Volume 1, Nomor 4 , April 2021

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

http://sosains.greenvest.co.id

260

DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK

(INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ANDROID DI

KABUPATEN BANGKA)

Deby Apriliani, Bustami Rahman dan Ibrahim

Universitas Bangka Belitung

E-mail: apriliani[email protected]m, bustami.rahman@gmail.com dan

iim_babel@yahoo.com

Diterima: 17

Maret 2021

Direvisi: 12

April 2021

Disetujui: 15

April 2021

Abstrak

Pelayanan Publik merupakan bagian dari kewajiban pemerintah

dalam memenuhi hak-hak warganya. Pada era globalisasi saat ini

dengan kemajuan teknologi semakin canggih dan berkembang

pesat, Pemerintah Kabupaten Bangka harus memperhatikan

keefektifan dan keefesienan dengan menciptakan inovasi baru

dalam memberikan Pelayanan Publik yang prima. Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui inovasi Pelayanan Publik

berbasis android dan implikasi Pelayanan Publik berbasis android

terhadap masyarakat di Kabupaten Bangka. Penelitian ini

menggunakan konsep Pelayanan Publik oleh Lijian Poltak

Sinambela, reformasi Pelayanan Publik. Metode yang digunakan

dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang sumber data

primernya berasal dari wawancara tidak terstruktur dengan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan dan juga

masyarakat di Kabupaten Bangka. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka sudah

memanfaatkan teknologi dengan menciptakan inovasi pelayanan

“BANGMUDA” (Bangka Mudah Dapat Akta) di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, inovasi “RANSEL SI

DORA” (Rangkul Calon Pendonor, Stok Darah Terintegrasi dalam

Aplikasi Donor Darah) dan “Ojek Lansia” di Dinas Kabupaten

Bangka. Adapun Implikasi positif dan negatif dari adanya inovasi

pelayanan berbasis android. Implikasi positif yaitu (1) prosedur

pelayanan, (2) waktu dan penyelesaian, dan (3) estimasi biaya.

Sedangkan, implikasi negatifnya yaitu, (1) kurangnya sosialisasi,

(2) partisipasi masyarakat kurang serta (3) pembatasan berkas.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Inovasi, Implikasi.

Abstract

Public service is a part of government duty in fulfilling the rights

of its citizens. In the current globalization era, with the

sophisticated technology advancement, the government of Bangka

Regency needs to pay attention to the effectiveness and efficiency

by creating innovation in providing excellent public service.

Accordingly, this study aims to find out the innovation of Android-

based public service and the implication of this service to the

society of Bangka Regency. This study applies the concept of

public service proposed by Lijian Poltak Sinambela namely

reformation of public service. The method used in this study was a

descriptive qualitative method, and the primary data was obtained

from unstructured interviews with the department of population

Digitalisasi Pelayanan Publik

(Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android Di

Kabupaten Bangka)

2021

Deby Apriliani, Bustami Rahman dan Ibrahim

261

Pendahuluan

and civil registration, the department of health, as well as the

society of Bangka Regency. The results of this study portray that

the government of Bangka Regency has implemented the

technology by inventing several services namely “BANGMUDA”

(Bangka Mudah Dapat Akta/Accessible Certificate in Bangka) in

the department of population and civil registration, “RANSEL SI

DORA” (Rangkul Calon Pendonor, Stok Darah Integritas dalam

Aplikasi Donor Darah / Embracing Blood Donors, Integrated

Blood Stock on Blood Donation Application), and “OjekLansia”

in the health department of Bangka Regency. In addition, there are

several positive and negative implications of this Android-based

service innovation. The positive implications are (1) service

procedure, (2) time and completion, and (3) cost estimation. On

the contrary, the negative implications are (1) lack of

socialization, (2) lack of society participation, and (3) document

limitation.

Keywords: Public Service, Innovation, Implication

Pelayanan merupakan suatu pendekatan organisasi total yang menjadi kualitas

pelayanan yang diterima pengguna jasa, sebagai kekuatan penggerak utama dalam

pengoperasian bisnis (Sedarmayati, 2013)

Pelayanan Publik merupakan bagian dari kewajiban pemerintah dalam memenuhi

hak-hak warganya. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik, maka Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga

negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan

oleh penyelenggara Pelayanan Publik. Pelayanan Publik memang menjadi tuntutan

kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sosial di negara modern.

