Jurnal sosial dan sains (SOSAINS), Vol. 1, No.2, Februari 2021

p-ISSN 2774-7018 e-ISSN 2774-700X

115

Triana Megawati Tening dan Benhard Kurniawan Pasaribu

Pendahuluan

ari

Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada

dalam Kawasan Tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum

normatif yang bersumber dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum

primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengakuan tanah ulayat oleh

lembaga adat Desa Budaya Pampang Kota Samarinda sampai saat ini

masih hanya didasarkan pengakuan dari Lembaga Adat belum

mendapatkan penetapan dari pemerintah kota Samarinda. Sehingga

disarankan Lembaga Adat Desa Budaya Pampang Kota Samarinda bisa

mengajukan permohonan untuk penetapan tanah ulayat di desa Budaya

Pampang tersebut agar memperoleh kekuatan hukum dari Pemerintah

Kota Samarinda.

Kata Kunci: Pengakuan, Lembaga Adat, Tanah ulayat

Abstract

This study aims to find out legal studies against ulayat land recognition

by customary institutions culture village pampang samarinda city in

review of the regulation of the minister of agrarian and spatial / head of

national land agency number 10 years 2016 about how to determine

communal rights of soil society customary law and society being in

specified area. This research is a normative law research that comes

from secondary law material and primary law material. The result show

that the recognition of traditional land by the culture institute of

pampang culture village of samarinda city is still only based on the

recognition of the customary institution has not been awarded by the

government of samarinda. So in suggest of ulayat land in the pampang

culture village in order to obtain legal force from the government of

samarinda.

Keyword: Recognition, Customary Institute, Ulayat Land

Indonesia merupakan negara dengan beragam kebudayaan dan adat di dalam

kehidupan masyarakatnya (Tanuramba, 2020). Kehidupan manusia itu sendiri senantiasa

bersentuhan sumber daya agraria yaitu tanah (Ramadhani, 2019). Tanah sebagai salah

satu kebutuhan primer dalam keseharian manusia, seringkali menimbulkan pertikaian

antara manusia berupa sengketa. Sehingga diperlukan kaedah dalam mengatur hubungan

manusia dengan keberadaan tanah itu sendiri. Hukum adat dan tanah memiliki

keterpautan antara satu dengan yang lain Sebab tanah adat merupakan milik dari

HUKUM DAN PENGAKUAN TANAH ULAYAT DESA BUDAYA

PAMPANG KOTA SAMARINDA

Triana Megawati Tening dan Benhard Kurniawan Pasaribu

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

E-mail: trianame[email protected],

[email protected]

Diterima:

Abstrak

5 Februari 2021

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengakuan tanah ulayat ol

Direvisi:

lembaga adat desa Budaya Pampang kota Samarinda ditinjau d

8 Februari 2021

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanah

Disetujui:

Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Cara Penetapan Hak Komun

Hukum dan pengakuan Tanah Ulayat desa Budaya Pampang kota

Samarinda

116

http://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains

masyarakat adat yang dikuasai sejak dahulu (Ahyar, 2018). Jika dilihat dari segi sosial

dan ekonomi, persengketaan tanah adat terjadi atas transaksi ekonomi (Resmini, 2019);

(Ismail, 2010);(Jasmir, 2018). Merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Pasal 33 ayat 3 adalah “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung

didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran

rakyat”. Artinya bahwa tanah merupakan persoalan dasar dalam menyejahterakan

masyarakat (Andiki et al., 2019);(Asyhari, 2000). Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-

Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan

bahwa seluruh bumi, air dan ruang termasuk seluruh kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dalam wilayah republik Indonesia dan merupakan kekuasaan nasional

(Prasetyo, 2010);(Wicaksono & Yurista, 2018).

Pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah

Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan tertentu Pasal 2

Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) di atur mengenai syarat-syarat pengukuhan hak atas tanah

ulayat. Dalam Pasal (2) menyatakan masyarakat hukum adat yang memenuhi persyaratan

dapat dikukuhkan hak atas tanahnya, dan dalam pasal 4 ayat (1) mencantumkan

persyaratan masyarakat hukum adat sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1)

meliputi: masyarakat masih dalam bentuk paguyuban, ada kelembagaan dalam perangkat

penguasa adatnya, ada wilayah hukum adat yang jelas, ada pranata dan perangkat hukum

yang masih ditaati.

Hak Ulayat pada Pasal 3 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-

Dasar Pokok Agraria yang menyatakan bahwa “hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu

dari masayarakat hukum adat”.Dalam Surat Pengantar Keputusan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Norma Dan Standar Mekanisme

Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan

Oleh Pemerintah Kabupaten Dan Kota diberikan pengertian dari tanah ulayat sebagai

berikut : Tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu

masyarakat hukum adat tertentu.Menurut Pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut, Hak Ulayat

masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :a.Terdapat sekelompok orang yang

masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama atau

persekutuan hukum tertentu,yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan

persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari;b.Terdapat tanah ulayat tertentu yang

menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempat

mengambilnya keperluan hidupnya sehari-hari; dan c.Terdapat tatanan hukum adat

mengenai pengurusan, penguasaan dan pengunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati

oleh para warga persekutuan hukum tersebut. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan

Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat

Hukum Adat Provinsi Kalimantan Timur, Pasal 1 ayat (7) disebutkan bahwa “Wilayah

adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan berserta sumber daya

alam yang ada diatasnya dengan batas-batastertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan

dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan

hidup masyarakat yang diperoleh melalui perwarisan dari leluhur mereka atau gugatan

kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

Lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007

Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 1 angka (15) menyatakan

“Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun

yang secarawajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat ataudalam

suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum danhak atas harta kekayaan

di dalam hukum adat tersebut, serta berhak danberwenang untuk mengatur, mengurus dan

Jurnal sosial dan sains (SOSAINS), Vol. 1, No.2, Februari 2021

p-ISSN 2774-7018 e-ISSN 2774-700X

117

Triana Megawati Tening dan Benhard Kurniawan Pasaribu

menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat

danhukum adat yang berlaku. Hukum adat yang kini hidup pada rakyat itu adalah hasil

akulturasi antara peraturan-peraturan adat-istiadat zaman Pra-Hindu dengan peraturan-

peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen (Arliman,

2018);(Yunus & Muddin, 2019);(Warman & Andora, 2015). Hukum adat merupakan

sebuah perilaku yang senantiasa dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat, yang

dilakukan dan ditaati secara terus menerus oleh masyarakat sehingga menjadi sebuah adat

(Mebri, 2017);(Pohan, 2018).

Berdasarkan beberapa hal itu, penulis memiliki keterkaitan untuk melakukan

penelitian tentang Hukum dan Pengakuan Tanah Ulayat Desa Budaya Pampang Kota

Samarinda di Tinjau dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal

Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam kawasan

tertentu dikarenakan pengakuan terhadap tanah ulayat yang telah diatur dalam peraturan

perundang-undangan tidak dijelaskan secara eksplisit, sehingga masih belum dapat di

implementasikan dengan baik. Kelebihan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian

lainnya sebab dalam penelitian ini membahas secara kompleks tentang pengakuan tanah

ulayat di desa budaya pampang yang merupakan desa wisata yang sangat terkenal di Kota

Samarinda.

Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti penulis, maka dalam penelitian ini

penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini,

meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Selain mengumpulkan data-

data kepustakaan seperti Perundang-Undangan, buku-buku, karya ilmiah dan kamus

Bahasa Indonesia serta wawancara yang dilakukan melalui narasumber yaitu Bapak

Esrom Palan Ketua Adat Desa Budaya Pampang Kota Samarinda dan Bapak Muhamad

Aidi, S.H. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Badan Pertanahan Nasional

Kota Samarinda.

