Volume 1, Nomor 11, November 2021

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

1533 http://sosains.greenvest.co.id

KEWENANGAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN

DALAM AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN

PERPAJAKAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lisa Novita Sirait

Universitas Indonesia

E-mail: ly[email protected]

Diterima:

02 November

2021

Direvisi:

08 November

2021

Disetujui:

15 Desember

2021

Abstrak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk

Kepentingan Perpajakan (Perpu Nomor 1 Tahun 2017) yang

lebih lanjut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi

Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-

Undang, memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal

Pajak untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk

kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang

melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal,

perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas

lain. Untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai amanat

Perpu Nomor 1 Tahun 2017 untuk ditetapkannya petunjuk

teknis, kepada Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang oleh

Peraturan Menteri Keuangan untuk membuat pengaturan dan

pengawasan terhadap pelaksanaan penyampaian akses informasi

keuangan untuk kepentingan perpajakan tersebut. Penulisan ini

dimaksudkan sebagai tinjauan yuridis kewenangan pengaturan

dan pengawasan tersebut khususnya terhadap sektor perbankan,

mengingat pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan

sektor perbankan adalah tugas dan kewenangan Otoritas Jasa

Keuangan.

Kata kunci: Perbankan, Informasi Keuangan, Perpajakan

Abstract

Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2017

concerning Access to Financial Information for Tax Purposes

(Perpu Number 1 of 2017) which was further ratified into Law

Number 9 of 2017 concerning Stipulation of Government

Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2017 concerning Access

Financial Information for Tax Purposes Becomes Law,

authorizes the Director General of Taxes to obtain access to

financial information for tax purposes from financial service

institutions that carry out activities in the banking sector, capital

market, insurance, other financial service institutions, and/or

other entities . To carry out this authority in accordance with the

mandate of Perpu Number 1 of 2017 for the stipulation of

technical instructions, the Director General of Taxes is

authorized by a Regulation of the Minister of Finance to make

arrangements and supervision of the implementation of the

delivery of access to financial information for tax purposes. This

Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan

dalam Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan

Perpajakan Oleh Direktorat Jenderal Pajak

2021

Lisa Novita Sirait 1534

writing is intended as a juridical review of the regulatory and

supervisory authority, especially for the banking sector,

considering that the regulation and supervision of financial

service activities in the banking sector is the duty and authority

of the Financial Services Authority.

Keywords: Banking, Financial Information, Taxation

Pendahuluan

Pajak memiliki peran sangat penting dalam perekonomian negara, yaitu sebagai

salah satu sumber pendapatan negara disamping Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) dan hibah (Kurniasih, 2016). Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam rangka mewujudkan tujuan negara

yaitu mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia sesuai cita-cita sebagaimana

tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

(Kurniawan, 2016).

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat seperti yang

dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945, negara diberikan hak untuk memungut pajak

dari wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sarunan, 2016).

Menurut Rochmat Soemitro sebagaimana dikutip oleh Oyok Abuyamin

berpendapat bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra

prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar

pengeluaran umum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak menjadi salah satu

sumber penerimaan negara yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk melaksanakan

pembangunan bagi seluruh masyarakat dan menjadi salah satu kewajiban yang

penagihannya dapat dipaksakan (Kamaroellah, 2017).

Melalui perangkat hukum yang ada, negara mengatur hak dan kewajiban orang

pribadi dan badan sebagai wajib pajak (Sundari, 2019). Di dalam Undang-Undang Nomor

6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP), selain mengatur hak

dan kewajiban wajib pajak, turut diatur pula sanksi terhadap penghindaran kewajiban

pembayaran pajak.

Pada pelaksanaannya, ketidaktaatan terhadap kewajiban pajak masih kerap terjadi.

Praktik penghindaran pajak juga menjadi permasalahan di berbagai negara internasional.

Setiap negara melakukan berbagai upaya untuk dapat mengatasi hal tersebut. Namun

kemudian permasalahannya adalah kesulitan tentang bagaimana mendapatkan informasi

dari negara lain karena keterbatasan yurisdiksi suatu negara.