Menurut (Poltak, 2018) Pelayanan Publik pada dasarnya, setiap manusia membutuhkan

pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat

dipisahkan dengan kehidupan manusia.

Penyelenggara Pelayanan Publik, baik pusat maupun daerah bukan hanya

sekedar memberikan pelayanan seadanya kepada masyarakat, melainkan Pelayanan

Publik yang diberikan haruslah memperhatikan kualitas dan juga standar pelayanan yang

baik dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur good governance di Indonesia. Menurut

(Maryam, 2016) konsep good governance muncul karena adanya ketidakpuasan pada

kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik.

Praktik good governance dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas

pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis untuk

menerapkan good governance di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan Pelayanan

Publik.

Menurut Thoha dalam (Mulyadi, 2016) tugas pemerintah adalah untuk melayani

dan mengatur masyarakat, bahwa tugas pelayan lebih menekankan kepada mendahulukan

kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu proses

pelaksanaan urusan publik, dan pemerintah hendaknya memberikan kualitas terbaik

kepada warga masyarakat terkait Pelayanan Publik. Menurut Ibarahim dalam (Kuswati,

2017) kualitas Pelayanan Publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan

dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya

Volume 1, Nomor 4 , April 2021

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

http://sosains.greenvest.co.id

262

ditentukan pada saat terjadinya Pelayanan Publik tersebut.

Dalam mewujudkan kualitas Pelayanan Publik yang professional, bagi

penyelenggara pelayanan setidaknya memiliki beberapa asas yang mencerminkan

kepuasan masyarakat yaitu:

Transparansi bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Kondisional dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap

berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

Partisipasi yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

Pelayanan Publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan

masyarakat.

Keamanan hak yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku,

agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi.

Keseimbangan hak dan kewajiban. Pemberi dan penerima Pelayanan Publik

harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak (Lijan Poltak

Sinambella, 2008).

Pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan kepada masyarakat juga harus

memperhatikan keefektifan dan keefisienan dalam memberikan pelayanan seperti,

memperhatikan ruang, waktu, dan biaya yang akan menjadi beban bagi penikmat

pelayanan. Namun, di Indonesia sudah menjadi rahasia umum jika pelayanan yang

diberikan oleh lembaga pemerintah masih belum maksimal, kenyataannya Pelayanan

Publik saat ini masih kurang efektif dan efisien. Dapat dilihat dari masih banyaknya

masyarakat harus datang berulang kali ke suatu instansi dan bertatap muka secara

langsung dalam memenuhi syarat-syarat atau prosedur yang harus dilengkapi.

Era saat ini, kemajuan teknologi semakin canggih dan berkembang pesat

mengikuti arus globalisasi. Pengadaan inovasi pelayanan tersebut sangat diperlukan oleh

masyarakat karena dengan adanya inovasi tersebut dapat mempermudah masyarakat

untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan kelurahan tersebut dan juga

diharapkan mampu memperbaiki sistem prosedur pelaksanaan Pelayanan Publik

(Kadiwano, 2020)

Globalisasi dapat menciptakan fenomena dimana negara-negara secara langsung

maupun tidak langsung mengharapkan adanya sebuah interaksi yang jauh lebih efektif

dan efisien dibandingkan dengan saat-saat sebelumnya. Di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung, terdapat salah satu Kabupaten yang dinilai sudah memanfaatkan teknologi

informasi dengan menerapkan digitalisasi Pelayanan Publik berbasis android adalah

Kabupaten Bangka. Hal ini ditandai dengan banyak mendapat pengakuan baik dari

tingkat provinsi, nasional dan lembaga lainnya. Optimalisasi Pelayanan Publik dapat

dilakukan melalui inovasi di sektor publik, untuk mendekatkan pelayanan kepada

masyarakat, lebih mudah diakses, lebih berkualitas, dan lebih murah (Alih Aji Nugroho,

Edy Sutrisno, 2020). Penghargaan yang diperoleh Kabupaten Bangka yaitu terkait

Penghargaan Telkom Indonesia sebagai Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah

mengimplementasikan Smart City Nusantara pada tahun 2017. Pada tahun 2016

Kabupaten Bangka mendapat Penghargaan Inovasi Kurangi Kecacatan dan Kematian

melalui Layanan Gawat Darurat oleh SPGDT yang Berbasis IT dari Kementerian PAN

RB.

