun dalam gudang.

e. Penyimpanan Beras oleh Perum Bulog Ditinjau Menurut Analisis Penulis

Salah satu tujuan penyimpanan yang dilakukan oleh Perum Bulog adalah untuk

stabilisasi harga. Stabilisasi harga ada dua yaitu stabisasi harga di tingkat petani dan

stabilisasi harga ditingkat konsumen. Asumsi stabilisasi harga pasar berasal dari Impres

Nomor 5 Tahun 2015. Dalam melakukan stabilisasi harga pasar tersebut dilakukan

dengan dua cara yaitu stabisasi pada tigkat petani dilakukan apabila terjadi penurunan

harga ditingkat petani sehingga merugikan petani dan ketika harga naik sehingga

meresahkan konsumen yang dilakukan dengan cara melakukan operasi pasar .Operasi

pasar sering dilakukan ketika harga tidak stabil yang disebabkan belum panen, gagal

panen atau menjelang hari kebesaran seperti hari raya idul fitri dan idul adha. Operasi

Pasar dilakukan dengan cara beras dari gudang Perum Bulog disalurkan ke toko-toko atau

pedagang dipasar. Stabilisasi harga berhenti dilakukan apabila harga sudah sesuai dengan

Impres Nomor 5 Tahun 2015.

Beras yang terdapat di Perum Bulog berasal dari seluruh Indonesia.Pembelian

beras tidak ditentukan batas maksimal dan minimal biasanya dilakukan setelah panen.

Harga yang ditetapkan oleh Impres Nomor 5 Tahun 2015 terhadap beras yang dibeli oleh

perum Bulog yaitu Rp.7.300,00 Kg. Dalam melakukan pengadaan jika petani tidak mau

menjual beras ke Perum Bulog dan memilih menjual ke pihak swasta maka hal itu tidak

menjadi masalah bagi Perum Bulog karena pihak swasta sendiri merupakan mitra dari

Stabilisasi Ketersediaan Pangan Oleh Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Melalui Perum Bulog

2021

Asmiramans Yudistira Dijaya, Dhey W. Tadeus dan Rudepel Petrus Leo

kijijiijijinunininijijimimimkmkmkmkmkmkmkmkm 975

perum Bulog yang sudah pasti akan menjual beras ke Perum Bulog. Pengadaan Perum

Bulog berasal dari seluruh Indonesia. Ketika terjadi penyerapan yang kurang beras dari

luar daerah akan dibawa ke daerah yang penyerapannya kurang untuk menjaga pilar

ketersediaan.

Perum Bulog memiliki program beras miskin atau sering disingkat dengan raskin.

Mekanisme penyaluran raskin dilakukan dari Mentri Ekonomi dan kesejahtraan

mengeluarkan pagu untuk data-data masyarakat miskin yang akan mendapatkan raskin.

Pagu merupakan kuantum jumlah yang harus disalurkan kepada keluarga penerima

manfaat (KPM).Pagu tersebut terbitnya kepada gubernur seluruh Indonesia karena terbit

disetiap provinsi, pagu tersebut lalu dikirim ke kabupaten/Kota.Setelah itu walikota atau

bupati menerbitkan pagu perkecamatan. Setelah itu sampai tembusan ke Perum Bulog

berdasarkan surat perintah alokasi (SPA), lalu berdasarkan surat tersebut raskin

disalurkan ke setiap kecamatan. Jumlah yang diterima oleh setiap keluarga penerima

manfaat (KPM) adalah 15 kg dengan harga 1.600,00 per/kg.Cara yang dilakukan oleh

Perum Bulog dalam melakukan distribusi yaitu beras yang berasal dari gudang Perum

Bulog diantar ke titik distribusi di setiap kecamatan.

Tantangan yang di hadapi Perum Bulog dalam menjalankan tugasnya untuk

menjaga ketersediaan pangan, keterjangkauan dan stabilisasi harga yaitu mitra kerja

Perum Bulog sering tidak mau menjual beras kepada perum Bulog karena harga yang

tidak sesuai. Seperti yang terjadi pada tahun 2015 pernah didatangkan beras impor karena

pasokan tidak mencukupi. Sering terdapat ketidaksesuaian data dari badan pusat statistik

(BPS) dan pemerintah daerah (Pemda) mengenai jumlah rumah tangga penerima manfaat

yang menerima raskin. Misalnya, sering orang yang dikatagorikan mampu tetapi

memperoleh beras raskin.

Berdasarkan informasi dan pengecekan yang dilakukan melalui penelusuran ke

perpustakaan Universitas Nusa Cendana khususnya melalui Program Pasca Sarjana dan

Google bahwa penelitian dengan judul Stabilisasi Ketersediaan Pangan oleh Perum Bulog

di Nusa Tenggara Timur menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

pernah dilakukan oleh Iqbal Reza, dengan judul tesis “Studi Deskriptif tentang Kinerja

Perum Bulog Dalam Pengadaan dan Penyaluran Beras Untuk Mendukung Stabilisasi

Pangan”. Faktor pembeda dari kedua thesis ini adalah Iqbal Reza menitikberatkan pada

masalah aspek Sumber Data daya fasilitas yang dimiliki oleh Perum Bulog dan Sumber

Data daya pegawai yang mereka miliki, sementara tesis yang ditulis oleh peneliti lebih

menitikberatkan pada peran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Perum

Bulog dan Stabilisasi Ketersediaan Pangan di Propvinsi Nusa Tenggara Timur.

Karena itu penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya kemudian hari

ternyata terdapat bukti bahwa penelitian ini merupakan plagiat atau duplikasi dengan

penelitian yang sudah ada sebelumnya maka peneliti siap menerima sanksi.

