Volume 1, Nomor 3, Maret 2021

p-ISSN2774-7018 e-ISSN2774-700X

228 http://sosains.greenvest.co.id

EVALUASI PERAN SATUAN KERJA DALAM PENILAIAN KEMBALI

BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN

KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PADANGSIDIMPUAN

Efraim Prananta

Universitas Terbuka

E-mail: [email protected]

Diterima: 22

Februari 2021

Direvisi: 12 Maret

2021

Disetujui: 13

Maret 2021

Abstrak

Penilaian Kembali Barang Milik Negara telah dilaksanakan pada

tahun 2017 dan 2018. Namun, Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) belum menerima hasil penilaian kembali BMN tersebut,

sehingga penilaian kembali BMN tersebut harus diulang.

Evaluasi terhadap proses-proses yang ada wajib dilakukan agar

hasil penilaian kembali tersebut dapat diterima oleh BPK dan

dimasukkan ke dalam laporan keuangan pemerintah. Salah satu

evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi peran. Pada penelitian

ini menitikberatkan terhadap evaluasi peran satuan kerja di

dalam proses penilaian kembali BMN yang telah dilakukan.

Tujuan yang diharapkan di dalam penelitian ini adalah untuk

mengetahui sejauh mana pelaksanaan evaluasi peran satuan

kerja. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif

dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam

(in-depth interview), observasi dan dokumen. Adapun, metode

analisis data melalui langkah reduksi data, penyajian data

(data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi

(conclusion drawing). Hasil penelitian sebagai berikut : (1)

Kementerian Keuangan melaksanakan evaluasi terhadap peranan

satuan kerja melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor

107/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang pedoman

pelaksanaan penilaian kembali Barang Milik Negara. Melalui

PMK ini, Kementerian Keuangan juga menyusun Indikator

Resiko Utama terhadap pelaksanaan penilaian kembali BMN; (2)

Satuan kerja di lingkungan KPKNL Padangsidimpuan tidak

melakukan evaluasi terhadap peranan mereka di dalam

pelaksanaan penilaian kembali Barang Milik Negara; (3)

Pemahaman satuan kerja mengenai pelaksanaan penilaian

kembali BMN masih sangat rendah; (4) petugas yang mengisi

formulir penilaian kembali seharusnya PNS dan bukan tenaga

honorer; (5) adanya pergantian (mutasi) petugas dari satuan

kerja, dimana yang sering terjadi, pegawai yang pindah tersebut

tidak menyerahkan dokumen dan tidak melakukan transfer

pengetahuan mengenai pelaksanaan penilaian kembali BMN.

Kata Kunci : kualitas pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat.

Abstract

Revaluation of State’s Property has been held in 2017 and 2018.

However, The Audit Board (BPK) has not yet received the

BMN’s revaluation results, so the BMN’s revaluation must be

repeated. An evaluation of existing processes must be held so

Evaluasi Peran Satuan Kerja Dalam Penilaian Kembali

Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara Dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan

2021

Efraim Prananta 229

Pendahuluan

Penilaian Kembali Barang Milik Negara adalah amanat Peraturan Pemerintah

Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah serta Peraturan

Presiden Nomor 75 tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik

Negara/Daerah(Peraturan Pemerintah, n.d.-b)

Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara mendelegasikan

wewenangnya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui instansi

vertikal dibawahnya, jajaran Kantor Wilayah DJKN (selanjutnya disingkat Kanwil

DJKN) dan jajaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (selanjutnya

disingkat KPKNL) selaku Kuasa Pengelola Barang ditugaskan untuk melakukan

penilaian Barang Milik Negara pada setiap satuan kerja di seluruh Indonesia.