Digitalisasi Pelayanan Publik

(Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android Di

Kabupaten Bangka)

2021

Deby Apriliani, Bustami Rahman dan Ibrahim

263

Tujuan penelitian ingin mengetahui inovasi Pelayanan Publik berbasis

android di Kabupaten Bangka dan mengenal lebih jauh lagi Pelayanan Publik

yang sudah berjalan.

Manfaat yang didapat adalah peneliti bisa secara rinci mengetahui inovasi

Pelayanan Publik yang ada di Kabupaten Bangka. Dengan begitu, penelitian ini

diharapkan mampu memberikan informasi kepaada masyarakat luas bahwa Pelayanan

Publik sudah berbasis online, yang pada akhirnya memudahkan masyarakat dalam

mengurus keperluannya dan dengan adanya tulisan ini bisa menjadi referensi untuk

penelitian yang akan datang.

Fokus kajian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana inovasi

berbasis publik berbasis android yang ada di Kabupaten Bangka. Sebagai pertimbangan

peneliti melakukan kajian yang ditulis oleh (Kurniawan, 2017) dengan judul “INOVASI

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH”. Penelitian yang

ditulis ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan Kurniawan yaitu meneliti

tentang inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan kulitas yaitu dengan berinovasi

dalam Pelayanan Publik. Perbedaan terletak pada inovasi yang dilakukan oleh

pemerintahan dalam menerapkan kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di

Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan judul “Digitalisasi

Pelayanan Publik (Melacak Inovasi Pelayanan Berbasis Android di Kabupaten Bangka)”

Penelitian ini akan fokus pada bahasan bagaimana inovasi Pelayanan Publik

berbasis android di Kabupaten Bangka. Lalu, implikasi dari adanya Pelayanan Publik

berbasis android terhadap masyarakat di Kabupaten Bangka yang diharapkan dapat

memberikan warna baru dalam memberikan Pelayanan Publik yang lebih baik lagi serta

dapat memberikan kenyamanan, kemudahan, dan transparansi bagi penikmat Pelayanan

Publik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik

pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Adapun sampel

yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yang terbagi menjadi beberapa kriteria,

yaitu pihak dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dan pihak

dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, serta sepuluh masyarakat di Kabupaten

Bangka.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada data primer dan

sekunder. Data primer dalam penelitian ini merujuk pada hasil wawancara dan

pengamatan langsung peneliti mengenai inovasi Pelayanan Publik berbasis android dan

implikasinya terhadap masyarakat di Kabupaten Bangka, sedangkan, data sekunder dalam

penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, akses internet (artikel, media online), serta

dokumen-dokumen publikasi dari lembaga-lembaga tertentu yang relevan.

Kemudian data yang sudah didapatkan di lapangan akan dianalisis peneliti

dengan menggunakan tiga tahapan, yaitu: pertama, reduksi data yaitu tahapan memilih

dan memilah data yang didapatkan dari hasil wawancara di lapangan yang

dikelompokkan berdasarkan data yang dibutuhkan. Kedua, penyajian data yaitu peneliti

menampilkan data secara sistematis yang sudah diolah, berupa table, matriks, chart, atau

grafik dan sebagainya. Ketiga, penarikan kesimpulan yaitu tahap akhir yang dilakukan

peneliti dalam menarik kesimpulan mengenai apa yang menjadi rumusan masalah dalam

