Volume 2, Nomor 6, Juni 2022
p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
662 http://sosains.greenvest.co.id
Tahap persuasi dimensi persuasi dalam gagasan Rogers sejatinya terkait dengan
persepsi terhadap karakteristik inovasi yang meliputi, keuntungan relatif, compability,
complexity, triability dan observability. Adapun keuntungan relatif yang dipersepsi dari
penerapan inovasi administrasi kependudukan berbasis NIK terletak pada hadirnya
akurasi data kependudukan yang baik, serta lahirnya apa yang disebut sebagai informasi
kependudukan, menyangkut kelahiran, perkawinan/perceraian, perpindahan dan
kematian.
Adapun dalam hal compability-nya, penerapan inovasi administrasi kependudukan
berbasis NIK, khususnya dalam hal penerapan inovasi KTP-el, diketahui memiliki
beberapa faktor penghambat, diantaranya adalah kesiapan sumber daya aparatur yang
mengoperasikan sistem tersebut, kondisi geografis yang mewakili ketimpangan
pembangunan sarana dan prasarana operasionalisasi sistem tersebut, serta dukungan aktif
masyarakat yang masih minim. Dukungan aktif masyarakat yang masih minim disini
adalah keterlibatan aktif masyarakat untuk ikut menyukseskan program penerapan KTP-
el yang masih rendah karena minimnya kesadaran akan pentingnya administrasi
kependudukan.
Adapun faktor-faktor yang menghambat keterlibatan atau partisipasi masyarakat
secara umum, faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri setiap individu
seperti tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, penghasilan dan pekerjaan. Adapun faktor
eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu seperti kepentingan
kelompok, stakeholder yang merupakan pemerintah daerah, pengurus kecamatan/
kelurahan, tokoh masyarakat, fasilitator, dsb. Faktor-faktor tersebut pada akhirnya
membentuk jenis-jenis motif partisipasi masyarakat yaitu motif psikologis, motif sosial,
motif keagamaan, motif ekonomi dan motif politik.
Dalam hubungannya antara kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
administrasi kependudukan dengan motif ekonomi sebagaimana disebut Billah dalam
Taher (1987) misalnya, dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum memahami betul
manfaat dari tertib administrasi kependudukan. Hal itu sejalan dengan penelitian yang
dilakukan F. Anan dan I. D. Kurniawan (2021) yang menemukan bahwa faktor rendahnya
minat masyarakat Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dalam mengurus dokumen
kependudukan berupa akta kematian disebabkan oleh persepsi masyarakat tentang
minimnya manfaat akta kematian itu sendiri. Selain itu, rendahnya minat masyarakat
Kota Surakarta juga disebabkan belum adanya kerja sama yang solid antara Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dengan instansi pengelola pemakaman
dalam memanfaatkan buku pokok pemakaman.
Berdasarkan kasus di atas, diketahui bahwa faktor pendukung utama dalam rangka
menyukseskan inovasi administrasi kependudukan berbasis NIK sejatinya merupakan
perangkat pemerintah itu sendiri, baik pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maupun pemerintah daerah melalui Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk mendukung proses difusi inovasi administrasi
kependudukan berbasis NIK pada dimensi persuasi, maka diperlukan adanya pengaturan
regulasi dalam pemanfaatan database kependudukan, peran aktif dan kolaboratif
pemerintah pusat maupun daerah, serta kesiapan aparatur yang megoperasikan inovasi
tersebut secara teknis dilapangan.
c) Tahap Dimensi Pengambilan Keputusan
Letak dalam pengambilan sebuah keputusan dalam penerapan suatu inovasi
merupakan salah satu faktor penting dalam mengimplementasikan sebuah inovasi itu
sendiri. Keputusan dan kebijakan yang diambil tersebut berguna sebagai dasar dalam
pelaksanaannya di lapangan. Pada Inovasi dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan
adanya letak pengambilan keputusan sebagai dasar menindaklanjuti aturan yang terdapat