Hasil dan Pembahasan

Pengakuan Tanah Hak Ulayat Lembaga Adat Desa Budaya Pampang Kota

Samarinda sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Tata Cara

Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang

Berada Dalam Kawasan Tertentu. Sejarah dari Desa Pampang ini bermula dari Sekitar

tahun 1960-an, pada waktu itu Suku Dayak Apokayan dan Kenyah berdomisil diwilayah

Kutai Barat dan Malinau, yang kemudian hijrah karena tidak mau bergabung atau tidak

ingin ikut ke dalam wilayah Malaysia dengan motif dan harapan taraf pendapatan atau

ekonomi yang menjanjikan. Rasa nasionalisme mereka inilah yang kemudian membuat

mereka memilih tinggal dan tetap bergabung dengan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Desa Budaya Pampang kemudian diresmikan sebagai Desa Budaya pada bulan Juni

tahun 1991 oleh Mantan Gubernur Kalimantan Timur HM Ardans.Karena Pemerintah

merasa sangat antusias dengan desa budaya ini yang memiliki kegiatan positif dan bisa

menjadi aset wisata unggulan baik di tingkat wisata lokal bahkan sampai menuju ke

mancanegara. Budaya unggulan Desa Budaya Dayak Pampang Samarinda ini memang

didominasi jenis tarian adat. Tercatat beberapa jenis tarian yang dapat dinikmati para

wisatawan tiap hari minggu, yaitu Tari Bangen Tawai, Hudoq, Kanjet Anyam Tali, Ajay

Pilling, Kancet Lasan, Nyalama Sakai, Kancet Punan Lettu,dan masih banyak lagi.

Hukum dan pengakuan Tanah Ulayat desa Budaya Pampang kota

Samarinda

118

http://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains

Uniknya sebelum salah satu tarian dimulai, pembawa acara akan menjelaskan makna dari

tarian yang akan digelar. Contohnya Tarian Kanjet Anyam Tali yang menggambarkan

perbedaan suku, budaya, bangsa, dan bahasa namun tetap satu. Semua tarian yang digelar

di Desa Pampang inimelibatkan seluruh masyarakat tua maupun muda. Selain itu,

pemerintah juga mendukung agar warga masyarakat Dayak yang menghuni Desa Budaya

Pampang untuk bisa mengembangkan potensi-potensi lainnya, contohnya membuat

cindera mata seperti manik-manik dan sejenisnya. Untuk bisa menyaksikan pagelaran

budaya tarian adat di Desa Dayak Pampang Samarinda ini pengunjung dikenakan biaya

Rp15.000 per orang. Setelah menikmati sajian tarian, para wisatawan dapat berfoto

bersama penduduk asli setempat, tentunya dengan mengenakan baju adat Suku Dayak

kenyah. Umumnya untuk berfoto bersama penduduk asli bertelinga panjang dikenakan

biaya tambahan.

Hukum dan Pengakuan Tanah Ulayat oleh Lembaga Adat Desa Budaya Pampang

Kota Samarinda (Ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Cara Penetapan Hak Komunal Atas

Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu).

Pengakuan tanah ulayat oleh Ketua Adat Desa Budaya Pampang Kota Samarinda

hanya sebatas pengakuan dari masyarakat-masyarakat serta lembaga adat yang berada di

desa budaya pampang tersebut, dimanakepercayaan masyarakat di desa budaya pampang

bahwa tanah yang dianggap sebagai tanah ulayat adalah tanah yang di miliki dan didiami

secara turun-temurun dari para tetua adat mereka terlebih dahulu.Sehingga pengakuan

tersebut sampai saat ini masih menjadi tradisi dan pedoman untuk mengakui tanah ulayat

tersebut.Sampai saat ini tanah ulayat tersebut belum memiliki batas yang jelas dari

Pemerintah, menurut bapak Esrom Palan bahwa upaya untuk mendaftarkan tanah ulayat

tersebut terkendala biaya sehingga tidak didaftarkan. Wawancara pada Kantor Badan

