980

http://sosains.greenvest.co.id

JURNAL

SOSAINS

JURNAL SOSIAL DAN SAINS

VOLUME 2 NOMOR 9 2022

P-ISSN 2774-7018, E-ISSN 2774-700X

PENETAPAN PENGADILAN TENTANG

PERUBAHAN IDENTITAS SEORANG TRANSEKSUAL

Mulia, Hasim Purba, Utary Maharany Barus, Idha Aprilyana Sembiring

Universitas Sumatera Utara Medan, Sumatera Utara

Email : mulia231997@gmail.com, lklod_sumut@yahoo.com, utary_mahatrany@yahoo.com

Kata Kunci:

Perubahan

Identitas,

Transeksual,

Putusan

Pengadilan

Keywords:

Change in

Identity,

Transsexual,

Court Ruling

ABSTRAK

Latar Belakang: Kasus transeksual tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan

sehingga menyebabkan keslahfahaman di masyarakat apakah suatu operasi untuk

mengganti alat kelamin diizinkan atau tidak. Untuk mengubah alat kelamin dengan

syarat harus memiliki alasan medis atau ketidakcocokan antara alat kelamin dan

identitasnya.

Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah bagaimana status hukum perdata orang

transeksual, dilihat dari UU No. 24/2013, bagaimana akibat hukum dari perubahan status

orang transeksual dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan

Pengadilan Negeri Singkawang No. 167/Pdt.P/2018/PN.Skw

Metode : Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis

normatif.

Hasil:. Status hukum keperdataan seorang transeksual ditinjau dari Undang Undang

Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan akan sah di mata hukum

apabila mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan dari

pengadilan mengenai perubahan nama dan jenis kelamin.

Kesimpulan: Status jenis kelamin seseorang yang melakukan operasi

kelamin/transeksual menimbulkan akibat hukum antara lain perkawinan, kewarisan dan

yang terakhir adalah proses pemakaman dalam hal ini akibat hukum serta kedudukan

hukum seorang transeksual tergantung kepada sifat dan tujuan operasi kelamin yang

dilakukan.

ABSTRACT

Background: Transsexual cases are not regulated in laws and regulations, causing

misperceptions in society whether an operation to change genitals is permitted or not.

To change the genitals on the condition that it must have a medical reason or

incompatibility between the genitals and the identity.

Objective: The purpose of this research is how the civil legal status of transsexual

people, seen from Law no. 24/2013, what are the legal consequences of changing the

status of transsexual people and how are the judges' legal considerations in the

Singkawang District Court Decision No. 167/Pdt.P/2018/PN.Skw

Methods: The method used in this study is a normative juridical research method.

Results:. The civil legal status of a transsexual in terms of Law Number 24 of 2013

concerning Population Administration will be valid in the eyes of the law if he submits

an application to the court to obtain a decision from the court regarding the change of

name and gender.

Conclusion: The gender status of a person who performs sex/transsexual surgery causes

legal consequences including marriage, inheritance and the last is the funeral process

in this case the legal consequences and the legal position of a transsexual depends on

Volume 2, Nomor 9, September 2022

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

981 http://sosains.greenvest.co.id

the nature and purpose of the sex surgery being carried out.

PENDAHULUAN

Transeksual adalah kondisi seseorang secartra psikologis merasa bahwa gender dan

identitas seksual berbeda dengan kondisi biologis seks tubuh seseorang tersebut sejak ia

lahir (Rokhmansyah, 2016). Kasus ini sebenarnya kasus yang condong sebagai kasus

gangguan kejiwaan yaitu kelainan psikoseksual. Sehingga mendorong individual tersebut

melakukan operasi pergantian kelamin (Aspek Psikologi, Sosial-Kultural Dan Sikap

Islam Terhadap Perilaku Transeksual Di Indonesia, 2015). Dalam Pasal 69 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, operasi pergantian kelamin atau

transisi gender dipersamakan dengan operasi bedah plastik. Pasal 69 Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyatakan bahwa :

1. Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang

mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;

2. Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku

dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas;

3. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

dengan jelas menyebutkan bahwa bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan

dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah

identitas (Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 2009). Maksud identitas yang berhubungan

dengan tindakan bedah plastik adalah identitas yang sifatnya kodrati seperti perubahan

jenis kelamin. Seorang transeksual yang telah melakukan operasi penggantian kelamin

diharuskan untuk mengurus status hukum keperdataan yang tertuang dalam bentuk Kartu

Tanda Penduduk (Ludy, 2020). Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk

yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan mengenai prosedur pergantian kelamin tidak secara khusus diatur di

Indonesia. Namun dilihat dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting

adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,

perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,

perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Sumiati & Lestari, 2020).

Salah satu contoh mengenai kasus transeksual adalah di Pengadilan Negeri

Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Yogi Saputra

yang berjenis kelamin laki-laki. Dari sejak kecil Yogi Saputra sudah bertingkah laku

layaknya seorang perempuan seperti dalam hal berpakaian, berprilaku ataupun lebih

cenderung melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kewanitaan dan hal tersebut

berjalan hingga sampai sekarang. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2017 Yogi Saputra

telah melakukan operasi perubahan jenis kelamin (transgender) dari seorang laki-laki

menjadi seorang perempuan di Rumah Sakit Rajyindee Hospital, sebagaimana Sertifikat

(Surat Keterangan) yang dikeluarkan oleh Dr .Kuldech Techanaparukse. pada pokoknya

memohon supaya Pengadilan Negeri Singkawang menetapkan memberi ijin kepada Yogi

Saputra untuk mencatatkan perubahan jenis kelamin Yogi Saputra pada Kantor Catatan

