Jurnal sosial dan sains (SOSAINS), Vol. 1, No.2, Februari 2021

p-ISSN 2774-7018 e-ISSN 2774-700X

sektor perekonomian. Hal tersebut menyebabkan pemerintah melakukan

berbagai upaya untuk memperbaiki keadaan ekonomi serta mengurangi

beban masyarakat. Salah satunya dengan memberikan bantuan sosial

tunai. Maksud penelitian ini sebagai ukuran keefektivitasan bantuan

sosial tunai di masa pandemi Covid-19 agar menjadi bahan evaluasi

untuk dapat mengcover bantuan kepada masyarakat yang terdampak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Dalam melakukan penelitian, penulis mendapatkan informasi dengan

melakukan observasi tentang proses penyaluran bantuan, wawancara

dengan masyarakat Kelurahan Purwosari dimulai dari perangkat

kelurahan, operator bantuan, masyarakat penerima bantuan, masyarakat

non bantuan, dan melakukan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini

adalah bahwa pelaksanaan bantuan sosial tunai di Kelurahan Purwosari

Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan belum efektif. Berdasarkan

deskripsi tentang efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas

mengacu kepada pencapaian tujuan, yaitu pengukuran dalam arti

tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dimana tujuan awal pemerintah memberikan bantuan sosial tunai ini

adalah untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dasar serta perlindungan

sosial terutama bagi kelompok rentan yang terdampak dari adanya

pandemi Covid-19 ini. Pelaksanaan bantuan dalam suatu program yang

mana bisa dinilai dengan seberapa jauh peningkatan kesejahteraan dan

semakin sedikitnya protes dari masyarakat dengan diberlakukan program

bantuan tersebut.

Kata Kunci : Pandemi Covid-19, Efektivitas, Bantuan Sosial Tunai

Abstract

Early 2020, the Covid-19 pandemic will become a world problem. Even

some governments in the world are overwhelmed but continue to work to

overcome the spread of this virus, as well as to overcome its various

effects. The Covid-19 outbreak affected many sectors, including the

economic sector. This has led the government to make various efforts to

improve economic conditions and reduce the burden on society. One of

them is by providing cash social assistance. The purpose of this research

is as a measure of the effectiveness of cash social assistance during the

Covid-19 pandemic so that it becomes an evaluation material to be able

to cover aid to the affected communities. The method used in this

research is qualitative method.

Nisa’ul Mufidah 82

EFEKTIVITAS BANTUAN SOSIAL TUNAI DI KELURAHAN

PURWOSARI

KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN PASURUAN

Nisa’ul Mufidah

Universitas Yudharta Pasuruan

E-mail: [email protected]

Diterima:

Abstrak

26 Januari 2021

Awal tahun 2020 pandemi Covid-19 menjadi masalah dunia. Selur

Direvisi:

pemerintahan di dunia bahkan ada yang kewalahan namun ter

6 Februari 2021

berupaya mengatasi penyebaran virus ini, sekaligus mengatasi berbag

Disetujui:

dampaknya. Wabah Covid-19 mempengaruhi banyak sektor, termas

Efektivitas bantuan sosial tunai di Kelurahan Purwosari

Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan

http://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains

In conducting research, the authors obtained information by making

observations about the process of distribution of aid, interviews with the

people of Purwosari Village starting from village officials, aid

operators, beneficiary communities, non-aid communities, and carrying

out documentation. The result of this research is that the implementation

of cash social assistance in Purwosari Village, Purwosari District,

Pasuruan Regency has not been effective. Based on the definition that

has the right, it can be denied that the definition refers to that definition,

namely measurement in the sense that the goals or objectives that have

been previously determined have been achieved. Where the initial aim of

the government to provide social assistance is to ensure basic needs and

social protection, especially for vulnerable groups who are affected by

the Covid-19 pandemic. The implementation of assistance in a program

which can be better managed from increasing the welfare and poverty of

the community with the implementation of the assistance program.