Volume 1, Nomor 4 , April 2021

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

http://sosains.greenvest.co.id

264

penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Pelayanan Publik merupakan salah satu aspek penting dalam pemerintahan,

karena negara atau pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dan kebutuhan

dasar serta bertanggung jawab penuh terhadap penduduk dan warga negara dalam

memberikan Pelayanan Publik yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun terdapat penjelasan dari Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik bahwa negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan setiap

warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya

penyelenggaraan publik yang prima, dan peranan Pemerintah Daerah adalah melakukan

negosiasi dan menggali berbagai kepentingan dari masyarakat dan berbagai kelompok

komunitas yang ada dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga

negara atau barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Tempat Pelayanan

Publik juga sangat mempengaruhi kualitas pelayanan sebagai penyedia Pelayanan Publik

harus memberikan kenyamanan tempat bagi pengguna layanan agar pengguna layanan

tidak merasa sempit dalam ruangan (Panjaitan, Dewi, & Angelia, 2019), sehingga

Pelayanan Publik bisa lebih maksimal, dengan demikian tentunya dalam memenuhi

kebutuhan dasar dan terciptanya kepuasan masyarakat, Pemerintah tidak hanya sekedar

melayani begitu saja tetapi juga membutuhkan kualitas Pelayanan Publik secara

berkelanjutan dan semakin maju.

Meningkatkan pelayanan masyarakat diupayakan terlibat dalam penyusunan

kebijakan, penyusunan standar pelayanan, pelaksanaan survei kepuasan Pelayanan

Publik, serta penyampaian keluhan, pengaduan dan apresiasi. Keterlibatan dan partisipasi

masyarakat ini akan mendukung penyempurnaan standar pelayanan yang telah

ditetapkan. Sebagai contoh, hasil dari survei kepuasan Pelayanan Publik akan dapat lebih

mengetahui dari sisi apa pelayanan yang diberikan dinilai kurang memuaskan

(Kurniawan, 2017)

Era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi semakin maju dan dapat

dijadikan sebagai solusi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan public. Permenpan RB

No.31 Tahun 2004 dalam (Muslim, 2017) inovasi adalah proses kreatif penciptaan

pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan memodifikasi dari yang

sudah ada.

Bentuk Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka.

Penyelenggara Pelayanan Publik di Indonesia saat ini sedang dalam proses

transformasi dari tradisional ke modern salah satunya adalah inovasi. (Muluk, 2008)

berpendapat mengenai inovasi yang berarti mengubah sesuatu hal sehingga menjadi

sesuatu yang baru, dan Pelayanan Publik di Kabupaten Bangka sudah mulai berinovasi.

(Nur Fitriana, 2014) mengatakan bahwa dalam konteks Pelayanan Publik, inovasi bisa

diartikan sebagai pembaharuan / kreativitas / ciptaan baru dalam Pelayanan Publik untuk

meningkatkan kualitas layanan. Berdasarkan pernyataan dari bapak Nico Saputra selalu

kasih pengelolaan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bahwa mereka sudah

mulai online sejak tahun 2016. Hal itu dibuktikan dengan adanya peluncuran aplikasi

yang tersedia pada playstore yang juga dapat diunduh melalui android. Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil siap dalam mengikuti perkembangan dunia

teknologi dengan menciptakan inovasi. Inovasi dibutuhkan untuk kemudahan bagi

penikmat Pelayanan Publik, yang juga mempunyai tujuan terhadap kepekaan dan cepat

http://sosains.greenvest.co.id

265

Volume 1, Nomor 4 , April 2021

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

merespon yang menjadi harapan masyarakat. Salah satu inovasi yang berhasil

diciptaka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, yang

disampaikan oleh Bapak Nico yaitu, inovasi layanan BANGMUDA (Bangka Mudah

Dapat Akta). Pada tahun 2017/2018, inovasi BANGMUDA masuk dalam top 99 inovasi

Pelayanan Publik dari Sinovic yang diselenggarakan oleh KEMENPAN.