Secara garis besar rangkaian kegiatan penilaian kembali BMN adalah sebagai berikut :

1. Satuan kerja mengisi formulir penilaian kembali. Pengisian formulir tersebut

berdasarkan kartu inventaris barang (KIB) dan dokumen kepemilikan (untuk tanah);

Satker melakukan inventarisasi BMN yang menjadi objek penilaian kembali

berdasarkan formulir tersebut ke dalam aplikasi SIMAN (Sistem Informasi

Manajemen Aset Negara). Inventarisasi tersebut meliputi barang yang ditemukan

maupun barang yang tidak ditemukan;

2. Tim Penilai KPKNL Padangsidimpuan melakukan penilaian berdasarkan hasil

inventarisasi tersebut, dan menginput hasilnya melalui aplikasi SIPREVAL (Sistem

Informasi Penilaian/ Revaluasi);

that the results of the revaluation can be accepted by the BPK

and included in the government's financial statements. One of

the evaluation is the role evaluation. This research focuses on

the role of working units in the BMN’s revaluation process that

has been held.

The research method is a qualitative research method with data

collection techniques through in-depth interviews, observations

and documents. Meanwhile, the method of data analysis through

the steps of data reduction, data display, and conclusion

drawing or verification.

The results of the research are : (1) The Ministry of Finance

evaluates the role of work units through the Minister of Finance

Regulation No. 107 / PMK.06 / 2019 concerning Amendments to

the Regulation of the Minister of Finance No. 118 / PMK.06 /

2017 concerning guidelines for implementing State Property’s

reassessment. Through this PMK, the Ministry of Finance also

prepares Key Risk Indicators for BMN’s reassessment; (2) Work

units within the Padangsidimpuan KPKNL do not evaluate their

role in the implementation of State Property’s; (3) Work unit

understanding regarding BMN’s revaluation is still very low; (4)

officers who fill out the revaluation form should be civil servants

and not honorary staff; (5) there is a change (mutation) of officer

from the work unit, which is often the case, the employee who

moves does not submit documents and does not transfer BMN

reassessment’s knowledge.

Keywords: evaluation, role, role evaluation, revaluation

Volume 1, Nomor 3, Maret 2021

p-ISSN2774-7018 e-ISSN2774-700X

230 http://sosains.greenvest.co.id

3. Hasil dari Inventarisasi melalui SIMAN tersebut kemudian dilakukan pencocokan

data (Rekonsiliasi) dengan hasil SIPREVAL. Hasil rekonsiliasi tersebut kemudian

diinput oleh satuan kerja ke dalam aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi

Manajemen dan Akuntansi) BMN untuk dimasukkan ke dalam neraca satuan kerja

tersebut.

Proses penilaian kembali juga pernah dilakukan oleh Kementerian Keuangan pada

tahun 2007 dan 2008, dengan objek penilaian adalah semua peralatan dan mesin (barang

inventaris dan kendaraan dinas), tanah, dan bangunan dilakukan survei lapangan oleh Tim

Penilai didampingi oleh satuan kerja. Pada saat itu kegiatannya disebut dengan

Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara (IP BMN). Proses inventarisasi adalah

tanggung jawab dari satuan kerja dan proses penilaian adalah tanggung jawab dari tim

penilai.Namun untuk penilaian kembali Barang Milik Negara yang dilakukan saat ini

dilakukan hanya terhadap tanah dan bangunan dengan tahun perolehan sampai dengan 31

Desember 2015. Alasan dibatasi sampai dengan 31 Desember 2015 karena setelah

tanggal tersebut penyusutan terhadap BMN tidak terlalu signifikan sehingga tidak perlu

dilakukan penilaian kembali.

Proses Penilaian Kembali yang dilakukan tahun 2017 dan 2018 tersebut tidak

diterima oleh BPK untuk dimasukkan ke dalam neraca pemerintah sehingga harus diulang

seluruhnya. Namun demikian, BPK masih memberi kesempatan untuk melakukan

perbaikan terhadap proses penilaian kembali yang pada akhirnya dimasukkan ke dalam

neraca pemerintah pusat. Akan tetapi apabila kesempatan tersebut tidak digunakan

dengan baik, maka neraca pemerintah pusat yang selama ini mendapat opini wajar tanpa

pengecualian oleh BPK, bukan tidak mungkin BPK akan memberikan penurunan tingkat

opini.Topik ini dikemukakan karena banyaknya temuan BPK terhadap pelaksanaan

Penilaian Kembali yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara pada tahun 2017 dan 2018.