Pada tanggal 19 April 2013 Menteri Keuangan G20 dan Gubernur Bank Sentral

mengesahkan Automatic Exchange of Information (AEOI) sebagai standar baru yang

dapat berlaku secara global. AEOI adalah sebuah sistem pertukaran informasi dari wajib

pajak antar negara yang berada di bawah suatu standar yang berlaku. Di bawah standar

yang berlaku, yurisdiksi suatu negara memperoleh informasi keuangan dari lembaga

keuangan mereka dan secara otomatis melakukan pertukaran informasi dengan yurisdiksi

lain secara tahunan.

Volume 1, Nomor 11, November 2021

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

1535 http://sosains.greenvest.co.id

Kemudian pada tahun 2015 Indonesia turut menandatangani Multilateral

Competent Authorities Agreement (MCAA) sebagai dasar pelaksanaan AEOI dengan

negara atau yuridiksi mitra demi memerangi penggelapan pajak dan meningkatkan

pendapatan melalui sektor pajak. Indonesia termasuk dalam lebih dari 100 negara yang

berkomitmen untuk mulai bertukar informasi. Melalui penerapan AEOI di Indonesia,

diharapkan akan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia dalam memperoleh

informasi keuangan wajib pajak Indonesia yang masih menanamkan dananya di negara

atau yurisdiksi mitra (Salam, 2020).

Tindak lanjut dari tergabungnya Indonesia dalam AEOI, melalui Instruksi Presiden

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK)

Pemerintah kemudian menerbitkan AEOI untuk diratifikasi di Indonesia. Pada 8 Mei

2017 ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Perpu Akses

Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan) yang lebih lanjut disahkan menjadi

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan

Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang (UU Akses Informasi

Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan).

Adapun ruang lingkup UU Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan

Perpajakan yaitu akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses

untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan

perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Berdasarkan Pasal 2 UU Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan

Perpajakan, negara memberikan kewenangan untuk mendapatkan informasi keuangan

untuk kepentingan perpajakan tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak Kementerian

Keuangan. Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi dari

lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal,

perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya dan/ atau Entitas Lain Informasi keuangan

(Hanifah, 2020). Akses informasi diperoleh melalui penyampaian laporan yang berisi

informasi keuangan secara otomatis dan pemberian informasi dan/atau bukti atau

keterangan berdasarkan permintaan untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan Perjanjian Internasional.

Dengan adanya UU Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan,

Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (LJK Lainnya) dan/

atau Entitas Lain yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kustodian,

Lembaga Simpanan, Perusahaan Asuransi Tertentu dan/atau Entitas Investasi memiliki

kewajiban untuk menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan, melaksanakan

prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar dan memberikan informasi

berdasarkan permintaan dalam bidang perpajakan dan pelaksanaan Perjanjian

Internasional kepada Direktur Jenderal Pajak (Corneles, Kalangi, & Gamaliel, 2021).

Berdasarkan Pasal 9 Perpu Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan

Perpajakan, diamanatkan secara langsung untuk diterbitkannya Peraturan Menteri

Keuangan dalam hal diperlukan sebagai petunjuk teknis akses dan pertukaran informasi

keuangan untuk kepentingan perpajakan. Melaksanakan amanat dari Perpu tersebut,

Menteri Keuangan kemudian menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk

Kepentingan Perpajakan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses

Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan

dalam Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan

Perpajakan Oleh Direktorat Jenderal Pajak

2021

Lisa Novita Sirait 1536 1534

Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (PMK Petunjuk Teknis

Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan). Dalam peraturan

tersebut terdapat ketentuan yang mengatur bagaimana LJK, LJK Lainnya dan/ atau

Entitas Lain melaporkan informasi keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak dan

bagaimana Direktur Jenderal Pajak mengawasi LJK, LJK Lainnya dan/ atau Entitas Lain.

Berdasarkan UU Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan,

Perbankan merupakan salah satu Lembaga Jasa Keuangan yang wajib menyampaikan

laporan informasi keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak (Santoso, 2020). Sementara

dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, negara memberikan kewajiban kepada bank untuk

merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya (Rani, 2014).

Hal tersebut tentu bertentangan dengan apa yang diatur dalam UU Akses Informasi

Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai yaitu metode kualitatif dengan menggunakan

metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan historis

(historical approach) mengumpulkan data dan melakukan wawancara dengan beberapa

pegawai di Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan

masalah yang akan dibahas dan dengan pengumpulan data berbagai sumber kepustakaan

yang berkaitan dengan topik yang dibahas seperti peraturan perundang- undangan, buku

literatur, artikel, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, serta sumber lain.

