1170 http://sosains.greenvest.co.id

JURNAL

SOSAINS

JURNAL SOSIAL DAN SAINS

VOLUME 2 NOMOR 11 2022

P-ISSN 2774-7018, E-ISSN 2774-700X

PENDIDIKAN PANCASILA DALAM KURIKULUM MERDEKA

Bambang Yuniarto, Marwah lama’atushabakh, Maryanto, Amar Habibi

IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Jawa Barat

Email : bb_yunior@yahoo.co.id, marwahlamaah078@gmail.com,

maryanto2882@gmail.com, amarhabibi1998@gmail.com

Kata kunci:

Pendidikan,

Pancasila,

kurikulum

meredeka

ABSTRAK

Latar Belakang :. Di Indonesia, isu pendidikan menjadi isu sentral dan bahkan

diamanatkan oleh konstitusi untuk menjadi priotitas utama dalam anggaran belanja

negara. Semua komponen mempunyai andil yang penting, tidak terkecuali kurikulum

yang mana dapat dikatakan penyangga utama dalam sebuah proses belajar mengajar.

Beberapa pakar bahkan mengatakan bahwa kurikulum merupakan jantung bagi

pendidikan, baik buruknya hasil pendidikan ditentukan oleh kurikulum, apakah mampu

membangaun kesadaran kritis terhadap peserta didik ataukah tidak.

Tujuan : untuk mengamati pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kehasan,

kondisi, potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik.

Metode : Jenis metode yang akan digunakan oleh penulis adalah studi Pustaka. Studi

kepustakaan merupakan segala upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk

mengumpulkan suatu data informasi yang relevan dengan topik atau permasalahan yang

diangkat.

Hasil : Kebijakan kampus merdeka, yang salah satu tataran praksisnya, difokuskan pada

kegiatan akademik atau pembelajaran. Tentu perlu dianalisis dan dielaborasikan melalui

pendekatan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga meminimalisir terjadinya

ketimpangan antara cita-cita dan realitas. Dalam konteks pembelajaran pada kebijakan

kampus merdeka, sesungguhnya lebih mengarah pada upaya memberikan peluang lebih,

agar mahasiswa menguasai disiplin ilmu yang beragam. Tujuan pembelajaran

Pendidikan Kewaganegaraan, pada era modern saat ini, perlu mengakomodir

terbentuknya daya literasi digital, kreatifitas, inovasi, dan sifat kritis peserta didik.

Kesimpulan: Perkembangan kurikulum PPKn di Indonesia berkembang secara dinamis

ini pada prinsipnya disesuaikan dengan kebutuhan serta visi-misi dari pemerintah yang

mempengaruhi dalam pembentukan kebijakan kurikulum pendidikan di Indonesia.

Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kekuatan yang menjadi fondasi dalam

pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu

Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, politik,

hukum, nilai, moral, kearifan lokal, dan kebhinekaan dalam berkebudayaan.

ABSTRACT

Background: In Indonesia, the issue of education is a central issue and is even

mandated by the constitution to be the main priority in the state budget. All components

have an important contribution, including the curriculum which can be said to be the

main buffer in a teaching and learning process. Some experts even say that the

curriculum is at the heart of education, whether or not educational outcomes are

Volume 2, Nomor 11, November 2022

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

1171 http://sosains.greenvest.co.id

Keywords:

Education,

Pancasila,

curriculum

determined by the curriculum, whether it is able to raise critical awareness of learners

or not.

Purpose: to observe national education and conformity with the desire, conditions,

potential of the region, educational units and students..

Method: The type of method that will be used by the author is a Literature study.

Literature study is any effort made by researchers to collect information data that is

relevant to the topic or problem raised..

Results: The independent campus policy, which is one of the levels of praxis, is focused

on academic or learning activities. Of course, it needs to be analyzed and elaborated

through a scientific approach to Civic Education, so as to minimize the occurrence of

inequality between ideals and reality. In the context of learning in the independent

campus policy, it is actually more towards providing more opportunities, so that students

master diverse disciplines. The learning objectives of Citizenship Education, in today's

modern era, need to accommodate the formation of digital literacy, creativity,

innovation, and the critical nature of students.