Melalui kegiatan evaluasi secara mendalam, apa-apa saja yang menjadi kesalahan

satuan kerja pada pelaksanaan penilaian kembali Barang Milik Negara pada tahun 2017

dan 2018, dapat diketahu dan diperbaiki secara tuntas. Selain itu kendala-kendala yang

dialami oleh satuan kerja pada pelaksanaan penilaian kembali tersebut dapat ditemukan

jalan keluarnya, sehingga kerja sama yang baik antara KPKNL Padangsidimpuan dan

satuan kerja di dalam pelaksanaan penilaian kembali dapat terwujud. Di dalam

pelaksanaan penilaian kembali BMN yang sudah dilaksanakan pada tahun 2017 dan

2018, peranan satuan kerja dan peranan KPKNL Padangsidimpuan sudah diatur secara

jelas dan tegas melalui peraturan yang ada. Peranan tersebut masing-masing dijalankan

oleh satuan kerja dan KPKNL Padangsidimpuan.Namun, BPK menolak hasil yang

dilakukan tersebut karena tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.Hal ini

berarti, di dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab masing-masing, masih terdapat

kesalahan yang harus diperbaiki.Oleh karena itulah diperlukan evaluasi peranan dari

masing-masing pihak.

1. Teori Peran dan Evaluasi

(Hayati, 2019) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

Evaluasi Peran Satuan Kerja Dalam Penilaian Kembali

Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara Dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan

2021

Efraim Prananta 231

b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu

dalam masyarakat sebagai organisasi.

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur

sosial masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas, peran dapat diartikan sebagai suatu perilaku atau

tingkah laku seseorang maupun organisasi yang meliputi norma-norma yang diungkapkan

dengan posisi dalam masyarakat.Berhubungan dengan tulisan ini, seseorang atau

organisasi diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan

peranan yang dipegangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku yang mengatur peran

organisasi tersebut.KPKNL Padangsidimpuan sebagai organisasi mempunyai peranan di

dalam pelaksanaan penilaian kembali BMN. Demikian juga satuan kerja sebagai

organisasi memiliki peranan di dalam pelaksanaan peniaian kembali BMN. Peran

organisasi tersebut akan berhubungan dengan peran organisasi yang lain untuk mencapai

tujuan bersama yang ingin dicapai.

Evaluasi merupakan salah satu sarana yang penting dalam melakukan kegiatan.

Setiap berjalannya kegiatan biasanya evaluasi dilakukan untuk menilai dan mengkaji

ulang, guna memperbaiki atau menilai kegiatan tersebut sudah sesuai dengan apa yang

diinginkan. Pengertian evaluasi yang dikemukakan oleh para ahli yaitu Menurut (Hadi,

2011) dalam bukunya yang berjudul Metode Riset Evaluasi, mendefinisikan evaluasi

sebagai “Proses mengumpulkan informasi mengenai objek, menilai objek, dan

membandingkanya dengan kriteria, standar dan indikator”. Kemudian menurut (Prestasi

& Akuntansi, 2014) mengatakan bahwa: “Evaluasi sebagai sebuah proses menentukan

hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung

tercapainya tujuan.” Sedangkan menurut (Akbar, 2016) evaluasi adalah: “Riset untuk

mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai

objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi

dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi

tersebut”.

2. Prinsip Good Governance

Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN ini merupakan amanat Peraturan Presiden

Nomor 75 tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Peraturan

Pemerintah, n.d.-a). Peraturan Presiden tersebut dijabarkan secara rinci melalui Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang pedoman pelaksanaan penilaian kembali

Barang Milik Negara, menjelaskan tugas dan tanggung jawab pengguna barang dan

pengelola barang. Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan penilaian kembali BMN ini juga

harus sesuai dengan prinsip good governance (tata kelola pemerintahan yang baik).