Keywords : Pandemic Covid-19, Effectiveness, Cash Social Assistance

Pendahuluan

Seperti kita ketahui pada awal tahun 2020, Covid-19 menjadi masalah kesehatan

dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health

Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus

kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei,

China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi

di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai Public

Health Emergency of International Concern (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan

Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO

resmi menetapkan penyakit novel corona virus pada manusia ini dengan sebutan

Coronavirus Disease (Covid-19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan

2 kasus konfirmasi Covid-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan

Covid-19 sebagai pandemi. Hingga hari ini (24/12/2020) berdasarkan data dari laman

Worldmeters kasus Covid-19 di dunia mencapai 79,189,853 kasus yang mana sebanyak

55,800,615 telah sembuh dan 1,740,418 orang meninggal dunia. Sedangkan di Indonesia

sendiri kasus yang sudah terkonfirmasi sebanyak 692,838 kasus dengan angka kematian

mencapai 20,589 kasus dan angka sembuh sebanyak 563,980 (Sumber:

https://www.worldometers.info/coronavirus/ )

Pandemi yang pertama kali muncul di Kota Wuhan, Tiongkok, ini memberikan

imbas yang besar pada perekonomian negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Wabah

memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan

menurunkan penyerapan tenaga kerja, penurunan penghasilan dan usaha-usaha yang

mengalami kerugian bahkan harus menutup usahanya Jika kondisi ini tidak diantisipasi

dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial. Berbagai upaya telah

dilakukan oleh pemerintahan Indonesia untuk meminimalisir angka kasus positif Covid-

19 ini yaitu dengan cara penerapan phisical distancing, work from home (WFH),

pembelajaran online kepada seluruh tingkat pendidikan baik formal maupun non formal,

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan berbagai upaya lainnya. Upaya-upaya

tersebut terus diterapkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali meski

pada akhirnya terjadi penurunan perekonomian.

Selain melakukan kebijakan dalam bidang kesehatan, pemerintah juga membuat

berbagai program kebijakan yang bisa membantu masyarakat secara langsung. Berbagai

Nisa’ul Mufidah

Jurnal sosial dan sains (SOSAINS), Vol. 1, No.2, Februari 2021

p-ISSN 2774-7018 e-ISSN 2774-700X

bantuan diberikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk seperti uang tunai,

pemotongan tagihan / subsidi listrik, sembako, kuota internet gratis, dan lain sebagainya

yang saat ini tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak pandemi Covid-

19, bantuan tersebut disalurkan dengan harapan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Tujuan utama dari adanya bantuan-bantuan tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan

kebutuhan dasar serta perlindungan sosial terutama bagi masyarakat yang terdampak

Covid-19. Covid-19 membuat banyak para pekerja di PHK serta penurunan kemampuan

daya beli masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Dikutip dari website resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Pemerintah

telah membuat berbagai program bantuan berupa PKH (Program Keluarga Harapan)

kepada 10 juta keluarga penerima dengan total anggaran sebanyak Rp. 37,4 Triliun.

Pemberian Kartu Sembako kepada 20 juta penerima yang mana setiap orang menerima

bantuan tersebut sebesar Rp. 200.000,- perbulan. Penerbitan kartu prakerja kepada 5,6

juta orang dengan memberikan insentif setelah pelatihan sebesar Rp. 600.000,- selama 4

bulan. Keempat, pemberian diskon tarif listrik untuk 900 VA dan pembebasan tarif listrik

450 VA. Bantuan sosial yang dibagi menjadi 3 (bantuan khusus bahan pokok sembako

untuk masyarakat di DKI Jakarta, bantuan sembako untuk masyarakat di Bogor, Depok,

Tangerang, dan Bekasi, dan bantuan sosial tunai (BST) untuk masyarakat di luar

Jabodetabek) yang mana jumlah bantuan tersebut sama, senilai Rp. 600.000,- dan

diberikan selama 3 bulan dan diperpanjang senilai Rp. 300.000,- selama 5 bulan.

Keenam, pengalokasian dana desa untuk bantuan sosial di desa selama 3 bulan sebesar

Rp.600.000 tiap bulannya untuk 10 juta keluarga penerima, dan bantuan-bantuan lainnya.

Dari berbagai bentuk bantuan tersebut, penulis fokus meneliti mengenai 1 jenis bantuan

yakni BST (Bantuan Sosial Tunai) senilai Rp. 600.000 yang telah tersalurkan selama 3

bulan dan diperpanjang senilai Rp. 300.000,- selama 5 bulan. Salah satu kabupaten yang

menjadi sasaran dari penerimaan bantuan tersebut adalah Kabupaten Pasuruan, dan

Kelurahan Purwosari menjadi salah satu kelurahan yang meyalurkan bantuan tersebut

kepada warganya. (Sumber : operator Kelurahan Purwosari )