Conclusion: The development of the PPKn curriculum in Indonesia is developing

dynamically, in principle adapted to the needs and visions and missions of the

government that influence the formation of educational curriculum policies in

Indonesia. However, in its implementation there is a strength that is the foundation in

the implementation of the subjects of Pancasila and Citizenship Education, namely

Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, politics, law, values,

morals, local wisdom, and diversity in culture.

PENDAHULUAN

Pembahasan tentang dunia pendidikan menjadi topik yang akan terus eksis dan masa

ke masa. Di Indonesia, isu pendidikan menjadi isu sentral dan bahkan diamanatkan oleh

konstitusi untuk menjadi priotitas utama dalam anggaran belanja negara. Pendidikan itu

sendiri menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

ialah “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Pengertian ini seringkali tidak dicermati dengan betul bahwa konstitusi kita

mengamanatkan sebuah upaya mengembangkan “potensi” yang di dalamnya terdapat

banyak hal, artinya tidak hanya perkara kognitif saja, melainkan juga mengembangkan

psikomotorik dan afektif.

Dalam rangka upaya mengembangkan potensi siswa atau peserta didik, maka dalam

dunia pendidikan diperlukan kurikulum. (Asri, 2017) menyatakan bahwa “Dalam dunia

pendidikan terdapat beberapa komponen yang saling bersinergi agar mampu mewujudkan

tujuan pendidikan itu sendiri. Semua komponen mempunyai andil yang penting, tidak

terkecuali kurikulum yang mana dapat dikatakan penyangga utama dalam sebuah proses

belajar mengajar. Beberapa pakar bahkan mengatakan bahwa kurikulum merupakan

jantung bagi pendidikan, baik buruknya hasil pendidikan ditentukan oleh kurikulum,

apakah mampu membangaun kesadaran kritis terhadap peserta didik ataukah tidak”.

Pembahasan kurikulum di Indonesia ini sangatlah menarik. Hal ini dikarenakan

begitu dinamisnya perubahan yang terjadi dalam perkembangan kurikulum Indonesia.

Bahkan (Raharjo, 2020) memaparkan bahwa “Ada ungkapan menggelitik yang acapkali

muncul seiring perubahan penguasa negeri ini yakni ‘ganti menteri ganti kurikulum’,

nyatanya dalam perjalanan sejarah sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945,

kurikulumpendidikan nasional memang telah berulangkali mengalami perubahan, yaitu

pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan 2004, 2006 serta yang terbaru

Pendidikan Pancasila Dalam Kurikulum Merdeka

2022

Bambang Yuniarto, Marwah lama’atushabakh, Maryanto, Amar Habibi 1172

adalah kurikulum 2013”. Ditambah, saat ini sudah ada pandangan baru terkait dengan

kurikulum merdeka belajar.

Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem

politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.

Sebab, sistem kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan memang perlu

dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di

masyarakat.

Adapun kurikulum itu sendiri, menurut Schubert (1986), memaparkan bahwa

“curriculum as content or subject matter, curriculum as a program of planned activities,

curriculum as intended learning outcomes, curriculum as cultural reproduction,

curriculum as experience, curriculum as discrete task and concepts, curriculum as an

agenda for social reconstruction”. Pandangan tersebut tampaknya dipengaruhi oleh

pandangan sebelumnya, seperti Stratemeyer, Forkner, dan McKim (194) yang menyatakan

“Curriculum currently defined in three ways; the courses and class activities in which

children and youth engage; the total range of in class and out class experiences sponsored

by school; and the total life experiences of the leaner”. Dengan demikian, kurikulum dapat

dikatakan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan

pelajaran serta cara yang penyelenggaraaan proses kegiatan pembelajaran untuk mencapai

tujuan tertentu. Tujuan tersebut meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian

dengan kehasan, kondisi, potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik digunakan

sebagai pedoman penyelenggaraaan proses kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan

tertentu. Tujuan tersebut meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan

kehasan, kondisi, potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik.

