Pengaruh Regulasi Pemerintahan Terhadap Penjualan Kendaraan Listrik Di Indonesia: Analisis Insentif Pajak Dan Kebijakan Bebas Ganjil-Genap (Studi Kasus Jakarta)

Abstract

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendorong adopsi kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya menurunkan emisi karbon dan ketergantungan terhadap bahan  bakar fosil. Regulasi utama yang mendukung kendaraan listrik meliputi Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan No. 38 Tahun 2023, serta Peraturan Menteri Perindustrian No.6 Tahun 2022 menjadi dasar utama dalam mendukung perkembangan kendaraan listrik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak regulasi pemerintah terhadap tingkat penjualan kendaraan listrik, dengan fokus pada insentif pajak dan kebijakan bebas ganjil-genap di Jakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan industri, GAKINDO, kebijakan dan regulasi pemerintah serta publikasi akademik terkait.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda serta uji korelasi Pearson menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan penjualan kendaraan listrik, sementara kebijakan bebas ganjil-genap memiliki hubungan yang lebih lemah terhadap keputusan pembelian kendaraan listrik. Hambatan utama dalam adopsi kendaraan listrik mencakup harga yang masih tinggi, infrastruktur pengisian daya yang belum merata, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Studi ini memberikan rekomendasi mengenai peningkatan insentif fiskal, pengembangan infrastruktur pengisian daya, serta kampanye edukasi publik untuk mempercepat transisi ke penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.