Syarat utama dari penerima BST adalah mereka yang bukan penerima PKH dan

penerima BPNT (Bantuan Pangan non Tunai) . Penelitian mengenai permasalahan

bantuan sosial yang dilakukan pemerintahan di Indonesia sebelumnya sudah pernah

dilakukan, tetapi kebanyakan tidak membahas secara spesifik tentang bantuan sosial di

era pandemi Covid-19 ini. Beberapa penelitian terkait permasalahan dalam penyaluran

bantuan sosial baik dimasa pandemi Covid-19 maupun sebelum pandemi. (Mufida, 2020)

dalam artikelnya tentang “Polemik pemberian bantuan sosial di tengah pandemi Covid-

19”, studi kasus atau metode penelitian yang dilakukan di khususkan di Daerah Khusus

Ibukota Jakarta dengan pembahasan bahwa dengan banyaknya jenis bantuan sosial yang

dikeluarkan Pemerintah Pusat dan alur birokrasi penyaluran bantuan sosial di DKI Jakarta

menyebabkan kekisruhan seperti kebingungan masyarakat akan pintu bantuan sosial yang

mereka dapat, pendataan yang tidak tepat sasaran dan jangka waktu penyaluran bansos

yang tidak serentak. Sementara (Joharudin et al., 2020) dalam artikelnya “Bantuan Sosial

Ekonomi Di Tengah Pandemi Covid-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran?”

menjelaskan bahwa Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk masing-masing

program bantuan sosial, seiring dengan meningkatnya rumah tangga golongan miskin.

Oleh karenanya timbul pertanyaan, apakah peningkatan tersebut sudah tepat menyasar

seluruh kelompok masyarakat yang rentan? Seberapa efektif program JPS dalam

membantu mereka? Ternyata permasalahan penyaluran bantuan sosial juga dibahas oleh

Hirawan (2020) pada artikelnya “Optimizing The Distribution of The Sosial Assistance

Program During The Covid-19 Pandemic”. Dia menjelaskan bahwa distribusi program

bantuan sosial tidak pernah mudah. Ini umumnya disebabkan oleh kurangnya kesiapan

http://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains

Efektivitas bantuan sosial tunai di Kelurahan Purwosari

Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan

partai yang mendistribusikan bantuan, yaitu Pemerintah. Masalah dapat mulai dari

pengumpulan data sampai penerima bantuan sosial, yaitu keluarga penerima manfaat

(Keluarga Penerima Manfaat). (Barany & Simanjuntak, 2020) berpendapat bahwa

setidaknya ada empat aspek utama yang perlu diperhatikan dipertimbangkan sehingga

distribusi program bantuan sosial dapat berjalan secara efektif dan efisien: cakupan

bantuan sosial, skema bantuan sosial, durasi pandemi, dan kesiapan Pemerintah, dan

mekanisme distribusi bantuan sosial.

Masyarakat sudah merasakan efek dari bantuan tersebut. Akan tetapi, data yang

dimiliki baik oleh pusat dan daerah yang digunakan sebagai data sasaran penerima

bantuan sosial dapat berpotensi tidak tepat sasaran, karena data tersebut diambil dari

DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang berdasarkan keterangan dari operator

kelurahan data tersebut belum pernah dilakukan verifikasi dan validasi dikarenakan

validasi dan verifikasi selama ini hanya berfokus pada BSP (Bantuan Sosial Pangan).

Menurut Operator Kelurahan, data yang terdapat dalam DTKS tersebut telah usang dan

tidak sesuai lagi dengan orang yang membutuhkan bantuan saat ini, contohnya masih ada

warga yang sudah meninggal dan pindah tapi masih terdata dalam DTKS, selain data dari

pusat, data penerima BST juga berasal dari usulan tingkat RT/RW.

Berlandaskan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Bantuan

Sosial Tunai selama Covid-19 khusunya di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari

Kabupaten Pasuruan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektivitasan

bantuan sosial tunai tersebut agar menjadi bahan evaluasi untuk dapat mengcover bantuan

kepada masyarakat yang terdampak. Dalam hal ini, penulis mengangkat judul

“Efektivitas Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari

Kabupaten Pasuruan”.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan

kualitatif. Pendekatan kualitatif bermakna bahwa peenelitian yang dilakukan

menggunakan konteks alamiah dengan tujuan untuk mengartikan apa yang terjadi dan

dilakukan dengan berbagai metode yang ada (Anggito & Setiawan, 2018).