METODE PENELITIAN

Jenis metode yang akan digunakan oleh penulis adalah studi Pustaka (Darmalaksana,

2020). Studi kepustakaan merupakan segala upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk

mengumpulkan suatu data informasi yang relevan dengan topik atau permasalahan yang

diangkat. Data informasi yang telah dihimpun tersebut berasal dari studi kepustakaan, baik

berupa buku, artikel, maupun jurnal. Dibutuhkan ketekunan dan ketelitian dalam

melakukan studi kepustakaan untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan

penelitian. Dalam studi pustaka, hal yang dilakukan ialah membaca dan menelaah literatur

yang dianggap sesuai dengan pokok kajian. Setelah menelaah berbagai literatur kemudian

dituangkan secara teoritis terkait dengan penguatan Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum

Merdeka.

Penelitian kualitatif tidak dibatasi oleh kategori tertentu, karena sifatnya yang

elaboratif dan mendalam (Rukajat, 2018). Sumber literatur pada penelitian ini berfokus

pada jurnal, yang didukung oleh sumber yuridis serta dokumen resmi yang dikeluarkan

oleh negara dan lembaga resmi, baik nasional maupun internasional. Dijadikannya jurnal

sebagai sumber literasi primer, karena jurnal memiliki tingkat keabsahan yang tinggi, agar

tidak terjadi kesalahan pada analisis data yang sifatnya konseptual dan prosedural, tentu

perlu didukung oleh data sekunder. Teknik analisis data pada riset ini menggunakan teknik

Miles dan Hubermana (1992) yang mengungkapkan bahwa proses analisis kualitatif

berfokus pada: reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan (Firman &

Rahayu, 2020).

Volume 2, Nomor 11, November 2022

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

1173 http://sosains.greenvest.co.id

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Kewarganegaraan dalam dimensi kurikuler, berfokus pada kegiatan

pembelajaran. Realitas tersebut, merupakan upaya dalam membentuk warga negara

yang baik dan cerdas. Pada dasarnya bagaimana warga negara bersedia untuk

berpartisipasi dalam kepentingan umum, memiliki kepekasaan sosial yang baik, turut

andil dalam menjaga persatuan nasional, serta mengisi kemerdekaan melalui peran

aktifnya, apabila tidak diberikan landasan mengenai pengetahuan, pemahaman, serta

pembentukan moral. Winataputra dan Budimansyah (Nurdin, 2016) mengungkapkan

bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dalam dimensi kurikuler, bertujuan untuk

mengoptimalkan potensi peserta didik, agar menjadi warga negara yang cerdas,

berkarakter, demokratis dan berkomitmen.

Kebijakan kampus merdeka, yang salah satu tataran praksisnya, difokuskan pada

kegiatan akademik atau pembelajaran. Tentu perlu dianalisis dan dielaborasikan melalui

pendekatan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga meminimalisir terjadinya

ketimpangan antara cita-cita dan realitas. Idealnya substansi pembelajaran dalam

kebijakan kampus merdeka perlu merepresentasikan semangat dan nilai-nilai yang

sesuai dengan Pancasila serta UUD 1945. Sebagai kajian yang komprehensif, PKn

berkompeten dalam melaksanakan evaluasi kebijakan publik, khususnya pada tataran

mengakomodir partisipasi serta memberikan ruang agar menumbuhkan tanggung jawab

public (Shabrina, 2016).

Dalam konteks pembelajaran pada kebijakan kampus merdeka, sesungguhnya

lebih mengarah pada upaya memberikan peluang lebih, agar mahasiswa menguasai

disiplin ilmu yang beragam. Dalam upaya menganalisis kebijakan kampus merdeka

melalui dimensi PKn kurikuler, tidak harus selalu dengan mengontrak mata kuliah PKn.

Lazimnya PKn sebagai mata kuliah wajib, dikontrak oleh mahasiswa pada awal

memasuki perguruan tinggi, baik di semester 1, maupun semester 2. Dengan orientasi

landasan filosofis pembelajaran PKn harus hadir, sehingga kampus merdeka dalam

realitas implementasinya menjadi pembelajaran yang demokratis, terstruktur, adil,

menyenangkan, serta berorientasi pada peningkatan kompetensi kewarganegaraan

mahasiswa.

Dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Pendidikan

Tinggi, dijelaskan bahwa pembelajaran di luar prodi bagi mahasiswa yang berminat,

dapat dibagi menjadi 4 yaitu, 1) di prodi lain dalam kampus yang sama, 2) di prodi yang

sama dalam kampus yang berbeda, 3) di prodi lain dalam kampus yang berbeda dan 4)

pembelajaran non-kampus. Tentu kebijakan tersebut akan berhasil, apabila setiap

perguruan tinggi berkomunikasi untuk menentukan teknis kerja samanya. Peran

Pendidikan Kewarganegaraan, dalam menyukseskan kebijakan tersebut, berfokus pada

upaya memberikan informasi objektif mengenai, pentingnya mengakomodir hak

mahasiswa, memberikan ruang lebih bagi mahasiswa untuk berkarya serta mencari

pengalaman, bahkan memberikan deskirpsi mengenai pentingnya mengeksplorasi diri,

agar kehidupan mahasiswa lebih bermakna. Tentu proses belajar di luar prodi serta di

luar perguruan tinggi mahasiswa terkait, begitu merepresentasikan keilmuan PKn,

karena bersifat multikultural dan menjadi upaya pengenalan budaya lokal.

Tujuan pembelajaran Pendidikan Kewaganegaraan, pada era modern saat ini,

perlu mengakomodir terbentuknya daya literasi digital, kreatifitas, inovasi, dan sifat

kritis peserta didik, juga perlu menjadikan berbagai permasalahan sosial sebagai sumber

pembelajaran PKn kontekstual (Martini, 2018). Dalam konsep kampus merdeka,

ditekankan mengenai pentingnya penguasaan keterampilan yang beragam. Dengan

oreintasi memiliki modal sosial yang lebih agar menjadi sumber daya manusia

Indonesia yang berdaya saing dan unggul. Idealnya sebagai keilmuan yang bertujuan

Pendidikan Pancasila Dalam Kurikulum Merdeka

2022

Bambang Yuniarto, Marwah lama’atushabakh, Maryanto, Amar Habibi 1174

untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara beradab, tentu PKn pada tataran

filosofis, teori dan praktiknya, perlu menjadi semangat para pendidik dan birokrat,

sehingga implementasi kebijakan kampus merdeka, bisa efektif dan sesuai dengan yang

diharapkan.

Realitas konsep pembelajaran pada pendidikan tinggi, yang dijelaskan melalui

Permendikbud No. 3 Tahun 2020, menjadi bentuk aktualisasi kebijakan pendidikan

tinggi di Indonesia. Dalam tataran substansi dan praksis dari konsep kampus merdeka

yang memiliki kesamaan konsep dengan kajian Pendidikan Kewarganeraaan, akan

dianalisis dan direfleksikan. Sebagai upaya menemukan jawaban ilmiah yang sifatnya

komprehensif, yang menjadi implementasi nyata dalam memperkaya kajian keilmuan

Pendidikan Kewarganegaraan. Khususnya pada bentuk pembelajaran kampus merdeka

yang berfokus pada pertukaran pelajar, asistensi mengajar pada satuan pendidikan,

penelitian, bahkan magang atau praktik kerja yang menuai pro dan kontra, akan

dianalisis melalui dimensi PKn kurikuler.

1. Kurikulum 2020 “Merdeka Belajar”

Pada prinsipnya, terkait dengan Kurikulum Merdeka Belajar 2020 ini, didasari

oleh Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang SN-Dikti. Mendikbud di Era ini

(Nadiem Makariem) menjadi tokoh penggagas terkait dengan wacana merdeka

belajar, utamanya di Perguruan Tinggi. Menurut Nadiem, Kemendikbud

menyiapkan strategi yang tidak akan keluar dari esensi pendidikan, yakni kualitas

guru. Guru tidak akan mungkin bisa digantikan teknologi. Teknologi adalah alat

bantu guru meningkatkan potensi mereka dan mencari guru-guru penggerak terbaik

serta memastikan mereka bisa menjadi pemimpin- pemimpin pembelajaran dalam

sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

Dikutip dari (Raharjo, 2020) Nadiem Makarim menjelaskan setidaknya tiga

poin utama dalam gagasan merdeka belajar, yaitu tekonologi untuk akselerasi,

keberagaman sebagai esensi, dan profil pelajar Pancasila . Tentu saja, poin pertama

terkait dengan perkembangan teknomogi, informasi, dan komunikasi. Namun ada

hal yang sangat menarik yaitu di poin 2 dan 3, utamanya terkait dengan PPKn, bahwa