Hasil dan Pembahasan

Berbicara mengenai kewenangan Jenderal Pajak dalam mengatur, mengawasi atau

memeriksa bank melaksanakan kewajiban penyampaian laporan keuangan untuk

kepentingan perpajakan, lebih dulu harus dipahami makna dari kata “kewenangan”. Kata

kewenangan berasal dari kata dasar “wewenang” yang berdasar Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai

untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang

diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi (Agutina,

2018).

Philipus M. hadjon mengemukanan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga

sumber yaitu; atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan

melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar, kewenangan delegasi

dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan (Karuntu, 2017). Hal ini

selaras dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan, bahwa kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi dan/atau Mandat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan perbedaan Atribusi Delegasi dan/atau Mandat adalah sebagai berikut:

a. Atribusi

Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

atau Undang-Undang. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh

Wewenang melalui Atribusi apabila: 1) diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang; 2) merupakan Wewenang

baru atau sebelumnya tidak ada; dan 3) Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan. Tanggungjawab kewenangan berada pada Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.

Volume 1, Nomor 11, November 2021

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

1537 http://sosains.greenvest.co.id

b. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah

dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima

delegasi. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui

Delegasi apabila: 1) diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan

dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya; 2). ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah,

Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan 3). merupakan Wewenang

pelimpahan atau sebelumnya telah ada. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang

memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada

penerima Delegasi.

c. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah

dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila: 1) ditugaskan

oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan merupakan pelaksanaan

tugas rutin. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang

melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.

Menurut pendapat Ateng Syafrudin pengertian kewenangan dan wewenang

terdapat perbedaan, kewenangan (autority gezag) adalah kekuasaan yang berasal dari

kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sementara wewenang (competence

bevoegheid) hanya mengenai “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan

(Sihombing, S Sos, Harahap, & SH, 2021). Dalam kewenangan terdapat wewenang-

wewenang (rechtsbe voegdheden)

Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah “bevoegheid wet kan worden

omscrevenals het geheel van bestuurechttelijke bevoegheden door publiekrechtelijke

rechtssubjecten in het bestuurechttelijke rechtsverkeer”. Wewenang merupakan

keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan serta penggunaan wewenang

pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik (Hsb, 2019). Secara yuridis

pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan peraturan perundang-undangan

untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Dengan demikian, dalam menjalankan

kewenangan dan dalam rangka melaksanakan tugas, terdapat pula wewenang-wewenang

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian

Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Menteri Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak dipimpin oleh Direktur Jenderal yang sesuai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Keuangan, disebut Direktur Jenderal Pajak.

Dalam Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian

Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun

2020 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan

fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pajak

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pajak

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pajak

Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan

dalam Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan

Perpajakan Oleh Direktorat Jenderal Pajak

2021

Lisa Novita Sirait 1538

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pajak

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pajak;

f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Merujuk pada ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Direktorat Jenderal

Pajak dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang pajak, diberikan fungsi antara lain merumuskan kebijakan di bidang

pajak, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pajak serta

melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Dalam rangka menjamin ketersediaan akses informasi keuangan untuk kepentingan

perpajakan, UU Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan memberikan

kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Direktur

Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan

perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan,

pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau Entitas Lain yang

dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan

berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Ketentuan diatas memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk

mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari bank. Dan

berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan

Perpajakan, Bank wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak yaitu:

a. laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi

keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap

rekening keuangan yang diidentifikasikan sebagai rekening keuangan yang wajib

dilaporkan; dan

b. laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, yang

dikelola oleh selama satu tahun kalender

Selain menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut,

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan

Perpajakan, Direktur Jenderal pajak juga berwenang meminta informasi dan/atau bukti

atau keterangan dari bank.

Maka dengan adanya UU Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan

Perpajakan ini, bank memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan yang berisi

informasi keuangan, melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar

dan memberikan informasi berdasarkan permintaan dalam bidang perpajakan dan

pelaksanaan Perjanjian Internasional kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai mekanisme

yang diatur lebih lanjut.