Penelitian ini sering disebut dengan penelitian lapangan yang mana bersifat

deskriptif, yaitu untuk memberikan data dari adanya proses pelaksanaan bantuan sosial

tunai dari pemerintah bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 yang terjadi di

Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, yakni dengan

mempertegas hipotesa-hipotesa masyarakat yang menganggap bahwa implementasi dari

pelaksanaan bantuan selama Covid-19 ini tidak terarah dan tidak tepat sasaran. Sumber

data dalam penelitian berasal dari data primer dan sekunder. Adapun data primer memuat

data yang berasal dari sumber pertama dalam penelitian ini yakni:

 Bambang Swandika,SPd,MM, selaku Lurah Purwosari Kecamatan Purwosari

Kabupaten Pasuruan

 Pudjiati, selaku Perangkat Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten

Pasuruan

 Rini Hanifah, selaku warga Kelurahan Purwosari yang mendapatkan BST melalui

Kantor Pos

 Solikha, selaku warga Kelurahan Purwosari yang mendapatkan BST melalui

rekening.

Sedangkan untuk data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, artikel,

data internet, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun

Nisa’ul Mufidah

Jurnal sosial dan sains (SOSAINS), Vol. 1, No.2, Februari 2021

p-ISSN 2774-7018 e-ISSN 2774-700X

teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara dan

dokumentasi.

Setelah data terkumpul maka data yang telah dikumpulkan dianalisis secara

analisis deduktif yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menganalisa teori

efektivitas sebagai landasan adanya analisis. Hal itu dilakukan dengan cara menganalisis

keefektivitasan proses pelaksanaan bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat

yang terdampak Covid-19 di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten

Pasuruan.

Hasil dan Pembahasan

Kelurahan Purwosari adalah kelurahan di wilayah Kecamatan Purwosari

Kabupaten Pasuruan. Mata pencaharian penduduk setempat pada umumnya adalah petani,

pedagang dan buruh pabrik.

• Keadaan Geografis :

Luas wilayah Kelurahan Purwosari : 3,96 km2

Batas-batas desa : Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bakalan, Sebelah Selatan

berbatasan dengan Desa Tejowangi, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Martopuro,

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sekarmojo

• Keadaan penduduk :

Jumlah Penduduk berdasarkan data pada bulan November tahun 2020, jumlah

penduduk Kelurahan Purwosari sebanyak 7753 jiwa yang terdiri dari jumlah jiwa laki-

laki 3851 dan jumlah jiwa perempuan 3902.

• Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Gambaran mengenai keadaan penduduk menurut jenis mata pencaharian di

kelurahan Purwosari, Penduduknya memiliki profesi yang berbeda-beda. Ada yang

bekerja sebagai petani, pengusaha, pedagang, peternak, tukang, pegawai negeri sipil dan

TNI / Polri.

Dalam wawancara penulis dengan Pudjiati (7 Desember 2020) memberikan

pernyataan bahwa di Kelurahan Purwosari terdapat 465 KK yang menerima BST ini. 465

KK tersebut dibagi menjadi 2 instrumen penyaluran yakni Kantor pos dan Bank (BRI,

BNI, dan Mandiri). Adapun berikut adalah rincian penerima BST Kemensos di Kelurahan

Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.

Tabel 1. Jumlah Penerima BST Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten

Pasuruan

JUMLAH

INSTRUMEN

PENYALURAN

Kantor Pos

Rekening

http://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains

Efektivitas bantuan sosial tunai di Kelurahan Purwosari

Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan

TOTAL

465

438

Dari 438 penerima BST yang disalurkan melalui kantor pos terdapat beberapa KK

yang tidak bisa mencairkan bantuan dengan rincian sebagai berikut

 3 KK dobel dengan bantuan PKH dan sembako

 8 KK meninggal

 4 KK sudah pindah dari wilayah Kelurahan Purwosari

 2 KK tidak ditemukan ( Ketua RT / RW / warga tidak ada yang mengenali nama

KK tersebut )

Selain penyaluran melalui kantor pos, penyaluran melalui rekening pun juga ada

yang tidak bisa dicairkan dengan rincian sebagai berikut :

 1 KK meninggal dunia

Nisa’ul Mufidah

Jurnal sosial dan sains (SOSAINS), Vol. 1, No.2, Februari 2021

p-ISSN 2774-7018 e-ISSN 2774-700X

 1 KK tidak mempunyai ATM dan masih menunggu surat rekomendasi dari Dinas

Sosial sampai dengan sekarang (25-12-2020)

Tidak ada aturan perundang-undangan yang mengatur secara detail terkait BST

Kemensos ini, aturan terkait dengan BST hanya ada didalam Keputusan Menteri Sosial

Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako

dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Covid-19. Didalamnya diatur

tekait dengan data keluarga penerima bantuan sosial tunai yang diutamakan berasal dari

data terpadu kesejahteraan sosial dan bisa berasal dari usulan pemda kabupaten/kota.