adanya penguatan keberagaman sebagai esensi, berupa “keberagaman minat dan

kemampuan yang dimiliki siswa menjadi alasan paling kuat agar pengukuran kinerja

siswa tidak boleh dinilai hanya menggunakan angka-angka pencapaian akademik,

tetapi juga berbagai macam aktivitas lain atau ekstrakurikuler”. Kearifan lokal juga

merupakan unsur penting dalam pembelajaran. Setiap siswa akan lebih memahami

materi bila menggunakan konteks lokal. “Setiap murid akan melihat semua mata

pelajaran dan semua materi dalam konteks”. Kemudian terkait dengan profil pelajar

Pancasila, Dalam kesempatan yang sama, Mendikbud Nadiem menjelaskan salah

satu mandat yang diberikan Presiden adalah penyesuaian kurikulum yang bertujuan

mewujudkan profil para pelajar di Indonesia. Kemendikbud telah menetapkan enam

indikator sebagai profil pelajar Pancasila. Adapun enam profil tersebut adalah

pertama, bernalar kritis agar bisa memecahkan masalah. Hal ini berhubungan dengan

kemampuan kognitif. Kedua, kemandirian, yaitu siswa secara independen

termotivasi meningkatkan kemampuannya, bisa mencari pengetahuan serta

termotivasi. Ketiga, adalah kreatif, di mana siswa bisa menciptakan hal baru,

berinovasi secara mandiri, dan mempunyai rasa cinta terhadap kesenian dan

budaya.

Keempat, gotong-royong, di mana siswa mempunyai kemampuan

berkolaborasi yang merupakan softskill utama yang terpenting di masa depan agar

bisa bekerja secara tim. Kelima, kebinekaan global yang merupakan upaya agar

siswa mencintai keberagaman budaya, agama dan ras di negaranya serta dunia,

Volume 2, Nomor 11, November 2022

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

1175 http://sosains.greenvest.co.id

sekaligus menegaskan mereka juga warga global. Keenam, berakhlak mulia. Di

sinilah moralitas, spiritualitas, dan etika berada. "Sudah pasti pendidikan karakter

akan menjadi salah satu pilar inti," tegas Mendikbud. Project based learning menjadi

salah satu metode melatih jiwa gotong royong dan kreativitas siswa. “Bukan hanya

dengan membaca materi lalu diuji, melainkan juga untuk menciptakan karya. Oleh

karena itu saya mempunyai motto, kalau kita ingin melakukan transformasi

pembelajaran di dalam suatu ruang kelas maka harus banyak tanya, banyak coba,

banyak karya”

2. Bagaimana Analisis Konsep Kampus Merdeka Dalam Perspektif Pendidikan

Kewarganegaraan Dimensi Sosio- Kultural?

Pendidikan Kewarganegaraan dalam dimensi sosio-kultural, berfokus pada

upaya memberdayakan masyarakat. Tentu sebagai keilmuan yang memiliki tugas

berat, karena membentuk kepribadian warga negara. PKn menjadi kajian yang luas

tidak terbatas sebagai pembelajaran di sekolah saja, tetapi juga dalam masyarakat

umum, baik sebagai pendidikan demokrasi bagi masyarakat, maupun menjadi kajian

dalam menganalisis dan merefleksikan dinamika, fenomena, realitas yang terjadi

dimasyarakat. Cogan (Mukhtarom, Arwen, & Kurniyati, 2019) menjelaskan terdapat

perbedaan makna antara civic education dan citizenship education, khususnya pada

ruang lingkup kajiannya, civic education merupakan PKn dalam arti sempit atau PKn

dalam bentuk pendidikan formal (sekolah), sedangkan citizenship education adalah

PKn dalam arti yang luas, sebagai bentuk pendidikan non formal (pendidikan bagi

masyarakat) (Geboers, Geijsel, Admiraal, & Ten Dam, 2013).

Tentu masyarakat yang berdaya dan beradab menjadi tujuan penting

dijadikanya PKn sebagai wahana pendidikan demokrasi bagi masyarakat umum.