Pertanahan Nasional Kota Samarinda dengan Bapak Muhamad Aidi,SH Kepala Sub

Bagian Tata Usaha menurut Bapak Muhamad Aidi,SH bahwa pengakuan tanah ulayat

yang di maksud oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda adalah pengakuan yang

sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku maka Badan Pertanahan Nasional akan

menindaklanjut Pengakuan tanah ulayat tersebut apabila memenuhi syarat-syarat dan

proses yang di atur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Cara Penetapan Hak Komunal Atas

Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu

maka Proses pengakuan tanah tersebut akan dilanjutkan dengan proses yang sesuai

dengan peraturan yang berlaku sehingga setelah sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku

maka Badan Pertanahan Nasional menurunkan Tim untuk mengecek kebenaran dari

Tanah ulayat tersebut.

Pengakuan Tanah Ulayat tersebut hanya berdasarkan Pengakuan dari Lembaga

Adat Desa Budaya Pampang Kota Samarinda maka tidak sesuai dengan Peraturan

Menteri Agaria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun

2016 Tentang Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan

Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu karena di dalam Peraturan Menteri

tersebut telah di jelaskan bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Masyarakat Hukum Adat yang

memenuhi persyaratan dapat dikukuhkan hak atas tanahnya, Pasal 3 ayat (1) Hak atas

tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di berikan dalam bentuk Hak Komunal, Pasal

3 ayat (2) subyek Hak Komunal dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat,

masyarakat yang berada dalam suatu kawasan tertentu, Pasal 4 ayat (1) Persyaratan

Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi

masyarakat masih dalam bentuk paguyuban, ada kelembagaan dalam perangkat penguasa

adatnya, ada wilayah hukum adat yang jelas dan, ada pranata dan perangkat hukum, yang

Jurnal sosial dan sains (SOSAINS), Vol. 1, No.2, Februari 2021

p-ISSN 2774-7018 e-ISSN 2774-700X

119

Triana Megawati Tening dan Benhard Kurniawan Pasaribu

masih di taati. Pengakuan oleh Lembaga Adattersebut memiliki kekuatan hukum karena

sangat jelas di dalam Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (5), bahwa hak ulayat sangat di akui

dan hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat sangat harus diperhatikan oleh pemerintah

sebagai penguasa dan sebagai pelayan publik dan didalam Peraturan Menteri Agaria dan

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata

Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat

Yang Berada dalam Kawasan Tertentu merupakan syarat administrasi yang harus di

penuhi agar dapat dikukuhkan hak atas tanah tersebut dan didalam peraturan menteri ini

menjelaskan ada beberapa syarat-syarat yang harus di penuhi agar dapat di tetapkan

sebagai tanah ulayat.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015

Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi

Kalimantan Timur Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5) juga di jelaskan bahwa

Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat itu Sendiri serta bentuk perlindungan

pelayanan yang di berikan oleh pemerintah bagi masyarakat adat yang berada di

Kalimantan Timur dimana perlindungan ini dalam rangka menjamin tercapainya dan

terpenuhinya hak-hak masyarakat adat tersebut untuk hidup dan tumbuh sebagai satu

kelompok masyarakat adat yang ikut berpartisipasi serta terlindung dari tindakan

diskriminasi.

Kesimpulan

Pengakuan Tanah Ulayat tersebut hanya berdasarkan Pengakuan dari Lembaga

Adat Desa Budaya Pampang Kota Samarinda maka tidak sesuai dengan Peraturan

Menteri Agaria Dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun

2016 Tentang Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan

Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu karena di dalam Peraturan Menteri

tersebut telah di jelaskan bahwa Masyarakat Hukum. Adat yang memenuhi persyaratan

dapat dikukuhkan hak atas tanahnya, hak atas tanah sebagaimana dimaksud di berikan

dalam bentuk Hak Komunal, subjek Hak Komunal dapat diberikan kepada masyarakat

hukum adat, Persyaratan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud meliputi

masyarakat masih dalam bentuk paguyuban, ada kelembagaan dalam perangkat penguasa

adatnya, ada wilayah hukum adat yang jelas dan, ada pranata dan perangkat hukum,yang

masih di taati.