Adapun syarat dari penerima BST adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan

RT/RW, kehilangan mata pencaharian selama pandemi Covid-19, tidak terdaftar dalam

program bantuan sosial lainnya seperti PKH, BPNT, Kartu Sembako dan Kartu Prakerja

((Pramanik, 2020). Dikutip dari website resmi kemensos.go.id bahwa pendistribusian

bantuan sosial tunai melalui rekening bank-bank Himabara dan PT. Pos Indonesia yang

berstatus badan usaha milik negara.

Bantuan Sosial Tunai ini sudah sangat membantu bagi mereka yang menerima. Ibu

Rini Hanifah (penerima dari usulan RT/RW) salah satu warga masyarakat RT.004

RW.003 Kelurahan Purwosari yang menerima bantuan melalui kantor pos mengakui

bahwa BST ini sangat membantu untuk memenuhi keperluan hidupnya sepanjang masa

pandemi Covid-19 ini. Berdasarkan keterangan Ibu Rini Hanifah, dia mengambil pertama

kali pada tanggal 21 Mei 2020 bertempat di kantor kecamatan Purwosari, saat

pengambilan berdesakdesakan sehingga tidak ada jarak dan untuk pengambilan tahap

kedua berlokasi di Balai RW 07 Kelurahan Purwosari pada tanggal 14 Juni 2020.

Kemudian tahap ketiga pada tanggal 12 Juli 2020 berlokasi di Balai RW 07. Dan tahap

empat hingga delapan pengambilan berlokasi di Balai RW 07 dengan jadwal yang telah

ditetapkan. Saat pengambilan diharuskan membawa surat yang diberikan oleh RT

setempat dan terdapat barcode, KTP/KK asli dan nantinya akan difoto oleh petugas

(wawancara dengan Rini Hanifah, 9 Desember 2020).

Selain itu, Ibu Solikha merupakan salah satu warga Kelurahan Purwosari yang juga

menerima BST akan tetapi melalui rekening. Dalam wawancara penulis dengan Solikha

(9 Desember 2020) menyatakan bahwa tidak ada persyaratan apapun dari aparat

kelurahan karena pendataan berasal dari pusat. Tanggal pencairan bantuan lewat rekening

sama dengan tanggal pencairan lewat kantor pos. Pengambilan dilakukan di bank-bank

yang sudah ditentukan salah satunya Bank Mandiri yang digunakan oleh Ibu Solikha.

Uang bantuan bisa diambil kapanpun jika memang membutuhkan dan tidak ada biaya

tambahan untuk pengambilan uang bantuan sosial tersebut.

Dalam pelaksanaan suatu program terutama bantuan sosial yang langsung

ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan tidak bisa dipungkiri pasti terdapat

kekurangan. Apalagi, ketika dalam masa pandemi Covid-19 yang mana tentunya semua

masyarakat tanpa terkecuali merasa terdampak dan ketika terdapat masyarakat yang tidak

mendapatkan BST bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Oleh karena itu agar program

bantuan sosial tunai bisa lebih baik kedepannya, maka diperlukan pengukuran

keefektivitasan program tersebut.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang dalam bahasa Inggris effective yang

berarti berhasil atas sesuatu yang dilakukan dengan baik. Dalam KBBI diartikan sebagai

pendayagunaan dan kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan rencana yang disusun.

Efektivitas adalah pendayagunaan sarana prasarana dan sumber daya dalam kuantitas

tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah

pekerjaan pada waktunya. Secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwa suatu efektivitas

program bisa dinilai dengan seberapa jauh peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan

diberlakukan program bantuan tersebut.

http://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains

Efektivitas bantuan sosial tunai di Kelurahan Purwosari

Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan

Karena pada dasarnya efektivitas mengacu pada hasil pencapaian tujuan yang sesuai

dengan rencana (Anjela, 2019)

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat pada masa

pandemic Covid-19, untuk membantu masyarakat dan diharapkan program

tersebut bisa berjalan dengan efektif.