Sehingga mampu mengisi kemerdekaan melalui keterlibatan aktifnya. Masyarakat

berdaya dalam artian mampu, berkompeten serta mandiri untuk mengoptimalkan

berbagai potensi yang ada disekitarnya, seperti dalam sektor ekonomi, sosial,

kebudayaan, politik, demokrasi, dan keamanan. Masyarakat yang beradab tentu,

memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehingga secara sukarela menjalankan

perannya, agar memiliki manfaat positif terhadap masyarakat, karena kompleksnya

permasalahan yang ada dimasyarakat, tidak bisa diselesaikan oleh pihak berwajib

saja, tetapi secara holistik, sehingga butuh peran aktif dari masyarakat, agar masalah

tersebut selesai sebagaimana mestinya.

Faktanya sebagai keilmuan yang menganalisis dan merefleksikan dinamika,

fenomena dan realitas yang terjadi pada kehidupan masyarakat secara holistik, tentu

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki solusi ilmiah dalam mengatasi berbagai

persoalan sosial yang terjadi. Khususnya melalui strategi serta upaya penyelesaian

masalah berbasis melibatkan semua pihak. Selain merepresentasikan integrasi

bangsa, juga memberi makna, mengenai pentingnya demokrasi, peka sosial dan

tanggung jawab. (Rahmandani & Samsuri, 2019) mengungkapkan bahwa sebagai

pendidikan bagi masyarakat, tentu PKn berperan dalam memperkuat kesadaran

masyarakat, untuk terlibat aktif dalam kegiatan publik, melalui pendekatan keilmuan

yang humanis, yang praktik sosialisasinya dilakukan oleh kaum intelektual maupun

pemerintah.

Dalam konsep kampus merdeka, faktanya mengakomodir strategi dan upaya

untuk memberdayakan seluruh masyarakat. Khususnya melalui partisipasi aktif dari

mahasiswa, dalam bentuk pengabdian pada masyarakat. Termasuk pada upaya untuk

mewujudkan integrasi sosial, yang menjadi modal penting dalam mengatasi berbagai

masalah yang menjadi penghambat dalam terwujudnya kesejahteraan umum pada

kehidupan masyarakat. (Yunita & Suryadi, 2018) mengungkapkan bahwa

Pendidikan Pancasila Dalam Kurikulum Merdeka

2022

Bambang Yuniarto, Marwah lama’atushabakh, Maryanto, Amar Habibi 1176

mahasiswa dalam menjalankan kewajiban bela negara, bisa melalui pengoptimalan

perannya dimasyarakat, guna mewujudkan persatuan dan kesejahteraan sosial.

Faktanya, kebijakan kampus merdeka, dalam konteks tujuannya, tidak hanya

mengakomodir strategi dan upaya pemberdayaan serta penyejahteraan bagi

masyarakat saja, yang merupakan domain utama kajian PKn sosio-kultural. Tetapi

juga membentuk mahasiswa agar memiliki kompetensi kewarganegaraan yang baik,

dengan rasionalisasi, tidak hanya berfokus pada penguasaan civic knowledge, tetapi

komprehensif, termasuk pada penguasaan civic disposition dan civic skills, sehingga

menjadi warga negara yang beradab (civic virtue) (Nanggala & Suryadi, 2020).

Tentu, bangsa ini akan mendapat berbagai manfaat positif, apabila kebijakan kampus

merdeka diterapkan dengan penuh komitmen dan tidak prosedural. Khususnya yang

bentuk pembelajaran dalam konsep kampus merdeka yang berkaitan langsung

dengan masyarakat atau yang menjadi objek kajian Pendidikan Kewarganegaraan

dimensi sosio-kultural.

Bentuk pembelajaran dalam konsep kampus merdeka, yang dijelaskan melalui

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi, tentu

akan dianalisis melalui kajian PKn, khususnya dimensi sosio-kultural. Dengan

orientasi menemukan relevansi, mengenai tujuan program tersebut dengan tujuan

kajian PKn dimensi sosio-kultural, juga sebagai upaya kolaborasi dan elaborasi,

antara kebijakan pemerintah, dibidang pendidikan dengan kajian Pendidikan

Kewarganegaraan yang pada substansinya berfokus pada masalah keilmuan,

kemanusiaan, kemasyarakatan dan kebangsaan. Kegiatan menganalisis konsep

kampus merdeka tersebut, melalui kajian PKn dimensi sosio-kultural, akan

difokuskan pada bentuk pembelajaran yang dijelaskan oleh Permendikbud di atas,

yaitu kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan, proyek independen, serta

membangun desa atau KKN tematik. PKn dalam dimensi sosio- kultural, tidak hanya

menjadi bentuk pembelajaran yang dikhususkan kepada masyarakat, tetapi juga

memberi deskripsi mengenai realitas yang terjadi, sehingga menjadi acuan bagi

kaum intelektual untuk menyusun upaya ilmiah dalam mengatasi masalah yang ada

(Tiara & Yarni, 2019).