Sipil dari seorang Laki-laki menjadi seorang Perempuan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis

normative (Tan, 2021). Bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun

PENETAPAN PENGADILAN TENTANG PERUBAHAN

IDENTITAS SEORANG TRANSEKSUAL

2022

Mulia, Hasim Purba, Utary Maharany Barus, Idha Aprilyana Sembiring 982

2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya Undang-Undan Nomor 24

Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. UUD 1945, Undang-Undang Nomor

39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor

03/MUNASVIII/MUI/2010 tentang Pengubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin,

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Bahan hukum sekunder yaitu

“bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan

atau karya ilmiah. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan berupa buku-buku,

jurnal, thesis, disertasi, bahan hukum sekunder berasal dari Al-quran dan hadist, dan

hasil-hasil karya ilmiah dan penelitian yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Status Hukum Keperdataan Transeksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan

1. Kriteria Diagnostik Transeksual

Menurut (Prihatiningsih & Muhibbin, 2014) Untuk menentukan apakah

seseorang itu mempunyai gangguan identitas jenis transeksual ditetapkan kriteria

Diagnostik sebagai berikut:

a. Terdapat perasaan tidak senang (discomfort) dan tidak sesuai terhadap alat

kelaminnya;

b. Keinginan untuk menghilangkan alat kelaminnya dan hidup sebagai lawan

jenisnya;

c. Gangguan ini terjadi secara terus-menerus (tidak terbatas dalam periode stres

paling sedikit 2 tahun;

d. Tidak ada keadaan interseks biologik (fisik) atau abnormalitas genetik;

e. Tidak disebabkan oleh gangguan jiwa lainnya seperti skizofernia.

2. Pendekatan holistik transeksual

Pendekatan holistik bukan hanya suatu pendekatan dengan hanya melihat

dari segi fisik/biologi saja melainkan sesuai dengan paradigma caru yakni melalui

fisik, psikologis, sosial dan spiritual agama (Haridi et al., 2021);

a. Aspek Biologi

Dalam hal alat kelamin terdapat tiga hal yaitu:

1) Alat kelamin sempurna laki-laki atau perempuan dalam hal ini berarti alat

kelamin jelas

2) Alat kelamin tidak sempurna (rudi menter) atau dengan kata lain alat

kelamin baik laki-laki atau perempuan tidak berkembang dengan sempurna

jenis kelaminmulai tidak jelas misalnya pada status identitas diri (misal

KTP) masih bisa disebutkan sebagai laki-laki atau perempuan.

3) Alat kelamin ganda atau hermafrodite status jenis kelamin benar-benar

meragukan apakah berjenis kelamin laki-laki atau perempuan

b. Aspek Psikologi

Transeksual adalah adanya perasaan tidak senang dan tidak sesuai

dengan alat kelaminnya. Jadi individu tersebut tidak merasa senang karena

ketidakserasian antara perasaan dan kejiawaan denganalat kelaminnya (Burlian,

2022). Konsekuensinya dapat mengakibatkan keinginan untuk menghilangkan

alat kelamin dan mengganti sesuai dengan keinginannya mereka datang ke

dokter (ahli bedah plastik) (Aditya, 2016).

Volume 2, Nomor 9, September 2022

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

983 http://sosains.greenvest.co.id

c. Aspek Sosial

Seseorang yang mempunyai gangguan identitas jenis Transeksual secara

sosial akan mengalami konflik psikologi/stres. Bila termasuk tipe aseksual

mereka tidak mempunyai hasrat seksual sehingga kemungkinan besar tidak

menikah atau kalaupun menikah maka pasangannya tidak akan digauli, apabila

homoseksual masalah psikososialnya pun akan muncul karena ia secara

psikologi orientasi seksual adalah heteroseksual sedangkan kontak badannya

adalah bentuk homoseksual (D. T. Wardhani, 2012). Sedangkan apabila tipe

heteroseksual pada mulanya tidak masalah tetapi dalam perkembangan

selanjutnya transeksualisme muncul maka konflik psikososialnya akan muncul

karena ia tidak menyukai alat kelaminnya sendiri (Nawari, 2012). Perubahan

orientasi seks inipun akan menggagu bila mereka ternyata sudah menikah dan

kemudian muncul gejala transeksualnya (Purwanty & Chairani, 2018).

1) Aspek Spiritual Atau Agama; Kondisi ini akan sangat sulit sekali karena

secara biologi alat kelaminnya adalah alat kelamin pria, tetapi secara

kejiwaan/ psikologi merasa dirinya sebagai wanita. Secara kedudukan

hukum akan sangat sulit karena memang tidak ada aturan hukumnya.

Misalnya status hukum keperdataan atau KTP, peribadatan, perkawinan,

warisan. yang akhirnya akan bermuara pada masalah konflik psikoreligius.

Secara psikiatrik waria dibagi menjadi empat kelompok yaitu:

2) Kelompok transeksual, laki-laki yang mengalami ketidakserasian pada jenis

biologis dan kelamin mereka sehingga memiliki keinginan untuk

menghilangkan dan menganti alat kelaminnya dan hidup sebagai lawan

jenisnya. Sebagai langkah awal mereka akan menghilangkan cirri khas laki-

laki melalui operasi, misalnya pada payudara, dagu, kelopak mata atau

minimal mereka merasa perlu merias diri dan berpakaian sebagai waria

3) Kelompok transvestit, yaitu laki-laki yang mendapat kepuasan ketika

memakai baju perempuan. Perilaku ini biasanya dilakukan pada saat-saat

tertentu saja terutama pada saat ingin berhubungan seksual. Kelompok

transvestit mendapatkan gairah seksual dengan mengenakan pakaian

perempuan. Dari segi orientasi seksual, kelompok transvestit adalah

heteroseksual yang biasanya menikah.