Inovasi BANGMUDA ini hadir untuk memberi kemudahan masyarakat dalam

urusan mengenai akta lahir dan akta mati, serta administrasi kependudukan yang dapat

diakses melalui web www.pesonadukcapil.bangka.go.id. Masyarakat yang telah

melahirkan, dokumennya sudah siap dan bisa langsung diurus dirumah sakit atau

puskesmas dimana masyarakat melahirkan dengan tempo waktu 3 hari akta lahir itu

sudah selesai dan dalam pengurusan akta kematian juga sudah bisa diurus di kantor

kelurahan Kabupaten Bangka. Sedangkan untuk urusan administrasi kependudukan, jika

terdapat masyarakat yang menikah dan ingin mengurus KK tentunya harus membawa dua

KK (KK orangtua pria dan KK orangtua wanita) nanti akan dikembalikan 3 KK (KK

pengantin dan dua KK orangtua) dan sepaket dengan KTP baru. Dengan adanya inovasi

BANGMUDA, Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Bangka telah

dijadikan sebagai contoh untuk daerah-daerah yang lain mengenai inovasi Pelayanan

Publik. Hal ini tentunya menjadi kebanggaan dan salah satu wujud keberhasilan dari

Dindukcapil dalam berinovasi dibidang pelayanan. (Kurniawan, 2017) Pola kerjasama

antara pemerintah dengan swasta dalam memberikan berbagai pelayanan kepada

masyarakat tersebut sejalan dengan gagasan reinventing government yang dikembangkan

Osborne dan Gaebler.

Selain itu, pada tanggal 26 Januari tahun 2018, Dinas Kesehatan berhasil

menciptakan inovasi berupa aplikasi berbasis web http://sidora.bangka.go.id secara

online yang dinamakan RANSEL SI DORA (Rangkul Calon Pendonor, Stok Darah

Terintegrasi Dalam Aplikasi Donor Darah). Inovasi ini masuk dalam top 99 inovasi atau

masuk dalam 45 inovasi terbaik Pelayanan Publik seluruh Indonesia pada tahun 2019.

Inisiatif SI DORA ini bermula dari keprihatinan Pemeritah Daerah dalam hal ini Dinas

Kesehatan Kabupaten Bangka terhadap maraknya pencarian darah yang seringkali

diupdate melalui akun media sosial terutama difacebook. Oleh sebab itu, inovasi SI

DORA ini hadir untuk membantu seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan

informasi mengenai ketersediaan bagi pendonor darah dan yang membutuhkan darah.

RANSEL SI DORA sampai sekarang masih digunakan, karena dengan adanya inovasi

tersebut memberi kemudahan bagi pihak instansi dan masyarakat selaku yang

membutuhkan darah, serta selaku pendonor darah.

Sejak adanya inovasi SI DORA, masyarakat tidak perlu datang lagi ke PMI

(Palang Merah Indonesia) atau UTDRS Depati Bahrin Kabupaten Bangka. Masyarakat

dapat langsung mengakses web yang tersedia untuk mendapatkan informasi mengenai

stok darah dan dapat langsung mendaftarkan diri secara online bagi pendonor darah serta

bagi masyarakat yang nantinya akan mendonorkan darah akan mendapatkan notifikasi

SMS pemberitahuan dari admin mengenai kapan akan mendonorkan darah. Keberhasilan

inovasi ini, Pemerintah Kabupaten Bangka, provinsi kepulauan Bangka Belitung

menerima kucuran dana sebesar Rp 8,5 miliar dari Pemerintah pusat kerena dianggap

berhasil dalam mengembangkan pelayanan melalui aplikasi ketersediaan darah

“RANSEL SI DORA” yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka juga dalam upaya meningkatkan mutu

Pelayanan Publik, selain “RANSEL SI DORA” Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka juga

memberikan pelayanan lainnya dengan memperhatikan pelayanan dikalangan para

lansia(lanjut usia). Inovasi “Ojek Lansia” merupakan ide dari Puskesmas Penagan,

Volume 1, Nomor 4 , April 2021

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

http://sosains.greenvest.co.id

266

Mendobarat. Tujuan dengan adanya inovasi ini, dapat memberdayakan kader Posyandu

setempat menjadi para „driver‟ bagi para lansia yang memiliki kesulitan akses ke

Posyandu lansia dan juga karena rendahnya kunjungan lansia ke Posyandu.

Implikasi Pelayanan Publik berbasis android di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka.