Berdasarkan teori efektivitas dan penelitian yang sudah dipaparkan diatas, bisa

diamati bahwa efektivitas bantuan sosial tunai di Kelurahan Purwosari Kecamatan

Purwosari Kabupaten Pasuruan selama 8 bulan ini telah terealisasi dalam beberapa sisi

keefektifan, diantaranya ketepatan waktu. Untuk melaksanakan suatu kegiatan atau

program maka perencanaan dalam menentukan waktu mutlak diperlukan. Waktu yang

digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program dalam

mencapai tujuan. Jika di lihat dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia

Nomor 54/HUK/2020 Tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial

tunai dalam penanganan dampak Covid-19 terkait dengan jangka waktu dan besaran BST

yang menyatakan bahwa bantuan jenis ini akan diberikan kepada masyrakat selama 3

bulan dan akan diperpanjang. Maka Kelurahan Purwosari sebagai salah satu kelurahan

yang melaksanakan program bantuan sosial tunai telah melakukan penyaluran selama 3

tahap berawal dari bulan Mei, Juni dan Juli. Sehingga jika dilihat dari segi ketepatan

waktu, penyaluran BST telah terlaksana dengan tepat waktu. Tidak ada penundaan hingga

bulan berikutnya. Masyarakat yang menerima bantuan tersebut diharapkan tidak

mendapatkan bantuan lain. Akan tetapi, faktanya terdapat beberapa masyarakat yang

mendapatkan bantuan ganda. Padahal adanya Covid-19 ini merugikan seluruh masyarakat

di Kelurahan Purwosari tidak hanya beberapa orang saja. Hal tersebut mengakibatkan

kecemburuan sosial. Tepat setelah penyaluran BST dan tahap pertama (data dari pusat)

pada tanggal 16 Mei 2020 dan data usulan RT/RW tanggal 21 Mei 2020 di Pendopo

Kecamatan Purwosari terdapat beberapa warga yang merasa tidak adil atas pembagian

bantuan tersebut. Warga tersebut benar-benar mengalami dampak yang cukup signifikan

dari adanya pandemi Covid-19 ini yakni berupa penurunan penghasilan apalagi warga

tersebut sudah menjadi janda dan harus menghidupi anak-anaknya yang kebutuhan saat

pandemi seperti ini jelas lebih banyak yakni pembelian paket data yang digunakan untuk

menunjang proses pembelajaran daring. Tapi justru ia hanya mendapatkan bantuan tidak

terduga (BTT) senilai Rp.200.000,- selama 3 bulan dan bahkan ada yang tidak

mendapatkan bantuan sama sekali baik BST, BTT, bahkan BPNT. Sehingga

menyebabkan beberapa warga tersebut protes kepada perangkat kelurahan.

Kejadian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan dari adanya BST ini masih

belum berjalan efektif. Penerimaan bantuan tersebut disebabkan oleh penggunaan data

yang belum diperbaharui, dan proses pendataan yang tidak terarah karena tidak pernah

ada bimbingan teknis terkait pendataan bantuan sosial.

Berdasarkan wawancara dengan Pudjiati tanggal 7 Desember 2020 selaku

perangkat kelurahan menyatakan bahwa, untuk BST ini data yang digunakan adalah data

langsung dari pihak pusat yang mana data ini merupakan data terdahulu. Selain data dari

pusat, penerima BST juga merupakan usulan dari tingkat RT/RW yang mana dalam

proses pendataan tidak dijelaskan secara langsung berapa besaran/nominal yang akan

diterima. Pada saat pendataan di awal kelurahan diminta mengajukan warga yang benar-

benar tidak mampu, tetapi warga yang benar-benar tidak mampu tersebut ternyata hanya

mendapatkan bantuan tidak terduga (BTT) yang besarannya hanya Rp. 200.000,-. Begitu

juga dengan pernyataan Bapak Bambang Swandika, SPd., M.M. selaku Lurah Purwosari

bahwa data yang digunakan sudah lama sehingga akan rawan terjadi konflik, pendataan

dari usulan di tingkat RT/RW pun juga bermasalah karena pengajuan awal ternyata hanya

mendapatkan Rp.200.000,- dan pengajuan akhir mendapatkan Rp. 600.000,- pengajuan

Nisa’ul Mufidah

Jurnal sosial dan sains (SOSAINS), Vol. 1, No.2, Februari 2021

p-ISSN 2774-7018 e-ISSN 2774-700X

awal adalah warga yang termasuk dalam kategori miskin/tidak mampu, sedangkan yang

pengajuan akhir banyak penerima yang keadaan ekonominya tergolong mampu,

walaupun masih ada juga penerima di pendataan terakhir yang tidak mampu (Wawancara

dengan Bambang Swandika, Spd., M.M., 7 Desember 2020).