4) Kelompok homoseksual penderita transvestisme yaitu kelompok

homoseksual yang mendapatkan kepuasan atau gairah seksual dengan

mengenakan pakaian perempuan. Beberapa diantara mereka mengenakan

pakaian perempuan adalah untuk mendapatkan pasangan homoseksual dan

bukan karena memiliki keinginan untuk menjadi transeksual.

5) Kelompok opportunies, laki-laki pada kelompok ini tidak memiliki kelainan

seksual, namun mereka mengenakan pakaian perempuan untuk mencari

nafkah, biasanya adalah seorang entertainer seperti Aming dan Tata Dado.

3. Analisis Status Hukum Keperdataan Transeksual Ditinjau Dari Undang

Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Kasus transeksual yang dilakukan oleh saudara Yogi Saputra yang telah

melakukan operasi perubahan jenis kelamin (transeksual) dari seorang laki-laki

menjadi seorang perempuan di Rumah Sakit Rajyindee Hospital, sebagaimana

Sertifikat (Surat Keterangan) yang dikeluarkan oleh Dr.Kuldech

Techanaparukse.Yang dilatar belakangi bahwa sejak kecil Yogi Saputra sudah

bertingkah laku layaknya seorang perempuan seperti berpakaian, berprilaku

ataupun lebih cenderung melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kewanitaan.

PENETAPAN PENGADILAN TENTANG PERUBAHAN

IDENTITAS SEORANG TRANSEKSUAL

2022

Mulia, Hasim Purba, Utary Maharany Barus, Idha Aprilyana Sembiring 984

Alasan Yogi Saputra melakukan tindakan operasi pergantian kelamin bukan

disebabkan masalah kelainan terhadap organ kelamin yang mengharuskannya

untuk melakukan operasi pergantian kelamin, tindakan yang dilakukan oleh Yogi

Saputra adalah murni dari keinginan pemohon. Melihat Undang-Undang Nomor

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa operasi plastik di Indonesia

memiliki batasan tentang operasi plastik itu dilaksanakan dalam dunia Kesehatan

(A. A. P. Wardhani & Rizka, 2021). Ketentuan Bedah Plastik dan Rekonstruksi.

Menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

bedah plastik diatur sebagai berikut:

a. Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan

yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

b. Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang

berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas.

c. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan

rekonstruksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah.

Pada dasarnya bedah plastik dan rekonstruksi boleh saja dilakukan untuk

penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan bahkan untuk kecantikan Yang tidak

boleh dilakukan apabila operasi plastik tersebut untuk mengubah identitas

sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat

dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat

dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi. Bedah operasi yang

dilakukan oleh seseorang haruslah sesuai dengan norma yang berlaku di

masyarakat, sebagaimana hukum yang ada di masyarakat adalah hukum yang

tumbuh dan berkembang (Sudra et al., 2021). Bersama masyarakat tentu suatu

kegiatan haruslah sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat Tindakan

operasi bedah harus memiliki tujuan yang pasti dan jelas, terutama tujuan operasi

bedah dilakukan adalah tindakan medis untuk memperbaiki kondisi kesehatan

karena suatu gangguan kesehatan seperti cacat fisik baik bawaan lahir maupun

karena kecelakaan. Tindakan operasi ini juga difungsikan untuk memperbaiki

mental pasien supaya dapat Kembali ke masyarakat seperti pada umumnya.

Apabila dilihat dari segi kacamata hukum dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Seseorang yang telah

melakukan operasi perubahan kelamin, harus memohonkan kepada pengadilan

guna mendapatkan penetapan dari pengadilan mengenai perubahan atas status

barunya. Pergantian jenis kelamin ini dikenal dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai “peristiwa penting

lainnya”. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi

kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status

kewarganegaraan.

Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya

dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang

bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya. Dalam Pasal 56 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

menyebutkan bahwa, Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat

Volume 2, Nomor 9, September 2022

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

985 http://sosains.greenvest.co.id

Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya

penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” dijelaskan dalam

Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan

“Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan

Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis

kelamin. Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan, jika benar seseorang telah mengubah jenis

kelaminnya harus memohonkan kepada pengadilan guna mendapatkan penetapan

dari pengadilan . Pelaporan perubahan jenis kelamin ini merupakan kewajiban

yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Administrasi Kependudukan: “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana

dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil. ” Sebagai tindak lanjut dari aturan dalam Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terdapat dalam Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (“Perpres 25/2008”). Serupa

dengan aturan dalam Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk tentang pencatatan peristiwa

penting lainnya. Pasal 97 ayat (2) Perpres 25/2008 adalah sebagai berikut;

a. Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat

Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat

terjadinya peristiwa penting lainnya

b. Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain

perubahan jenis kelamin.

c. Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

1) Penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;

2) KTP dan KK yang bersangkutan; da

3) Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.

d. Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan tata cara:

1) Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa Penting

Lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; Pejabat

pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana

melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting

lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting

lainnya dan mencatat serta merekam dalam register pada peristiwa penting

lainnya pada databese data kependudukan Pejabat Pencatatan Sipil pada

Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir

pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun

2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan

Sipil Pasal 85 adalah sebagai berikut:

Pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya dilakukan dengan

memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai

persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

PENETAPAN PENGADILAN TENTANG PERUBAHAN

IDENTITAS SEORANG TRANSEKSUAL

2022

Mulia, Hasim Purba, Utary Maharany Barus, Idha Aprilyana Sembiring 986

Pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta

menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden

mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perubahan Peristiwa Penting

lainnya;

b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir

pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden

mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perubahan Peristiwa Penting

lainnya;

c. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota melakukan perekaman data kedalam basis data

kependudukan;

d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register akta

Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Penetapan pengadilan ini difungsikan untuk mendapatkan pengesahan

atas perubahan kelamin. Setelah mendapatkan pengesahan atas perubahan

kelamin dari negara berdasarkan Penetapan pengadilan tersebut, langkah

selanjutnya adalah mengajukan permohonan untuk mengubah identitas baik

nama maupun jenis kelamin dalam dokumen kependudukan. Sebagai tindak

lanjut dari aturan dalam UU Adminduk telah diterbitkan Peraturan Presiden

Republik Indonesa Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut Perpres 25

Tahun 2008). Serupa dengan aturan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tentang

pencatatan peristiwa penting lainnya, dalam Pasal 97 ayat (2) Perpres 25 Tahun

2008 ini juga disebut bahwa peristiwa penting lainnya yang dimaksud antara

lain adalah perubahan jenis kelamin.

Hak Asasi Manusia muncul dari keyakinan bahwa sebenarnya manusia

selaku makhluk ciptaan Tuhan adalah sama derajatnya. HAM bersifat universal,

artinya berlaku untuk semua manusia tanpa membeda-bedakannya berdasarkan

atas ras, agama, suku dan bangsa (etnis). Di dalam Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 28 D ayat (1) “bahwa setiap orang

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan pada Pasal 28 H ayat (2)

“menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan

khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai

persamaan dan keadilan” .

Akan tetapi perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa Hak Asasi Manusia

di Indonesia yang bersumber Pancasila, yang artinya hak asasi manusia

mendapat fondasi kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Hal ini berarti

bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan benang

merah sebagai batasan kebebasan yang telah ditentukan dalam ketentuan

falsafah Pancasila. Oleh sebab itu dalam melaksanakan hak asasi manusia

bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup

bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Volume 2, Nomor 9, September 2022

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

987 http://sosains.greenvest.co.id

Tidak adanya aturan hukum yang khusus mengatur mengenai operai

pergantian kelamin yang menyebabkan banyak kesalahan persepsi yang terjadi

di kalangan masyarakat mengenai boleh atau tidaknya melakukan operasi

kelamin. Dalam hal ini teori kepastian hukum kaitannya dengan transeksual

adalah tidak memiliki aturan secara tersendiri yang mengakibatkan

ketidakjelasan yang menimbulkan ketidak-adilan, oleh karena itu sangat

diperlukan undang-undang yang bisa mengatur masalah transeksual.

Mengenai akta kelahiran dalam penetapan status hukum keperdataan

tidak diganti dengan akta yang baru. Namun berdasarkan Pasal 52 Undang-

Undang Administrasi Kepen dudukan jo. Pasal 93 Perpres 25 Tahun 2008 dan

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi

Kependudukan jo. Pasal 97 Perpres 25 Tahun 2008, akta pencatatan sipil yang

berkaitan dengan perubahan nama dan jenis kelamin akan diberikan catatan

pinggir oleh Instansi Pelaksana. Akta pencatatan sipil yang dimaksud salah

satunya adalah akta kelahiran Akta Kelahiran adalah dokumen pengakuan resmi

orang tua kepada anaknya dan negara. Akta kelahiran catatan autentik yang

dibuat oleh pegawai pencatatan sipil berupa catatan resmi tentang tempat dan

waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua anak secara lengkap dan

jelas, serta status kewarganegaraan anak.

Jadi akta baik di dalam kutipan akta maupun dalam register akta tidak

berubah namun adanya penambahan yaitu adanya catatan pinggir yang

menjelaskan mengenai peristiwa penting tersebut. Mengenai catatan pinggir itu

sendiri termuat dalam Penjelasan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa, Yang

dimaksud dengan catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas

terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian

pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka

atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Setelah semua prosedur

terlewati maka seseorang yang telah melakukan operasi kelamin baik operasi

penggantian kelamin (Sex Reassignment Surgery) maupun operasi

penyempurnaan kelamin memiliki identitas baru yang tercantum dalam

dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan tersebut digunakan sebagai

suatu penegasan status seseorang yaitu apakah laki-laki atau perempuan, karena

dari penentuan status demikian sangat diperlukan apabila seseorang ingin

melangsungkan perkawinan, menjelaskan status kewarisan, dan identitas

pekerjaan, serta lain-lainnya untuk kebutuhan hidup sebagaimana seorang

warganegara.

B. Akibat Hukum Terhadap Seorang Transeksual

1. Akibat Hukum Transeksual Terhadap Keabsahan Perkawinan

Perkawinan Transeksual Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Undang-Undang Nomor

16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan yang hanya memuat satu pasal khusus yakni ”perkawinan di izinkan

apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun”. Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal perkawinan sejenis, hal ini

disebutkan dalam pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tdujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

karena itu perkawinan yang dilangsungkan antara orang-orang yang memiliki jenis

PENETAPAN PENGADILAN TENTANG PERUBAHAN

IDENTITAS SEORANG TRANSEKSUAL

2022

Mulia, Hasim Purba, Utary Maharany Barus, Idha Aprilyana Sembiring 988

kelamin yang sama, akan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di

bidang perkawinan. Apabila perkawinan antara orang-orang yang punya jenis

kelamin yang sama tersebut tetap dilangsungkan maka perkawinan tersebut

dipandang melawan hukum dan perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang

transeksual tersebut dianggap tidak pernah ada meskipun telah dilangsungkan

(Noviani, 2022).