Untuk kepentingan penelitian ini, referensi good governance merujuk pada studi

(Dwiyanto, 2021) dalam bukunya Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan

Publik. Ia mengutip prinsip good governance yang diperkenalkan oleh UNDP (United

Nation Development Program), antara lain :

a. Partisipasi, warga memiliki hak (dan mempergunakannya) untuk menyampaikan

pendapat, bersuara dalam proses perumusan kebijakan publik, baik secara langsung

maupun tidak langsung;

b. Penegakan hukum; hukum diberlakukan bagi siapapun tanpa pengecualian, hak asasi

manusia dilindungi, sambil tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam

masyarakat;

c. Transparansi; penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan

dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai;

Volume 1, Nomor 3, Maret 2021

p-ISSN2774-7018 e-ISSN2774-700X

232 http://sosains.greenvest.co.id

d. Kesetaraan; adanya peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk

beraktivitas/berusaha;

e. Daya tanggap; pekanya para pengelola instansi public terhadap aspirasi masyarakat;

f. Wawasan ke depan; pengelolaan masyarakat hendaknya dimulai dengan visi, misi,

dan strategi yang jelas;

g. Akuntabilitas; pertanggungjawaban para penentu kebijakan kepada para warga;

h. Pengawasan publik; terlibatnya warga dalam mengontrol kegiatan pemerintah,

termasuk parlemen;

i. Efektivitas dan efisiensi; terselenggaranya kegiatan instansi publik dengan

menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab.

Indikatornya antara lain; pelayanan mudah, cepat, tepat, dan murah;

j. Profesionalisme; tingginya kemampuan moral para pegawai pemerintah, termasuk

parlemen

Berdasarkan pemikiran di atas, peneliti berpendapat bahwa prinsip tersebut harus

dilaksanakan oleh penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan tanggung

jawabnya. Apabila dilaksanakan akan menghasilkan organisasi publik yang sehat dalam

peningkatan produk kebijakan publik maupun pelayanan publik.

Selain rekrutmen dan pengembangan pegawai, pelaksanaan mutasi juga dapat

menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut (Reward, 2013) menyatakan

bahwa mutasi adalah suatu perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang dilakukan

baik secara horizontal maupun vertikal di dalam satu organisasi. Pada dasarnya mutasi

termasuk dalam fungsi pengembangan karyawan, karena tujuannya untuk meningkatkan

efisiensi dan efektivitas kerja dalam organisasi tersebut. Sedangkan mutasi yang

dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas (Undang-

undang Nomor 8, 1974), adalah Pemindahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

dalam pangkat dan jabatan-jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme

sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan

untuk jabatan itu serta syarat-syaratlainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku,

agama, ras atau golongan. Sedangkan untuk lebih menjamin objektivitas dalam

mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan suatu

penilaian terhadap prestasi kerja

Selain itu tujuan mutasi yang terkandung dalam (Peraturan Pemerintah Nomor

43, 1999), tentang pokok-pokok Kepegawaian adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan produktivitas kerja.

b. Pendayagunaan pegawai.

c. Pengembangan karier.

d. Penambahan tenaga-tenaga ahli pada unit-unit yang membutuhkan.

e. Pengisian jabatan-jabatan lowongan yang belum terisi.

f. Sebagai hukuman.

Peneliti berpendapat bahwa mutasi merupakan salah satu cara dalam

pengembangan pegawai. Selain itu, mutasi juga merupakan salah satu cara mewujudkan

tujuan organisasi di dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kerja organisasi tersebut.

3. Pengertian Barang Milik Negara

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1

ayat 10 disebutkan bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau

diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Lebih lanjut

kategori Barang Milik Negara secara rinci disebutkan pada (Peraturan Pemerintah Nomor

27, 2014) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah di dalam pasal 2, Barang

Milik Negara tersebut meliputi :

Evaluasi Peran Satuan Kerja Dalam Penilaian Kembali

Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara Dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan

2021

Efraim Prananta 233

a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara

b. Barang yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah; Barang yang diperoleh dari

perolehan lainnya yang sah meliputi :

1) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

2) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;

3) Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4) Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum yang tetap.

Sedangkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah, Barang Milik Negara adalah

termasuk kategori Aset Tetap. Hal ini diatur dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 71,

2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalam Pernyataan Nomor 07 tentang Aset

Tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua

belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh

masyarakat umum. (Putri, Sari, & Sulistyowati, 2016) mengklasifikasikan aset tetap

berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah tersebut antara lain :

a. Tanah; yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan

maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan kondisi siap

dipakai;

b. Peralatan dan Mesin; mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat

elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya

signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi

siap pakai;

c. Gedung dan Bangunan; gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan

bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh

pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap

dipakai;

e. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam

kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan

operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

f. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses

pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya;

g. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak

memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan

nilai tercatatnya.