Kesimpulan

Ketahanan pangan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat, untuk

mewujudkannya harus melibatkan pemerintah dan segenap masyarakat yang didukung

perangkat hukum yang memadai yang menjamin ketersediaan dan akses masyarakat

terhadap pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam serta tersebar merata

di seluruh wilayah Indonesia dan terjangkau oleh daya beli masyarakat untuk hidup lebih

sehat dan produktif. Masalah ketergantungan pangan pada beras “oriented” harus dirubah

dengan pola pikir yang ada dalam masyarakat dengan melibatkan penyuluh sebagai ujung

 
Volume 1, Nomor 9, September 2021 
p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X 
 
976                                                                               http://sosains.greenvest.co.id 
 
tombak dan berbagai stakeholder lainnya agar tingkat ketahanan pangan nasional dapat 
berdikari  tanpa  tergantung  impor  bahan  pangan  lagi.  Melalui  diversifikasi  pangan 
berbasis  pemberdayaan  masyarakat  pada  akhirnya  masyarakat  dapat  memproduksi, 
mendistribusikan,  dan  mengkonsumsi  pangan  untuk  kemudian  berorientasi  pasar  guna 
meningkatkan pendapatan rumah tangga.  
 
Bibliografi  
Ardilla, Desi, Taufik, Mhammad, Tarigan, Dafni Mawar, Thamrin, Muhammad, Razali, 
Mariany, & Siregar,  Hendy Syahputra. (2018). Analisis  lemak  babi  pada  produk 
pangan  olahan  menggunakan  spektroskopi  UV–vis.  Agrintech:  Jurnal  Teknologi 
Pangan Dan Hasil Pertanian, 1(2). 
Fauzin, Fauzin. (2021). Pengaturan Impor Pangan Negara Indonesia Yang Berbasis Pada 
Kedaulatan Pangan. Pamator Journal, 14(1), 1–9. 
Febryanto, Mukhammad Aminudin Bagus. (2017). Hubungan Antara Pengetahuan Dan 
Sikap  Dengan  Perilaku  Konsumsi  Jajanan  Di  Mi  Sulaimaniyah  Jombang:  The 
Relationship  between  Knowledge  and  Attitude  with  Behavior  of  Snack 
Consumption in  MI  Sulaimaniyah  Jombang.  Jurnal  Ilmiah  Kebidanan  (Scientific 
Journal of Midwifery), 3(1), 51–59. 
Gustiadi,  Rahmat.  (2019).  Strategi  Ketahanan  Pangan  Dalam  Mendukung 
Perkembangan Ekonomi Di Kabupaten Aceh Barat Daya. 
Kaihatu, Thomas S. (2014). Manajemen Pengemasan. Bandung: Penerbit Andi. 
Mangowal,  Jack.  (2013).  Pemberdayaan  Masyarakat  Petani  Dalam  Meningkatkan 
Pengembangan  Ekonomi  Pedesaan  Di  Desa  Tumani  Kecamatan  Maesaan 
Kabupaten Minahasa Selatan. Governance, 5(1). 
Matheus,  Rupa.  (2019).  Skenario  Pengelolaan  Sumber  Daya  Lahan  Kering:  Menuju 
Pertanian Berkelanjutan. Yogyakarta: Deepublish. 
Musafidah, Nurul. (2019). Studi Penerapan Good Manufacturing Practices (Gmp) Dan 
Hazard Analysis Critical Control Points (Haccp) Guna Mendukung Perkembangan 
Industri  Kecil  Dan  Menengah  Di  Kabupaten  Kebumen  (Studi  Kasus  Pada  Ikm 
Jenang Muchtarom). Semarang: Universitas Islam Sultan Agung. 
Nazriati,  Elda,  Wahyuni,  Sri,  Herisiswanto,  Herisiswanto,  Rofika,  Rofika,  Zulharman, 
Zulharman,  &  Endriani,  Rita.  (2020).  Pemberdayaan  masyarakat  melalui 
pembentukan kelompok tani sehat berbasis potensi lokal di Kelurahan Sialang Sakti, 
Kecamatan  Tenayan  Raya,  Pekanbaru.  Unri  Conference  Series:  Community 
Engagement, 2, 139–145. Jakarta. 
Octaviana, Rizka D. W. I. (2017). Perancangan Persediaan Beras dengan Menggunakan 
Model P Back Order di Perum BULOG Sub Divre Bandung. Yogyakarta: Fakultas 
Teknik. 
Pinontoan,  Odi  Roni,  &  Sumampouw,  Oksfriani  Jufri.  (2019).  Dasar  Kesehatan 
Lingkungan. Yogyakarta: Deepublish. 
Rahmah, Mas. (2017). Hak Milik Industri Perlindungan Indikasi Geografis untuk Produk 
Pertanian: Skenario Untuk Mendukung Ketahanan Pangan. 
Sulandari,  Epi.  (2019).  Pendahuluan  11.1.  Pangan,  Kebangsaan,  Dan  Ketahanan 
Nasional, 103. 
Wahyuni, Sri, Sejati, Wahyuning Kusuma, & Azis, Miftahul. (2015). Kedaulatan pangan 
sebagai basis untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. 
Widyaningsih, Erni, & Muflikhati, Istiqlaliyah. (2015). Alokasi pengeluaran dan tingkat 
kesejahteraan  keluarga  pada  keluarga  nelayan  Bagan.  Jurnal  Ilmu  Keluarga  & 
Konsumen,  8(3),  182–192.

Stabilisasi Ketersediaan Pangan Oleh Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Melalui Perum Bulog

2021

Asmiramans Yudistira Dijaya, Dhey W. Tadeus dan Rudepel Petrus Leo

kijijiijijinunininijijimimimkmkmkmkmkmkmkmkm 977

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike

4.0 International License.