Iim Rohmatun Nahdiyyah, Moh. Taufik Hidayat, Nursahdin
Jurnal Social Sains. Vol.1 No.1. Januari 2021
produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil di
Sekretariat Daerah Kota Cirebon dengan
produktivitas kerja Pegawai Badan Usaha
Milik di PT. Kereta Api Indonesia
(Persero) Daerah Operasi III Cirebon.
Berdasarkan data kualitatif hasil
wawancara dan pengamatan yang penulis
lakukan dapat dikemukakan beberapa
faktor yang membedakan produktivitas
kerja Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat
Daerah Kota Cirebon dengan Pegawai
Badan Usaha Milik Negara di PT. Kereta
Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi III
Cirebon Regulasi Pemerintah, Sekretariat
Daerah Kota Cirebon dengan PT. Kereta
Api Indonesia (Peresero) Daerah Operasi
III Cirebon memiliki regulasi atau payung
hukum yang berbeda, Sekretariat Daerah
Kota Cirebon lebih taat kepada peraturan
pemerintah terutama dalam hal penyedian
Anggaran Dasar dan Belanja Daerah
(APBD), kegiatan kesekeretariatan dalam
hal mengkoordinasikan Dinas Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah harus di
sesuaikan dengan ketersediaan Anggaran
Dasar dan Belanja Daerah (APBD) pada
setiap tahun Anggaran. Sedangkan di PT.
Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah
Operasi III Cirebon tidak berpatokan
kepada Anggaran Dasar dan Belanja
Daerah (APBD), PT. Kereta Api Indonesia
(Persero) Daerah Operasi III Cirebon
memiliki kebebasan dan wewenang yang
seluas-luasnya untuk melaksanakan
berbagai kegiatan di perusahaan dengan
tujangan keluarga, tunjangan pangan dan
tunjangan jabatan ada tunjangan
perumahan, tunjangan refresentatif dan
tunjangan kinerja, khusus untuk masinis
ada tunjangan risiko. Sedangkan tunjangan
yang diberikan kepada Pegawai Negeri
Sipil hanya diberikan tunjangan keluarga,
tujangan pangan, dan tunjangan jabatan
saja.
Sebagaimana telah dibahas tentang
produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil di
Sekretariat Daerah Kota Cirebon dan
produktivitas kerja Pegawai Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) di PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) Daerah Operasi III
Cirebon ternyata belum optimal. Hal
tersebut disebabkan oleh adanya faktor-
faktor penghambat, faktor penghambat
dalam meningkatkan produktivitas kerja
yang dialami oleh Pegawai Negeri Sipil di
Sekretariat Daerah Kota Cirebon dengan
Pegawai Badan Usaha Milik Negara di PT.
Kereta Api Indoneesia (Persero) Daerah
Operasi III Cirebon mengalami hambatan
yang berbeda.
Berdasarkan hasil wawancara yang
dilakukan oleh penulis dengan Sekretaris
Daerah Kota Cirebon, didapat keterangan
bahwa faktorfaktor penghambat tersebut
adalah sebagai berikut :
1. Koordinasi dan Komunikasi,
Sekretariat Daerah memiliki
beberapa bagian yang sangat
kompleks sehingga menyulitkan
pegawai untuk menjalin koordinasi
dan komunikasi baik itu antara
pegawai dengan pegawai maupun
pegawai dengan pimpinan;
2. Kompetensi Pegawai, Pegawai
Negeri Sipil di Sekretariat Daerah
Kota Cirebon memiliki
kemampuan yang berbeda dalam
menyelesaikan pekerjaan hal ini
disebabkan oleh perbedaan latar
belakang dan pendidikan pegawai
3. Pengawasan, Pengawasan dari
pimpinan baik itu dari Sekretaris
Daerah maupun Kepala di setiap
bagian yang belum optimal
menjadi peluang bagi para pegawai
untuk tidak menyegerakan dalam
menyelesaikan pekerjaan
4. Sarana dan Prasarana, Keadaan
sarana dan prasarana menjadi salah
satu penghambat dalam
pelaksanaan kerja para pegawai