Dalam hal pengukuran aset tetap, juga diatur melalui Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintah ini. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.Apabila penilaian aset tetap

dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap

didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

4. KPKNL Padangsidimpuan Sebagai Kuasa Pengelola Barang Milik

Negara

Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2015 tentang Kementerian

Keuangan, Kementerian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2015 tentang

Kementerian Keuangan tersebut juga disebutkan bahwa Direktorat Jenderal

Volume 1, Nomor 3, Maret 2021

p-ISSN2774-7018 e-ISSN2774-700X

234 http://sosains.greenvest.co.id

Kekayaan Negara (selanjutnya disingkat DJKN) berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dengan tugas menyelenggarakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan

negara yang dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara dan

lelang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. KPKNL Padangsidimpuan Sebagai PenilaiPemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/ Daerah pasal 1 ayat 6 disampaikan Penilai adalah pihak

yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang

dimilikinya.Lebih lanjut, Menteri Keuangan mengatur tentang Penilaia

Pemerintah di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017

tentang Penilaian Barang Milik Negara.

6. Satuan Kerja Sebagai Kuasa Pengguna Barang MilikNegara

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/ Daerah pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa Menteri/Pimpinan

Lembaga adalah Pengguna Barang Milik. Selanjutnya dalam pasal 6 ayat 3

disebutkan Pengguna Barang dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung

jawab tertentu kepada Kuasa Pengguna Barang, bahkan dalam pasal 7 lebih jelas

disebutkan Kepala Kantor dalam lingkungan Kementerian/Lembaga adalah Kuasa

Pengguna Barang Milik Negara dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya.

7. Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/ Daerah pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa Penilaian adalah

proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian

berupa Barang Milik Negara/Daerah pada saat tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah dalam Pernyataan Nomor 07 pasal 58 tentang Aset Tetap dijelaskan

bahwa Penilaian Kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak

diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset

berdasarkan biaya perolehan. Namun penyimpangan dari ketentuan ini mungkin

dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.Oleh

karena itulah pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2017

tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.

8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sebagai Auditor Eksternal

Pemerintah

Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut BPK) adalah lembaga

tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.Tugas dan

wewenang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan dalam UU Republik Indonesia

Nomor 15 tahun 2006 secara terpisah, yaitu pada BAB III bagian kesatu dan

kedua yang isinya antara lain adalah sebagai berikut :

Evaluasi Peran Satuan Kerja Dalam Penilaian Kembali

Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara Dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan

2021

Efraim Prananta 235

a. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh

BPK terbatas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia,

Lembaga Negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan

semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara;

b. Pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar undang-undang

tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

c. Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan,

dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu;

d. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK harus dibahas sesuai

dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku;

e. Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD. Dan juga menyerahkan hasil

pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;

f. Jika terbukti adanya tindakan pidana, maka BPK wajib melapor pada instansi

yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak diketahui adanya tindakan

pidana tersebut.

Penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa hasil penilaian kembali

BMN ini akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Pusat.

Sebelum dimasukkan ke dalam laporan keuangan pemerintah pusat, BPK

bertanggung jawab memeriksa pelaksanaan revaluasi BMN tersebut apakah

pelaksanaan revaluasi BMN tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintah dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini di lakukan di Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan.Penelitian ini dilakukan pada

bulan Mei– Agustus 2019. Metode Pengumpulan Data yang dilakukan diantaranya:

- Metode Wawancara mendalam (in-depth interview) Wawancara dilakukan dengan

cara wawancara terbuka yaitu cara pengumpulan data dimana subyeknya tahu bahwa

mereka sedang diwawancarai dan memungkinkan responden menjawab sesuai

dengan keinginannya sendiri kepada satuan kerja dan petugas KPKNL

Padangsidimpuan;

- Observasi, Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian;

- Dokumen, Adapun dokumen yang akan dikumpulkan oleh penulis seperti formulir

penilaian kembali, KIB, surat kepemilikan atas tanah (untuk objek berupa tanah),

IMB atau surat keterangan (untuk objek selain tanah).

Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode

“model interaktif,” yang terdiri dari tiga jalur kegiatan yaitu: reduksi data, penyajian data,

dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Evaluasi peran satuan kerja yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan telah melaksanakan evaluasi peran oleh satuan kerja. Hal ini

Volume 1, Nomor 3, Maret 2021

p-ISSN2774-7018 e-ISSN2774-700X

236 http://sosains.greenvest.co.id

dibuktikan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

107/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

118/PMK.06/2017 tentang pedoman pelaksanaan penilaian kembali Barang Milik

Negara. Melalui hal tersebut diharapkan satuan kerja memeriksa kembali apa yang

sudah mereka isi pada formulir tersebut. Selain itu pihak dari satuan kerja yang

menandatangani formulir tersebut juga lebih banyak, ada petugas, verifikator satuan

kerja, validator satuan kerja, juga kepala satuan kerja. Melalui hal tersebut

diharapkan satuan kerja memiliki proses pemeriksaan berlapis. Dengan demikian

kebenaran pengisian formulir penilaian kembali tahun 2019 lebih terjamin

dibandingkan formulir penilaian kembali yahun 2017-2018.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017

tentang pedoman pelaksanaan penilaian kembali Barang Milik Negara, Kementerian

Keuangan telah menetapkan indikator resiko utama di dalam pelaksanaan penilaian

kembali BMN.

2. Evaluasi peran satuan kerja yang dilakukan oleh KPKNL Padangsidimpuan

a. Mengetahui sejauh mana pelaksanaan peranan satuan kerja di dalam keberhasilan

penilaian kembali Barang Milik Negara;

Berdasarkan hasil penelitian, petugas KPKNL Padangsidimpuan sudah

mengetahui dengan jelas pembagian peran antara Tim Pelaksana dari KPKNL

Padangsidimpuan dengan satuan kerja di dalam pelaksanaan peniaian kembali

BMN.Namun masih banyak satuan kerja yang tidak teliti di dalam pengisian

formulir penilaian kembali.

b. Hasil evaluasi terhadap peranan satuan kerja yang dilakukan oleh KPKNL

Padangsidimpuan;

KPKNL Padangsidimpuan melaksanakan evaluasi yang sudah dirancang atau

didesain oleh Kementerian Keuangan

Selain itu, KPKNL Padangsidimpuan juga belum melakukan manajemen risiko

sendiri terhadap peran satuan kerja di wilayah kerja KPKNL Padangsidimpuan.

c. Strategi yang dilakukan oleh KPKNL Padangsidimpuan agar satuan kerja

berperan aktif di dalam keberhasilan penilaian kembali barang milik negara.

KPKNL Padangsidimpuan rutin melakukan sosialisasi kepada satuan kerja dalam

setiap tahap pelaksanaan penilaian kembali BMN.Selain melakukan sosialisasi,

petugas KPKNL Padangsidimpuan juga aktif memberikan pengarahan kepada

satuan kerja melalui telepon.Hal ini bertujuan untuk memberikan bimbingan

kepada satuan kerja yang tidak hadir dalam pelaksanaan sosialisasi serta

memantau apakah hasil sosialisasi tersebut benar-benar dapat memberikan

pemahaman kepada satuan kerja.

3. Evaluasi peranan satuan kerja yang dilakukan oleh satuan kerja

a. Mengetahui sejauh mana pelaksanaan peranan satuan kerja di dalam keberhasilan

penilaian kembali Barang Milik Negara;

Petugas dari satuan kerja juga sudah mengetahui dengan jelas pembagian peran

antara Tim Pelaksana dari KPKNL Padangsidimpuan dengan satuan kerja di

dalam pelaksanaan peniaian kembali BMN.Namun masih banyak satuan kerja

yang tidak teliti di dalam pengisian formulir penilaian kembali.

b. Hasil evaluasi terhadap peranan satuan kerja yang dilakukan oleh satuan kerja;