Teknologi yang saat ini menjadi kebutuhan masyarakat urban, dimana teknologi

menjadi sebuah tuntutan mendasar dari Pelayanan Publik yang efektif dan efisien. Pada

prinsipnya, setiap Pelayanan Publik harus senantiasa ditingkatkan kualitasnya sesuai

dengan keinginan masyarakat. Menurut Abidin dalam (Musdalipa dkk, 2017)

penyelenggara Pelayanan Publik yang berkualitas bukan hanya mengacu pada pelayanan

itu semata, juga menekankan pada proses penyelenggaraan atau pendistribusian

pelayanan itu sendiri hingga ke tangan masyarakat sebagai konsumer.

Semakin baik kualitas pelayanan yang didapatkan, maka kepuasan masyarakatnya

semakin baik. Menurut Kotler dan keller dalam (Negara, 2017) mendefinisikan kepuasan

pelanggan merupakan prioritas utama bagi setiap perusahaan atau organisasi, kepuasan

adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan

kinerja atau hasil dari sebuah produk yang dipikirkan terhadap kinerja atau hasil yang

diharapkan. Adapun implikasi positif dan implikasi negatif dari inovasi Pelayanan Publik

yang berbasis android terhadap kehidupan masyarakat yaitu:

1. Implikasi Positif

a. Prosedur Pelayanan

Setiap penyelenggara Pelayanan Publik, tentunya setiap instansi/birokrasi

memiliki prosedur pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat yang

membutuhkan sebuah pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa

prosedur pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Kesehatan

Kabupaten Bangka telah memberikan kemudahan dan meringkas tahapan prosedur

kepada masyarakat. Masyarakat dapat mengurus dimana dan kapan saja dengan mengisi

formulir dengan mengkases web www.pesonadukcapil.bangka.go.id dan

http://sidora.bangka.go.id melalui android masing-masing.

b. Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian atau jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan

seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan yang ditetapkan sejak saat pengajuan

permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan dapat dimaksimalkan secara cepat

dan seringkas mungkin. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, adanya pelayanan online

berbasis android ini memberikan kejelasan waktu dengan estimasi waktu 3-4 hari.

c. Estimasi Biaya

Urusan administrasi terkadang juga menjadi beban tersendiri bagi masyarakat,

baik biaya pelayanan maupun biaya perjalanan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan

dengan adanya pelayanan online ini dapat mengurangi beban biaya yang dikeluarkan oleh

masyarakat, seperti biaya perjalanan dan juga dapat menghindari dari kebiasaan

membayar calo.

2. Implikasi Negatif

a. Kurangnya Sosialisasi.

Komunikasi dapat dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat, untuk

memberikan informasi mengenai perubahan-perubahan sistem pelayanan. Berdasarkan

wawancara yang dilakukan bahwa masih rendahnya sosialisasi, hal ini ditandai dengan

Deby Apriliani, Bustami Rahman dan Ibrahim

267

banyaknya masyarakat yang masih belum mengetahui adanya pelayanan online yang

diciptakan oleh sebuah instansi yang hanya memberikan informasi sebatas

baliho/spanduk.

b. Partisipasi Masyarakat Kurang.

Penyusunan standar Pelayanan Publik yang baik untuk masyarakat, dibutuhkan

adanya partisipasi dari warga masyarakat yang dapat dijadikan tolak ukur kualitas

Pelayanan Publik, sehingga instansi dapat mengetahui keluhan dari masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa partisipasi masyarakat masih kurang, baik sistem

offline ataupun online masyarakat kurang merespon atas perubahan sistem dikarenakan

adanya budaya malas.

c. Pembatasan Berkas.

Pelayanan online ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan, tetapi

dengan adanya digitalisasi pelayanan saat ini membuat instansi tersebut memberi batasan

kuota dalam pengiriman berkas administrasi. Dalam kurun waktu satu bulan, instansi

tersebut hanya bisa mengirim 10 berkas adminsitrasi.