Berbicara akses informasi keuangan, tentunya hal tersebut merupakan informasi

yang termasuk dalam kategori rahasia. Dalam ketentuan perbankan, pada Pasal 40 ayat

(1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7

Tahun 1992 tentang Perbankan, negara memberikan kewajiban kepada bank untuk

merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun

berdasarkan Pasal 2 ayat (8) Perpu Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan

Perpajakan, dalam hal LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain terikat oleh kewajiban

merahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban

merahasiakan tersebut tidak berlaku dalam melaksanakan Perpu Akses Informasi

Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Volume 1, Nomor 11, November 2021

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

1539 http://sosains.greenvest.co.id 1534

Maka dapat disimpulkan bahwa, dalam rangka kepentingan perpajakan, UU Akses

Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan telah mengesampingkan ketentuan

kerahasiaan terkait informasi keuangan, sehingga dalam kepentingan perpajakan Bank

tetap wajib menyampaikan laporan baik laporan yang berisi informasi keuangan sesuai

standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang

perpajakan, juga laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Berdasarkan Pasal 5 UU OJK, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem

pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam

sektor jasa keuangan. Kemudian dalam Pasal 6 UU OJK, OJK melaksanakan tugas

pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar

Modal; dan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa

Keuangan Lainnya.

Berdasarkan ketentuan UU OJK disimpulkan bahwa OJK berwenang mengatur dan

mengawasi Perbankan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan. Namun

dalam UU OJK tersebut tidak diatur mengenai batasan definisi kegiatan jasa keuangan.

Namun dapat dipahami bahwa kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan yang

dimaksud adalah kegiatan usaha dan jasa layanan yang diberikan oleh bank kepada

masyarakat. Sehingga kewajiban bank dalam pemberian akses informasi keuangan untuk

kepentingan perpajakan, bukan merupakan bagian kewenangan pengaturan dan

pengawasan oleh OJK.

Dengan demikian wewenang DJP mengatur dan mengawasi bank dalam

melaksanakan kewajiban akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan

sebagaimana diatur dalam PMK Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan

Untuk Kepentingan Perpajakan adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan yang

diberikan oleh UU Akses Informasi Keuangan Untuk Kentingan Perpajakan. Dan

ketentuan kewenangan OJK dalam UU OJK bukan meniadakan keberlakukan PMK

Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

yang lebih rendah.

Asas lex superior derogat legi inferiori bermakna bahwa undang-undang (norma

atau aturan hukum) lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma atau

aturan hukum) lebih rendah. Suatu norma termasuk ke dalam sistem norma atau tatanan

normatif tertentu, dapat diuji hanya dengan mengkonfirmasikan bahwa norma tersebut

memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membentuk tatanan norma tersebut

(Khoirunnisa, 2021). Karena kewengan mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemberian

akses informasi untuk kepentingan perpajakan didasari oleh UU Akses Informasi

Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, dan norma tersebut tidak didasari oleh kegiatan

layanan jasa keuangan maka ruang lingkup yang diatur bukan bagian dari tugas, fungsi

dan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan

Pasal 9 UU OJK.

Dalam menyampaikan laporan informasi keuangan, sesuai Pasal 3 UU Akses

Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, Bank menyampaikan laporan

dengan mekanisme elektronik melalui OJK paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum

batas waktu berakhirnya periode pertukaran. Berdasarkan Amanah tersebut, untuk

mendukung kewajiban penyampaian informasi keuangan berdasarkan perjanjian

internasional, kemudian ditetapkan Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2019 tentang

Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau

Yurisdiksi Mitra. Demikian halnya apabila pengaturan mekanisme penyampaian laporan

diubah, tetap melibatkan OJK. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PMK bahwa dalam hal

Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan

dalam Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan

Perpajakan Oleh Direktorat Jenderal Pajak

2021

Lisa Novita Sirait 1540

terdapat perubahan mekanisme pelaporan, Menteri Keuangan dapat menentukan

mekanisme lain setelah mendapat pertimbangan Ketua Dewan Komisioner OJK.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (7) Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2019, bank yang

melangggar kewajiban penyampaian laporan akan dikenakan sanksi administratif berupa

teguran tertulis. Sehingga dalam pelaksaan penyampaian laporan dari bank untuk akses

informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional untuk kepentingan perpajakan

tetap melibatkan OJK, khusunya dalam pengaturan teknis penyampaian informasi melalui

OJK dan pengawasan dalam hal bank tidak melaksanakan kewajiban penyampaian

informasi tersebut kepada OJK.

