Kebijakan Publik di Indonesia sebagai Alat Kepentingan Kapitalis

Abstract

Penelitian ini menyelidiki bagaimana kebijakan publik di Indonesia semakin selaras dengan kepentingan kapitalis, terutama di sektor pertambangan dan infrastruktur. Terlepas dari kerangka demokrasi Indonesia, pembuatan kebijakan sering meminggirkan publik dengan mengutamakan aktor korporasi elit. Menggunakan metode studi kasus kualitatif, penelitian ini menganalisis peran negara dalam memfasilitasi dominasi kapitalis melalui undang-undang seperti Omnibus Law dan proyek-proyek strategis seperti Ibu Kota Baru (IKN) dan PIK 2. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen dan wawancara ahli, dan dianalisis secara tematik untuk mengungkap pola pengucilan, kolusi regulasi, dan bahaya sosial-lingkungan. Temuan mengungkapkan bahwa proses kebijakan publik, meskipun disusun secara hukum untuk bersifat partisipatif, sering dimanipulasi untuk mempercepat deregulasi investasi, meminggirkan masukan masyarakat sipil, dan memprioritaskan keuntungan perusahaan. Mekanisme ini menyebabkan penggusuran paksa, degradasi ekologis, dan ketidaksetaraan yang memburuk. Studi ini juga mengidentifikasi bentuk-bentuk kolusi hukum antara negara dan korporasi yang lolos dari undang-undang antikorupsi yang ada. Ini berpendapat untuk reformasi struktural pembuatan kebijakan untuk memastikan transparansi yang lebih besar, keadilan partisipatif, dan akuntabilitas lingkungan. Penelitian ini menggarisbawahi urgensi perlindungan demokratis seperti hak litigasi publik, ombudsman kebijakan, dan pengawasan hukum yang lebih kuat untuk mengimbangi hegemoni kapitalis dan melindungi komunitas yang terpinggirkan. Pekerjaan ini berkontribusi pada studi kebijakan kritis dengan menjelaskan bagaimana aliansi negara-modal membentuk pembangunan di Indonesia pasca-otoriter.