Kekuatan hukum tanah ulayat Lembaga Adat Desa Budaya Pampang Kota

Samarinda yang hanya di dasarkan kepada Pengakuan tersebut merupakan awal dari

pengakuan terhadap tanah ulayat sebagai dasar dari kepemilikan hak atas tanah tersebut,

sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan hukum agraria yang berlaku atas bumi,

air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan

kepentingan nasional dan negara.

Bibliografi

Ahyar. (2018). Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh

Khususnya Kabupaten Bener Meriah). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(3),

289–304.

Andiki, Febri, Sukirno, Sukirno, & Prabandari, Adya Paramita. (2019). Peralihan hak

tanah ulayat di kabupaten dharmasraya. NOTARIUS, 12(2), 856–865.

Arliman, Laurensius. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan

Konsep Pemberlakuannya di Indonesia. Jurnal Selat, 5(2), 177–190.

https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.320

Asyhari, Masyhud. (2000). Pemberdayaan Hak-Hak Rakyat Atas Tanah. Jurnal Hukum,

Jurnal sosial dan sains (SOSAINS), Vol. 1, No.2, Februari 2021

p-ISSN 2774-7018 e-ISSN 2774-700X

121

Triana Megawati Tening dan Benhard Kurniawan Pasaribu

7(13), 107–118.

Ismail, Ilyas. (2010). Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum

Agraria Nasional. Kanun - Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 49–66.

https://doi.org/10.24815/kanun.v12i1.6287

Jasmir. (2018). Pengembalian Status Hukum Tanah Ulayat Atas Hak Guna Usaha.

Soumatera Law Review, 1(1), 92. https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3384

Mebri, Jhon A. (2017). Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Untuk

Kepentingan Umum. DiH Jurnal Ilmu Hukum, 13(25), 1–15.

Pohan, Mahalia Nola. (2018). Hukum Adat Sumatera Utara Dalam Yurisprudensi Di

Indonesia. Doktrina: Journal of Law, 1(1), 1–15.

https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i1.1607

Prasetyo, Agung Basuki. (2010). Hak Ulayat Sebagai Hak Konstitusional (Suatu Kajian

Yuridis Empiris). Masalah-Masalah Hukum, 39(2), 147–152.

https://doi.org/10.14710/mmh.39.2.2010.147-152

Ramadhani, Rahmat. (2019). Dasar-Dasar Hukum Agraria. Kumpulan Jurnal Dosen

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Resmini, Wayan. (2019). Hak Atas Tanah Adat Dan Permasalahannya. Unmasmataram,

13(1), 120–125. https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.71

Sukirno. (2018). Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat. In Kencana (1st ed.). Kencana.

Tanuramba, Reggina Renata. (2020). Legalitas Kepemilikan Masyarakat Adat Atas

Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria. Lex Privatum, 7(5).

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

(Basic Agrarian Law). (1960). (Issue 5).

Warman, Kurnia, & Andora, Hengki. (2015). Pola Hubungan Hukum Dalam

Pemanfaatan Tanah Ulayat Di Sumatera Barat. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum

Universitas Gadjah Mada, 26(3), 366. https://doi.org/10.22146/jmh.16031

Wicaksono, Dian Agung, & Yurista, Ananda Prima. (2018). Inisiasi Pemerintah Daerah

dalam Mengatur Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Adat di

Kabupaten Manggarai. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(2), 275–288.

https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.275-288

Yunus, Ahyuni, & Muddin, Ahmad Ali. (2019). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat

Yang Telah Bersertifikat Berdasarkan Hukum Adat Malind-Anim. Jurnal Kertha

Patrika, 41(3), 206–221. Retrieved from

ttps://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/download/53763/32902

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

Licens