Berdasarkan pernyataan tersebut data yang digunakan pun menjadi tidak relevan

jika digunakan untuk saat ini. Karena realitanya terdapat masyarakat yang dulu memang

kebutuhannya tidak tercukupi akan tetapi saat ini sudah berkecukupan meski tetap

mengalami dampak pandemi Covid-19. Sehingga dapat terlihat jika bantuan sosial

tersebut memang belum mengcover seluruh masyarakat yang terdampak dari kemunculan

pandemi Covid-19 ini.

Selain itu, saat proses penyaluran terdapat dua bentuk instrumen. Bentuk

penyaluran BST ini juga menjadi ukuran efektivitas yang penting. Dalam hal penyaluran

bantuan melalui rekening tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika diamati

instrument penyaluran ini lebih efisien dikarenakan para penerima tidak harus mengantri

dan tidak terdapat biaya admin. Akan tetapi terdapat salah satu penerima BST melalui

rekening yang justru tidak mengambil bantuan tersebut sehingga pada akhirnya

menumpuk. Ia hanya mengambil ketika memang benar-benar membutuhkan. Hal tersebut

terlihat jika masih ada penerima bantuan sosial tunai yang realitanya memang terdampak

Covid-19 tapi masih bisa dikatakan sebagai keluarga yang mampu sehingga kurang layak

untuk mendapatkan bantuan sosial tunai tersebut. Oleh karena itu, penggunaan rekening

kurang begitu efektif terutama jika sasarannya juga tidak tepat.

Pada dasarnya yang menjadi permasalahan program BST kurang efektif adalah

data yang tidak akurat dan tidak tepat sasaran karena tidak ada pembaharuan dan tidak

ada bimbingan teknis terkait pendataan. Data yang tidak tepat sasaran bisa menimbulkan

permasalah - permasalahan lainnya seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Dari seluruh narasumber di Kelurahan Purwosari menyatakan bahwa bantuan

tersebut kurang efektif bagi sebagian orang meski memang sangat membantu bagi

masyarakat yang terdampak Covid-19 dan memperoleh bantuan tersebut. Meski hanya

sebagian, jika permasalahan pokok ini tidak segera diatasi maka masyarakat Kelurahan

Purwosari akan memandang program bantuan sosial ini bukan sebagai hal yang positif

tetapi justru sebaliknya. Dan justru akan memicu konflik-konflik antar masyarakat karena

terdapat kecemburuan sosial. Kunci agar permasalahan ini bisa teratasi adalah dengan

pembaharuan data karena bantuan inipun akan diperpanjang. Sehingga nantinya baik BST

maupun bantuan lainnya bisa mencakup seluruh masyarakat yang tidak mampu.

Peran masyarakat juga dibutuhkan yakni berupa penerima bantuan melakukan

penilaian mandiri dengan cara

 Pertama, calon penerima bantuan harus tau apakah dia termasuk penerima

program PKH atau tidak

 Kedua, Pemahaman masyarakat terkait programprogam bantuan apa saja yang

ada selama masa pandemi ini beserta perbedaanya dan tidak diperbolehkannya

mendapatkan bantuan ganda (hanya boleh menerima satu jenis bantuan)

 Ketiga, penerima bantuan bisa menjelaskan apakah dia mengalami dampak

langsung atau tidak akibat adanya pandemi Covid-19 ini dan mengalami kesulitan

untuk membayar cicilan dan mencukupi kebutuhan sehari-hari.

http://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains

Efektivitas bantuan sosial tunai di Kelurahan Purwosari

Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan

Selain itu, koordinasi yang baik antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah

yang baik harus dilakukan demi tercapainya tujuan dari bantuan sosial ini. Harus terdapat

regulasi yang lebih detail terkait bansos ini dan tidak ada peraturan perundang-undangan

yang tumpang tindih. Hal-hal diatas diharapkan bisa mengurangi terjadinya polemik di

masyarakat Kelurahan Purwosari yang disebabkan oleh tidak efektifnya pelaksanaan

bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Kelurahan

Purwosari akibat dari tidak tepatnya sasaran penerima bantuan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa

Wabah Covid-19 telah mempengaruhi banyak sektor, termasuk sektor perekonomian. Hal

tersebut menyebabkan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki

keadaan ekonomi serta mengurangi beban masyarakat. Salah satunya dengan memberikan

bantuan sosial tunai. Kelurahan Purwosari menjadi salah satu kelurahan di Kabupaten

Pasuruan yang mendapat berbagai bentuk bantuan sosial selama pandemi Covid-19.