Dijelaskan melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020, bahwa kewirausahaan

merupakan salah satu bentuk pembelajaran dari kebijakan kampus merdeka.

Substansi tujuan dari kegiatan wirausaha adalah untuk membentuk minat dan bakat

berwirausaha bagi mahasiswa, serta sebagai upaya dalam mengatasi masalah

mengenai kemiskinan dan pengangguran dimasyarakat. Faktanya dalam kajian

Pendidikan Kewarganegaraan terdapat konsep ecomonic civic, yang tentu memiliki

relevansi, dengan kewirausahaan yang menjadi bentuk pembelajaran kampus

merdeka. Economic civic atau ekonomi warga negara, merupakan kajian sekaligus

kegiatan yang berfokus pengenalan konsep dan prinsip ekonomi kepada warga

negara, sebagai strategi dan upaya memberdayakan ekonominya, agar menjadi

warga negara atau komunitas masyarakat yang berdikari (Rube’i, 2014).

KESIMPULAN

Perkembangan kurikulum PPKn terjadi sangat dinamis, dalam hal secara normative

maupun subtansi, PPKn mengalami proses perjalanan cukup panjang. Dimulai dari pertama

muncul tahun 1957 dengan nama civics (kewarganegaraan) Tahun 1959 di introdusir

pelajaran pelajaran civics dengan “Civics Manusia Indonesia Baru” dan “Tujuh Bahan

Pokok Indoktrinasi (TUBAPI) sebagai buku sumber, tahun 1962 istilah civics diganti

dengan Kewargaan Negara, tahun 1968 Kewarga Negara di ganti dengan Pendidikan

Kewargaan Negara. Tahun 1975 Pendidikan Kewargaan Negara di ganti dengan PMP

Volume 2, Nomor 11, November 2022 
p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X 
 