2. Akibat Hukum Terhadap Penetapan Kewarisan Bagi Transeksual

a. Penetapan Kewarisan Bagi Transeksual Ditinjau Dari Hukum Islam

Dalam hukum islam seorang transeksual yang diperbolehkan melakukan

operasi pergantian kelamin dikenal sebagai Khuntsa Ghairu Musykil dan

Khuntsa Musykil. Seperti yang telah disebutkan dalam fatwa MUI Nomor

3/MUNAS-VIII/2010:

1) Merubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya

hukumnya haram, karena bertentangan dengan alQur’an surat an-Nisa’ ayat

19 dan bertentangan pula dengan jiwa Syara’. Ayat al-Qur’an dimaksud

adalah : “....Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah

menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (QS. An-Nisa’[4]: 10).

2) Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelamin nya sama

dengan jenis kelamin semula sebelum dirobah.

3) Seorang khuntsa (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh

disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya dan hukumnya

menjadi positif (laki-laki)

Maksud dan perbedaan antara operasi pergantian kelamin dengan

khuntsa adalah:

1) Penggantian Alat Kelamin

a) Mengubah alat kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya

yang dilakukan dengan sengaja, hukumnya haram.

b) Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana point 1 (satu)

hukumnya haram.

c) Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penggantian

kelamin sebagaimana point 1 (satu) tidak dibolehkan dan tidak memiliki

implikasi hukum syar’i terkait penggantian tersebut.

d) Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi

ganti kelamin sebagaimana poit 1 (satu) adalah sama dengan jenis

kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski

telah memperoleh penetapan pengadilan.

2) Penyempurnaan Alat Kelamin

a) Penyempurnaan alat kelamin bagi seorang khuntsa yang fungsi alat

kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi

penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.

b) Membantu melakukan penyem purnaan alat kelamin sebagaimana

dimaksud pada point 1 (satu) hukumya boleh.

c) Pelaksanaan operasi penyempur naan alat kelamin sebagaimana

dimaksud pada point 1 (satu) harus berdasarkan atas pertimbangan

medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata.

b. Penetapan Kewarisan Bagi Transeksual Ditinjau Dari Hukum Perdata

Pasal 830 KUH Perdata “pewarisan dapat berlangsung karena adanya

kematian” oleh sebab itu harta warisan akan terbuka jika si pewaris meninggal

dunia dan ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Serta adanya

harta warisan yang ditinggalkan. Berdasarkan Pasal 838 KUH Perdata

Volume 2, Nomor 9, September 2022

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

989 http://sosains.greenvest.co.id

mengatur “Orang yang dianggap tidak berhak untuk menjadi ahli waris, dan

dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan:

1) Dia yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh

pewaris.

2) Dia yang dengan penetapan pengadilan pernah dinyatakan bersalah karena

telah memfitnah si pewaris

3) Orang yang bersalah karena melakukan tindakan kekerasan atau perbuatan

telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.

4) Dia telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

Undang-undang KUH Perdata mengatur beberapa hal yang menyangkut

ahli waris ketentuan-ketentuan yang menyangkut masalah ahli waris terdapat

dalam ketentuan pasal 832, pasal 833, pasal 834, pasal 837, pasal 1066 KUH

Perdata yang pada prinsipnya menegaskan bahwa yang berhak menjadi ahli

waris adalah keluarga sedarah dan suami istri yang masih hidup. Jika yang

pertama tidak ada maka negara yang maju menjadi ahli waris dengan

sendirinya.

Berdasarkan pengelompokan ahli waris dan orang yang tidak patut

mewaris sesuai pemaparan yang sebelumnya dapat disimpulkan bahwa

kedudukan transeksual tetaplah seorang ahli waris, dan dalam ketentuan hukum

KUH Perdata yang mengatur jelas tentang tidak ada pembedaan jenis kelamin,

selama seorang transeksual tersebut masih termasuk dalam garis keturunan

pewaris dan ahli waris bukan orang yang dianggap sebagai orang yang

onwaardigheid (ketidakpatutan) maka ia berhak mendapatkan warisan (Jannah,

2020).

c. Akibat Hukum Seorang Transeksual Terhadap Proses Pemakaman

Kewajiban yang pertama-tama adalah memandikannya, yang melakukan

adalah keluarga terdekat, yaitu suami, atau istri, termasuk muhrim. Apabila dari

keluarga yang terdekat tidak ada yang mampu, baru diserahkan kepada orang

lain yang dapat dipercaya, sehingga dapat menjaga aib atau keganjilan-

keganjilan yang ada pada si mayat. Untuk jenazah laki-laki, maka yang

memandikan juga laki-laki, jika mayat perempuan yang memandikan juga

perempuan. Setelah jenazah dimandikan maka selanjutnya adalah mengkafani

yang dilakukan langsung ketika jenazah selesai dimandikan orang yang

berkewajiban mengkafani sebaiknya orang terdekat. Kafanilah mayat dengan

sebaik-baiknya. Nabi Saw. bersabda: “Apabila salah seorang dari kamu

mengkafani saudaranya, maka hendaklah ia mengkafaninya dengan baik” (HR.