Kesimpulan

OJK berwenang melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap

kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan. Namun dalam hal khusus mengenai Akses

Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan berlaku asas lex spesialis derogate

legi generalis. Sesuai ketentuan dalam UU Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan

Perpajakan, kewajiban menyampaikan informasi keuangan adalah dalam rangka

kepentingan perpajakan.

Berdasarkan tinjauan yuridis tersebut, dapat disimpulkan bahwa sesuai UU Akses

Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak memiliki

kewenangan untuk mendapatkan informasi keuangan dari perbankan untuk kepentingan

perpajakan. Untuk menjalankan kewenangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak

diberikan wewenang untuk melakukan pengaturan yaitu mengatur ketentuan lebih lanjut

mengenai tata cara permintaan informasi dan/atau keterangan secara elektronik dan tata

cara pemberian informasi dan/atau bukti keterangan secara elektronik sebagai pengaturan

dalam tataran teknis dan melakukan pengawasan yaitu meminta klarifikasi, menerbitkan

teguran tertulis, dan melakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap bank.

Bibliografi.

Agutina, Enny. (2018). Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia Ditinjau dari Hukum

Administrasi Negara. Jurnal Hukum Media Bhakti.

Corneles, Semuel Hendry, Kalangi, Lintje, & Gamaliel, Hendrik. (2021). Implementasi

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk

Kepentingan Perpajakan Dan Implikasinya Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill", 12(2), 276–288.

Hanifah, Ifat. (2020). Analisi Surgensi Perppu Nomor 1 Tahun 2107 Tentang Akses

Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Jurnal Abdimas Bina Bangsa,

1(1), 15–25.

Hsb, Ali Marwan. (2019). Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah.

Kamaroellah, R. Agoes. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi Dan

Perbankan Syariah, 4(1), 82–103.

Karuntu, Megga Marcelia Fictoria. (2017). Tugas Dan Fungsi Kepala Kecamatan Selaku

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Lex Administratum, 5(2).

Khoirunnisa, Ira. (2021). Kedudukan Omnibus Law Dalam Politik Legislasi Di Indonesia.

Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Kurniasih, Dwi Agustine. (2016). Pembaharuan pengelolaan penerimaan negara bukan

Volume 1, Nomor 11, November 2021

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

1541 http://sosains.greenvest.co.id

pajak. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 5(2), 213–228.

Kurniawan, Ferry. (2016). Kedudukan Dan Tanggungjawab Kepala Daerah Istimewa

Yogyakarta (Studi Perbandingan Menurut UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32

Tahun 2004 dan UU No. 13 Tahun 2012). Universitas Islam Indonesia.

Rani, Marnia. (2014). Perlindungan Otoritas Jasa keuangan Terhadap kerahasiaan dan

keamanan data pribadi Nasabah Bank. Jurnal Selat, 2(1), 168–181.

Salam, Risma Damayanti. (2020). Efektivitas Pertukaran Informasi Secara Otomatis

Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. makassar: Universitas Hasanuddin.

Santoso, Belinda Carissa. (2020). Akibat Adanya Keterbukaan Informasi Pajak Pasca

Dikeluarkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan

Untuk Kepentingan Perpajakan. Mimbar Keadilan Volume 13 Nomor 1 Februari

2020–Juli 2020, 12.

Sarunan, Widya K. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasif Perpajakan

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi,

Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 3(4).

Sihombing, Edi Epron, S Sos, M. A. P., Harahap, Zulham Effendy, & SH, M. H. (2021).

Implementasi Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota

Padangsidimpuan Pada Pemilukada Tahun 2018. Jurnal LPPM, 11(4), 10–18.

Sundari, S. R. I. (2019). Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Kemanan

Dan Kerahasiaan Terhadap Minat Wajib Pajak Dalam Penggunaan E-Filling

Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak

Orang Pribadi Se-Eks Karisidenan Pati). UMK.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike

4.0 International License.