Berdasarkan penelitian ini dapat terlihat bahwa Pelayanan Publik berbasis

android di Kabupaten Bangka sudah dipakai oleh masyarakat luas seperti halnya aplikasi

BANGMUDA, SI DORA, dan ojek Lansia. Dengan adanya aplikasi tersebut masyarakat

juga lebih mudah dalam melakukan aktivitas publik yang diperlukan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dan Dinas Kesehatan Kabupaten

Bangka sudah memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menciptakan inovasi Pelayanan

Publik. Hal ini dapat dilihat dari inovasi Disdukcapil dengan inovasi “BANGMUDA”

(Bangka Mudah Dapat Akta), inovasi ini diciptakan untuk memberi kemudahan untuk

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administrasi kependudukannya. Kemudian,

Dinas Kesehatan menciptakan inovasi “RANSEL SI DORA” (Rangkul Calon Pendonor,

Stok Darah Terintegrasi Dalam Aplikasi Donor Darah) dan “Ojek Lansia. “SI DORA” ini

memberikan informasi stok darah yang tersedia secara update setiap hari, serta

ketersediaan data pendonor yang siap donor, sedangkan “Ojek Lansia” ini diciptakan

untuk memberikan kemudahan mobilisasi para lansia datang ke Posyandu khusus lansia

untuk mengecek kesehatan. Adapun implikasi positif dan negatif dari adanya inovasi

Pelayanan Publik berbasis android. Implikasi positif yaitu, (1) prosedur pelayanan, (2)

waktu dan penyelesaian, (3) estimasi biaya. Sedangkan, implikasi negatif yaitu, (1)

kurangnya sosialisasi, (2) partisipasi masyarakat kurang, serta (3) pembatasan berkas

Bibliography :

Alih Aji Nugroho, Edy Sutrisno, Rima Ranintya Yusuf. (2020). Optimalisasi layanan

kesehatan melalui inovasi Pelayanan Publik proyek perubahan pelatihan

kepemimpinan. 1(1), 26–38. Retrieved from

https://doi.org/10.35912/jasispol.v1i1.163

Kadiwano, Yuliana. (2020). Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik Inovasi Sistem

Informasi Pelayanan Masyarakat (Simpelmas). 14(1), 9–20.

Kurniawan, Robi Cahyadi. (2017). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah

Daerah. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 10(3), 569–586.

https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794

Kuswati, Ratna Eka. (2017). Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Tanjung Sari

Kabupaten Gunung Kidul. Negeri Yogyakarta.

Digitalisasi Pelayanan Publik

2021

(Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android Di

Kabupaten Bangka)

Volume 1, Nomor 4 , April 2021

p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

Lijan Poltak Sinambella. (2008). Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara

Maryam, Neneng Siti. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.

Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan

Publik, 21(2), 1–18. https://doi.org/10.31845/jwk.v21i2.133

Muluk, Khairul. (2008). Knowledge Management Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan

Daerah. Jawa Tengah: Bayumedia Publising.

Mulyadi, Deddy. (2016). Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung:

Alfabeta.

Musdalipa. (2017). Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Desa Parigi Kecamatan Tinggi

Moncong Kabupaten Goa. Unismuh Makassar.

Muslim. (2017). inovasi Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi

pada pelayanan laporan gangguan kamtibmas. Jember.

Negara. (2017). Pelayanan Publik pada kecamatan enggal kota bandar lampung.

Nur Fitriana, Diah. (2014). Inovasi Pelayanan Publik BUMN (Studi Deskriptif tentang

Inovasi Boarding Pass System dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kereta Api

PT KAI di Stasiun Gubeng Surabaya). Kebijakan Dan Manajemen Publik, 2(2), 1–

10. Retrieved from http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-

kmp3c8840fbddfull.pdf

Panjaitan, Erdipa, Dewi, Rosmala, & Angelia, Nina. (2019). Peranan Pemerintah Desa

dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat.

Perspektif, 8(1), 32. https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i1.2543

Poltak, Sinambella Lijan. (2018). Revormasi Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika

Offset.

Sedarmayati. (2013). Reformasi Administrasi Publik , Reformasi Birokrasi dan

Kepemimpinan Masa Depan Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan

yang Baik. Bandung: PT. Refika Aditama.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike

4.0 International License.

Deby Apriliani, Bustami Rahman dan Ibrahim

267

268 http://sosains.greenvest.co.id