Ahmad, Muslim, dan Abu Daud dari Jabir). Kemudian Adapun yang

diwajibkan untuk dishalatkan adalah jenazah orang Islam yang tidak mati

syahid (mati dalam peperangan melawan musuh Islam). Terkait dengan hal ini

Nabi bersabda: “Shalatkanlah olehmu orang yang mengucapkan ”la Ilaha

illallah’ (Muslim)” (HR. ad-Daruquthni).

Menguburkan mayit sebaiknya berbentuk lahd (lahad) , yaitu liang yang

bagian bawahnya dikeruk sebelah ke kiblat,dan setelah jenazah dibaringkan

disana,liang tersebut ditutupi dengan bilah-bilah papan yang di tegakkan,

kemudian di timbun (Hidayatullah, 2020).

Ustadz Khalid Basalamah mengatakan bahwa “Seorang transeksual yang

sudah meninggal maka proses pemakamannya dalam hukum islam jenazahnya

harus diurus sebagaimana jenis kelamin asalnya. Jika lahir sebagai laki-laki

maka dimandikan oleh kaum laki-laki juga”. Demikian juga sebaliknya, bila

PENETAPAN PENGADILAN TENTANG PERUBAHAN

IDENTITAS SEORANG TRANSEKSUAL

2022

Mulia, Hasim Purba, Utary Maharany Barus, Idha Aprilyana Sembiring 990

lahir sebagai wanita maka diurus oleh kalangan wanita. Kalau dia laki-laki,

maka yang memandikan laki-laki, walaupun sudah operasi.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Singkawang

Nomor: 167/Pdt.P/2018/Pn.Skw)

1. Deskripsi Penetapan No: 167/Pdt.P/2018/PN.Skw Tentang Duduk Perkara

Yogi Saputra dengan surat permohonan tertanggal 7 Agustus 2018 yang

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 8

Agustus 2018 di bawah register Nomor 167/PDT.P/2018/PN Skw. Yogi Saputra

telah melakukan operasi perubahan jenis kelamin (transeksual) dari seorang laki-

laki menjadi perempuan di Rumah Sakit Rajyindee Hospital, sebagaimana

Sertifikat (Surat Keterangan) yang dikeluarkan oleh Dr. Kuldech

Techanaparukse. Menurut pertimbangan hakim berdasarkan bukti P-3 yaitu berupa

Surat Keterangan tanggal 20 Oktober 2017 Yogi Saputrapada pokoknya memohon

supaya Pengadilan Negeri Singkawang menetapkan memberi ijin kepada Yogi

Saputra untuk mencatatkan perubahan jenis kelamin Yogi Saputrapada Kantor

Catatan Sipil dari seorang Laki-laki menjadi seorang Perempuan karena telah

terjadi perubahan kelamin Yogi Saputra dari Laki-laki menjadi Perempuan dan

menurut ketentuan Pasal 56 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai

peristiwa penting lainnya yang harus dicatatkan pada Instansi pelaksana, maka

permohonan Yogi Saputra beralasan hukum untuk dikabulkan. Mengingat Pasal 56

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Perubahan dengan Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan

perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

a. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Nomor:

167/PDT.P/2018/PN Skw

Perubahan status hukum dari seorang laki-laki menjadi perempuan belum

ada pengaturannya dalam hukum, namun mengingat perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi semakin pesat khususnya dalm bidang ilmu

kedokteran serta peradaban dunia yang semakin maju, maka dalam merespon

hal tersebut Pengadilan berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna

“menemukan hukum-hukumnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum,

kesusilaan dan kepatutan serta betul-betul didukung oleh alasan dan

kepentingan hukum yang kuat”. Hal ini telah sesuai dengan pasal 50 dan pasal

5 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam

penetapannya telah dimuat peraturan yang dijadikan dasar untuk mengadili

permohonan pergantian kelamin tersebut

Kasus dalam penetapan Nomor 167/PDT.P/2018/PN Skw Yogi Saputra

tidak tampak kelainan dan jumlah kromosom karotip sesuai dengan jenis

kelamin Laki-laki, dan dalam perkembangannya alat kelamin yang tumbuh

dalam diri pemohon adalah alat kelamin laki-laki dan bahkan sudah pernah di

sunat Akan tetapi hakim tidak mempertimbang kan tentang aspek alat kelamin

primer (testis/ovarium), dan aspek hormonal. hakim dalam memberikan

argumentasi berdasarkan fakta-fakta yang ada saat Proses persidangan.

Proses persidangan selanjutnya Yogi Saputra menyerahkan surat

keterangan tanggal 20 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh dokter pelaksana

Kuldech Techanaparukse pada rumah sakit rajyindee thailand yang

menerangkan atas permohonan yang diajukan oleh Yogi Saputra, menerangkan

bahwa pada tanggal 20 oktober 2017 telah dilakukan operasi perubahan jenis

kelamin terhadap Yogi Saputra, sehingga penampilan kelamin, payudara dan

Volume 2, Nomor 9, September 2022

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

991 http://sosains.greenvest.co.id

wajahnya akan kelihatan seperti wanita dan yang bersangkutan dapat

menjalankan fungsinya secara penuh sebaga seorang Wanita. Pembuktian dari

surat bukan merupakan akta dijelaskan didalam HIR maupun KUH Perdata

tidak ditentukan secara tegas. Walaupun surat bukan akta ini sengaja dibuat

untuk digunakan sebagai alat pembuktian dikemudian hari oleh sebab itu dapat

dianggap sebagai petunjuk kearah pembuktian. Yang dimaksud sebagai

petunjuk kearah pembuktian adalah bahwa surat keterangan dokter dapat

digunakan sebagai alat bukti dan sepenuhnya bergantung kepada penilaian

hakim sebagaimana di tentukan. Surat keterangan dokter adalah surat yang

berisikan keterangan yang dibuat oleh dokter dengan tujuan tertentu yang

menerangkan kesehatan ataupun penyakit sesuai dengan kode etik kedokteran

Indonesia pasal 7 mengatur sebagai berikut :”seorang dokter harus memberi

keterangan sesuai dengan hasil yg diperiksanya sendiri.”