 1177      http://sosains.greenvest.co.id 
 
(Pendidikan Moral Pancasila), tahun 1978 sangat dominannya materi P-4 dalam  PMP. 
Tahun 1984 masih dengan nama PMP, tahun 1994 di ganti dengan nama PPKn. Tahun 
1999  materi P-4 dicabut. Era  reformasi di  rubah  dengan  Pendidikan  Kewarganegaraan 
(PKn), yang kemudian pada tahun 2013 kembali lagi menjadi PPKn. 
Perkembangan kurikulum PPKn di Indonesia berkembang secara dinamis ini pada 
prinsipnya  disesuaikan  dengan  kebutuhan  serta  visi-misi  dari  pemerintah  yang 
mempengaruhi dalam pembentukan kebijakan kurikulum pendidikan di Indonesia. Tetapi 
dalam pelaksanaannya terdapat kekuatan yang menjadi fondasi dalam pelaksanaan mata 
pelajaran Pendidikan  Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu Pancasila, UndangUndang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, politik, hukum, nilai, moral, kearifan lokal, 
dan kebhinekaan dalam berkebudayaan.  
Begitu dinamisnya perkembangan kurikulum khususnya di bidang PPKn, ini tidak 
lepas dari perkembangan situasi politik hukum negara Indonesia. Bahkan, Samsuri (2012) 
memaparkan  bahwa  “besarnya  kepentingan  rezim  kekuasaan  terhadap  pendidikan 
kewarganegaraan model PMP tersebut, mengakibatkan terjadinya reduksionisme misi mata 
kajian itu dalam kerangka membentuk warga negara yang baik. Reduksi itu nampak Ketika 
pendidikan Pancasila yang dieksplisitkan dengan label PMP, seakan-akan menjadi satu-
satunya  mata  pelajaran  yang  harus  bertanggung  jawab  terhadap  pembentukan  karakter 
warga negara, khususnya kepada generasi muda”.  
Bagi akademisi, khususnya di bidang PPKn, sudah sepatutnya kita peduli dan terus 
menganalisis  bagaimana  perkembangan  bidang  kajian  PPKn  baik  secara  normatif, 
maupun substantif. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Asri, Muhammad. (2017). Dinamika Kurikulum Di Indonesia. Modeling: Jurnal Program 
Studi Pgmi, 4(2), 192–202. 
Darmalaksana, Wahyudin. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi 
Lapangan. Pre-Print Digital Library Uin Sunan Gunung Djati Bandung. 
Firman, Firman, & Rahayu, Sari. (2020). Pembelajaran Online Di Tengah Pandemi Covid-
19. Indonesian Journal Of Educational Science (Ijes), 2(2), 81–89. 
Geboers, Ellen, Geijsel, Femke, Admiraal, Wilfried, & Ten Dam, Geert. (2013). Review 
Of The  Effects  Of  Citizenship  Education.  Educational Research  Review,  9,  158–
173. 
Martini,  Eneng.  (2018).  Membangun  Karakter  Generasi  Muda  Melalui  Model 
Pembelajaran  Berbasis  Kecakapan  Abad  21.  Jpk  (Jurnal  Pancasila  Dan 
Kewarganegaraan), 3(2), 21–27. 
Mukhtarom,  Asrori,  Arwen,  Desri,  &  Kurniyati,  Ety.  (2019).  Urgensi  Civic  Education 
Dalam  Kehidupan  Bernegara.  Tadarus  Tarbawy:  Jurnal  Kajian  Islam  Dan 
Pendidikan, 1(2). 
Nanggala,  Agil,  &  Suryadi,  Karim.  (2020).  Analisis  Konsep  Kampus  Merdeka  Dalam 
Perspektif  Pendidikan  Kewarganegaraan.  Jurnal  Global  Citizen:  Jurnal  Ilmiah 
Kajian Pendidikan Kewarganegaraan, 10–23. 
Nurdin, Encep Syarief. (2016). Analisis Konten Dimensi Implementasi Kebijakan Publik 
Pada  Konten  Kurikulum  Pendidikan  Kewarganegaraan  Di  Perguruan  Tinggi. 
Sosiohumanika, 9(1). 
Raharjo,  Raharjo.  (2020).  Analisis  Perkembangan  Kurikulum  Ppkn:  Dari  Rentjana 
Pelajaran  1947  Sampai  Dengan  Merdeka  Belajar  2020.  Pkn  Progresif:  Jurnal 
Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan, 15(1), 63–82. 
Rahmandani,  Fahdian,  &  Samsuri,  Samsuri.  (2019).  Malang  Corruption  Watch  Sebagai 
Gerakan  Masyarakat  Sipil  Dalam  Membangun  Budaya  Anti-Korupsi  Di  Daerah. 

Pendidikan Pancasila Dalam Kurikulum Merdeka

2022

Bambang Yuniarto, Marwah lama’atushabakh, Maryanto, Amar Habibi 1178

Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 21(1), 49–59.

Rube’i, Muhammad Anwar. (2014). Integrasi Nilai-Nilai Kewirausahaan Dalam

Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Membentuk Economic Civic

(Ekonomi Warganegara): Studi Kasus Pembentukan Ekonomi Warga Negara Di

Sma Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Universitas Pendidikan

Indonesia.

Rukajat, Ajat. (2018). Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach.

Deepublish.

Shabrina, Tasya Fildzah. (2016). Implementasi Gerakan Citarum Bestari Dalam

Menumbuhkan Civic Responsibility Terhadap Lingkungan:(Studi Kasus Pada

Masyarakat Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat). Universitas

Pendidikan Indonesia.

Tiara, Monica, & Yarni, Nevi. (2019). Pendidikan Karakter Berwawasan Sosiokultural Di

Sma Kota Padang. Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp), 2(2), 297–302.

Yunita, Yunita, & Suryadi, Karim. (2018). Rancang Bangun Pendidikan Bela Negara

Sebagai Wahana Pengembangan Sikap Nasionalisme Bagi Mahasiswa. Modeling:

Jurnal Program Studi Pgmi, 5(2), 225–233.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike

4.0 International License.