Di dalam pelaksanaan penilaian kembali BMN, berdasarkan penelitian yang

dilakukan, satuan kerja menghadapi beberapa kendala, antara lain :

Evaluasi Peran Satuan Kerja Dalam Penilaian Kembali

Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara Dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan

2021

Efraim Prananta 237

i) pemahaman satuan kerja mengenai pelaksanaan penilaian kembali BMN

masih sangat rendah;

ii) satuan kerja tidak melakukan evaluasi terhadap peranan satuan kerja masing-

masing;

iii) satuan kerja tidak melakukan identifikasi resiko terhadap peranan satuan

kerja masing-masing;

iv) petugas yang mengisi formulir penilaian kembali seharusnya PNS dan bukan

tenaga honorer;

v) adanya pergantian (mutasi) petugas dari satuan kerja.

c. Strategi yang dilakukan oleh KPKNL Padangsidimpuan agar satuan kerja

berperan aktif di dalam keberhasilan penilaian kembali barang milik negara.

Berdasarkan hasil wawancara kepada satuan kerja, KPKNL Padangsidimpuan

rutin melakukan sosialisasi kepada satuan kerja dalam setiap tahap pelaksanaan

penilaian kembali BMN.

Selain melakukan sosialisasi, petugas KPKNL Padangsidimpuan juga aktif

memberikan pengarahan kepada satuan kerja melalui telepon.Hal ini bertujuan

untuk memberikan bimbingan kepada satuan kerja yang tidak hadir dalam

pelaksanaan sosialisasi serta memantau apakah hasil sosialisasi tersebut benar-

benar dapat memberikan pemahaman kepada satuan kerja.

Kesimpulan

Satuan kerja memiliki peranan penting di dalam keberhasilan pelaksanaan

penilaian kembali BMN. KPKNL Padangsidimpuan dan satuan kerja sama-sama

sudah mengetahui peran masing-masing. Namun di dalam pelaksanaannya masih

terdapat kesalahan dalam pengisian formulir penilain kembali. Oleh karena itu

diperlukan ketelitian dari satuan kerja untuk mengisi formulir tersebut. Selain itu

kepala satuan kerja juga dilibatkan untuk memeriksa formulir penilaian kembali

tersebut. Hal ini diperlukan untuk dapat meminimalisir kesalahan.

Bibliography

Akbar, Muhammad Firyal. (2016). Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana

Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di

Kabupaten Mamuju Utara). JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan

Publik), 47–64.

Dwiyanto, Agus. (2021). Mewujudkan good governance melalui pelayanan

publik. UGM PRESS.

Hadi, Samsul. (2011). Metode Riset Evaluasi. Yogyakarta: Lakbang Grafika.

Hayati, Nurul. (2019). Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana

Nasional Dalam Menangani Pernikahan Dini (Studi di Kota Tanjungpinang

Kepulauan Riau Tahun 2017). PERAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA NASIONAL DALAM MENANGANI

PERNIKAHAN DINI (STUDI DI KOTA TANJUNGPINANG KEPULAUAN

RIAU TAHUN 2017).

Peraturan Pemerintah. Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah. Penilaian Kembali Barang Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 27. Barang Milik Negara. , (2014).

Peraturan Pemerintah Nomor 43. Mutasi-Kerja. , (1999).

Peraturan Pemerintah Nomor 71. Barang Milik Negara. , (2010).

Volume 1, Nomor 3, Maret 2021

p-ISSN2774-7018 e-ISSN2774-700X

238 http://sosains.greenvest.co.id

Prestasi, Meningkatkan, & Akuntansi, Partisipasi Belajar. (2014). Arikunto,

Suharsimi. 2012. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.

Universitas, 137, 142.

Putri, RAFP, Sari, P., & Sulistyowati, Dewi. (2016). Analisis Perlakuan

Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan No 07 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Tegal. Account, 3(2), 508–513.

Reward, Punishment. (2013). Pengaruh reward dan punishment terhadap disiplin

kerja karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara III Rambutan.

Undang-undang Nomor 8. Pokok-Pokok Kepegawaian. , (1974).