Selanjutnya Yogi Saputra menghadirkan saksi yang menguat kan sebagai

alat bukti yakni saksi T Produksi dan saksi Titi Suriyati yakni orang tua kandung

dari pemohon, yang menerangkan sejak kecil Yogi Saputrasudah bertingkah

laku layaknya seorang perempuan / wanita seperti dalam hal berpakaian,

berprilaku ataupun lebih cendrung melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat

kewanitaan, dan hal tersebut berjalan hingga sampai sekarang, serta Surat

Keterangan tanggal 20 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dokter Pelaksana

Kuldech Techanaparukse pada rumah sakit Rajyindee Thailand (P-3), maka

terbukti telah terjadi perubahan kelamin Yogi Saputra dari semula kelamin

Laki-laki menjadi kelamin Perempuan / Wanita;

Sebuah negara menginginkan negara menjadi negara hukum tentunya

memiliki penegak hukum dan hukum yang adil oleh karena itu adanya

pengadilan dengan harapan sebagai wadah untuk menyelesaikan perkara yang

diajukan meskipun sifatnya adalah pasif dan menunggu adanya perkara yang

diajukan terhadapnya dan tidak dibenarkan seorang hakim untuk meminta atau

menyarankan suatu sengketa atau permasalahan baik pidana maupun perdata

agar diselesaikan di pengadilan. Namun jika permohonan tersebut sudah

diajukan kepada pengadilan yang menjadi kewenangannya maka perkara

tersebut tidak boleh ditolak, terlepas nantinya perkara tersebut dapat di terima

atau ditolak setelah diadili dengan alasan bukan dalam ruang lingkup

kompetensinya, maka pengadilan harus menyatakannya dalam bentuk putusan

bukan dalam bentuk penolakan perkara sebelum diadili . Dalam hal jika terjadi

kekosongan hukum atau undang-undang yang tidak jelas maka menjadi tugas

hakim untuk menggali atau menemukan hukum yang digunakan untuk

menyelesaikan perkara sehingga dapat menyesuaikan dengan tuntutan

problematika masalah yang ada di dalam perkembangan masyarakat Pasal 4

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:

1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan

orang.

2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala

hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang

sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam pasal ayat 1 disebutkan bahwa pengadilan mengadili berdasarkan

hukum maka dalam hal ini hukum merupakan peraturan atau norma yang

cakupannya yang sangat luas bukan hanya peraturan undang-undang saja

PENETAPAN PENGADILAN TENTANG PERUBAHAN

IDENTITAS SEORANG TRANSEKSUAL

2022

Mulia, Hasim Purba, Utary Maharany Barus, Idha Aprilyana Sembiring 992

kemudian Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan :

1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

2) Hakim konstitusi diharuskan memiliki integritas dan kepriba dian yang

tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpenga laman di bidang hukum.

3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Hakim

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 167/ Pdt

P/2018/PN Skw. dalam pertimbangan hukum hakim mendasarkan pada aspek

yaitu aspek fakta-fakta hukum dipersidangan yakni surat keterangan dokter

Pelaksana Kuldech Techanapa rukse, kemudian dikuatkan oleh keterangan

saksi yang menerangkan bahwa Yogi Saputra memiliki sifat seperti perempuan

dan bahkan di masa remajanya sudah melakukan penyuntikan hormon dan

pertimbangan yang terakhir adalah dikarenakan sudah terjadi perubahan

kelamin menurut pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pergantian

jenis kelamin adalah sebagai peristiwa penting lainnya yang harus dicatatkan

pada instansi pelaksana. Selain itu hakim tidak meninjau hukum dari sisi agama

Pemohon, sehingga aspek moralitas yaitu menyangkut nilai keagamaan tidak

menjadi pertimbangan dalam membuat ketetapan tersebut.

Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa hakim menggali nilai-nilai hukum

yang ada di masyarakat. Menjadikan putusan tersebut tidak hanya berpedoman

pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada secara yuridis maupun

flosofis hakim mempunyai kewajiban maupun hak untuk melakukan penemuan

hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa

keadilan masyarakat. Hal ini berarti hakim diperbolehkan membuat undang-

undang yang sebelumnya tidak ada peraturannya dan tertinggal dari

perkembangan permasalahannya di masyarakat namun hukum yang dihasilkan

berdasarkan keputusan hakim tidaklah sama dengan dengan produk legislatif.

Karena keputusan nya tidak berlaku bagi masyarakat umum melainkan hanya

bagi pihak-pihak yang berperkara saja.