Beberapa bantuan tersebut berupa tunai yang disebut dengan BST. Adapun jumlah

penerima BST sebanyak 465 KK termasuk 19 KK yang meninggal, pindah, dobel

bantuan, dan tidak ditemukan.

Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa suatu pemerintahan dalam melaksanakan

suatu programnya terutama dalam masalah pemberian bantuan sosial yang langsung

ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan pasti terdapat kekurangan. Apalagi,

ketika dalam masa pandemi Covid-19 seperti ini, yang mana tentunya semua masyarakat

tanpa terkecuali merasa terdampak dan ketika terdapat salah satu masyarakat yang tidak

mendapatkan BST bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Dalam hal ini titik

permasalahan dalam program BST di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari

Kabupaten Pasuruan ialah

 Masih dirasa kurang efektif dalam hal kurangnya keakuratan data dan tidak tepat

sasaran sebab tidak ada pembaharuan data dan tidak ada bimbingan teknis terkait

pendataan. Selain itu juga terdapat warga yang mendapatkan bantuan ganda,

penerima sudah pindah/meninggal sehingga warga lain yang benarbenar

membutuhkan tidak tercover. Oleh karena itu, perlunya suatu inisatif tersendiri

dari perangkat kelurahan agar program bantuan sosial BST ini bisa lebih baik

kedepannya

 Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 ini

berpengaruh terhadap kefektivitasan program bantuan sosial tunai di Kelurahan

Purwosari, karena dalam keputusan ini tidak mengatur secara khusus tentang

kriteria penerima bantuan sosial tunai sehingga banyak warga tiba-tiba menjadi

miskin dan ingin mendapatkan bantuan sosial tunai. Selain itu banyak Ketua RT

tidak tahu apakah mereka akan mendapatkan BST sesuai dengan jumlah yang

diusulkan dan bagaimana penentuannya, mereka sendiri tidak tau

 Pembagian bantuan melalui bank himbara juga tidak efektif, karena masih ada

yang tidak tepat sasaran.

Maka perlu suatu adanya keefektivitasan pelaksanaan bantuan dalam suatu

program yang mana bisa dinilai dengan seberapa jauh peningkatan kesejahteraan dan

semakin sedikitnya protes dari masyarakat dengan diberlakukan program bantuan

tersebut.

Bibliografi

Anggito, Albi, & Setiawan, Johan. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak

(Jejak Publisher).

Nisa’ul Mufidah

Jurnal sosial dan sains (SOSAINS), Vol. 1, No.2, Februari 2021

p-ISSN 2774-7018 e-ISSN 2774-700X

Anjela, Ririn. (2019). Efektivitas Bantuan Dana Tunai Program PKH Dalam

Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Barany, Lestary J., & Simanjuntak, I. (2020). Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah

Pandemi COVID-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran. CSIS Commentaries.

Bambang Swandika,Spd,MM, Wawancara, Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari

Kabupaten Pasuruan, 7 Desember 2020.

https://www.worldometers.info/coronavirus/

Joharudin, Agus, Septiadi, Muhammad Andi, Maharani, Sephia, Aisi, Tarisma Ditya, &

Nurwahyuningsih, Nurwahyuningsih. (2020). Panic Syndrom Covid-19: Penekanan

Terhadap Kebijakan Yang Diberikan. Jurnal Perspektif, 4(1), 44–53.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang

Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan

Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Mufida, Anisa. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid

19. ’ADALAH, 4(1).

Pramanik, Nuniek Dewi. (2020). Dampak bantuan paket sembako dan bantuan langsung

tunai terhadap kelangsungan hidup masyarakat padalarang pada masa pandemi

covid 19. JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA, 1(12), 113–120.

Rini Hanifah, Wawancara, Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten

Pasuruan, 9 Desember 2020.

Solikha, Wawancara, Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, 9

Desember 2020.

Setiawan, Koesworo. (2020, 7 Juli). “Mekanisme Penyaluran Bansos Penuhi Prinsip-

prinsip Akuntabilitas” Dalam https://kemsos.go.id/mekanisme-penyaluran-bansos-

penuhi-prinsip-prinsip-akuntabilitas

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

License