KESIMPULAN

Status hukum keperdataan seorang transeksual ditinjau dari Undang Undang

Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan akan sah di mata hukum

apabila mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan dari

pengadilan mengenai perubahan nama dan jenis kelamin. Ketentuan tersebut terdapat

dalam pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas

permintaan yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan dijelaskan lebih lanjut bahwa peristiwa penting

lainnya didalam ketentuan yang terdapat Pasal 97 ayat (2) Perpres 25/2008 adalah sebagai

berikut “ Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain

perubahan jenis kelamin.” Status jenis kelamin seseorang yang melakukan operasi

kelamin/transeksual menimbulkan akibat hukum antara lain perkawinan, kewarisan dan

yang terakhir adalah proses pemakaman dalam hal ini akibat hukum serta kedudukan

hukum seorang transeksual tergantung kepada sifat dan tujuan operasi kelamin yang

dilakukan. Apabila sifat dan tujuan operasi kelaminnya didasarkan dengan alasan medis

dan sesuai dengan syarat ketentuan hukum maka kedudukan hukum seorang transeksual

tersebut adalah mengikuti ketentuan sesuai dengan status barunya setelah melakukan

operasi pergantian kelamin begitu juga sebaliknya. Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Volume 2, Nomor 9, September 2022 
p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X 
 
 993      http://sosains.greenvest.co.id 
 
Negeri Singkawang Nomor: 167/ Pdt P/2018/PN Skw. dalam pertimbangan hukum hakim 
mendasarkan  pada  aspek  yaitu  aspek  fakta-fakta  hukum  dipersidangan  yakni  surat 
keterangan  dokter  Pelaksana  Kuldech  Techanaparukse,  kemudian  dikuatkan  oleh 
keterangan  saksi  yang  menerangkan  bahwa  Yogi  Saputra  memiliki  sifat  seperti 
perempuan  dan  bahkan  di  masa  remaja  sudah  melakukan  penyuntikan  hormon  dan 
pertimbangan yang terakhir adalah dikarenakan sudah terjadi perubahan kelamin menurut 
pasal 56  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pergantian jenis kelamin adalah sebagai 
peristiwa penting lainnya yang harus dicatatkan pada instansi pelaksana. 
 
BIBLIOGRAFI 
tahun  2009  tentang  Kesehatan,  (2009). 
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Pasal+69+ayat+%2
82%29+Undang-
Undang+Nomor+36+Tahun+2009+Tentang+Kesehatan+&btnG=#d=gs_cit&t=16
62002754358&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3Ag36jqMWqeI4J%3Ascholar.goo
gle.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26 
Aditya,  A.  (2016).  Proses  Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  dalam  Menangani  Perkara 
Permohonan Perubahan Jenis Kelamin (Putusanpengadilannegeri Kendal Nomor: 
1412/Pdt. P/2012/Pn. Kdl). UII. 
Burlian, P. (2022). Patologi sosial. Bumi Aksara. 
Haridi, N. H. M., Ismail, A. M., Subhi, N., & Hussin, H. (2021). Komponen Dalam Model 
Pemulihan Holistik Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Di 
Malaysia. Jurnal Al-Ummah. 
Hidayatullah, S. (2020). Hak Mewaris Transeksual Menurut Hukum Waris Islam. Untag 
1945 Surabaya. 
Jannah, M.  (2020). Tinjauan  Yuridis  Pembagian Harta Waris  Bagi  Ahli Waris  Yang 
Melakukan  Transeksual  Menurut  Hukum  Positif  Di  Indonesia.  Universitas 
Muhammadiyah Jember. 
Ludy,  A. M.  (2020). Pengaruh  Gender  Dalam  Pembuatan  Akta  Notaris (Kajian Atas 
Transgender Dan Khuntsa). Indonesian Notary, 2(3). 
Nawari, H. (2012). Konflik Kehidupan Seorang Gay: sebuah tinjauan studi kasus. UIN 
Sunan Ampel Surabaya. 
Noviani,  W.  (2022).  Status  Hak  Asuh  Anak  Terhadap  Perkawinan  Yang  Salah  Satu 
Pasangannya Merubah Jenis Kelamin. 
Prihatiningsih, D., & Muhibbin, A. (2014). Pria Transeksual (Waria) Dalam Perspektif 
Nilai-Nilai Moral Sosial Studi Kasus di Seputar Stadion Sriwedari kota Surakarta. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Purwanty,  F.,  &  Chairani,  L.  (2018).  Perubahan  Orientasi  Seksual  Pada  Komunitas 
Lesbian (Anak Belok). Jurnal Psikologi TALENTA, 3(2), 9–19. 
Rokhmansyah,  A.  (2016).  Pengantar  gender  dan  feminisme:  Pemahaman  awal  kritik 
sastra feminisme. Garudhawaca. 
Sudra, R. I., Rani, D. M., Alim, N., Lakhmudien, L., Yanti, I., Nurdiana, A., Nardina, E. 
A., Pasaribu, I.  H., &  Marlina, R.  (2021). Etika Profesi dan  Hukum Kesehatan 
dalam Praktik Kebidanan. Yayasan Kita Menulis. 
Sumiati, S. A., & Lestari, L. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Undang-
Undang  Nomor  24  Tahun  2013  Tentang  Administrasi  Kependudukan.  Jurnal 
Dimensi, 9(1), 35–47. 
Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam 
Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 
8(8), 2463–2478. 

PENETAPAN PENGADILAN TENTANG PERUBAHAN

IDENTITAS SEORANG TRANSEKSUAL

2022

Mulia, Hasim Purba, Utary Maharany Barus, Idha Aprilyana Sembiring 994

Wardhani, A. A. P., & Rizka, S. A. (2021). Tinjauan Yuridis Praktik Operasi Selaput

Dara (Hymenoplasty) Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang

Kesehatan. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wardhani, D. T. (2012). Perkembangan dan seksualitas remaja. Sosio Informa: Kajian

Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 17(3).

Aspek Psikologi, Sosial-Kultural dan Sikap Islam terhadap Perilaku Transeksual di

Indonesia, FENOMENA 155 (2015).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike

4.0 International License.